[ppi] [ppiindia] mis-manajemen PT DI

** ppi-india **

----- Original Message -----
From: "ANDRIONO YUNIARTO" <andriono_yuniarto@xxxxxxxxx>
Sent: Thursday, January 22, 2004 12:59 AM
Subject: mis-manajemen PT DI


> ma_wardi <ma_wardi@xxxxxxxxx> wrote:berikut ini , ada ulasan menarik dari
Dr Rizal Ramli yg jadi saksi
> ahli dalam sidang PHK karyawan PT DI di pengadilan negeri Bandung.
>
> Semoga ada pelajaran berharga bisa didapatkan dari kasus yg super
> mahal ini.
>
> tapi bisa jadi virus mis-manajemen ini berasal dari hal non teknis
> ( politis), apakah memang ada pihak lain ( luar ) yg tak ingin
> Indonesia bisa maju, dan menghancurkan PT DI lewat jalan lain, siapa
> tahu.
>
> --------------
> PT. Dirgantara Indonesia , Korban Pemerintahan Tanpa Visi dan
> Lemahnya Kepemimpinan
>
> DR. Rizal Ramli,
> Mantan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan
>
>
> De-Industrialisasi dan Peningkatan Pengangguran
>
> Kasus PT. Dirgantara Indonesia (DI) merupakan salah satu contoh dari
> banyak
> contoh lain tentang ketidakmampuan pemerintahan Megawati menangani
> berbagai
> masalah sektor riil yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Tidak aneh
> telah
> terjadi peningkatan pengangguran selama dua tahun Pemerintahan
> Megawati.
> Sebetulnya tingkat pengangguran terbuka telah berkurang dari 40% pada
> tahun
> 1998 (puncak krisis ekonomi) menjadi 36,2% pada tahun 2001. Sejak
> Pemerintahan Megawati, pengangguran terbuka berbalik meningkat kembali
> menjadi 40% pada akhir tahun 2003.
>
> Peningkatan pengangguran tersebut terjadi karena tidak adanya visi,
> lemahnya
> kepemimpinan dan ketidakmampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah
> konkrit
> di sektor riil. Fokus utama pemerintah hanyalah pada stabilitas
> moneter
> seperti inflasi dan nilai tukar, tetapi mengabaikan penciptaan
> lapangan
> kerja dan penyelesaian berbagai masalah di sektor riil seperti
> industri,
> pertanian, dsb. Di sektor riil, fokus utama hanyalah penjualan
> kekayaan
> negara dan aset warisan dari pemerintah sebelumnya seperti kasus
> penjualan
> Indosat yang sangat merugikan negara. Indosat, semula PMA Amerika yang
> dibeli oleh pemerintahan Soeharto dan diubah menjadi PMDN pada awal
> tahun
> 1980-an. Sejak itu, Indosat telah menyetor belasan triliun kepada
> negara
> dalam bentuk pembayaran pajak dan dividen. Tanpa dijualpun sebetulnya
> Indosat akan mampu menyetor US$ 500 juta kepada negara dalam waktu 3
> tahun,
> sama dengan harga penjualan oleh pemerintah Megawati. Penjualan
> Indosat
> tersebut sangat murah dan sangat merugikan negara. Berbagai penjualan
> aset
> warisan yang dijual oleh pemerintah Megawati lebih sering didorong
> oleh
> motif mobilisasi sumberdaya untuk kepentingan pribadi dan kelompok.
> Sehingga
> tidak aneh selama dua tahun pemerintahan Megawati, kerugian negara
> semakin
> meningkat, dan terjadi proses deindustrialisasi yang mendorong
> peningkatan
> pengangguran.
>
> Penghianatan Terhadap Cita-cita Pendiri Republik Indonesia
>
> PT Dirgantara Indonesia adalah BUMN yang didirikan berdasarkan cita-
> cita
> founding father Republik Indonesia. Dalam pidato pada tahun 1950-an,
> berjudul "MengGarudalah Bangsaku", Soekarno meminta kesungguhan warga
> negara
> Indonesia yang cinta dirgantara untuk menguasai dan mendirikan
> industri
> pesawat terbang di Indonesia. Dengan semangat itu, Wiweko, Nurtanio
> dll,
> dengan peralatan seadanya, mendirikan bengkel pesawat terbang dan
> pesawat
> terbang kecil. Kemudian Soekarno mendirikan Industri Pesawat Terbang
> Berdikari pada tahun 1960-an, yang kemudian dikembangkan oleh Soeharto
> menjadi industri dirgantara dengan nama PT. Nurtanio yang selanjutnya
> berubah menjadi PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN).
>
> Kini oleh anak biologis Soekarno, Megawati, cita-cita generasi ayah
> kandungnya tersebut dan hasil jerih payah, keringat, darah dan airmata
> putra-putra Indonesia yang cinta dirgantara, kini kandas di tengah
> jalan.
> Sebanyak 6.600 karyawan PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara, para
> engineer dan teknisi yang mempunyai keahlian dan pengalaman belasan
> tahun,
> akan diberhentikan karena kepemimpinan yang tidak memiliki visi dan
> lemahnya
> kepemimpinan untuk menyelesaikan masalah-masalah konkrit yang
> dihadapi oleh
> sektor industri. Sangat menyedihkan, mereka merasa lebih bermanfaat
> untuk
> mengadukan nasibnya kepada Gorilla dan Monyet di kawasan Rangunan
> Jakarta.
> Karena pemerintah Megawati tidak mampu mencari solusi lain kecuali
> PHK,
> padahal ada alternatif lain untuk menyelamatkan PT. Dirgantara
> Indonesia
> sehingga bisa menjadi kebanggaan untuk generasi mendatang.
>
> Penyelamatan PT Dirgantara Indonesia Periode Tahun 2000-2002
>
> Akibat dari krisis ekonomi pada tahun 1998, pemerintah pada saat itu
> terpaksa menghentikan investasi tambahan yang diperlukan untuk
> pengembangan
> lebih lanjut dari PT. IPTN, terutama dalam kaitannya dengan investasi
> pengembangan pesawat N250 yang sangat mahal. Harus pula diakui bahwa
> sebelumnya, biaya pengembangan dan operasi PT. IPTN sangat boros dan
> jor-joran terutama terlihat dalam bentuk pembelian peralatan yang
> serba
> mahal tetapi tidak tepat guna. Selama kepemimpinan Habibie tersebut,
> banyak
> inefisiensi terjadi sehingga dapat dikatakan PT. IPTN merupakan suatu
> industri serba mahal (high-cost aircraft industry), yang tidak
> sensitif
> terhadap permintaan pasar. Padahal banyak kasus di negara lain yang
> juga
> memiliki industri penerbangan yang bekerja dengan prinsip efisiensi
> dan
> struktur biaya yang kompetitif seperti industri pesawat di China,
> India,
> Korea Selatan, Brazil, dll.
>
> Selama tahun 1998 sampai akhir 1999, PT. IPTN terus mengalami
> kesulitan
> likuiditas dan modal kerja yang berdampak pada operasi perusahaan.
> Sebagai
> Menko Perekonomian, pada tahun 2000, kami berupaya keras mencari
> solusi
> untuk menyelamatkan PT. IPTN. Salah satu pilihan adalah penutupan
> perusahan
> seperti yang dianjurkan oleh IMF. Tetapi menurut hemat kami, kerugian
> finansial bagi negara jika perusahaan ditutup akan sangat mahal dan
> investasi sumber daya manusia dalam bentuk belasan ribu pegawai yang
> terdidik dan memiliki keahlian akan hilang sia-sia. Disamping itu,
> negara
> kepulauan yang sangat luas seperti Republik Indonesia jelas memerlukan
> industri penerbangan dan maritim asalkan kompetitif dan sesuai dengan
> permintaan pasar.
>
> Dengan pertimbangan seperti itu, kami memutuskan untuk tetap
> mempertahankan
> PT. IPTN tetapi dengan melakukan perubahan paradigma dari high-cost
> aircraft
> industry (industri penerbangan serba-mahal) menjadi competitive-cost
> aircraft industry (industri penerbangan kompetitif). Pengembangan
> produk
> tidak boleh dilakukan atas dasar pengaruh kekuasaan Negara atau (power
> approach). Strategi "technology push" diubah menjadi "market pull".
> Produksi
> harus ditentukan berdasarkan analisa permintaan pasar serta kemampuan
> daya
> saing. Bukan ditentukan oleh selera managemen yang "hobby dengan
> teknologi".
>
> Perubahan paradigma tersebut diperlukan agar PT. IPTN dapat bertahan
> dan
> berkembang dikemudian hari. Dengan persetujuan Presiden pada waktu
> itu, kami
> mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
>
> 1. Mempertahankan visi pendirian industri penerbangan, tetapi mengubah
> cara kerja dan modus operandi dari industri bersangkutan sesuai dengan
> paradigma baru yaitu industri penerbangan yang harus kompetitif.
> Sebagai
> bagian dari perubahan paradigma tersebut, kami mengubah nama PT. IPTN
> menjadi PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI).
>
> 2. Menetapkan bahwa periode tahun 2000-2003 sebagai periode
> konsolidasi
> dan survival bagi PT. DI. Jika periode ini dilewati dengan selamat,
> maka
> setelah tahun 2004 PT. DI baru dapat memasuki peride pengembangan
> selanjutnya. Selama periode konsolidasi dan survival perlu dilakukan
> reorientasi bisnis, restrukturisasi SDM, restrukturisasi keuangan dan
> peningkatan kinerja perusahaan
>
> 3. Dalam rangka reorientasi bisnis perusahaan selama periode
> konsolidasi, PT DI diminta untuk lebih memfokuskan diri pada produksi
> spare
> parts dan komponen untuk raksasa perusahaan dunia seperti Boeing,
> Airbus,
> British Aerospace dll, karena Indonesia kompetitif dalam produksi
> parts dan
> komponen. Produksi lainnya hanya dibatasi pada produksi helikopter,
> pesawat
> CN-235 dan peralatan pendukung persenjataan.
>
> 4. Melakukan perombakan direksi dan komisaris dengan kriteria
> integritas, kepemimpinan, kemampuan teknis, dan dikenal dikalangan
> industri
> penerbangan dunia. Kriteria yang terakhir sangat diperlukan karena
> dalam
> periode penyelamatan manajemen harus mampu mendaptkan order pekerjaan
> dari
> Boeing, Airbus, British Aerospace. Disamping itu, dilakukan
> pengurangan
> jumlah direksi dari 9 menjadi 5 orang, dan menunjuk kepala staf
> Angkatan
> Udara sebagai Komisaris Utama (Ex-officio).
>
> 5. Meminta PT. DI diaudit dari segi finansial maupun prospek masa
> depan. Audit finansial dilakukan oleh Ernst & Young, sementara audit
> prospek masa depan dilakukan oleh Deloitte Touche. Kesimpulan audit
> Deloitte Touche adalah bahwa PT. DI memiliki infrastruktur,
> permesinan dan
> produk yang mampu dijadikan modal untuk membangun masa depan PT. DI
> yang
> lebih baik.
>
> 6. Melakukan restrukturisasi hutang dan pengurangan beban finansial.
> Berdasarkan hasil proses due dilligence Ernst & Young dan Deloitte
> Touche,
> dan komitmen jajaran Direksi Baru untuk melakukan restrukturisasi
> perusahaan, rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) yang kami
> pimpin
> memutuskan program restruturisasi hutang, dengan pola "debt to equity
> swap",
> hutang PT Dirgantara Indonesia dijadikan Penyertaan Modal Sementara.
> PT
> Dirgantara Indonesia berubah status, dari Debitur menjadi "anak
> perusahaan"
> BPPN. Untuk meningkatkan efisiensi lalu lintas bahan baku dan
> komponen,
> serta untuk mengurangi beban biaya untuk produksi pesawat terbang dan
> helikopter, Menteri Keuangan memberi status Kawasan Berikat kepada PT.
> Dirgantara.
