[ppi] [ppiindia] Seratus Hari, Seratus Janj

** Mailing List|Milis Nasional Indonesia PPI-India **

http://www.gatra.com/artikel.php?id=52526

 
Seratus Hari, Seratus Janji

HIDUP dalam kamp pengungsi memang pahit. Apalagi bagi warga Aceh yang baru 
didera musibah dahsyat akibat gempa dan badai tsunami. Mereka telah kehilangan 
segala-galanya, dan kini harus terdampar di tempat yang asing, apek, dan tak 
ramah pula. Ahmad Humam Hamid, sosiolog dari Universitas Syiah Kuala, Banda 
Aceh, mengaku heran dan jengkel melihat pemerintah yang seperti tidak berupaya 
lain kecuali membawa orang-orang yang menderita itu ke kamp pengungsi.

Langkah pemerintah membangun kamp-kamp pengungsi, dengan dukungan masyarakat 
internasional pula, dinilai Humam sebagai kurang hal peka. Kamp pengungsi 
seolah satu-satunya pilihan. "Pemerintah seperti tak kunjung mau memahami 
karakter dan sejarah Aceh," katanya. Perjalanan Aceh, katanya pula, penuh 
gejolak dan konflik, hal yang membuat solidaristas sosial telah melembaga. 
Tumpuannya adalah nilai kekerabatan dan kesamaan identitas.

Maka, perlu sentuhan lain. Bentuknya, tutur Humam, adalah pemberdayaan 
keluarga-keluarga Aceh sebagai tempat singgah sementara. Pilihan lainnya, 
mempertemukan para korban dengan sanak kerabat yang bisa menampung. "Pilihan 
ini dinafikan," tutur Humam. Memang tidak praktis. Namun, demi kemanusiaan, 
katanya pula, ikhtiar itu harus ditempuh.

Penanganan pengungsi baru satu hal. Masih banyak hal lain yang dikeluhkan 
Humam. Yakni menyangkut distribusi bantuan, koordinasi antarinstansi di Aceh, 
hingga adanya pembatasan-pembatasan gerak relawan. Pendek kata, Humam kecewa 
terhadap langkah-langkah pemerintah pasca-tsunami, 26 Desember lalu, itu.

"Kalau salah urus, mereka semakin menderita," kata Humam. Kekecewaan Humam itu 
ditumpahkannya dalam diskusi "Bencana Aceh sebagai Batu Uji 100 Hari 
Pemerintahan SBY-JK" oleh Reform Institute di Hotel Bidakara, Jakarta, 17 
Januari lalu.

Hari itu, 10 pembicara membahas kaitan tsunami dengan pemerintahan Susilo 
Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK). Ada Fachry Ali, Mahfud MD, Saurip Kadi, 
Revrisond Baswir, juga pengamat hukum Satya Arinanto. Mereka berbicara pelbagai 
hal. Satya menyoroti tertinggalnya proses legislasi. Karena "dikejar tayang", 
pemerintah lantas menyiasati dengan menerbitkan perpu (peraturan pemerintah 
pengganti undang-undang).

Misalnya, 13 Januari lalu SBY meneken Perpu Nomor 1/2005 yang menunda 
berlakunya Undang-Undang Nomor 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial. Mestinya, undang-undang ini berlaku 14 Januari lalu. 
Melalui perpu itu, masa berlakunya diundur setahun. Alasannya, "dalam hal ihwal 
kegentingan yang memaksa". "Masalahnya, konstitusi tidak mendefinisikan hal 
itu," kata Satya.

Sebaliknya, dengan alasan yang sama, akan segera bergulir Perpu Percepatan 
Pemberantasan Korupsi dan Perpu Rekonsiliasi. Masalahnya, kata Satya pula, 
benarkah saat ini dalam kondisi "kegentingan yang memaksa" itu? Pada akhir 
sesi, diskusi yang dipandu Ketua Dewan Pendiri Reform Insitute, Rosita Noer, 
itu menyepakati bahwa tsunami Aceh bukanlah batu uji melainkan batu sandung 
pemerintahan SBY-JK.

Politikus Partai Amanat Nasional, A.M. Fatwa, yang ikut hadir dalam diskusi 
itu, mengatakan bahwa bencana tsunami Aceh ini menggeser prioritas program 
SBY-Kalla. "Dengan tsunami Aceh ini, tidak penting lagi 100 hari pemerintahan 
SBY-JK," kata Wakil Ketua MPR itu.

Fatwa mengakui, persoalan di Aceh cukup pelik. Dua hari di Aceh, ia melihat 
masalah nyata. Keputusan dalam rapat-rapat koordinasi tiap malam ternyata sulit 
dilaksanakan di lapangan. Toh, bagi Fatwa, suasana tsunami justru bisa menjadi 
momentum mengerek citra SBY-JK. "Masalahnya, bisakah mereka memanfaatkan," 
ujarnya.

Jumat pekan ini, pemerintahan SBY-JK genap 100 hari. Setelah dilantik jadi 
Presiden dan Wakil Presiden RI, 20 Oktober lalu, duet SBY-JK segera menebar 
janji untuk 100 hari pertama pemerintahannya. Agenda 100 hari itu tidak lepas 
dari misi lima tahunannya, yaitu mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, 
adil, demokratis, dan lebih sejahtera.

Tak mudah mengukur keberhasilan program 100 hari itu. Meski tidak dibikin untuk 
maksud ini, survei oleh Muhammad Asfar, dosen Faktultas Ilmu Sosial dan Politik 
Univesitas Airlangga, Surabaya, mencoba meraba perspektif masyarakat terhadap 
pemerintahan. "Tapi hasilnya mencerminkan kinerja 100 hari pemerintahan 
SBY-Kalla," kata Asfar, Direktur Pusat Studi Demokrasi dan HAM ini. Dalam 
survei itu, masyarakat tak cuma merspons kebijakan pemerintah daerah, juga 
beleid pemerintah pusat.

Survei "Evaluasi Masyarakat terhadap Kinerja Pemda" itu digelar Oktober-25 
Desember 2004, dengan 6.000 responden dari 800 desa di Jawa Timur. Mayoritas 
petani. Di luar itu juga dilakukan wawancara mendalam terhadap 100 orang 
terdidik, seperti politisi, akademisi, profesional, dan penggiat aksi 
masyarakat.

Ada 30 item yang ditanyakan, dari pengentasan kemiskinan, demokratisasi, 
penegakan hukum, harga gabah, hingga pelayanan kesehatan. Hasilnya, masyarakat 
menilai 23 item (77%) sudah dilakukan dengan baik oleh pemda. "Cuma, ihwal yang 
memuaskan itu bukan kebijakan vital, melainkan sekunder," tutur Azwar. Contoh 
nilai bagus itu menyangkut demokratisasi dan penegakan hak asasi manusia (HAM).

Ada tujuh item (23%) yang dinilai buruk. Masalahnya, ketujuh item itu 
menyangkut hal-hal yang mudah memantik sentimen publik, seperti praktek KKN, 
pengentasan kemiskinan, perlindungan TKI, dan harga kebutuhan bahan pokok. Ini 
membuat popularitas pemda menurun. Menurut Asfar, melorotnya popularitas pemda 
ini turut mengganggu popularitas SBY. "Penggerogotan itu yang sedang terjadi," 
kata Asfar.

Sebetulnya, kemerosotan popularitas SBY sudah terekam sebelumnya. Dalam survei 
Lembaga Survei Indonesia (LSI), yang menjaring 1.200 reponden, 7-8 Desember 
lalu, hanya dalam tempo sebulan popularitas SBY melorot 13%. Pada survei 
November, 80% publik puas terhadap kerja SBY. Namun, pada survei Desember, 
angkanya menjadi tinggal 66,4%. "Padahal, era bulan madu (100 hari pertama) 
belum berakhir," kata Mohammad Qodari dari LSI.

