[nasional_list] [ppiindia] DEPLU BANTAH TIGA KBRI TERANCAM DIGADAIKAN
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Wed, 4 Jan 2006 00:34:56 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.antara.co.id/seenws/?id=25625
Jan 04 01:01
DEPLU BANTAH TIGA KBRI TERANCAM DIGADAIKAN
Yuri menegaskan bahwa dalam hal ini bukan kantor KBRI yang akan disita
bila Indonesia dianggap gagal membayar utang.
Jakarta (ANTARA News)- Juru Bicara Departemen Luar Negeri (Jubir Deplu),
Yuri Thamrin, membantah pemberitaan bahwa kantor Kedutaan Besar Republik
Indonesia (KBRI) di Jepang, Australia, dan Swiss terancam digadaikan bila pada
tahun 2006 Pemerintah Indonesia tidak mampu membayar utang luar negeri.
Yuri menjelaskan kepada ANTARA, di Jakarta, Rabu, bahwa berbagai
kesepakatan utang luar negeri biasanya mencakup masalah permohonan utang baru,
penjadwalan ulang, dan restrukturisasi utang.
"Tren yang bergulir saat ini adalah negara-negara pemberi pinjaman
("lender") meminta agar ditunjuk `process agent` yang bertugas menangani proses
administratif utang, termasuk korespondensi," kata Yuri.
Yang menjadi persoalan mengenai penunjukan "process agent" itu, menurut
dia, adalah klausul bahwa selaku kepala perwakilan Indonesia untuk negara
tersebut, sang "process agent" akan dicabut kekebalan diplomatiknya bila
Pemerintah Indonesia dinyatakan sebagai debitur yang gagal membayar ("default")
utang.
Menteri Keuangan Boediono pada tahun 2003 telah menandatangani perjanjian
penjadwalan ulang utang yang ketiga dengan negara-negara Paris Club dan
Non-Paris Club.
Menurut pemberitaan sebuah harian nasional (3/1), anggota Komisi XI DPR
dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Dradjad Wibowo (2/1), mengatakan
bahwa penandatanganan perjanjian tersebut mengakibatkan Jepang, Swiss, dan
Australia mensyaratkan adanya ketentuan akan menempuh penyelesaian melalui
pengadilan, dalam hal Indonesia sebagai debitur yang gagal membayar utang.
Menteri Boediono, kata Dradjad, menyetujui Indonesia diajukan ke
pengadilan jika tidak mampu membayar utang. Konsekuensinya, semua kekayaan
termasuk kantor KBRI di negara tersebut terancam disita.
Secara keseluruhan, utang Indonesia yang jatuh tempo pada tahun 2006
diperkirakan mencapai Rp130 triliun.
"Perlu saya tegaskan bahwa yang akan dipersengketakan bukanlah bangunan
KBRI di negara-negara itu, tapi sang `process agent`," sanggah Yuri.
"Sejak awal Deplu mengatakan penunjukan `process agent` boleh-boleh saja
dilakukan, tetapi jangan sampai ada implikasi terhadap kekebalan diplomatik,"
jelasnya.
Deplu, lanjut Yuri, menolak bila diplomatnya dijadikan `process agent`
kalau memang terdapat implikasi pencabutan kekebalan diplomatik. "Jangan
diplomat Deplu yang dijadikan `process agent`, pejabat Departemen Keuangan
saja. Karena kerja sebagai diplomat memang harus didukung oleh kekebalan
diplomatik, itu sesuai dengan hukum internasional yang lazim berlaku," katanya.
Pihak Deplu mengemukakan perjanjian yang berisi klausul pencabutan
kekebalan diplomatik korps diplomatik Indonesia itu bertentangan dengan
Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik dan Kovensi Wina 1963 mengenai
Hubungan Konsulat, di mana Kepala Perwakilan RI mempunyai kekebalan terhadap
yurisdiksi kriminal, perdata, dan administrasi dari negara penerima, kecuali
hal-hal yang bertentangan dengan misi diplomatik dan konsuler di negara
penerima.
Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda saat itu, lanjut Yuri, telah
mengatakan bahwa dari sisi hukum internasional yang baku menyebutkan pencabutan
kekebalan diplomatik tidak bisa diterapkan.
Sekali lagi Yuri menegaskan bahwa dalam hal ini bukan kantor KBRI yang
akan disita bila Indonesia dianggap gagal membayar utang. "Kedutaan tetap harus
dilindungi, tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh sembarangan dimasuki. Jadi
ini lebih ke `person` si `process agent` - nya," katanya.
Dalam kesempatan itu Yuri mengakui dirinya pernah mengetahui adanya
korespondensi perjanjian yang ditandangani oleh Menteri Boediono tersebut.
"Tapi saya tidak membaca secara rinci tentang klausul siapa orang yang akan
ditunjuk sebagai `process agent` yang dimaksud," kata Yuri.(*)
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Clean water saves lives. Help make water safe for our children.
http://us.click.yahoo.com/CHhStB/VREMAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] DEPLU BANTAH TIGA KBRI TERANCAM DIGADAIKAN
