[nasional_list] [ppiindia] Debat tentang Partai Lokal
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Mon, 20 Mar 2006 10:16:33 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=138696
ANALISIS POLITIK
Debat tentang Partai Lokal
Oleh Maswadi Rauf
Guru Besar Fisip
Universitas Indonesia
Senin, 20 Maret 2006
Debat tentang partai lokal menghangat kembali setelah penandatanganan
Persetujuan Helsinki antara pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM),
Agustus 2005. Persetujuan tersebut mengharuskan adanya partai lokal di Nanggroe
Aceh Darussalam (NAD) sebagai bagian kesepakatan RI-GAM.
Para perunding yang mewakili pemerintah RI menyetujui partai lokal di NAD
sebagai salah satu konsesi kepada GAM yang menyetujui pengakhiran gerakan
bersenjata untuk mencapai kemerdekaan dan mengakui Aceh sebagai bagian Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kompromi tersebut diharapkan mengakhiri
konflik bersenjata di NAD sehingga rakyat Aceh dapat menikmati perdamaian dan
memperoleh kesempatan membangun daerahnya.
Partai lokal di NAD adalah sebuah keharusan karena hal tersebut sudah merupakan
hasil perjanjian RI-GAM. Kita boleh saja berdebat tentang setuju atau tidak
terhadap partai lokal. Tapi partai lokal harus dicantumkan dan difasilitasi
oleh RUU Pemerintahan Aceh (PA) yang sekarang sedang dibicarakan di DPR. Bila
tidak, Indonesia tentu akan diprotes dunia internasional yang telah menyaksikan
keberhasilan Indonesia melalui Persetujuan Helsinki menyelesaikan konflik
bersenjata di Aceh.
***
Partai lokal di NAD dikhawatirkan dikuasai dan digunakan mantan tokoh-tokoh GAM
untuk memperjuangkan kemerdekaan Aceh melalui cara-cara parlementer, yakni
melalui pemilihan umum dan lembaga legislatif daerah (DPRD). Penentang partai
lokal khawatir bahwa dukungan rakyat dalam pemilu digunakan untuk menuntut
kemerdekaan Aceh. Karena itu, penentang beranggapan bahwa partai lokal adalah
ancaman potensial bagi keutuhan dan keberadaan NKRI.
Tapi kekhawatiran itu tidak cukup beralasan. Pertama, GAM sudah sepakat
melepaskan tuntutan merdeka dan mengakui serta bergabung dalam NKRI. Partai
lokal yang menuntut kemerdekaan Aceh bertentangan dengan Perjanjian Helsinki,
sehingga partai lokal tidak akan mendapat dukungan siapa pun. Bila ada mantan
petinggi GAM yang melakukan hal tersebut, mereka pasti dicerca oleh semua orang
(bahkan juga oleh rakyat Aceh). Berdasarkan itu, pemerintah RI dan kalangan
mantan pejabat tinggi pemerintah/militer yang tidak setuju partai lokal perlu
memberikan kepercayaan lebih besar kepada para mantan petinggi GAM.
Kedua, potensi partai lokal pimpinan mantan petinggi GAM memenangi pemilu di
NAD masih meragukan. Penderitaan rakyat Aceh akibat konflik bersenjata
memberikan citra kurang baik bagi GAM. Karena itu, dukungan terhadap partai
lokal pimpinan mantan tokoh-tokoh GAM pun tidak akan begitu besar.
Di samping itu, partai lokal niscaya berjumlah banyak dan tidak hanya dipimpin
oleh mantan petinggi GAM. Karena itu, pasti terjadi persaingan antara
partai-partai lokal sendiri.
Sikap menentang partai lokal tidak dapat dipisahkan dari ketidaksetujuan
terhadap Perjanjian Helsinki. Bagi mereka, Indonesia tidak perlu berkompromi
dengan GAM dan memberikan sejumlah konsesi kepada GAM. Bagi mereka, perjanjian
damai RI-GAM harus dicapai tanpa kompromi dan konsesi, sehingga GAM harus
menerima NKRI tanpa syarat.
Pandangan itu terlalu ideal. Setiap perundingan, apalagi untuk sebuah konflik
yang sudah mencapai tahap bersenjata dan sudah berlangsung puluhan tahun, sikap
take and give yang menghasilkan kompromi adalah satu-satunya peluang yang
terbuka. Sikap "mau menang sendiri" tidak akan mampu menyelesaikan konflik.
Lagi pula sudah terbukti bahwa GAM juga tidak bisa ditumpas secara militer.
Bagaimanapun, penyelesaian konflik Aceh secara damai tetap merupakan pilihan
terbaik.
***
Bila partai lokal diizinkan di NAD, terbuka kemungkinan bagi daerah-daerah lain
untuk menuntut partai lokal di daerah masing-masing. Bila di NAD saja partai
lokal diizinkan, tentu sangat lemah sekali alasan untuk tidak memperbolehkan
partai lokal beroperasi di daerah-daerah lain. Terlebih di luar NAD boleh
dikatakan tidak ada kemungkinan munculnya tuntutan separatisme.
Partai lokal memang tidak dibenarkan oleh peraturan perundangan yang berlaku
sekarang ini. UU Partai Politik menetapkankan bahwa partai politik harus
bersifat nasional. Bahkan partai tidak diperbolehkan mempunyai dewan pimpinan
tingkat nasional di luar ibu kota negara. Persyaratan bagi partai politik untuk
dapat menjadi peserta pemilu juga mencerminkan ciri-ciri nasional partai
politik. Itu karena sebuah partai harus mempunyai cabang di minimal 2/3 jumlah
provinsi dan di minimal 2/3 jumlah kabupaten/kota di provinsi dimaksud.
Kenapa partai harus bersifat nasional? Pertama, jumlah partai dikhawatirkan
sangat banyak. Kedua, semakin menonjolnya kepentingan daerah dikhawatirkan
mengganggu kepentingan dan integrasi nasional.
Tapi kedua alasan itu tidak cukup kuat. Bila dilihat di setiap provinsi dan
kabupaten/kota, jumlah partai belum tentu besar. Sejumlah partai di
daerah-daerah tertentu tidak ditemukan di daerah-daerah lain. Karena itu,
jumlah partai bisa beragam di setiap provinsi atau kabupaten/kota.
Partai-partai lokal belum tentu berminat atau mampu menduduki kursi DPR di
tingkat nasional karena mereka hanya tertarik dan mampu berkiprah di tingkat
daerah.
Di samping itu, juga tidak ada kepentingan nyata dari partai lokal untuk
mempertentangkan kepentingan daerah dengan kepentingan nasional. Justru partai
lokal yang lebih menonjolkan kepentingan daerah dengan menentang kepentingan
nasional tidak akan mendapat dukungan masyarakat.
Jadi tidak perlu dirisaukan kemungkinan partai lokal menjadi pengganggu
kepentingan nasional dan NKRI. Justru partai lokal lebih mampu memberikan
perhatian kepada kepentingan daerah ataupun kepentingan kelompok tertentu di
daerah.
***
Memang, partai lokal tentu mempunyai aspek-aspek negatif. Untuk itu, perlu
diberikan sejumlah ketentuan yang bersifat mencegah. Partai dilarang melakukan
kegiatan-kegiatan yang mengancam dan merugikan NKRI. Partai yang menuntut
merdeka adalah sebuah anomali sehingga soal itu perlu dilarang secara tegas
dalam peraturan perundangan. Karena itu, perlu ada ketentuan dalam peraturan
perundangan yang memberi hak kepada pemerintah untuk membubarkan partai politik
yang bertujuan memisahkan diri dari NKRI dan membentuk negara baru.
Partai politik juga perlu dilarang menggunakan isu-isu kesukuan dan keagamaan
untuk menarik dukungan politik dan menyerang saingan-saingan politik mereka.
Perkembangan politik di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mulai
menunjukkan hal-hal yang menggembirakan. Sebagai contoh, para calon kepala
daerah/wakil kepala daerah dalam pilkada kelihatannya mampu menahan diri untuk
tidak menggunakan isu-isu primordial dalam bersaing dan menarik dukung para
pemilih.***
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Debat tentang Partai Lokal
