[UntirtaNet] Agar Cepat Mendapat Kucuran Dana dari Pemerintah

Agar Cepat Mendapat Kucuran Dana dari Pemerintah  

Serang - Merujuk status negeri yang disandangnya sejak
satu tahun lalu, Univesitas Sultan Ageng Tirtayasa
(Untirta) Banten harus secepatnya memiliki seorang
rektor definitif. Kecuali itu, juga sudah harus
dilakukan penyerahan aset yayasan kepada pemerintah,
baik berupa personil maupun sarana/prasarana. Sehingga
pemerintah (pusat) bersedia mengucurkan sejumlah dana
yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan pendidikan di
kampus itu. Yang pada gilirannya dapat meminimalisasi
high cost (biaya tinggi) yang ditanggung para
mahasiswa selama ini. Demikian diungkapkan Pembantu
Rektor (Purek) I, Soleh Hidayat, ketika ditemui Harian
Banten di ruang kerjanya, kemarin. Menurutnya, kedua
hal tersebut jadi prasyarat utama bagi pengucuran dana
dari pemerintah, seperti dinyatakan dalam Keppres No
32/2001 tentang pengesahan kenegerian Untirta,
tertanggal 19 Maret 2001. 

"Memang ada masa transisi selama 3 tahun. Tapi jika
bisa, kita menginginkan masalah ini rampung dalam
waktu secepatnya. Sehingga status negeri Untirta
benar-benar 'paripurna'," ungkap akademisi yang
mengaku perokok berat. Sehubungan dengan itu, langkah
apa saja yang telah diupayakan kalangan rektorat dan
manajemen Untirta? Soleh mengatakan masih dalam tahap
persiapan. Menurutnya, kehadiran rektor definitif
(yang diusulkan dan dikukuhkan melalui SK Presiden RI)
merupakan prioritas utama bagi kenegerian Untirta saat
ini. 

Lantas hambatan apa yang dialami kalangan Senat
Untirta, sehingga sudah setahun ini belum terdengar
agenda pemilihan rektor definitif? "Di kalangan kami,
para anggota senat sudah sering membahasnya. Tapi
Ketua Senat (Rektor Untirta, Prof Dr Abdul Bari, red)
sepertinya belum ada political will," nadanya terus
terang.


ABDUL BARI BELUM MAU

Apakah tidak ada target waktu? Soleh menggelengkan
kepala, seraya bertutur bahwa bagaimana pun kehadiran
rektor definitif bagi Untirta terkait dengan sikap
legowo Abdul Bari. "Kami sih mau sekarang juga. Lebih
cepat lebih baik - proses pemilihan rektor definitif
dilakukan. Sebab kalau tak secepatnya, harapan
mendapat kucuran dana dari pemerintah akan terus
terhambat. Kami dari kalangan purek merespon harapan
mahasiswa dan masyarakat, yang tentunya mendambakan
keberadaan Untirta benar-benar sebagai universitas
negeri. Anehnya, sampai saat ini ketua senat belum mau
membicarakan masalah tersebut," terangnya.

Dikatakannya, idealnya kehadiran rektor definitif itu
seiring dengan penyerahan sejumlah aset yayasan. Tapi
penyerahan aset tampaknya akan dipercepat pada bulan
Juli 2002, dan bisa rampung semuanya paling lambat
Desember 2002. "Dalam masalah aset, pihak yayasan
telah membentuk tim appraisal (penilai). Tapi untuk
rektor, kita belum beranjak sedikit pun. Padahal
prosesnya banyak tahapannya yang dapat memakan waktu
paling sedikit 3 bulan," ungkap Soleh yang dalam
kesempatan itu menerangkan tentang sejumlah tahapan. 

Apakah dia atau purek lainnya ada yang mau mencalonkan
diri sebagai rektor definitif? Secara diplomasi, Soleh
dan juga Purek II Hafidzi ZA menyatakan, keduanya
tidak mungkin minta dicalonkan. "Tetapi kalau nanti
memang ada yang mencalonkan kami, tentu saja kami
bersedia, asalkan memang mendapat dukungan dari Senat
Untirta. Sebagai muslim, kita dilarang untuk minta
jabatan. Lain halnya kalau diberi," nadanya kalem dan
meyakinkan sambil pula menyebutkan SK Mendikbud No
284/1999 yang berisi persyaratan jabatan rektor.
"Selain mengacu pada SK tersebut, kita berharap rektor
definitif Untirta harus figur yang bisa diterima semua
pihak, serta mampu mengakomodir kepentingan semua
pihak. Itu yang paling penting," cetusnya.

Kedua purek Untirta itu secara eksplisit menampik
pihaknya akan menolak figur rektor jika berasal dari
luar Banten. "Kita tidak mau terjebak dalam dikotomi
'dari luar atau dalam Banten'. Tapi walau bagaimana,
kita harus optimis. Masa iya tidak ada putra daerah
yang tidak punya kemampuan. Jangan merendahkan diri
kita tidak punya potensi. Kalau kita diberi kesempatan
kenapa tidak? Toh bukan jaminan orang yang punya titel
sedepa mampu memimpin Untirta. Karena itu, saya berani
bilang, orang yang memimpin Untirta tidak harus
bergelar profesor," tandasnya mantap.

Bagaimana tanggapan Abdul Bari terhadap keinginan para
anggota senat? Sayang, ketika hendak dikonfirmasi,
pejabat asal Kecamatan Pontang Kabupaten Serang itu
sedang tidak ada di Kampus Pakupatan. Bahkan sampai
pekan depan, dia dikabarkan masih ikut pertemuan
rektor se Indonesia. Begitu juga Tb M Rais, ketua
yayasan Untirta tidak ada di tempat. Seorang staf di
sekretariat yayasan mengatakan, Rais sedang melakukan
kunjungan ke luar negeri. Sementara pengurus yayasan
yang ada tidak bersedia memberikan keterangan.



Sumber : Harian Banten. Hari Jum'at, 24/05/2002.
Halaman 1.


___________________________________________________________
Sent by ePrompter, the premier email notification software.
Free download at http://www.ePrompter.com.

===============================================================
(C)opyright 1999-2002 UntirtaNet
Milis ini dikelola oleh alumni Universitas Tirtayasa Banten - Indonesia 
dan terbuka untuk semua Civitas Academica Universitas Tirtayasa Banten 
Untuk berlangganan, kirim email ke: untirtanet@xxxxxxxxxxxxx, dengan  
Subject 'Subscribe' atau lansung ke  http://www.freelists.org/cgi-bin/list?
list_id=untirtanet Untuk kirim pesan: untirtanet@xxxxxxxxxxxxx
Please visit our Homepage: http://www.untirtanet.org
---------------------------------------------------------------------------

Other related posts: