[list_indonesia] [ppiindia] Konflik PDI-P Dibawa ke Pengadilan---
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Thu, 7 Apr 2005 20:38:20 +0200
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **
http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/4/8/p1.htm
Aspirasi
Konflik PDI-P Dibawa ke Pengadilan---
Menyelesaikan Masalah atau Memperkeruh Konflik?
Kongres II Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Inna Grand Bali
Beach, Sanur, pekan lalu berakhir. Kongres yang menelan dana puluhan milyar
tersebut kembali menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum.
Terpilihnya putri Bung Karno secara aklamasi dalam kongres itu mematahkan niat
kelompok pembaruan yang dimotori Laksamana Sukardi dan kawan-kawan untuk
mengganti pimpinan tertinggi partai berlambang kepala banteng bermulut putih
dalam lingkaran tersebut. Meski kongres usai, embrio perpecahan di dalam tubuh
partai pemenang Pemilu 1999 itu masih tetap menganga. Apalagi, dalam kongres
yang lalu, sejumlah utusan menggugat hasil sidang paripurna I yang ditetapkan
pimpinan sidang Gunawan Wirosarojo. Lantas bagaimana penyelesaian gugatan
tersebut? Apakah mampu memenuhi harapan penggugat untuk memulihkan citra partai
atau sebaliknya makin memperkuruh konflik sesaman kader PDI-P?
Hari kedua Kongres II PDI-P yang direncanakan berlangsung selama seminggu,
mulai menuai protes. Sebanyak 23 utusan peserta kongres melayangkan gugatan ke
Pengadilan Negeri (PN) Denpasar sebagai wujud ketidakpuasan atas hasil sidang
paripurna I, khususnya dalam hak suara. Kedua puluh tiga utusan melalui Tim
Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) di bawah koordinator RO Tambunan, S.H.
menilai hasil sidang paripurna I telah cacat hukum. Apa yang diputusakan dalam
sidang paripurna I itu dinilai telah melanggar AD/ART PDI-P, yakni pasal 7 ayat
(4).
Dalam pasal itu disebutkan, peserta kongres partai yang memiliki hak suara
adalah utusan cabang partai dan utusan DPD partai. Dalam kenyataannya, sidang
paripurna I memutuskan hak suara hanya dimiliki satu suara untuk satu cabang.
Akibatnya, dari empat orang utusan cabang di kongres hanya memiliki satu hak
suara. Keputusan ini mengundang protes dari sejumlah peserta.
Kedua puluh tiga peserta kongres yang kecewa menilai rancangan acara dan tata
tertib sidang yang ditetapkan dalam sidang paripurna I telah melanggar hak
kedaulatan peserta kongres. Dalam pasal 5 AD partai menyebutkan, kedaulatan
partai berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh kongres.
Sayangnya, dalam kongres yang berakhir dua hari lebih cepat dari jadwal,
ternyata mengabaikan ketentuan tersebut.
Puncak kekecewaan sejumlah utusan kongres ini ditunjukkan dengan menggugat
empat orang yang dinilai ikut berperan dalam menentukan keputusan sidang
paripurna I. Mereka itu, Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum), DPD PDI-P,
Gunawan Wirosarojo (pimpinan sidang), dan IB Suryatmaja (ketua panitia daerah).
Mereka mendaftarkan gugatannya ke PN Denpasar, Selasa (29/3) lalu. Gugatan
tersebut diterima Panitera Muda Perdata I Gusti Ngurah Arya Winaya, S.H. dan
diregristasi dengan No.97/PDT/G/2005/PN.DPS.
Sayang, gugatan tersebut tidak langsung ditindaklanjuti oleh Ketua PN Denpasar
I Nengah Suriada, S.H. Pasalnya, gugatan tersebut baru masuk beberapa menit
menjelang jam kerja tutup. Akibatnya, sehari kemudian baru bisa diterima KPN,
yakni Rabu (30/3). Bahkan, saat itu TPDI yang diwakili Petrus Selestinus, S.H.,
Erlina Tambunan, dan Terkilin Brahmana, S.H. kembali mendatangi PN Denpasar.
Kehadiran perwakilan TPDI tersebut tidak lain untuk memastikan apakah berkas
gugatan yang diajukannya tersebut sudah sampai di tangan KPN atau tidak. Selain
itu, kehadiran Petrus dan kawan-kawannya berharap agar kasus ini diselesaikan
lebih cepat. Pihaknya meminta PN Denpasar bisa mendahulukan penanganan kasus
ini daripada kasus-kasus lainnya. "Saya berharap kasus ini bisa digelar
secepatnya," harap Petrus.
Sayang, PN Denpasar ternyata memiliki kebijakan lain. Bagi PN, semua kasus yang
masuk dinilai memiliki hak yang sama untuk segera diproses. Namun, semua itu
harus mengacu pada aturan dan acara bersidang. Mengingat, tidak bisa berkas
perkara yang masuk langsung diproses di persidangan. Masih ada beberapa hal
yang perlu diperhatikan. Misalnya saja, materi gugatan apakah sudah lengkap
atau belum. "Semua itu harus kami periksa dulu," ujar KPN I Ngh. Suriada, S.H.
saat dikonfirmasi kasus ini.
Nampaknya, KPN tidak bisa memenuhi harapan TPDI untuk menggelar sidang
secepatnya. Apalagi, para tergugat kebanyakan beralamat di Jakarta. Dari empat
tergugat, hanya satu orang yang beralamat di Denpasar yakni IB Suryatmaja
(tergugat IV). "Paling cepat sidang kasus ini baru bisa digelar dua minggu
lagi," kata Suriada. Melihat lambannya penanganan kasus ini, RO Tambunan telah
pula mendaftarkan gugatan yang sama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Kendati locus delicty-nya di Bali, pihaknya tak mempermasalahkan toh ada
penggugat lain beralamat di Jakarta. Malah mereka membentuk pimpinan kolektif
gerakan pembaruan yang dketuai Roy BB Janis, yang juga ketua panitia Kongres II
PDI-P di Inna Grand Bali Beach. Mereka berharap dari gugatan ke pengadilan bisa
dipetik sebuah pelajaran berharga bagaimana berdemokrasi yang baik sesuai
dengan aturan. ''Gugatan ini akan memberikan pelajaran berharga agar ke depan
kualitas pelaksanaan demokrasi makin baik,'' kata tim penggagasnya Dr. Suko
waluyo Mintoharjo. Mereka pun tak mendesakkan keinginan itu di kongres setelah
memperhitungkan risikonya. ''Kami ingin perjuangan taktis ke pengadilan, tak
ingin berdarah-darah,'' katanya.
Kini, setelah kongres berakhir desakan untuk menyelesaikan gugatan ini semakin
redup. Apalagi para penggugat dan tergugat sudah meninggalkan Bali sebagai
tempat arena Kongres II PDI-P. Pihak PN Denpasar pun nampaknya akan kesulitan
untuk menghubungi para pihak untuk bersidang. Bercermin dari kasus ini, apakah
efektif konflik yang terjadi di tubuh partai, khususnya pelanggaran sidang di
kongres, diselesaikan melalui pengadilan? Lebih-lebih kongres merupakan amanat
tertinggi partai untuk menyelesaikan persoalan internal. Semua itu, tentu saja
amat tergantung dari semua pihak yang bersengketa. Jangan-jangan semakin
panjang pemeriksaan gugatan ini menambah runcing persoalan di tubuh partai.
(ara)
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Give underprivileged students the materials they need to learn.
Bring education to life by funding a specific classroom project.
http://us.click.yahoo.com/4F6XtA/_WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [list_indonesia] [ppiindia] Konflik PDI-P Dibawa ke Pengadilan---