Menurut Direktur Survei LSI itu, kemerosotan terutama terjadi di perkotaan. 
Bahkan, katanya pula, sekarang sudah tercipta jarak antara keyakinan publik 
atas presiden baru dan penilaian setelah SBY bekerja. Sebelum terpilih, SBY 
diyakini mampu menangani segala macam urusan bangsa, seperti mengurangi 
pengangguran, melindungi TKI, dan mendongkrak penghasilan. Harapan ini terekam 
dari survei LSI pada 20 September lalu.

Nah, dalam survei Desember itu, kepuasan publik melorot pada semua soal bangsa 
yang ditanyakan, kecuali soal pemberantasan korupsi yang naik 1,4%. Contohnya, 
keyakinan SBY bakal mampu meningkatkan penghasilan kini mulai luntur. Hal 
serupa terjadi pada tema pengangguran dan TKI.

Survei Asfar mendapati hasil serupa. Ada tiga hal terpenting yang oleh publik 
diberi nilai paling buruk, yakni upaya pemda mengurangi penganguran, 
penyelamatan harga gabah dan pupuk, serta perlindungan pada TKI. Padahal, tiga 
hal itu bukan kebijakan pemda, melainkan beleid pemerintah pusat. Maka, bisa 
dimaklumi bila susutnya kepercayaan publik pada pemdanya bakal berimbas ke SBY.

Penghapusan KKN yang kini gencar dilakukan, bahkan merambah ke daerah-daerah, 
kata Asfar, belum ditangkap masyarakat sebagai upaya serius. Masyarakat melihat 
hukum masih terseok-seok melawan korupsi. Apalagi, upaya memberantas korupsi 
masih tampak parsial dan pilih-pilih bulu. "Banyak yang protes, mengapa yang 
disikat itu, kok bukan yang ini," kata Asfar.

Tentang pemberantasan KKN itu, Asfar mewawancarai kalangan terdidik dan pakar. 
Persepsi yang muncul, target 100 hari ini bukan koruptor kakap, melainkan 
mereka yang teri. Dari sumber yang diinterviu terungkap bahwa setiap kejaksaan 
negeri dan kejaksaan tinggi ditarget bisa membongkar minimal tiga kasus. Ini, 
kata Asfar, membuat mereka membabi buta.

Protes yang tidak kalah seru dari para responden adalah mengenai kenaikan harga 
BBM dan berbagai tarif, termasuk tarif listrik. Sebab kenaikan ini tidak cuma 
mengerek inflasi, juga membuat daya beli menurun. Harga barang-barang akan 
merangkak naik, dan itu mengundang ketidakpuasan di daerah. "SBY mesti 
hati-hati. Kalau diteruskan, bisa-bisa makin jeblok," ujar Asfar.

Kinerja SBY dalam menangani kasus HAM juga dipertanyakan. Survei LSI menemukan, 
kepuasan atas pemerintahan SBY terdegradasi, terutama pada kalangan terdidik 
yang tinggal di perkotaan dan berpenghasilan mapan.

Apa penyebab terjun bebasnya popularitas SBY ini? Menurut Mohammad Qodari, dari 
survei ia menangkap ada empat penyebab. Pertama, keyakinan publik terhadap 
presiden baru tergolong tinggi: semua item berada di atas 50%. Kerinduan akan 
perubahan dan kecemasan menghadapi krisis membuat publik percaya pada figur 
baru. Persoalan muncul, karena makin tinggi harapan semakin terbuka untuk 
kecewa apabila harapan tidak terpenuhi.

Kedua, publik sendiri tidak sabar menunggu perubahan. Mereka menghendaki 
perubahan sudah bisa terjadi dan dirasakan pada tiga-enam bulan. Sentimen serba 
ingin cepat ini membuat sebagian publik tidak memedulikan kompleksitas masalah. 
Mereka berharap Presiden SBY seperti "Superman" yang bergerak trengginas 
mewujudkan Indonesia yang adil, aman, dan sejahtera --tiga janji SBY-JK.

