[nasional_list] [ppiindia] Beras dan Kebijakan Antipetani
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Wed, 18 Jan 2006 02:05:45 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.suaramerdeka.com/harian/0601/17/opi3.htm
Beras dan Kebijakan Antipetani
Oleh Ari Kristianawati
PEMERINTAH SBY-JK tidak mau mendengar kritik keras dari berbagai kalangan,
dengan nekat melakukan impor beras sebanyak 110 ribu ton dari Vietnam. Beberapa
pengamat kritis, semisal dari Econit dan lndept mendakwa impor beras yang
dilakukan pemerintah, melalui SK Menperindag Mari Elka Pangestu bermotif bisnis
dan rent seeking activities. Satu ton beras impor konon menghasilkan fee
sebesar 20-30 dolar AS.
Bisa dibayangkan jika mengimpor 110 ribu ton keuntungan (fee) yang diraup
kalangan lmportir-pejabat-bahkan elite politik sebesar 2-3 trillun rupiah.
Namun di balik logika bisnis impor beras, sebenarnya ada motivasi
ekonomi-politik yang "disembunyikan". Impor beras merupakan bentuk kebijakan
ekonomi-politik pertanian yang mengacu kepada kepentingan pasar bebas atau
mazhab Neo-liberalisme. Kebijakan lmpor beras adalah pemenuhan kesepakatan AOA
(Agreement on Agriculture) WTO yang disepakati oleh Presiden Soeharto tahun
1995 dan dilanjutkan pemerintahan penerusnya sampai sekarang.
Lantas apakah butir-butir kesepakatan AOA WTO yang "terpaksa" harus dijalani
oleh pemerintahan Soeharto hingga penerusnya? Pertama, kesepakatan market
access (akses pasar) komoditi pertanian domestik. Pasar pertanian domestik di
Indonesia harus dibuka seluas-luasnya bagi proses masuknya komoditi pertanian
luar negeri. Baik beras, gula, terigu, dsb.
Kedua, penghapusan subsidi dan proteksi negara atas bidang pertanian. Negara
tidak boleh melakukan subsidi bidang pertanian, baik subsidi pupuk atau saprodi
lainnya serta pemenuhan kredit funak bagi sektor pertanian.
Ketiga, penghapusan peran STE (State Trading Enterprises) Bulog, sehingga Bulog
tidak lagi berhak melakukan monopoli dafam bidang ekspor-impor produk pangan,
kecuali beras.
Dampak pemenuhan kesepakatan AOA WTO sangat menyedihkan bagi kondisi pertanian
lndonesia semenjak 1995 hingga sekarang ini. Sektor pertanian di lndonesia
mengalami keterpurukan dan "kebangkrutan". Akibat memenuhi kesepakatan AOA WTO,
lndonesia pernah menjadi negara pengimpor beras terbesar di Dunia pada tahun
1998 sebesar 4,5 juta ton setahun.
Rata-rata per tahunnya setelah 1998 lndonesia selalu mengimpor beras dari pasar
beras dunia sebesar 2,1 juta ton. Demikian lndonesia menjadi negara yang masuk
kategori 5 besar dunia pengimpor produk pertanian lain semacam gula, terigu,
buah-buahan dari pasar komoditi pertanian global.
Keterpurukan sektor pertanian di lndonesia bila dikatakan secara "jujur" mulai
terjadi manakala Orde Baru mempraktikkan program pertanian yang berorientasi
kepada "ideologi' revolusi Hijau tahun 1970-an hingga 1980-an. Di situ petani
dipaksa "bekerja" dengan program pertanian modern yang sarat dengan asupan
pertanian kimiawi yang merendahkan kualitas kesuburan tanah untuk jangka
panjang.
Para petani dipaksa bertanam dengan menggunakan sarana produksi pupuk, obat
hama, benih, dsb yang dipasarkan oleh beberapa perusahaan MNC/TNC yang
mendapatkan lisensi pemerintah. Penggunaan saprodi produk perusahaan MNC/TNC
tersebut harus dibeli petani dengan harga mahal dari tahun ke tahun.
Akibatnya biaya produksi pertanian selalu melambung dan tidak terjangkau oleh
"kocek" petani domestik. lronisnya harga jual produk pertanian terutama beras,
dikontrol dan dibuat murah harganya oleh pemerintah.
Keberhasilan swasembada beras pada tahun 1984/1985 akhirnya dicapai dengan
mengorbankan "ideologi" pertanian yang memiliki kearifan lokal dan ramah
terhadap lingkungan. Swasembada beras yang "semu" karena setelah tahun
1984/1985 produksi beras nasional mengalami penurunan jumlah produksi karena
berbagai faktor seperti semakin rendahnya kesuburan tanah, konservasi lahan
pertanian yang menyempit untuk proyek industrialisasi, serta semakin berat
biaya produksi yang ditanggung petani. Termasuk pula karena kegagalan panen
karena hama, banjir, dsb.
Beberapa kalangan aktivis pergerakan petani di lndonesia menyebutkan
"merosotnya" produksi beras nasional semenjak tahun 1985 karena problem warisan
struktural pertanian masih melekat dalam kehidupan petani. Di antaranya,
semakin banyak petani yang berlahan sempit (menjamumya petani gurem), tidak
adanya kemajuan teknologi pertanian yang berorientasi ekologis, dsb.
"Membunuh" Petani
Impor beras yang dilakukan oleh pemerintah pada medio 1 November 2005 sebanyak
70.050 ton dan awal Januari 2006 sebanyak 110 ribu ton dan mungkin akan terus
dilanjutkan selama sisa waktu empat tahun pemerintahan SBY-JK adalah bentuk
kebijakan yang "membunuh" kesejahteraan petani.
Apalagi praktik "dagang" pemerintah menjelang pelaksanaan kebijakan ekonomi
yang kontroversial selalu diiakukan. Stok beras di pasaran dibuat langka baru
kemudian harga naik, akhirrya masyarakat dipaksa memahami impor beras yang akan
dilakukan oleh pemerintah.
Impor beras yang dilakukan oleh pemerintah berdampak dua hal. Pertama, membuat
lesu motivasi bekerja para petani karena hasil kerja kerasnya akan kalah
berkompetisi dengan beras impor di pasaran. Kedua, mempurukkan tingkat
pendapatan petani domestik yang "rendah" menjadi sangat rendah.
Hasil survei LSM KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) tahun 2003 mengatakan,
tingkat pendapatan petani Indonesia yang memiliki luas sawah 0,5 hektar kalah
dibandingkan dengan upah bulanan buruh lndustri di kota besar. Perinciannya
para petani yang memiliki tanah/sawah 0,5 hektar untuk sekali musim tanam
memerlukan biaya produksi sebanyak Rp2,5 juta . Termasuk biaya sarana produksi,
upah pekerja, pemeliharaan, dsb. Sementara hasil dari produksi beras/padi sawah
seluas 0,5 hektar kalau dijual--setelah sebagian untuk dijadikan stok logistik
rumah tangga hanya menghasilkan untung sebesar Rp3,5 juta hingga Rp 4 juta.
Jadi keuntungan bersih hanya Rp1 juta sampai Rp2 juta, dan dibagi 3 bulan,
rata-rata per bulan para petani hanya mengantongi "laba" Rp700 ribu.
Jika impor beras diiakukan dan harga beras petani semakin anjlok, bisa
dibayangkan bersama berapa keuntungan yang akan didapatkan oleh para petani
negeri ini. Seharusnya pemerintahan SBY-JK tidak melakukan kebijakan yang
berwatak antipetani. Seorang SBY yang doktor pertanian, pernah menulis tesis
tentang "revitalisasi pertanian" dengan beberapa item kesimpulan, yang diungkap
Khudori, di antaranya: pertama, untuk membangun kembali pertanian maka
intervensi asing semacam IMF dan World bank harus dinetralisasikan dari bidang
pertanian.
Kedua, pemerintah perlu mengorientasikan kebijakan fiskalnya untuk mendukung
sektor pertanian. Ketiga, pemerintah perlu memfasilitasi pengembangan pertanian
yang berorientasi kepentingan petani. Namun sayangnya keyakinan atau ide
"cerdas" SBY dalam disertasinya berbalik dengan realitas kebijakan
ekonomi-politik pertanian yang direncanakan dan diimplementasikan.
Pemerintahan SBY-JK nekat melakukan impor beras. Melihat realitas demikian maka
sudah saatnya kaum petani di Indonesia yang jumlahnya 60 juta orang bangkit,
membangun gerakan petani yang berperspektif ideologi kerakyatan. Petani harus
bersatu menolak liberalisasi pertanian sampai kapan pun jua. Seperti halnya
komunitas petani di Korea Selatan, Prancis, Meksiko, dsb. (11)
-Ari Kristianawati, pegiat Perhimpunan Citra Kasih, Jawa Tengah
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Beras dan Kebijakan Antipetani
