[ppi] [ppiindia] Utopisme dan Irasionalitas Khilafah Islam

** Mailing List|Milis Nasional Indonesia PPI-India **

Dear all,

Tidak ada yang bisa diharapkan dari Khilafah Islamiyah. Inilah salah satu
jawaban kenapa umat Islam sulit berjaya kembali. Karena terlalu suka
menengok masa lalu dan memikirkan sesuatu yang utopis.
---------------------------------------------------------------------------

Utopisme dan Irasionalitas Khilafah Islam
Oleh: Pradana Boy ZTF*)

PROLIFERASI gerakan Islam berideologi kanan di Indonesia beberapa tahun
belakangan ini, telah membuka kembali perdebatan tentang khilafah Islam.
Ini terjadi karena Hizbut Tahrir, salah satu eksponen gerakan Islam
ideologis di Indonesia, mengusung gagasan tentang perlunya kembali kepada
sistem khilafah sebagai solusi dari semua problem yang dihadapi oleh
bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Tulisan ini bermaksud mengkaji
utopisme dan irasionalitas adopsi sistem khilafah Islam dalam konteks
modernitas.

Irasionalitas mengadopsi sistem khilafah dalam konteks masa kini
sebenarnya juga bisa diidentifikasi melalui pelacakan social setting and
social structure suatu masyarakat tertentu. Kajian mendalam tentang
sejarah pembentukan dan evolusi bentuk pemerintahan di negara-negara Arab
yang dilakukan oleh Nazih al-Ayubi (1995) dalam Overstating Arab States
bisa dijadikan sebagai salah satu contoh. Al-Ayubi menggunakan kerangka
teori Marxisme tentang mode of production untuk menganalisis evolusi
sistem kenegaraan di dunia Arab. Apa yang terjadi kemudian adalah
kegagalan menggunakan kerangka teori ini untuk menjelaskan fenomena yang
terjadi di Arab. Kerangka teori Marxisme mengidentifikasi bahwa
suprastuktur negara sangat ditentukan oleh basis masyarakat. Oleh Marx,
basis itu tidak lain adalah mode of production dan relasi antarpara
pemilik sarana-sarana produksi itu.

Sementara dalam masyarakat Barat di mana Marx menelurkan gagasannya,
sarana produksi lebih bersifat modern, dalam masyarakat Arab pra-Islam,
mode of production seperti yang diandaikan oleh Marx itu tidaklah ada.
Yang berlangsung adalah apa yang disebut dengan Asiatic mode of production
di mana pemilik unsur-unsur produksi adalah tribe (suku), dan tidak lain
yang dimiliki adalah tanah. Sehingga penguasaan unsur produksi sebenarnya
ditentukan oleh pemilikan tanah. Tetapi dalam hal bahwa basis menentukan
suprastruktur, pendekatan Marxian bisa diterapkan di sini. Karena dominasi
pemilikan tanah ada di tangan suku, maka proses penentuan suprastruktur
negara sangat ditentukan oleh ikatan-ikatan primordial yang kemudian
dikenal melalui teori Ibn Khaldun sebagai ashabiyyah.

Dalam konteks inilah, Ibn Khaldun kemudian mengintrodusir gagasan bahwa
satu-satunya jalan untuk mengontrol negara adalah dengan peperangan,
sehingga terjadilah pergeseran dari Asiatic mode of production kepada
tributary atau military atau conquest mode of production. Maka lahirnya
imperium Islam, sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari mode ini. Jika
dilihat secara kasar, tributary mode of production ini sebenarnya terjadi
dalam satu sistem pemerintahan yang bernama khilafah.

Dalam konteks inilah, maka simplifikasi khilafah sebagai sistem
pemerintahan yang terbaik menjadi sangat ahistoris. Dengan melihat kepada
social structure di atas, khilafah sama sekali bukan sistem Islam, ia
adalah produk zaman, di mana pada awalnya sistem kenegaraan yang
didasarkan tribe sangat mendominasi. Lahirnya sistem khilafah adalah
evolusi dari sistem dan mekanisme yang berkembang dalam tradisi masyarakat
Arab pra-Islam itu dan dengan demikian mengandung unsur-unsur
partikularistik yang tidak bisa diadopsi begitu dalam konteks masyarakat
yang memiliki sistem sosial yang berbeda.

Maka jika khilafah adalah sistem Islam yang universal, sesungguhnya dengan
sangat mudah akan kita temukan sistem khilafah bertebaran di seantero
negara Arab yang memiliki hubungan genealogis sangat erat dengan sejarah
kelahiran khilafah. Tetapi yang terjadi adalah, bahwa hampir tidak ada
negara-negara Timur Tengah yang mengadopsi sistem khilafah sebagai sistem
negaranya. Tidak sedikit yang justru sekarang ini beralih mengadopsi
republik atau republik demokratis sebagai sistem negaranya. Ini
menunjukkan bahwa sistem negara adalah sesuatu yang evolutif dan ia
merupakan human construction yang tidak melibatkan Tuhan terlalu jauh di
dalamnya.

Dengan menjadikan negara-negara di Arab sebagai objek pengamatan, Ibn
Khaldun lalu sampai pada suatu kesimpulan bahwa terdapat lima tahapan di
mana negara mengalami masa perkembangan dan keruntuhan: konsolidasi,
tirani, eksploitasi hak-hak istimewa, perdamaian serta desolusi dan
pembusukan (Fakhry, 2003: 342). Pada tahapan yang terakhir ini, kekuasaan
mengalami pembusukan karena, menurut Ibn Khaldun, terjadinya
penyalahgunaan hak milik publik untuk kesenangan penguasa (monarch). Apa
yang diidentifikasi oleh Khaldun ini, tentu terjadi dalam sebuah konteks
di mana khilafah menjadi sistem dominan bagi bangsa-bangsa Arab pada masa
itu. Karena potensi penyimpangan dalam sistem khilafah yang luar biasa
itu, menjadi bisa dimaklumi ketika negara-negara Arab belakangan ini,
demikian kesaksian Richard N. Hass (2003), mulai melirik demokrasi sebagai
sistem alternatif.

Demokrasi memang tidak sepenuhnya baik, tapi sampai dengan hari ini,
demokrasi selalu dirujuk sistem pemerintahan terbaik. Dibanding dengan
sistem pemerintahan lainnya demokrasilah yang paling reliable. Satu hal
yang patut disadari bersama adalah bahwa dalam demokrasi sendiri, terdapat
varian-varian yang beragam. Tetapi beragamnya varian itu adalah sah
sepanjang nilai-nilai dasar demokrasi diberlakukan.

Penolakan sementara kelompok terhadap demokrasi adalah didasarkan pada
keyakinan bahwa hukum Tuhan adalah hukum terbaik. Gagasan ini sangat
utopis dan terlampau abstrak. Bagaimana hukum Tuhan yang abstrak itu akan
diberlakukan untuk menangani persoalan-persoalan kemanusiaan, tanpa campur
tangan manusia di dalamnya. Sementara pada awal pewahyuan saja,
hukum-hukum Tuhan itu masih memerlukan penjelasan teoretik dan praksis
dari Nabi, bagaimana dengan kita yang hidup di alam yang jauh dari Nabi,
maka penafsiran hukum Tuhan itu menjadi tidak bisa dielakkan. Demokrasi,
adalah kreasi manusia untuk mengaktualisasi hukum Tuhan dalam konteks
profanitas kehidupan manusia. Sehingga, demokrasi tidak bermakna
menghilangkan suara Tuhan.

Maka dalam konteks ini, Islam sebagai sistem terbaik, tidak ada satu
orangpun yang bisa membantahnya. Tapi apakah yang dimaksud dengan sistem
itu adalah sistem negara, terlalu terburu-buru menyimpulkan Islam punya
sistem kenegaraan. Maka, poinnya adalah justru Islam memiliki potensi yang
paling baik untuk mengadopsi nilai-nilai demokrasi yang tidak destruktif.
Di luar persoalan dari manakah demokrasi itu berasal, nilai-nilai
demokrasi sebenarnya sangat kompatibel dengan nilai Islam. Maka yang
diperlukan adalah bukan semata-mata mengadopsi demokrasi yang ala Barat
dan destruktif itu, melainkan melakukan ?ekstraksi? sehingga nilai-nilai
demokrasi yang pada dasarnya sudah universal itu, bisa bertemu dengan
gagasan Islam yang memang bisa menjadi rahmatan li al-alamin. Para filosof
muslim telah memberikan teladan, bagaimana melakukan akselerasi warisan
filsafat Yunani dengan nilai-nilai yang genuine Islam, sehingga lahirlah
filsafat Islam yang sangat kaya dan sangat syarat dengan nilai-nilai
Islam, dan pada saat bersamaan tidak menafikan perujukan terhadap filsafat
Yunani sebagai sumber inspirasi. Tidakkah hal seperti ini bisa
diberlakukan pada demokrasi? Sehingga pilihan untuk menganggalkan khilafah
dan menggantinya dengan demokrasi justru menunjukkan kekayaan Islam dan
fleksibilitas agama ini dalam melakukan akselerasi dengan perubahan.

*)Dosen UMM dan aktivis JIMM, tengah studi di The Australian National
University (ANU), Canberra, Australia.



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Give underprivileged students the materials they need to learn. 
Bring education to life by funding a specific classroom project.
http://us.click.yahoo.com/4F6XtA/_WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 



--------------------------------------------------------------------------
Bagi Anda yang ingin berdiskusi tentang apa saja dg akrab, santai tapi serius 
dan penuh persahabatan dg seluruh masyarakat/mahasiswa Indonesia di luar negeri 
serta tokoh-tokoh intelektual dan pejabat Tanah Air, silahkan bergabung dg 
milis ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxxx Kirim email kosong ke: 
ppiindia-subscribe@xxxxxxxxxxxxxxx atau kunjungi 
www.geocities.com/arsip_nasional/
--------------------------------------------------------------------------


Other related posts: