[ppi] [ppiindia] TNI Vs Politik, Dulu dan Sekarang

** Mailing List|Milis Nasional Indonesia PPI-India **
** Situs resmi: http://www.ppi-india.org **
** Situs milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia **
** Informasi Beasiswa Scholarship: http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
<br><br><a href="http://informasi-beasiswa.blogspot.com";><img 
src="http://feeds.feedburner.com/Info_Beasiswa.gif"; height="67" width="200" 
style="border:0" alt="Info Beasiswa Scholarship "/></a><br><br>
http://www.suarapembaruan.com/News/2006/02/24/index.html

SUARA PEMBARUAN DAILY 

TNI Vs Politik, Dulu dan Sekarang
 

Novel Ali 



PADA era Orde Baru sering terdengar ucapan pejabat publik atau tokoh 
masyarakat, khususnya dari kalangan militer, yang mengidentifikasi fungsi 
sosial politik ABRI, sama tuanya dengan usia ABRI itu sendiri. Juga, berbeda 
dengan banyak negara berkembang atau negara baru (yang lahir sesudah Perang 
Pasifik), terjunnya kekuatan militer di Indonesia di bidang politik, karena 
faktor eksternal yang bersifat insidental. Alias, lebih disebabkan oleh 
tuntutan di luar ABRI itu sendiri ketimbang desakan dari dalam. 

Pada waktu itu, kebanyakan orang mengatakan, kegiatan politik ABRI bukan 
merupakan reaksi terhadap kondisi tertentu di dalam negara kita (Indonesia), 
melainkan karena perkembangan keadaan politik itu sendiri. Artinya, justru 
situasi dan kondisi politik dalam negeri, mendorong tumbuh dan berkembangnya 
harapan masyarakat atas fungsi sosial politik ABRI. 

Tidak sedikit manusia Indonesia, waktu itu, mengatakan dwifungsi ABRI tidak 
mencerminkan politisasi ABRI. Inilah uniknya, dwifungsi ABRI, kata mereka, 
tidak dapat disamakan dengan pengalaman di berbagai negara lain, di mana 
angkatan bersenjatanya memainkan peran politik, setelah memiliki kekuasaan 
tertentu. Alasannya, sejak lahirnya, ABRI sudah bersifat politik. 

Setiap anggota ABRI (waktu itu TNI dan Polri) digambarkan sebagai pejuang 
pembela kemerdekaan negara. Dalam perkembangannya, baik lembaga maupun anggota 
ABRI diposisikan sebagai subsistem daripada sistem pemerintahan Pancasila, 
yaitu sistem pemerintahan berdasarkan kekeluargaan di atas landasan keserasian, 
keseimbangan, serta keselarasan. 

Di tengah sistem kekeluargaan, tidak ada satu pun anggota keluarga di 
lingkungan pemerintahan dimaksud, yang boleh dikucilkan dari kehidupan 
nasionalnya, terutama dalam kehidupan politik. Demikian pula bagi ABRI. ABRI 
tidak boleh dikesampingkan dalam kehidupan politiknya. Akibatnya, ABRI diberi 
tugas serta peran politik. 


Kepeloporan 

Dwifungsi ABRI, antara lain tampak dari kepemimpinan anggota ABRI di bidang 
eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di masa lalu, keberadaan anggota ABRI 
dinilai sama dengan kekuatan sosial lain. Konsekuensinya, anggota ABRI dinilai 
memiliki hak untuk berkedudukan sama dengan kekuatan sosial politik lain. 
Khususnya berkedudukan sama dengan partai politik (juga Golkar, waktu itu). 

ABRI dan partai politik dipandang sama-sama sebagai unsur kekuatan nasional 
kita. Keduanya merupakan kawan seperjuangan dalam meningkatkan kuantitas dan 
kualitas pembangunan nasional (termasuk pembangunan sektor politik), di samping 
tugas membangun dan memelihara stabilitas nasional yang mantap dan dinamis. 
Serta guna meningkatkan ketahanan nasional. Sebagai kekuatan sosial, ABRI 
melaksanakan tugasnya dengan memprioritaskan, dan mengoptimalkan integrasi 
ABRI-masyarakat. Hubungan ABRI dan masyarakat terjalin di atas keakraban 
(partnership). Demikian pula antara ABRI dan kekuatan sosial lain. 

Pada era Orde Baru, kepemimpinan ABRI mudah sekali ditengarai lewat 
kepemimpinan ABRI di berbagai bidang kehidupan bersama di negeri ini. ABRI 
bertindak sebagai pelopor ideologi, pembaruan, dan dinamisasi kehidupan 
politik. Selain perannya yang menonjol pada umumnya, maupun dalam bidang-bidang 
khusus, seperti pembangunan pedesaan (lewat program AMD/ABRI Masuk Desa), 
perkotaan, industri, dan lain sebagainya. 

Di era itu, tidak sedikit elite di kalangan ABRI, juga cendekiawan di tengah 
masyarakat umum, yang meyakini, selama terdapat ancaman terhadap UUD 1945 dan 
ideologi negara Pancasila, yang tertuju langsung atau tidak langsung ke negara 
dan masyarakat Indonesia, selama itu pula ABRI tidak akan berdiam diri. 
Dorongan itu, disebabkan ABRI memposisikan diri, selain diposisikan oleh 
lingkungannya sebagai kekuatan bersenjata, sekaligus dinamisator dan 
stabilisator. 

Waktu itu, banyak orang yang mengatakan, selama Pancasila menjadi dasar hukum 
nasional kita, selama itu pula fungsi dan peran sosial ABRI tetap diperlukan. 
Kendati waktu itu juga sering terdengar imbauan agar penerapan dwifungsi ABRI 
disesuaikan dengan perkembangan keadaan di zamannya, namun dwifungsi ABRI tidak 
dikehendaki terhapus di negara kita. 


Tuntutan Demokrasi 

Sulit diketahui persis, mengapa (di era Orde Baru khususnya) banyak orang 
mengatakan, bahwa Indonesia akan tetap eksis, sejauh dwifungsi ABRI juga tetap 
eksis. Salah satu hipotesisnya, pergantian generasi di negeri ini hanya akan 
mulus sejauh berlangsung dalam ritme jaminan kelestarian dwifungsi ABRI. 

Artinya, pergantian generasi di Indonesia, mau tidak mau, suka atau tidak, 
mesti berlangsung di bawah 'bendera' dwifungsi ABRI. Tanpa peran sosial 
politik, (seolah) omong kosong besar kelangsungan hidup negara dan bangsa 
Indonesia akan bisa terjadi. 

Tetapi, pergantian Orde Baru ke Orde Reformasi, memutar balik fakta. Hipotesis 
tersebut mutlak tidak dapat diterima, karena fakta di lapangan secara vulgar 
mengubah peran ABRI (sekarang TNI, juga Polri, secara terpisah) dari 
kepeloporan ganda, menjadi kepeloporan tunggal. 

Tuntutan demokrasi menghendaki TNI sebagai kekuatan bersenjata profesional dan 
andal. Sebagai alat pertahanan negara, TNI (juga Polri) dituntut untuk tidak 
lagi bermain politik. Tidak ada lagi perwakilan TNI dan Polri di lembaga 
perwakilan. Tidak ada lagi pejabat pemerintahan sipil dari kalangan TNI aktif. 
Hanya pensiunan TNI, sebagai warga negara biasa, memiliki hak untuk memimpin 
pemerintahan sipil. 



Tuntutan demokrasi itu pula, yang melatarbelakangi kehendak berbagai pihak 
untuk meniadakan hak pilih anggota TNI dalam pemilihan umum. Tetapi, belakangan 
ini, tumbuh dan berkembang wacana publik, yang juga dilandasi jiwa dan semangat 
demokrasi, guna mengembalikan hak politik anggota TNI dalam pemilu, setelah 
beberapa saat sebelumnya dilarang oleh hukum. 

Pro-kontra pemberian hak politik bagi anggota TNI, tidak terlepas dari aspek 
kesejarahan. Karena sejarah memang bukan persoalan hitam putih, atau lantaran 
ranah sejarah selalu memiliki "ruang abu-abu" (grey area), tidak mengherankan 
jika ada sebagian warga masyarakat yang meyakini pemberian hak politik bagi 
anggota TNI merupakan pencerminan kedewasaan demokrasi bangsa kita. Sementara 
sebagian lainnya, justru menilai sebagai kemunduran. 

Pemberian hak politik bagi anggota TNI dalam pemilu, tidak ada kaitannya dengan 
dwifungsi TNI sekarang (dulu dwifungsi ABRI), kendati kecemasan tersebut 
merupakan hak individu. 

Sekalipun demikian, demokrasi mengamanatkan kepeloporan sipil dalam 
pemerintahan sipil, sehingga kembalinya kepeloporan militer dalam pemerintahan 
sipil di negara kita, bukan lagi zamannya, baik sekarang maupun masa mendatang. 
* 


Penulis adalah Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro, 
Semarang 


Last modified: 24/2/06 

[Non-text portions of this message have been removed]



***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. 
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 



--------------------------------------------------------------------------
Situs resmi: http://www.ppi-india.org ; 
Situs milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia ; 
Informasi Beasiswa Scholarship: http://informasi-beasiswa.blogspot.com
--------------------------------------------------------------------------
<br>
<a href="http://informasi-beasiswa.blogspot.com";><img 
src="http://feeds.feedburner.com/Info_Beasiswa.gif"; height="67" width="200" 
style="border:0" alt="Info Beasiswa Scholarship "/></a><br>

Other related posts: