[ppi] [ppiindia] Terbaik Bagi TNI, Terbaik Bagi Muslim?

** Mailing List|Milis Nasional Indonesia PPI-India **
http://www.republika.co.id/ASP/kolom.asp?kat_id=16
Selasa, 27 April 2004

Terbaik Bagi TNI, Terbaik Bagi Muslim? 

Oleh : 


Fahmi AP Pane
Pengamat Masalah Politik




Fenomena maraknya tokoh militer dicalonkan sebagai presiden atau wapres, serta 
kuatnya dukungan keluarga besar TNI kepada partai dan figur politik tertentu 
sehingga meraih suara di luar dugaan, mencuatkan pertanyaan kritis: apakah yang 
terbaik dari dan untuk TNI, bermakna sama dan sebangun dengan umat Islam?

Bagaimanapun, jawabannya amat penting karena umat Islam bagian terbesar negeri 
ini. Merekalah yang telah mengorbankan harta, raga, dan jiwa demi meraih 
kemerdekaan. Bahkan, umatlah yang di barisan terdepan dalam mempertahankan 
rahmat Yang Maha Kuasa itu di saat-saat terkritis, seperti pemberontakan 
G30S/PKI, serta perlawanan terhadap rekolonisasi oleh Belanda dan sekutunya 
dari Inggris dan Amerika Serikat (AS) tahun 1945-1949. Ironisnya, kaum Muslimin 
yang paling menderita secara politik, ekonomi, dan sosial, malah dikorbankan 
demi meraih simpati negara-negara imperialis Barat.

Sejujurnya, agaknya figur-figur militer yang muncul di kancah politik saat ini 
tidaklah sebaik yang disangka banyak orang dan citranya di media massa. Karir 
militer dan politik mereka sedikit banyak terbantu oleh patron mereka, apakah 
orangtua, mertua, keluarga istri, dan bekas atasan. Ada pula patron dari 
konglomerat, bahkan kapitalis dan pemerintah asing.

Walau bukan satu-satunya faktor, setidaknya patron menjadi katalis untuk naik 
pangkat dan atau untuk menduduki kesatuan-kesatuan strategis, baik komando 
teritorial besar dan berpengaruh, seperti Kodam Jaya, Diponegoro, dan 
Brawijaya, serta posisi di komando utama, semacam Kopassus dan Kostrad. Bekas 
kesatuan adalah modal besar jika seorang purnawirawan ingin berkiprah di 
politik dan bisnis. Sulitlah menyebut pencapaian banyak perwira saat ini murni 
dari prestasi, kompetensi, dan integritas pribadi.

Misalnya, Jenderal (purn Hor) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menantu 
mantan komandan RPKAD (kini Kopassus), yakni Jenderal (purn) Sarwo Edy Wibowo. 
Lalu, Letjen (purn) Prabowo Subianto, putra tokoh ekonomi Orde Baru dan politik 
di masa Orde Lama, Sumitro Djojohadikusumo. Terlalu sulit membayangkan beliau 
yang lulusan AKABRI 1974 dapat meraih bintang tiga di saat beberapa lulusan 
terbaik AMN 1970 masih bintang satu, andai saat itu bukan menantu presiden 
Soeharto.

Apalagi, sampai terjadi perubahan status Kopassus dan Kostrad untuk memuluskan 
kenaikan pangkat dan karir Prabowo. Awalnya, Kopassus dipimpin bintang satu 
naik status menjadi dipimpin jenderal berbintang dua, sementara Kostrad 
dipimpin letjen, yang awalnya mayjen. Ataupun Jenderal (purn) Wiranto, yang 
meraih karir lewat jalur ajudan presiden, seperti Try Sutrisno. Hubungannya 
dengan keluarga bekas atasan tetap terjalin. Tampaknya, itu wujud konsistensi 
posisinya tanggal 20 Mei 1998. Selanjutnya, Jenderal (purn Hor) Agum Gumelar 
yang bermertua Letjen Achmad Tahir, orang dalam lingkaran Soeharto dan tokoh 
LVRI (Legiun Veteran Republik Indonesia). Tak hanya sukses mengikuti jejak 
mertua di bidang militer dan intelijen, Agum pun menjadi Menhub yang 
melanjutkan karir mertua sebagai Menparpostel.

Yang sangat dikhawatirkan adalah jika benar merekalah yang terbaik dari TNI, 
maka sulit dibayangkan mereka mampu memimpin negara ini tanpa dukungan 
patronnya.

Biasanya itu menuntut balas budi, baik bagi patronnya maupun yang dekat dengan 
patron dan si perwira. Terjadilah pengambilan keputusan di luar mekanisme 
resmi, mengikutkan personel di luar pejabat resmi, dan demi kepentingan pribadi 
patron dan kliennya. Karena terbiasa berprestasi didukung patron, mereka pun 
menciptakan sistem serupa. Mereka menjadi patron bagi orang lain, termasuk para 
pejabat negara. Hubungan antarpejabat dan birokrat menjadi bias dan tergantung 
dekat tidaknya dengan sang patron, bukan karena prestasi dan kompetensi.

Para jenderal itu juga terlihat bagus ketika pidato soal persatuan dan kesatuan 
Indonesia. Begitu hebatnya seakan-akan tidak seorang pun di luar militer mampu 
melakukannya. Tapi, kita pun tahu persatuan di antara mereka sendiri kerap 
lenyap ketika ada kepentingan duniawi. Di tingkat bawah ada kasus pembunuhan 
Dirut PT Asaba, di tingkat atas ada kasus 27 Juli 1996 sebagai puncak 
pertarungan memperutkan kursi ketua umum PDI, dan tragedi Mei 1998. Dulu ada 
peristiwa 17 Oktober 1952, atau G30S/PKI yang sedikit banyak melibatkan 
pertentangan antarjenderal dan antarangkatan. Fenomena scorpion generals masih 
terjadi.

Perbaikan TNI justru baru tampak dilakukan Panglima TNI Jenderal Endriartono 
Sutarto. Secara tegas, beliau melarang anggotanya ikut-ikutan berpolitik 
praktis dan dipakai jenderal purnawirawan. Beliau pun meminta tidak lagi 
dipenuhi permintaan pengamanan oleh swasta, termasuk perusahaan tambang asing, 
meski itu tidak secara eksplisit. Pengamanan hanya atas perintah negara. Tarto 
terlihat serius menerapkan netralitas TNI. Beliau pun melarang anggotanya 
menggunakan hak pilih dalam pemilu, bahkan keluarga anggota TNI walau kemudian 
dianulir. Sayang, belum ada jaminan itu akan dilanjutkan dan tidak ditentang 
secara diam-diam. Salah satu buktinya, pembunuhan Dirut Asaba dilakukan oleh 
anggota TNI. Lainnya, pungli di daerah konflik, pembekingan atas bisnis ilegal, 
seperti perjudian, pelacuran, pengawalan swasta, dan sebagainya.

Ringkas kata, hampir semua tokoh militer di politik saat ini sebenarnya gagal 
membina anak buahnya di militer. Sulit juga rasanya mencari alasan bahwa mereka 
akan mampu membina rakyatnya, baik sipil maupun militer, andai meraih mandat 
memerintah. Dengan gaya komando terhadap mereka yang telah dididik berdisiplin 
tinggi saja gagal, apalagi bila bercara demokratis terhadap mereka yang telah 
dididik sejak bangku SD untuk berpikir dan bersikap kritis. Semakin sulit 
membayangkan jika para jenderal itu diminta bersikap negarawan seperti Khalifah 
Umar bin Khattab. Tegas, keras, berwibawa, dan berkepemimpinan kuat, namun 
tidak seorang pun rakyatnya ketakutan jika tidak melakukan kesalahan.

