[ppi] [ppiindia] Wiranto: Hukum Mati Koruptor Kakap

** Mailing List|Milis Nasional Indonesia PPI-India **
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=86946
Suara Karya, 29 Mei 2004


Wiranto: Hukum Mati Koruptor Kakap 


JAKARTA (Suara Karya): Wiranto mengaku akan menerapkan hukuman mati bagi para 
koruptor kelas kakap jika terpilih menjadi presiden dalam pilpres mendatang. 
Dia yakin, tindakan itu dilakukan konsekuen bisa menimbulkan efek jera bagi 
para koruptor. 

Saat berbicara dalam forum Visi dan Misi Capres/Cawapres yang digelar oleh 
Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Jakarta, Jumat, Wiranto membeberkan, 
untuk membangun kepercayaan di bidang penegakan hukum, hukuman mati bagi 
koruptor perlu segera diterapkan sehingga tak ada lagi yang berani melakukan 
tindak korupsi. 

Namun Wiranto menyadari, hukuman mati merupakan wilayah yudikatif. Karena itu, 
dia akan mendesak yudikatif agar menerapkan hukuman mati bagi para koruptor. 

"Presiden bukan eksekutor (hukum). Karena itu, saya akan meminta yudikatif agar 
menerapkan hukuman mati bagi koruptor kelas kakap. Bila hukuman mati itu 
diterapkan, berarti saya dan Anda-anda sekalian harus siap menerimanya (hukuman 
mati) - kalau terbukti korupsi," katanya berkelakar. 

Lebih lanjut Wiranto menjelaskan, penerapan hukuman mati akan mendidik rakyat 
dan membuat jera para koruptor sehingga tak akan ada lagi orang yang berani 
melakukan tindakan korupsi. "Kalau penerapan hukuman mati itu dilakukan 
konsekuen dan konsisten, upaya pemberantasan KKN dan penegakan hukum akan 
berjalan efektif karena para koruptor takut dihukum mati," paparnya. 

Namun demikian, tandas Wiranto, penerapan hukuman mati selain dilakukan 
konsekuen dan konsisten, juga harus adil. Artinya, hukuman itu berlaku bagi 
siapa saja tanpa pandang bulu. 

"Siapa saja yang terbukti melakukan korupsi, ya dikenai hukuman itu. Jadi, 
kalau saya dan Anda melakukan korupsi, ya akan dikenai hukuman mati. Kita harus 
berani menghadapi ini," ujar Wiranto. 

Dia menambahkan, penerapan hukuman mati merupakan wujud keseriusan memberantas 
KKN sekaligus menghapus anggapan bahwa Indonesia merupakan negara terkorup. 
"Tidak usah banyak-banyak, kalau ada satu atau dua pejabat yang korupsi, ya 
dihukum mati. Itu bisa membuat jera," tandas Wiranto. 

Menurut Wiranto, penerapan hukuman mati bagi koruptor bukan sesuatu yang baru 
sama sekali. Bahkan secara jujur Wiranto mengaku bahwa konsep hukuman mati bagi 
koruptor kelas kakap merupakan cara pemerintah Cina dalam rangka menegakkan 
hukum dan memberantas korupsi. 

"Kalau saya dipercaya rakyat menjadi presiden, saya akan meniru cara pemerintah 
Cina dalam memberantas korupsi, yakni menerapkan hukuman mati bagi koruptor 
kelas kakap. Hasilnya memang bagus," tandas Wiranto. 

Dalam diskusi yang dimoderatori Ketua Umum KNPI Idrus Marham itu, Wiranto 
menjelaskan, Cina adalah negara yang pernah mengalami kebobrokan bangsa karena 
dililit persoalan korupsi. Korupsi Cina telah menjalar di semua lini. Tapi, 
ujarnya, Cina kini mengalami kemajuan pesat. Di negeri itu kita tak ada yang 
berani melakukan korupsi. 

Belajar dari Cina, papar Wiranto, penegakan hukum memerlukan political will 
(kemauan politik) pemimpin bangsa atau presiden. Karena itu, katanya, siapa pun 
yang nanti terpilih dalam pemilu presiden, harus berani mengambil kebijakan 
menerapkan hukuman mati bagi koruptor. 

Di tempat terpisah, kemarin, capres PAN Amien Rais berjanji mengundurkan diri 
jika kelak jadi presiden tidak mampu memberantas KKN. Dia juga menegaskan bahwa 
dalam 100 hari pertama memerintah, komitmen memberangus KKN itu akan menjadi 
bukti awal kinerjanya. "Tindakan tegas terhadap para koruptor tidak mengenal 
orang kuat atau lemah. Semua akan diperlakukan adil," katanya. 

Amien meminta aparat hukum, baik jajaran kejaksaan maupun kepolisian, agar 
tidak sungkan-sungkan memeriksanya bila terindikasi telah melakukan praktik 
KKN. "Sudah saatnya pemihakan pemerintah pada rakyat kecil diwujudkan secara 
nyata," katanya. Amien menambahkan bahwa dalam penyusunan kabinet pun dia akan 
menghindari KKN. 

Menurut Amien, penempatan orang-orang dalam kabinet harus benar-benar 
didasarkan pada kompetensi personal. Dengan demikian, kabinet benar-benar diisi 
oleh orang-orang yang profesional di bidang masing-masing. (H-3/Ant) 


[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Yahoo! Domains - Claim yours for only $14.70
http://us.click.yahoo.com/Z1wmxD/DREIAA/yQLSAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Posting: ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx
5. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
6. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
7. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
     http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
     ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
     http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

--------------------------------------------------------------------------
Bagi Anda yang ingin berdiskusi tentang apa saja dg akrab, santai tapi serius 
dan penuh persahabatan dg seluruh masyarakat/mahasiswa Indonesia di luar negeri 
serta tokoh-tokoh intelektual dan pejabat Tanah Air, silahkan bergabung dg 
milis ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxxx Kirim email kosong ke: 
ppiindia-subscribe@xxxxxxxxxxxxxxx atau kunjungi 
www.geocities.com/arsip_nasional/
--------------------------------------------------------------------------

Other related posts: