[breaktime-corner] NULL

 





 


Bank Asing Diduga Sokong Eksploitasi Tambang

Jumat, 13 Januari 2012 14:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menganggap 
meningkatnya izin pertambangan di Indonesia tak lepas dari skema investasi 
asing secara langsung (foreign direct investmen). 

"Perbankan besar banyak terlibat kebijakan di Indonesia," kata Koordinator 
Jatam, Andrie S Wijaya di Jakarta, Jumat (13/1).

Penggabungan dan akuisisi lintas batas mendorong meningkatnya investasi 
langsung, dalam hal penyertaan modal keuangan dan portofolio berupa saham dan 
modal pinjaman. 

Orientasi ekspor, kata Andrie, menjadi salah satu syarat lembaga multilateral 
seperti International Monetary Fund (IMF), World Bank, dan International 
Financial Institute (IFIs).

International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) dan International 
Development Association (IDA) mendanai sektor tambang pertama kali pada 1975. 
Berikutnya negara maju seperti Japan Bank of International Coorporation (JBIC), 
Asia Bank Development (ADB), Bank Central Asia (BCA), Royal Bank of Canada, 
juga ABN Amro Bank.

Perusahaan tambang di Indonesia juga tak lepas dari pendanaan tersebut. Andie 
mencontohkan PT Freeport Indonesia dari Bank Mandiri, PT Meares Soputan Mining 
di Sulawesi Utara dari BRI, PT Dairi Prima Mineral Sumatera Utara dari BNI, 
Kitadin dari BCA, dan PT Berau Coal dari Bank Permata.

Harga jual komoditas tambang yang terus meningkat memotivasi peningkatan 
eksploitasi tambang. Jatam menilai pemerintah seringkali berlaku baik pada 
pengusaha yang mendorong percepatan eksploitasi tambang.

Pengamat energi, Marwan Batubara, menduga ada relasi kuat antara meningkatnya 
izin pertambangan dengan peristiwa politik. Kondisi yang terlihat, katanya, 
izin usaha pertambangan di kabupaten meningkat setiap terjadi pemilihan kepada 
daerah. "Jumlah izin usaha skala provinsi juga meningkat setiap kali pemilihan 
gubernur," katanya dalam kesempatan yang sama.

Direktorat Jenderal Pajak, kata Marwan, hingga tahun ini kesulitan melakukan 
pencatatan perusahaan yang menjadi wajib pajak dari sektor minyak, gas, 
mineral, dan batubara. Akibatnya, penerimaan pajak tahun lalu tak optimal.




Other related posts: