[list_indonesia] [ppiindia] Potensi Konflik dalam Pilkada Langsung
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Wed, 9 Mar 2005 22:35:33 +0100
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **
Suara Karya
Potensi Konflik dalam Pilkada Langsung
Oleh Israr Iskandar
Kamis, (10-03-'05)
Ilmuwan politik Juan J Linz dan Alfred Stepan mengatakan, suatu negara
dikatakan demokratis bila memenuhi prasyarat antara lain memiliki kebebasan
kepada masyarakat untuk merumuskan preferensi-preferensi politik mereka melalui
jalur-jalur perserikatan, informasi dan komunikasi; memberikan ruang
berkompetisi yang sehat dan melalui cara-cara damai; serta tidak melarang
siapapun berkompetisi untuk jabatan politik.
Dalam hal ini jelas, kompetisi politik yang damai menjadi prasyarat penting
bagi demokrasi.Oleh karena itu, salah satu agenda terpenting dalam konteks
Pilkada langsung adalah meminimalisasi potensi-potensi konflik.
Jika tidak ada aral melintang, bangsa Indonesia akan maju selangkah lagi dalam
kehidupan demokrasinya. Wujudnya berupa pemilihan kepala daerah (Pilkada)
secara langsung yang dimulai pertengahan tahun 2005. Ratusan kepala daerah
telah habis masa jabatannya tahun ini. Dipastikan, Pilkada langsung yang
pertama kali dilaksanakan di Tanah Air ini akan disambut gegap gempita.
Apa pun, pelaksanaan Pilkada langsung mesti berjalan sukses dalam arti
demokratis, aman, dan damai, sebagaimana Pemilihan Presiden 2004. Dalam hal
ini, kesuksesan Pilkada langsung tidak hanya dilihat dari perspektif kemajuan
pelaksanaan otonomi daerah, khususnya yang tertuang dalam Undang Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi juga bagian inheren agenda
reformasi politik, sebagaimana menjadi tuntutan mahasiswa saat meruntuhkan
rezim Orde Baru.
Namun di balik eforia menyongsong Pilkada langsung dewasa ini, ada masalah lain
yang dapat membuat agenda politik lokal ini paradoks, yakni potensi konflik
yang dikandungnya. Hal ini telah diingatkan banyak kalangan sejak awal. Potensi
konflik jelas menjadi salah satu pekerjaan rumah seluruh perencana dan
penyelenggara Pilkada langsung. Kalau tidak diantisipasi baik sejak dini,
Pilkada nanti bakal menimbulkan konflik politik yang tidak hanya merugikan
kepentingan rakyat, tetapi juga merusak benih-benih demokrasi di tingkat lokal.
Lima Potensi Konflik
Jika diidentifikasi, ada beberapa masalah di sekitar Pilkada langsung yang bisa
memicu konflik politik di daerah.
Pertama, terdapatnya peraturan Pilkada langsung yang menutup munculnya calon
independen. Presedennya sudah dimunculkan pada Pilpres (Pemilu Presiden) lalu
yang tak memperkenankan calon independen maju sebagai capres (capres) atau
cawapres (calon wakil presiden). Salah satu kelemahan UU 32/2004 menyangkut
Pilkada adalah pemberian otoritas penuh kepada partai politik sebagai
satu-satunya penjual tiket calon kepala daerah. Hal ini tentu bisa memicu
ketidakpuasan, karena pada kenyataannya di banyak daerah terdapat tokoh-tokoh
non-partai yang disukai masyarakat.
Kedua, kuatnya hubungan emosional antara kandidat dengan konstituen. Hubungan
emosional antara konstituen dengan kepala daerah jauh lebih dekat dibandingkan
dengan kepala negara atau pemimpin di level nasional. Hal itu bukan hanya
disebabkan kedekatan fisik, tetapi juga sosial, budaya, geografis dan
sebagainya. Jika tidak ada manajemen konflik yang baik, terutama terhadap
bolong-bolong yang terdapat pada aturan Pilkada, maka ketidakpuasan konstituen
terhadap konstituen dan kandidat lain atau proses pemilihan kepala daerah bisa
memicu lahirnya konflik di daerah. Dengan kata lain, sensitivitas konstituen
dalam pilkada sangat tinggi.
Ketiga, UU 32/2004, seperti disebutkan di muka, memberi peluang dan dominasi
kepada partai dalam proses pencalonan. Ada kemungkinan partai-partai besar
terobsesi untuk hanya mencalonkan pasangan dari partai sendiri tanpa
memperhatikan polarisasi politik yang ada. Padahal seharusnya, proses
pencalonan kepala daerah harus mempertimbangkan kekuatan-kekuatan politik dan
sosial yang terdapat di daerah bersangkutan. Kita ambil contoh proses
pencalonan kepala daerah di Maluku, seharusnya tidak hanya mengakomodasi
kekuatan-kekuatan politik yang ada, tetapi juga dua komunitas agama yakni
Kristen dan Islam. Jika calon kepala daerahnya berasal dari komunitas Kristen,
maka wakil kepala daerah mestinya dari kalangan Islam. Begitu pula sebaliknya.