Hal-hal di atas kiranya cukup mengawali penilaian objektif dan adil tentang 
setiap jenderal yang terjun di politik. Yakni, bagaimana proses menjadi 
jenderal dan meraih berbagai jabatan politik dan bisnis. Lalu, prestasinya 
ketika masih berdinas aktif. Juga kemampuan dalam menyatukan personel. Jika 
mereka tidak bagus dalam ketiganya, saya kira kita harus realistis untuk tidak 
lagi menganggap bahwa militer identik dengan kehebatan memerintah. Bahwa benar 
seorang jenderal patut diperhitungkan dalam perpolitikan Indonesia dan tidak 
sekali-kali dianggap sebagai kanak-kanak. Namun, benar pula bahwa tidak setiap 
jenderal memiliki syarat cukup dan perlu untuk dianggap calon pemimpin ideal.

Meski begitu, sebagai umat Islam kita dididik bersikap optimis. Bahwa masa lalu 
seseorang tak selalu memperburuk masa depannya. Ada proses tobat, perbaikan, 
dan perombakan diri. Dalam hal ini, jajaran TNI, termasuk para perwira menengah 
dan pertama, perlu memikirkan kemandirian dalam mengatur karir dan pangkat 
seseorang. Intervensi penguasa ke militer dan politik berbasis militerisme ala 
Orde Baru terbukti bukan hanya membahayakan umat Islam, tapi juga membuat TNI 
belum mampu menyumbangkan perwira terbaiknya kepada bangsa ini yang tidak 
bermodal patron.

Justru, mereka yang selama ini bekerja sama dengan TNI di era Orde Baru telah 
berkali-kali terbukti membahayakan Indonesia, bahkan seenaknya menginjak-injak 
kemerdekaan kita. Misal, tanggal 3 Juli 2003 beberapa pesawat F-18 Hornet AS 
bermanuver beberapa jam di perairan dan udara Indonesia bersama kapal induk USS 
Carl Vinson. Mereka bahkan sempat mencoba mengunci posisi dan siap menembak 
pesawat TNI AU sebagai bukti permusuhan dan keangkuhan AS. Mereka pun ingin 
menjadikan Selat Malaka sebagai perairan yang bebas dimasuki, setidaknya 
militer mereka memimpin patroli.

Di samping itu, ideologi dan sistem kapitalisme Barat yang disebarkan dan 
diterapkan lewat agen-agen Barat telah merontokkan perekonomian Indonesia, 
termasuk perbankan. Akibatnya, hingga kini kita tergantung kepada utang luar 
negeri, walau mempunyai alam kaya raya. Yang menguasai tambang-tambang 
strategis pun adalah negara yang mendorong TNI memusuhi umat Islam di era Orde 
Baru. Bukankah perusahaan AS, Inggris, Australia, dan Prancis yang menguasai 
tambang minyak di Riau dan Kepulauan Riau, tambang gas di Aceh, Papua, dan 
Kalimantan Timur, serta tambang emas di G Grasberg, Papua? Ironisnya, sebagian 
anggota militer tidak menyadari bahwa kekayaan terbesar itu tidak dinikmati 
bangsanya sendiri. Mereka menjaga aset-aset itu agar selalu mengalirkan hasil 
alam Indonesia ke negara asing, terutama lewat Singapura, untuk kemudian 
memodali kekuatan asing menghina, mengobrak-abrik, dan menjajah kita.




[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor ---------------------~-->
Buy Ink Cartridges or Refill Kits for your HP, Epson, Canon or Lexmark
Printer at MyInks.com.  Free s/h on orders $50 or more to the US & Canada.
http://www.c1tracking.com/l.asp?cid=5511
http://us.click.yahoo.com/mOAaAA/3exGAA/qnsNAA/BRUplB/TM
---------------------------------------------------------------------~->

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Posting: ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx
5. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
6. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
7. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
     http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
     ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
     http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

--------------------------------------------------------------------------
Bagi Anda yang ingin berdiskusi tentang apa saja dg akrab, santai tapi serius 
dan penuh persahabatan dg seluruh masyarakat/mahasiswa Indonesia di luar negeri 
serta tokoh-tokoh intelektual dan pejabat Tanah Air, silahkan bergabung dg 
milis ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxxx Kirim email kosong ke: 
ppiindia-subscribe@xxxxxxxxxxxxxxx atau kunjungi 
www.geocities.com/arsip_nasional/
--------------------------------------------------------------------------

Other related posts: