** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List ** ** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: ** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ ** ** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral scholarship, kunjungi http://informasi-beasiswa.blogspot.com **http://www.suaramerdeka.com/harian/0601/23/nas07.htm Antara Rente dan Petani Didik J Rachbini KEBIJAKAN perberasan selama ini salah kaprah, karena tidak jelas kepentingan siapa yang menjadi tujuan utama. Kepentingan petani yang besar jumlahnya dan berasosiasi dengan kepentingan masyarakat luas, dinafikan oleh kebijakan impor beras yang absurd. Petani tidak atau belum menemukan tempat yang layak dalam kebijakan publik karena pengaruh kelompok kepentingan segelintir orang lebih kuat. Sebab-sebab dari kebijakan perberasan yang tidak berpihak kepada petani itu, tidak lain karena pengaruh kolusif pemburu rente di sekitar kekuasaan dan pengambil keputusan. Kelompok itu bertali-temali dengan sudut-sudut kekuasaan politik, sehingga pengaruhnya semakin kuat lagi. Itulah sebabnya, mengapa hak angket dilayangkan oleh DPR. Hak angket adalah hak DPR untuk menyelidiki proses kebijakan sehingga bisa melihat distorsinya. Selanjutnya, tujuan hak angket beras tidak lain untuk membuat koreksi terhadap kebijakan perberasan yang dilakukan selama ini. Pemerintah melakukan kebijakan impor karena pengaruh rente, bukan karena peranannya sebagai stabilisator harga beras. Semua aspek kebijakan dan praktik impor beras itu, hendak diselidiki dalam hak angket tersebut, jika tidak dijegal oleh kekuatan-kekuatan tersembunyi. Tidak ada agenda untuk menjatuhkan presiden atau membuat pemerintah tidak stabil. Hak angket diajukan untuk melakukan koreksi total terhadap kebijakan perberasan. *** Kini, ada kesadaran kolektif di kalangan politikus bahwa kepentingan petani harus dimajukan. Selama ini, pengaruh politik uang sangat besar, sehingga kepentingan petani tenggelam begitu saja tanpa bekas. Yang berjalan adalah kebijakan seolah-olah melindungi konsumen, tetapi sebenarnya hanya menjalankan kepentingan pemburu rente ekonomi. Kebijakan seperti itulah, yang terjadi selama ini, yakni praktik impor untuk kepentingan rente ekonomi telah mengorbankan kepentingan petani. Harga beras pada saat panen raya tidak dapat diselamatkan oleh Bulog. Sementara itu, pada saat paceklik, praktik impor beras dilakukan, sehingga petani tidak diuntungkan. Isu impor beras sudah muncul sejak September 2005. Pada saat itu, Bulog menyodorkan rencana impor karena stok beras sudah sangat berkurang. Isu stok berkurang, biasanya menjadi sinyal untuk menjalankan impor, meskipun persediaan beras masih cukup melimpah. Pola tersebut sudah menjadi kebiasaan tahunan, karena penerimaan rente pun mempunyai siklus tahunan seperti itu. Tetapi, tantangan rencana impor datang dari media massa, aktivis LSM, dan asosiasi petani. Tantangan itu tidak kuat, karena kepentingan menarik keuntungan ekstra dari bisnis penunjukan impor beras tersebut sangat menggiurkan dan nyaris tanpa risiko. Kepentingan segelintir orang selalu dimenangkan dalam kebijakan publik tersebut. Sejak September 2005, pengambil inisiatif dalam kebijkan publik itu adalah Perum Bulog, yang menyatakan bahwa pasokan beras sudah sangat berkurang. Sementara itu Departemen Pertanian mengatakan sebaliknya, yakni masih ada surplus beras di dalam negeri sehingga tak ada urgensi impor. Tetapi mafia beras lebih kuat, sehingga suara Departemen Pertanian hilang ditelan masa. Bulog, Departemen Perdagangan, dan Kementerian Perekonomian lebih kuat posisinya, sehingga menjadi media bagi pemburu rente untuk melaksanakan niatnya melakukan impor, meskipun tidak mendesak. Yang menarik adalah logika kebijakan terbalik, yaitu Dewan Ketahanan Pangan tidak digurbis. Bulog menjalankan misinya sendiri untuk mengadakan stok dengan impor, tidak dengan pengadaan dari dalam negeri secara optimal. Kepentingan petani ditinggalkan, dan dengan alasan kepentingan konsumen; maka impor dilakukan, dan rente ekonomi dikeruk dengan pengorbanan petani. Berkali-kali sejak September tahun lalu, Menteri Pertanian sebagai ketua Dewan Ketahanan Pangan menyatakan bahwa stok beras mengalami surplus. Namun, izin impor beras untuk Perum Bulog dengan dalih mendukung program beras untuk rakyat miskin (raskin) terlebih dulu turun. Dewan Ketahanan Pangan lemah, dan kebijakan perberasan didekte oleh kepentingan pemburu rente ekonomi. Bulog menjadi penentu yang memengaruhi kebijakan pemerintah dalam hal perberasan. Jika impor hendak dilakukan, maka isu kekurangan pasokan bisa digalang dalam waktu cepat. Kondisi surplus dengan harga beras yang rendah dalam waktu cepat, kemudian berubah isu menjadi defisit dan harga merangkak naik. Pada pertengahan 2005, BPS dan Departemen Pertanian menyatakan surplus beras, tetapi Bulog menyatakan sebaliknya. Tetapi jika diminta untuk melakukan pengadaan beras dalam negeri, maka Bulog beralasan gudangnya penuh, kualitas beras petani rendah, harga di atas HPP, dan alasan lainnya. *** Jadi, akuntabilitas kebijakan perberasan masih penuh dengan pertanyaan. Karena itu, tepat jika DPR mempertanyakan kebijakan tersebut dan sekaligus menyelidikinya, sehingga terjadi perubahan yang betul-betul signifikan untuk kepentingan petani. Hak angket tidak perlu dikhawatirkan oleh pemerintah, terutama oleh presiden. Hak angket hanya menjadi instrumen politik legislatif untuk melakukan fungsi kontrolnya, sehingga setiap kebijakan yang menyangkut masyarakat luas dapat dijelaskan kegunaannya untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan segelintir orang.(14a) - Penulis adalah pengamat ekonomi dan anggota DPR RI [Non-text portions of this message have been removed] *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx 5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx 6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/ ** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List ** ** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: ** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ ** ** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral scholarship, kunjungi http://informasi-beasiswa.blogspot.com **