Akomodasi politik yang menjamin stabilitas pemerintahan lokal harus benar-benar
tercermin dalam proses pencalonan kepala daerah.
Keempat, kerancuan peran DPRD dalam Pilkada juga dapat memicu konflik. Pilkada
memang sepenuhnya dilaksanakan oleh KPU Daerah, tetapi pertanggungjawabannya
harus disampaikan kepada DPRD. Dalam hal ini, kerja KPUD (Komisi Pemilihan Umum
Daerah) berpotensi diintervensi oleh partai politik yang mempunyai kekuatan di
DPRD. Sebab, sejalan dengan kewenangan yang besar dalam proses-proses politik
lokal, partai berpotensi membajak fungsi KPUD, jika kerja KPUD dianggap tidak
menguntungkannya. (Supriyanto, 2004).
Kerancuan peran DPRD juga terlihat dalam pasal 82 UU 32/2004 yang mengatakan
bahwa pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti menjanjikan atau
memberikan uang dan/atau materi untuk mempengaruhi pemilih berdasarkan putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dikenai sanksi pembatalan
pasangan calon oleh DPRD. Ketentuan ini terkesan paradoks. Bagaimana mungkin
lembaga legislatif yang notabene wakil dari partai-partai memainkan peran
pelaksana pemilu. Mestinya pemberian sanksi dilakukan oleh KPUD sebagai
penyelenggara Pilkada. Peran besar dari legislatif lokal ini jelas menjadi
faktor distortif bagi Pilkada langsung.
Kelima, potensi konflik pasca Pilkada langsung juga tak kalah krusialnya. Jika
potensi-potensi konflik di atas tak bisa diantisipasi dan dimenej dengan baik,
maka bakal memicu konflik pasca pelaksanaan Pilkada. Konflik pasca Pilkada juga
dimungkinkan, jika terjadi kecurangan dalam proses pemilihan tanpa penyelesaian
hukum yang adil, misalnya, menggunakan politik uang. Aturan yang termaktub
dalam UU Pilkadal seolah membuka peluang terjadinya persaingan politik uang di
antara para kontestan. Hal ini jelas menimbulkan kecemburuan di kalangan
kontestan yang "miskin".
Demokrasi Lokal
Potensi konflik dalam Pilkada langsung jelas sangat menganggu proses penguatan
demokrasi, tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga nasional. Potensi konflik
itu bukan karena ketidaksiapan masyarakat, tetapi lantaran tidak utuhnya
penerapan sistem demokrasi lokal, terutama yang disebabkan kelemahan aturan
main. Jika potensi konflik dalam Pilkada langsung tidak dieliminir, bukan tidak
mungkin akan berlangsung pelambatan proses demokrasi di daerah.
Ilmuwan politik Juan J Linz dan Alfred Stepan mengatakan, suatu negara
dikatakan demokratis bila memenuhi prasyarat antara lain memiliki kebebasan
kepada masyarakat untuk merumuskan preferensi-preferensi politik mereka melalui
jalur-jalur perserikatan, informasi dan komunikasi; memberikan ruang
berkompetisi yang sehat dan melalui cara-cara damai; serta tidak melarang
siapapun berkompetisi untuk jabatan politik. Dalam hal ini jelas, kompetisi
politik yang damai menjadi prasyarat penting bagi demokrasi.
Oleh karena itu, salah satu agenda terpenting dalam konteks Pilkada langsung
adalah meminimalisir potensi-potensi konflik, baik yang terkandung dalam aturan
main seperti UU 32/2004 dan PP No 6/2005 tentang Pilkada Langsung, maupun
kendala sosial yang masih membelit. Agenda ini mesti sejalan dengan pembangunan
bertahap budaya politik demokratis. Ini jelas bukan pandangan "under-estimated"
terhadap perilaku masyarakat politik kita, tetapi lebih disebabkan sistem yang
kini terbangun lewat berbagai aturan main masih berpotensi memicu munculnya
budaya anti-demokrasi.
Pilkada langsung merupakan salah satu kemajuan terbesar dalam reformasi politik
di Indonesia. Pilkada nanti merupakan ikhtiar rakyat Indonesia terhadap
demokrasi langsung setelah pilpres 2004. Tetapi di balik itu, juga harus
diwaspadai potensi-potensi yang bisa menyebabkan agenda politik lokal berbalik
arah, hanya karena ketidakbecusan dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya.
***
(Penulis adalah peneliti CIRUS, peserta program S-2
Ilmu Politik UI, dosen Universitas Andalas, Padang).
Oleh Israr Iskandar
Kamis, (10-03-'05)
Ilmuwan politik Juan J Linz dan Alfred Stepan mengatakan, suatu negara
dikatakan demokratis bila memenuhi prasyarat antara lain memiliki kebebasan
kepada masyarakat untuk merumuskan preferensi-preferensi politik mereka melalui
jalur-jalur perserikatan, informasi dan komunikasi; memberikan ruang
berkompetisi yang sehat dan melalui cara-cara damai; serta tidak melarang
siapapun berkompetisi untuk jabatan politik.
Dalam hal ini jelas, kompetisi politik yang damai menjadi prasyarat penting
bagi demokrasi.Oleh karena itu, salah satu agenda terpenting dalam konteks
Pilkada langsung adalah meminimalisasi potensi-potensi konflik.
Jika tidak ada aral melintang, bangsa Indonesia akan maju selangkah lagi dalam
kehidupan demokrasinya. Wujudnya berupa pemilihan kepala daerah (Pilkada)
secara langsung yang dimulai pertengahan tahun 2005. Ratusan kepala daerah
telah habis masa jabatannya tahun ini. Dipastikan, Pilkada langsung yang
pertama kali dilaksanakan di Tanah Air ini akan disambut gegap gempita.
Apa pun, pelaksanaan Pilkada langsung mesti berjalan sukses dalam arti
demokratis, aman, dan damai, sebagaimana Pemilihan Presiden 2004. Dalam hal
ini, kesuksesan Pilkada langsung tidak hanya dilihat dari perspektif kemajuan
pelaksanaan otonomi daerah, khususnya yang tertuang dalam Undang Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi juga bagian inheren agenda
reformasi politik, sebagaimana menjadi tuntutan mahasiswa saat meruntuhkan
rezim Orde Baru.
Namun di balik eforia menyongsong Pilkada langsung dewasa ini, ada masalah lain
yang dapat membuat agenda politik lokal ini paradoks, yakni potensi konflik
yang dikandungnya. Hal ini telah diingatkan banyak kalangan sejak awal. Potensi
konflik jelas menjadi salah satu pekerjaan rumah seluruh perencana dan
penyelenggara Pilkada langsung. Kalau tidak diantisipasi baik sejak dini,
Pilkada nanti bakal menimbulkan konflik politik yang tidak hanya merugikan
kepentingan rakyat, tetapi juga merusak benih-benih demokrasi di tingkat lokal.
Lima Potensi Konflik
Jika diidentifikasi, ada beberapa masalah di sekitar Pilkada langsung yang bisa
memicu konflik politik di daerah.
Pertama, terdapatnya peraturan Pilkada langsung yang menutup munculnya calon
independen. Presedennya sudah dimunculkan pada Pilpres (Pemilu Presiden) lalu
yang tak memperkenankan calon independen maju sebagai capres (capres) atau
cawapres (calon wakil presiden). Salah satu kelemahan UU 32/2004 menyangkut
Pilkada adalah pemberian otoritas penuh kepada partai politik sebagai
satu-satunya penjual tiket calon kepala daerah. Hal ini tentu bisa memicu
ketidakpuasan, karena pada kenyataannya di banyak daerah terdapat tokoh-tokoh
non-partai yang disukai masyarakat.
Kedua, kuatnya hubungan emosional antara kandidat dengan konstituen. Hubungan
emosional antara konstituen dengan kepala daerah jauh lebih dekat dibandingkan
dengan kepala negara atau pemimpin di level nasional. Hal itu bukan hanya
disebabkan kedekatan fisik, tetapi juga sosial, budaya, geografis dan
sebagainya. Jika tidak ada manajemen konflik yang baik, terutama terhadap
bolong-bolong yang terdapat pada aturan Pilkada, maka ketidakpuasan konstituen
terhadap konstituen dan kandidat lain atau proses pemilihan kepala daerah bisa
memicu lahirnya konflik di daerah. Dengan kata lain, sensitivitas konstituen
dalam pilkada sangat tinggi.
Ketiga, UU 32/2004, seperti disebutkan di muka, memberi peluang dan dominasi
kepada partai dalam proses pencalonan. Ada kemungkinan partai-partai besar
terobsesi untuk hanya mencalonkan pasangan dari partai sendiri tanpa
memperhatikan polarisasi politik yang ada. Padahal seharusnya, proses
pencalonan kepala daerah harus mempertimbangkan kekuatan-kekuatan politik dan
sosial yang terdapat di daerah bersangkutan. Kita ambil contoh proses
pencalonan kepala daerah di Maluku, seharusnya tidak hanya mengakomodasi
kekuatan-kekuatan politik yang ada, tetapi juga dua komunitas agama yakni
Kristen dan Islam. Jika calon kepala daerahnya berasal dari komunitas Kristen,
maka wakil kepala daerah mestinya dari kalangan Islam. Begitu pula sebaliknya.
Akomodasi politik yang menjamin stabilitas pemerintahan lokal harus benar-benar
tercermin dalam proses pencalonan kepala daerah.
Keempat, kerancuan peran DPRD dalam Pilkada juga dapat memicu konflik. Pilkada
memang sepenuhnya dilaksanakan oleh KPU Daerah, tetapi pertanggungjawabannya
harus disampaikan kepada DPRD. Dalam hal ini, kerja KPUD (Komisi Pemilihan Umum
Daerah) berpotensi diintervensi oleh partai politik yang mempunyai kekuatan di
DPRD. Sebab, sejalan dengan kewenangan yang besar dalam proses-proses politik
lokal, partai berpotensi membajak fungsi KPUD, jika kerja KPUD dianggap tidak
menguntungkannya. (Supriyanto, 2004).
Kerancuan peran DPRD juga terlihat dalam pasal 82 UU 32/2004 yang mengatakan
bahwa pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti menjanjikan atau
memberikan uang dan/atau materi untuk mempengaruhi pemilih berdasarkan putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dikenai sanksi pembatalan
pasangan calon oleh DPRD. Ketentuan ini terkesan paradoks. Bagaimana mungkin
lembaga legislatif yang notabene wakil dari partai-partai memainkan peran
pelaksana pemilu. Mestinya pemberian sanksi dilakukan oleh KPUD sebagai
penyelenggara Pilkada. Peran besar dari legislatif lokal ini jelas menjadi
faktor distortif bagi Pilkada langsung.
Kelima, potensi konflik pasca Pilkada langsung juga tak kalah krusialnya. Jika
potensi-potensi konflik di atas tak bisa diantisipasi dan dimenej dengan baik,
maka bakal memicu konflik pasca pelaksanaan Pilkada. Konflik pasca Pilkada juga
dimungkinkan, jika terjadi kecurangan dalam proses pemilihan tanpa penyelesaian
hukum yang adil, misalnya, menggunakan politik uang. Aturan yang termaktub
dalam UU Pilkadal seolah membuka peluang terjadinya persaingan politik uang di
antara para kontestan. Hal ini jelas menimbulkan kecemburuan di kalangan
kontestan yang "miskin".
Demokrasi Lokal
Potensi konflik dalam Pilkada langsung jelas sangat menganggu proses penguatan
demokrasi, tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga nasional. Potensi konflik
itu bukan karena ketidaksiapan masyarakat, tetapi lantaran tidak utuhnya
penerapan sistem demokrasi lokal, terutama yang disebabkan kelemahan aturan
main. Jika potensi konflik dalam Pilkada langsung tidak dieliminir, bukan tidak
mungkin akan berlangsung pelambatan proses demokrasi di daerah.
Ilmuwan politik Juan J Linz dan Alfred Stepan mengatakan, suatu negara
dikatakan demokratis bila memenuhi prasyarat antara lain memiliki kebebasan
kepada masyarakat untuk merumuskan preferensi-preferensi politik mereka melalui
jalur-jalur perserikatan, informasi dan komunikasi; memberikan ruang
berkompetisi yang sehat dan melalui cara-cara damai; serta tidak melarang
siapapun berkompetisi untuk jabatan politik. Dalam hal ini jelas, kompetisi
politik yang damai menjadi prasyarat penting bagi demokrasi.
Oleh karena itu, salah satu agenda terpenting dalam konteks Pilkada langsung
adalah meminimalisir potensi-potensi konflik, baik yang terkandung dalam aturan
main seperti UU 32/2004 dan PP No 6/2005 tentang Pilkada Langsung, maupun
kendala sosial yang masih membelit. Agenda ini mesti sejalan dengan pembangunan
bertahap budaya politik demokratis. Ini jelas bukan pandangan "under-estimated"
terhadap perilaku masyarakat politik kita, tetapi lebih disebabkan sistem yang
kini terbangun lewat berbagai aturan main masih berpotensi memicu munculnya
budaya anti-demokrasi.
Pilkada langsung merupakan salah satu kemajuan terbesar dalam reformasi politik
di Indonesia. Pilkada nanti merupakan ikhtiar rakyat Indonesia terhadap
demokrasi langsung setelah pilpres 2004. Tetapi di balik itu, juga harus
diwaspadai potensi-potensi yang bisa menyebabkan agenda politik lokal berbalik
arah, hanya karena ketidakbecusan dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya.
***
(Penulis adalah peneliti CIRUS, peserta program S-2
Ilmu Politik UI, dosen Universitas Andalas, Padang).
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital's
'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [list_indonesia] [ppiindia] Potensi Konflik dalam Pilkada Langsung