>
> Hasil Program Penyelamatan PT. DI Periode 2000-2002
>
> Pada Mei 2002, Ernst & Young mengeluarkan laporan audit keuangan PT
> Dirgantara Indonesia untuk tahun buku 2001 - 2002, dengan status
> wajar tanpa
> pengecualian.
>
> Berdasarkan audit Ernst & Young tersebut, terbukti kinerja PT. DI
> menunjukkan hasil yang menggembirakan, antara lain :
>
> 1. Penjualan meningkat dari Rp. 508 milyar pada tahun 1999 menjadi Rp.
> 689 milyar tahun 2000 dan meningkat lagi menjadi Rp. 1,4 triliun
> tahun pada
> 2001.
>
> 2. Merubah perusahaan dari keadaan rugi menjadi untung. Tahun 1999
> perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 75 milyar, sementara pada
> tahun
> 2000 kerugian menurun menjadi Rp. 73 milyar dan pada tahun 2001
> kerugian
> berubah menjadi keuntungan sebesar Rp. 11 milyar.
>
> 3. Diversifikasi bisnis menghasilkan segmen pasar baru seperti bisnis
> jasa rekayasa dan rancang bangun pesawat terbang (Engineering &
> Technology
> Services) sebesar 3 %, jasa pembuatan perangkat lunak sistim
> antariksa dan
> teknologi informasi sebesar 5 % dan bisnis rekayasa interior pesawat
> terbang
> 0,5 %.
>
> 4. Penurunan beban biaya produksi seperti diperlihatkan oleh
> peningkatan efisiensi tenaga kerja. Rasio penjualan per tenaga kerja
> meningkat dari 66 juta rupiah pada tahun 2000 menjadi 137 juta rupiah
> pada
> 2001.
>
> 5. Kepercayaan pelanggan luar negeri mulai kembali meningkat, ditandai
> dengan keberhasilan memperoleh kontrak penjualan 2 buah pesawat
> terbang
> CN235 versi VVIP untuk digunakan oleh Presiden Korea Selatan, 2 buah
> pesawat
> terbang CN235 versi VIP yang akan digunakan untuk pejabat tinggi
> Kementerian
> Pertahanan dan Angkatan Udara Malaysia, serta 2 buah pesawat CN 235
> untuk
> Angkatan Udara Pakistan. Disamping itu, PT. DI memperoleh kontrak
> jangka
> panjang 10 tahun untuk pembuatan komponen sayap untuk pesawat terbang
> penumpang terbesar di dunia superjumbo Airbus A380 dari British
> Aerospace.
> Selain itu Angkatan Udara Turki juga telah menunjuk konsorsium
> kerjasama PT
> DI dan Thales Perancis untuk mengembangkan pesawat CN235 tipe patroli
> maritim. Demikian juga Pemerintah Iran memberikan kepercayaan kepada
> tenaga
> ahli PT Dirgantara Indonesia untuk mengerjakan proyek konversi pesawat
> terbang Rusia menjadi pesawat kargo untuk operasi pasukan militer.
>
> Kinerja PT. DI Periode 1999-2001 (kinerja PT DI. pdf :attach)
>
> Berdasarkan audit Ernst & Young (2001)
>
> Tampak jelas bahwa upaya penyelamatan PT. DI pada periode 2000-2002
> berhasil
> mencapai target perbaikan kinerja perusahaan seperti terlihat dalam
> bentuk
> peningkatan penjualan, kontrak baru, keuntungan operasi dan
> pengurangan
> kerugian netto dari Rp. 73 milyar pada tahun 2000 menjadi keuntungan
> sebesar
> Rp. 11 miliar pada tahun 2001. Ternyata jika ada visi yang jelas, dan
> kepemimpinan yang memahami aspek teknis, PT. DI dapat diselamatkan.
>
> Komponen yang paling sulit dalam penyelamatan tersebut adalah
> perubahan
> budaya kerja perusahaan. Budaya serba mahal, jor-joran tanpa
> memperhatikan
> aspek kompetitif sangat sulit untuk berubah. Upaya manajemen untuk
> memperbaiki budaya kerja tersebut agar berdasarkan prinsip
> kompentensi dan
> beban kerja, bukan senioritas ternyata mendapatkan perlawanan dari
> sejumlah
> karyawan senior. Manajemen saat itu tidak melakukan sosialisasi yang
> memadai
> untuk mengubah budaya kerja dan efisiensi perusahaan. Sementara itu,
> sebagian tokoh pekerja, tanpa memahami tujuan konsolidasi dan survival
> perusahaan, menuntut kenaikan gaji pada saat kondisi perusahaan belum
> terlalu baik.
>
> Era Pemerintahan Megawati: Kondisi PT. DI Tidak Terus Membaik, Justru
> Semakin Merosot
>
> Perbaikan kinerja PT. DI selama periode konsolidasi dan survival tahun
> 2000-2002 ternyata tidak berlanjut, tetapi justru sebaliknya, kondisi
> perusahaan justru semakin merosot. Ini adalah satu contoh bahwa
> Pemerintahan
> Megawati, tidak hanya tidak mampu memperbaiki kondisi sektor riil,
> tetapi
> justru membuatnya menjadi lebih buruk. Sehingga justru semakin
> meningkatkan
> pengangguran secara nasional selama dua tahun terakhir.
>
> Berikut contoh kebijakan salah kaprah oleh Pemerintah Megawati:
> 1. Penggantian manajemen pada tahun 2002 yang lebih banyak berdasarkan
> pertimbangan nepotisme ketimbang profesionalisme. Manajemen baru yang
> dilantik oleh Menteri BUMN sdr. Laksamana Sukardi ternyata tidak
> memiliki
> kepemimpinan dan ternyata tidak dikenal di kalangan industri
> penerbangan
> dunia sehingga tidak aneh tidak mendapatkan order pekerjaan baru
> sepanjang
> tahun 2003.
>
> 2. Dengan kondisi tanpa order pekerjaan, jelas terjadi kelebihan
> tenaga kerja sehingga solusi satu-satunya yang dilakukan oleh Direksi
> yang
> baru adalah PHK sebanyak 6600 orang. Direksi tidak mampu bekerja dan
> mendapatkan order pekerjaan, tetapi justru karyawan yang dikorbankan.
>
> 3. Dalam kondisi banyak PHK seperti itu, Menteri BUMN justru
> meningkatkan komisaris dari 5 orang menjadi 7 orang. Suatu tindakan
> yang
> bertentangan dengan prinsip efisiensi dan rasa keadilan. Di negara-
> negara
> lain yang berhasil, justru dilakukan pengurangan jumlah direksi dan
> komisaris, serta pengurangan gaji direksi selama perusahaan dalam masa
> sulit. Misalnya, Lee Iacoca, bos perusahaan mobil besar Amerika
> Chrysler,
> bersedia menerima gaji hanya US$ 1 pada saat perusahaan tersebut
> mengalami
> kesulitan keuangan. Dan baru kemudian mendapatkan bonus setelah
> perusahaan
> kembali mendapatkan keuntungan. Di Jepang sangat biasa bos-bos
> perusahaan
> menerima potongan gaji dan fasilitas pada saat perusahaan sulit
> ketimbang
> melakukan PHK buruh perusahaan. Prinsip pengorbanan oleh pimpinan
> tersebut
> ternyata tidak hanya tidak dilakukan, tetapi Menteri BUMN justru
> melakukan
> pemborosan dengan peningkatan jumlah komisaris.
>
> 4. Jika PHK dilakukan terhadap 6.600 pegawai PT. DI, ternyata biaya
> pesangon berdasarkan Undang-undang Tenaga Kerja akan menjadi sangat
> mahal
> mencapai sekitar Rp. 600 miliar. Biaya yang sebetulnya bisa digunakan
> untuk
> tambahan modal kerja bagi operasi perusahaan. Yang lebih berbahaya
> lagi,
> seleksi pegawai yang akan di PHK terutama menggunakan kriteria
> loyalitas
> ketimbang keahlian maupun profesionalisme. Dengan profil pegawai yang
> tersisa di PT. DI seperti itu, sulit diharapkan PT. DI memiliki
> kemampuan
> teknis dan profesionalisme untuk menghasilkan pesawat yang reliable
> dan
> aman, suatu kondisi yang sangat berbahaya dalam industri penerbangan.
>
> Dari langkah-langkah salah kaprah di atas, sangat jelas bahwa
> Pemerintahan
> Megawati tidak memiliki visi, kepemimpinan yang lemah dan sarat dengan
> mis-manajemen, sehingga kinerja PT. DI yang telah mulai membaik pada
> periode
> 2000-2002 justru ternyata kembali rusak dan kondisinya semakin
> merosot.
> Adalah tidak benar dan tidak adil jika seluruh kesalahan kemudian
> dibebankan
> kepada para karyawan dalam bentuk PHK sebanyak 6.600 orang. Padahal
> PHK
> bukan satu-satunya solusi bagi PT. DI. Ada cara lain dan alternatif
> solusi
> yang akan mampu menyelamatkan PT. DI sehingga dapat menjadi industri
> penerbangan yang membanggakan bagi generasi mendatang. Pemerintahan
> tanpa
> visi, lemah kepemimpinan dan sangat permisif terhadap korupsi harus
> segera
> dihentikan pada PEMILU Oktober 2004 ini. Jika tidak, proses
> de-industrialisasi akan semakin mengganas, PHK dan pengangguran akan
> melonjak, dan banyak lagi aset warisan dari pemerintahan sebelumnya
> akan
> dijual dengan cara obral dan merugikan negara tetapi menguntungkan
> elit
> pemerintahan.
>
> PT. DI Dapat dan Harus Diselamatkan: Ada Solusi Lain Selain PHK
>
> Pemerintah seharusnya melanjutkan kembali langkah-langkah
> penyelamatan PT.
> Dirgantara Indonesia yang telah dilakukan oleh manajemen periode
> sebelumnya.
> Bukan justru menghancurkannya. Aset sumber daya manusia yang terdidik
> dan
> terlatih yang memiliki pengalaman belasan tahun seharusnya menjadi
> modal
> dasar bagi upaya penyelamatan PT. DI. PHK hanya dilakukan untuk
> karyawan
> yang menolak ikut serta dalam proses konsolidasi dan survival
> perusahaan,
> bukan berdasarkan loyalitas tetapi justru kompetensi dan
> profesionalisme.
>
> PT. DI dapat dan harus diselamatkan karena sebagai negara kepulauan
> yang
> sangat luas, Indonesia memerlukan industri dirgantara yang kompetitif
> dan
> tangguh, baik untuk keperluan komersial maupun pertahanan. Otonomi
> daerah
> dan pengawasan terhadap laut dan udara Indonesia maupun transportasi
> jarak
> pendek memerlukan transportasi udara yang murah dan efektif.
> Seandainya
> mayoritas pegawai PT. DI di PHK, maka investasi sumber daya manusia
> yang
> sangat mahal tersebut akan terbuang sia-sia dan akan sangat sulit
> untuk
> mendapatkannya kembali pada saat Indonesia memerlukan industri
> penerbangan
> yang murah dan kompetitif.
>
> Kebijakan Pemerintah Megawati dan manajemen PT. DI bahwa solusi satu-
> satunya
> adalah melakukan PHK, merupakan kebijakan yang tidak bertanggung
> jawab. Dan
> hanya sekedar mengalihkan tanggung jawab dari Menteri BUMN dan Direksi
> kepada karyawan. Sangat kontras dengan apa yang pernah dilakukan oleh
> Menteri BUMN Tanri Abeng, dalam penyelamatan BUMN yang berhasil karena
> adanya visi dan kepemimpinan dari sdr. Tanri Abeng. Pada waktu itu,
> misalnya, PT. Garuda Indonesia mengalami kesulitan keuangan akibat
> krisis
> dan mis-manajemen. Sdr. Tanri Abeng melakukan penggantian manajemen,
> reiorientasi bisnis, restrukturisasi finansial, dan peningkatan
> kualitas
> layanan sehingga PT. Garuda Indonesia kembali sehat dan mampu
> meningkatkan
> kinerjanya. Demikian juga pada kasus kebangkrutan Bank Bumidaya, Bank
> Exim,
> dan Bank Dagang Negara, Sdr. Tanri Abeng melakukan program
> penyelamatan
> dengan apa yang dikenal saat ini sebagai Bank Mandiri. Sdr. Tanri juga
> berhasil meningkatkan kinerja sejumlah BUMN perkebunan. Seandainya
> Sdr.
> Tanri tidak menjalankan tugasnya sebagai Meneg BUMN, maka dapat
> dibayangkan
> saat ini, puluhan ribu karyawan Garuda maupun bank-bank BUMN akan
> mengalami
> nasib yang sama seperti karyawan PT. DI.
>
> Upaya penyelamatan yang sama kami lakukan pada kasus PLN, yang saat
> itu
> mengalami kerugian dan kesulitan keuangan 17 kali lebih besar dari
> PT. DI.
> Kerugian kumulatif PT DI dari tahun 1986-2000 adalah Rp.1,98 triliun,
> sementara kerugian PT. PLN mencapai Rp. 26,9 triliun. Kami
> memerintahkan
> kepada PLN untuk melakukan revaluasi aset sekaligus memberikan
> fasilitas
> deffered tax payment, debt-equity swap dari sebagian hutang dalam
> upaya
> memperbaiki posisi keuangan PLN sehingga menjadi lebih sehat dan
> kembali
> memiliki akses kepada perbankan dan pasar obligasi. Dengan revaluasi
> aset
> tersebut, aset PLN meningkat dari Rp. 52 triliun menjadi Rp. 2002
> triliun,
> dan modalnya meningkat dari -Rp 9,1 triliun menjadi +Rp. 119,4
> triliun,
> dengan struktur aset dan modal kuat tersebut PLN memiliki akses untuk
> mendapatkan modal kerja dari perbankan maupun dari pasar obligasi.
> Kami juga
> melakukan negosiasi dengan pemasok listrik swasta agar supaya tarif
> penjualan mereka kepada PLN turun dari sekitar US 7 cent per KWH
> menjadi
> hanya US 4 cent per KWH. Disamping itu, PLN juga diminta untuk
> mengurangi
> kerugian transmisi (transmission loss) yang saat itu sangat tinggi.
> Dengan
> berbagai langkah tersebut, PLN dapat diselamatkan sehingga puluhan
> ribu
> karyawannya tidak mengalami nasib yang sama dengan karyawan PT. DI.
>
> Contoh-contoh di atas menunjukkan, jika Pemerintah cq. Menteri BUMN
> memiliki
> visi dan kepemimpinan, banyak masalah sebetulnya dapat diselesaikan
> yang
> justru dapat menciptakan lapangan kerja, bukan malah meningkatkan
> pengangguran dan PHK. Adalah ironis satu-satunya prestasi Pemerintah
> Megawati dalam sektor riil adalah penjualan dengan obral aset-aset
> negara
> yang sangat merugikan kepentingan bangsa Indonesia, tanpa kemampuan
> sama
> sekali untuk menyelamatkan dan meningkatkan nilai tambah aset yang
> ada.
>
> Berikut adalah alternatif solusi penyelamatan PT. DI yang hanya dapat
> dilakukan oleh suatu pemerintahan yang memiliki visi, kepemimpinan
> dan tidak
> korup:
>
> 1.. Meneruskan perubahan paradigma dari high-cost aircraft industry
> menjadi competitive aircraft industry dan meneruskan reorientasi
> bisnis ke
> arah produksi parts dan komponen, dan produksi helikopter dibawah
> lisensi
> (NBO, Nbell, NAS-332, Super Puma), dan pesawat kelas CN-235 dan NC-
> 212.
> 2.. Melakukan pergantian Direksi dan manajemen PT. DI yang jelas-jelas
> tidak mempunyai kemampuan dan jaringan internasional untuk
> mendapatkan order
> pekerjaan (terbukti tidak ada order pekerjaan selama tahun 2003), dan
> hanya
> mampu menyalahkan karyawan melalui tindakah PHK. Manajemen yang baru
> harus
> memenuhi kriteria integritas, kepemimpinan, kemampuan teknis dan
> memiliki
> jaringan internasional. Dengan kriteria tersebut manajemen harus mampu
> mendapatkan order pekerjaan baru dari industri penerbangan dunia.
> 3.. Mengalihkan rencana dan kontrak pembelian helikopter tempur dari
> Rusia
> senilai US$ 70 juta dan dari Polandia sebesar US$ 23 juta kepada PT.
> DI.
> Pengalihan pekerjaan dan kontrak tersebut cukup untuk memberikan
> ruang gerak
> untuk penyelamatan PT. DI. Adalah ironis dan sama sekali tidak
> bertanggung
> jawab bagi pemerintahan Megawati untuk membeli helikpoter dari Rusia
> dan
> Polandia padahal PT. DI memiliki kemampuan untuk membuat helikopter
> tempur
> dibawah lisensi fabrikan terkemuka di dunia seperti NBO, Nbell, NAS-
> 332, dan
> Super Puma.
> 4.. Memerintahkan kepada manajemen baru PT. DI untuk melakukan
> divestasi
> aset-aset yang tidak terkait langsung dengan kegiatan produksi (non-
> core
> asset) sehingga dapat dijadikan tambahan modal kerja perusahaan.
> 5.. Melanjutkan restrukturisasi finansial dan utang PT. DI sehingga
> perusahaan kembali menjadi viable sehingga memiliki akses kepada
> sektor
> perbankan dan pasar uang untuk mendapatkan modal kerja tambahan.
> 6.. Unit-unit pabrikasi dan permesinan yang berkaitan dengan teknologi
> persenjataan dapat disinergikan dengan unit sejenis dari PT PINDAD, PT
> DAHANA dan PT PAL untuk diarahkan sebagai perusahaan mandiri dalam
> teknologi
> persenjataan dan teknologi militer. Dengan langkah ini, program
> efisiensi
> dan peningkatan daya saing untuk produk komersiel dapat ditingkatkan
> dengan
> lebih sistimatis dan terencana.
>
> Kasus PT. Dirgantara Indonesia (DI) merupakan salah satu contoh dari
> banyak
> contoh lain tentang ketidakmampuan pemerintahan Megawati menangani
> berbagai
> masalah sektor riil yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Tidak aneh
> telah
> terjadi peningkatan pengangguran selama dua tahun terakhir
> Pemerintahan
> Megawati. Tingkat pengangguran terbuka yang telah berkurang menjadi
> 36,2%
> pada tahun 2001, kembali meningkat menjadi 40% selama dua tahun
> terakhir
> Pemerintahan Megawati.
>
> Peningkatan pengangguran tersebut terjadi karena tidak adanya visi,
> lemahnya
> kepemimpinan dan ketidakmampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah
> konkrit
> di sektor riil seperti tampak dalam kasus PT. DI. Kinerja PT. DI yang
> semula
> membaik pada periode 2000-2002, kembali menjadi rusak dan merosot
> akibat
> salah kaprah kebijakan dan manajemen yang tidak kompeten.
>
> Indonesia memerlukan kepemimpinan yang visi, lebih efektif dan tidak
> korup.
> tanpa itu, berbagai masalah dalam bidang ekonomi, terutama
> pengangguran dan
> tingkat daya beli rakyat, tidak akan terselesaikan. Indonesia deserves
> better leader !
>
>
> Saksi ahli
> Pengadilan Negeri Bandung
> Senin, 19 Januari 2003.
>




***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Posting: ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx
5. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
6. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
7. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 

------------------------ Yahoo! Groups Sponsor ---------------------~-->
Buy Ink Cartridges or Refill Kits for your HP, Epson, Canon or Lexmark
Printer at MyInks.com. Free s/h on orders $50 or more to the US & Canada.
http://www.c1tracking.com/l.asp?cid=5511
http://us.click.yahoo.com/mOAaAA/3exGAA/qnsNAA/BRUplB/TM
---------------------------------------------------------------------~->

Yahoo! Groups Links

To visit your group on the web, go to:
 http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

To unsubscribe from this group, send an email to:
 ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

Your use of Yahoo! Groups is subject to:
 http://docs.yahoo.com/info/terms/

Other related posts: