[nasional_list] [ppiindia] 1.000 Anggota DPRD Korupsi + Wakil Rakyat Adu Otot + Anggota DPR Plesir Lagi
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Wed, 6 Sep 2006 11:16:23 +0200
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.indomedia.com/bpost/092006/6/depan/utama1.htm
1.000 Anggota DPRD Korupsi
Bandung, BPost
Indonesia pantas dicap sebagai negara terkorup. Korupsi tidak hanya di
pemerintahan, tapi juga banyak dilakukan kalangan Dewan Perwakilan Rakyat
(Daerah). Saat ini, sekitar seribu wakil rakyat di seluruh Indonesia terlibat
tindak pidana korupsi.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrrahman Ruki, mengungkap data
bahwa para wakil rakyat itu melakukan korupsi secara tidak sengaja maupun
disengaja. "Mereka tahu perbuatan korupsi, tapi tidak merasa bahwa itu
melanggar hukum," ujarnya.
Berbicara dalam acara Workshop Meningkatkan Kapasitas Peran dan Fungsi DPRD, di
Bandung, Selasa (5/9), Ruki mengungkapkan, dari catatan KPK diketahui sekitar
1.000 anggota dewan telah menggerogoti uang rakyat yang bukan haknya. Jumlah
itu meliputi 700 wakil rakyat di kabupaten/kota, dan 300 anggota dewan di
tingkat provinsi.
Mantan petinggi Polri itu menyebutkan, besarnya jumlah politisi korup di
parlemen disebabkan masih kurangnya pemahaman atas peran dan fungsinya sebagai
anggota dewan. Akibatnya, anggota dewan mudah terbawa arus (ikut-ikutan) untuk
berbuat tidak baik, tanpa menyadari hal tersebut menerjang aturan.
"Akibatnya sebagai wakil rakyat seringkali mereka dipersepsikan kurang
memperjuangkan kepentingan rakyat," cetusnya.
Pengamat Hukum Frans Hendra Winata tidak terkejut banyaknya politisi di
parlemen terlibat korupsi. "Mereka melakukan (korupsi) seakan tidak mengetahui
bahwa itu melanggar hukum. Bahkan, hal seperti itu dianggap biasa, bahkan
banyak yang menilainya sebagai haknya," ujarnya.
Frans mencontohkan, kasus dana abadi umat yang sebenarnya bukan hak. Namun ada
anggota dewan menggunakannya. Artinya, anggota dewan tidak bisa membedakan
antara hak dan kewajiban.
Menurut dia, banyaknya politisi terjerat korupsi karena lemahnya regulasi
tentang itu, Selama ini aturan yang mengatur korupsi kebanyakan pasal-pasal
karet. Isinya tidak memiliki ketegasan dan kepastian hukum sehingga pada
akhirnya semua bisa dikategorikan korupsi.
Penyebab maraknya pemidanaan terhadap pejabat dan angota dewan dengan sangkaan
korupsi, juga karena tidak adanya ketegasan dalam UU yang dibuat DPR sendiri.
"Jadi, ini senjata makan tuan. Hal-hal yang normal menjadi abnormal karena UU
itu," urainya.
Lambannya penanganan korupsi di tanah air, menurut mantan Ketua MPR RI Amien
Rais, karena penanganannya masih tebang pilih. Sejatinya, sebut dia, hukum di
negeri ini telah lumpuh dan rakyat sudah tidak percaya lagi.
"Karena kenyataannya penguasa like and dislike dalam penanganan hukum itu
sendiri," ujar Amien usai berbicara di sebuah diskusi bertajuk 'KKN Indikasi
(Bisnis, Politis, Moral, Proses dan Tindak Lanjut Hukumnya), di Hotel
Borobudur, Jakarta, kemarin.
Amien mencontohkan kasus paling gres adalah pengakuan mantan Kajati DKI
Jakarta, Rusdi Taher yang sering diintervensi petinggi Kejaksaan Agung dalam
menangani suatu kasus.
Rusdi Taher dalam sebuah konferensi pers mengungkapkan dirinya kerap
diintervensi saat menangani perkara. Seperti kasus korupsi ketua KPUD DKI, dia
diminta Jampidsus Hendarman Supandji agar mengurangi tuntutan hukuman dari 5
tahun menjadi 1 tahun 6 bulan.
Dari fenomena itu, Amien menyebut pemerintah dalam menangani kasus hukum tidak
pernah bisa melepaskan unsur like and dislike. Artinya, tetap saja tebang pilih.
Mengenai sorotan tebang pilih, Komisi Pemberantasan Korupsi pun mengakui.
Abdullah Hehamaua, penasihat KPK mengatakan, jika tidak tebang pilih, berarti
semua pegawai negeri sipil maupun karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
harus diusut.
Sumber Korupsi
Lebih jauh Amien Rais menyatakan sebenarnya pelaku korupsi terbesar di negeri
ini adalah negara. Hal itu dibuktikan dimana negara mengizinkan perusahaan
raksasa asing seperti Freeport dan Newmont menghancurkan ekologi nasional
dengan menambang kekayaan alam Indonesia.
"Tidak kurang 1,6 juta hektare hutan lindung dan konservasi dirusak perusahaan
asing. Ironisnya, itu atas izin negara. Ini yang menyebabkan negara ini
benar-benar bonyok," ujar Amien Rais.
Dalam kondisi yang begitu memprihatinkan itu, Amien mendesak pemimpin di negeri
ini harus bersikap berani seperti yang dilakukan presiden Venezuella atau Iran.
Dikatakan Amien, Venezuela negara yang jauh lebih kecil dari Indonesia namun
memiliki kekayaan minyak luar biasa, terbebas utang ketika pemimpinnya berani
bersikap tegas terhadap korporasi asing yang menambang minyak di negaranya.
Venezuella bisa bersikap tegas dan meminta korporasi asing memilih, negosiasi
ulang atau pergi dengan diganti rugi mesin-mesinnya. "Kebanyakan korporat asing
memilih negosiasi ulang. Harusnya Presiden Yudhoyono bisa bersikap begitu,"
tutur Amien. JBPtof/yul/ewa/ant
++++
http://www.indomedia.com/bpost/092006/6/depan/utama4.htm
Wakil Rakyat Adu Otot
ADEGAN main tonjok antar-anggota parlemen di luar negeri, misalnya Taiwan atau
Korea Selatan, begitu menyita perhatian ketika ditayang di layar kaca. Tapi tak
perlu jauh-jauh, perilaku tidak dewasa itu pun terjadi di DPRD Kalsel.
Kancing baju Nurdin HB, Selasa (5/9) sampai lepas. Seorang rekannya sesama
anggota DPRD Kalsel, Puar Djunaidi baru saja mencengkeram bajunya. Keduanya
terlibat ketegangan saat pembahasan sebuah proyek.
Ceritanya, Nurdin HB dalam rapat Panitia Anggaran itu mempertanyakan proyek
anggaran 2005 yang baru kelar 44 persen. Sebagai juru bicara komisinya, ia pun
menyarankan proyek sebaiknya ditender ulang.
Rupanya, pernyataan itu menyinggung Puar Djunaidi. Ia yang semula berada di
ruang rapat, segera keluar. Kepada seorang rekannya yang lain, Puar meminta
Nurdin keluar. Sesampai di luar ruang itulah, adegan panas ditampilkan.
"Breets...!" Baju Nurdin dipegang erat hingga satu kancingnya pun lepas.
Beruntung, seorang anggota dewan lainnya, Husaini Aliman yang melihat adegan
panas itu segera melerai. Nurdin kemudian balik kanan dan masuk ke ruang rapat
Komisi II untuk bergabung kembali dalam rapat Panitia Anggaran.
Wajah sayu Nurdin mengundang tanda tanya para peserta rapat di Rumah Banjar
yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel Ma'wah Masykur, dan dihadiri Kepala Dinas
Kehutanan Rosihan Adhani, serta Direktur RSUD Ulin dr Abimanyu itu.
Entah proyek apa yang dimaksud, demikian juga mengapa Puar tersinggung. Namun
pembahasan itu tak begitu termonitor karena rapat dilakukan tertutup.
Namun Nurdin, usai rapat mengaku, dirinya tak sengaja menyudutkan pihak lain.
"Yang saya sampaikan memang secara global, tanpa menyebutkan proyek yang
dimaksud. Ini saya lakukan untuk menyampaikan aspirasi teman-teman di Komisi IV
yang intinya menyarankan agar proyek tersebut ditender ulang saja," ujar Nurdin
yang juga ketua Komisi IV ini.
Terkait keributan itu, Nurdin ingin menyelesaikan dengan kepala dingin. "Saya
ingin selesaikan masalah ini dengan kepala dingin saja. Masalah nanti
diselesaikan lewat jalur hukum atau kekeluargaan, terserah fraksi saja,"
tukasnya.
Bagaimana dengan penjelasan Puar Djunaidi? Kader Partai Golkar ini membantah
ada pertikaian antara dirinya dengan Nurdin HB, apalagi sampai kontak fisik. Ia
mengatakan apa yang terjadi hanya sebuah perbedaan pendapat dalam kerangka
dinamika demokrasi.
"Tidak ada masalah kok. Kabar yang merebak karena kekhawatiran teman-teman
dengan gaya saya yang meledak-ledak," jelasnya.
Namun ia menyatakan, apa yang disampaikan Nurdin HB terkait proyek tahun
anggaran 2005 yang belum kelar, tidak didukung oleh bukti-bukti konkret.
"Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kalau menyampaikan sesuatu jangan hanya
dari informasi yang sepotong-sepotong," cetusnya.
++++
http://www.indomedia.com/bpost/092006/6/depan/utama15.htm
Anggota DPR Plesir Lagi
JAKARTA - Anjing menggonggong kafilah berlalu. Inilah hobi wakil rakyat yang
duduk di DPR. Meski mendapat kritikan karena tidak memiliki agenda jelas,
sebelas anggota DPR yang tergabung dalam Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB)
mengunjungi Korea Utara pada 11-14 September mendatang.
"Keberangkatan kami untuk menindaklanjuti kerjasama yang baik selama ini dan
mendinginkan suasana Republik Rakyat Demokratik Korea (RRDK) karena penundaan
kunjungan presiden," ujar koordinator GKSB Yoseph Umar Hadi di Jakarta, Selasa
(5/9).
Kesebelas anggota tersebut adalah Yoseph Umar Hadi (FPDIP), Zunatul Mafruhah
(FPKB), Sri Harini (FPG), Djelantik Mokodompit (FPG), M Azwir Daynipara (FPG),
Sudigdo Adi (FPDIP), Balkan Kaplale (FPD), Zainuddin (FPD), Asman Abnur (FPAN),
Nasril Bahar (FPAN), dan Etha Bulo (FBPD).
Dijelaskan Yoseph, rombongan akan bertemu dengan Ketua Supreme People Assembly
(Parlemen) RRDK Choe Tae Buk, meninjau zona demiliterisasi dan pusat
pengembangan ristek serta bertemu dengan Dewan Persahabatan Antarparlemen Korea.
"Diharapkan dengan kunjungan ini dapat menciptakan perdamaian di semenanjung
Korea sebagai syarat reunifikasi kedua Korea secara damai," jelasnya.
Mengenai dana yang dihabiskan, Yoseph tidak menjelaskan berapa total dana yang
dipakai. Dia hanya menyebutkan untuk tiket pergi pulang ke Korea tiap anggota
sebesar 2.400 dolar AS, uang saku tiap anggota per hari 200 dolar AS dan uang
tambahan sebesar 300 dolar AS.
Lebih parah lagi, menurut Wakil Koordinator GKSB Zunatul Mafruhah, beberapa
anggota rombongan masih berdebat perlu tidaknya membawa istri/suami. "Belum
diputuskan, masih ada waktu 3 hari, tapi beberapa anggota sudah mengurus visa
bagi istrinya," ungkap Zunatul. dtc
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] 1.000 Anggota DPRD Korupsi + Wakil Rakyat Adu Otot + Anggota DPR Plesir Lagi