Publik, kata Qodari, juga skeptis terhadap kemampuan 32 menteri SBY di Kabinet 
Indonesia Bersatu. Mereka yakin, para menteri SBY tetap berkubang dalam praktek 
KKN. Tak tanggung-tanggung, skor ketidakpercayaan itu mencapai 70%. Ketiga hal 
ini makin komplet ketika seni public relations pemerintahan SBY dalam merespons 
isu-isu populer juga payah.

Yang tergolong parah, antara lain, responsnya atas kecelakaan di tol Jagorawi. 
Musibah itu terjadi setelah jalur jalan distop menjelang iring-iringan Presiden 
SBY melintas. Responden tak puas. Lalu kasus kematian aktivis HAM Munir dalam 
perjalanan menuju Belanda, September lalu, juga memberi dampak buruk. SBY 
dianggap baru meresponsnya dengan membentuk tim kasus Munir setelah didesak 
berbagai pihak.

"Matahari kembar" di kabinet seolah duri dalam daging pemerintahan SBY. Menurut 
Qodari, dari survei LSI bulan Desember terungkap bahwa hanya 49,8% publik yang 
memberi nilai SBY lebih menonjol perannya ketimbang JK. Perlahan-lahan, JK yang 
tak mau diperlakukan "ban serep" itu sinarnya makin mencorong. Terbukti, 
sebanyak 37,1% publik menilai peran SBY-JK sama menonjolnya. Padahal, survei 
dilakukan sebelum JK terpilih sebagai Ketua Umum Golkar menggantikan Akbar 
Tandjung.

Kuatnya posisi JK, bagi Qodari, tak ubahnya pedang bermata dua. JK bisa mengisi 
titik-titik lemah SBY, terutama dalam mengontrol parlemen. Namun moncer-nya 
peran JK juga bisa menciptakan dualisme kepemimpinan. Belum genap usia 100 hari 
pemerintahan SBY-JK, fenomena "matahari kembar" ini beberapa kali mencuat dan 
jadi tontonan publik.

Dalam penanganan bencana gempa dan tsunami di Aceh, misalnya, "Pemerintah 
sangat lamban," kata sosiolog Humam Hamid. Bagi Mahfud MD, pemerintah dalam 
tiap zaman selalu berhadapan dengan situasi serba salah. Mau cepat dicap 
mencari popularitas dan melanggar prosedur. Kalau diam, dinilai tak berkutik. 
"Siapa pun yang memerintah, situasinya seperti itu," kata Ketua Partai 
Kebangkitan Bangsa itu.

Seorang menteri Kabinet Indonesia Bersatu membuat amsal soal karakter 
kepemimpinan SBY. Suatu kali terjadi kecelakaan di jalan. Jika menyaksikan itu, 
seorang Kwik Kian Gie akan bertanya, "Ini ulah konglomerat hitam atau bukan?" 
SBY akan bertanya lain, "Apa implikasinya?" Sedangkan Jusuf Kalla merespons 
secara pragmatis: panggil ambulans, bawa korban ke rumah sakit.

Anekdot ini seperti menegaskan perbedaan kepemimpinan antara SBY dan Kalla 
dalam 100 hari pemerintahannya. Bahkan, lebih jauh nuansa yang muncul adalah 
persaingan. "Mata telanjang pun bisa melihat itu," kata Asfar. Misalnya, untuk 
penanganan tsunami Aceh, menurut SBY, yang diperlukan alat-alat berat. Kalla 
berpandangan lain. Ia langsung membawa Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan 
Rakyat, Alwi Shihab, ke Aceh. Alwi juga diefektifkan menjadi Ketua Pelaksana 
Harian Bakornas Penanggulangan Bencana dan Pengungsi, lembaga yang diketuai JK.

Kepada Gatra, Kalla menepis adanya rivalitas itu. "Alah... tiap harinya, lima 
sampai enam kali saya ditelepon presiden," ujar JK. Hubunganya dengan SBY 
baik-baik saja. Ia membantah adanya "blok menteri SBY" dan "blok menteri JK". 
Ia mencontohkan betapa ributnya publik saat ia mengeluarkan Surat Keputusan 
(SK) Wakil Presiden/Ketua Bakornas tentang Susunan Tim Nasional Penanganan 
Bencana Aceh, 30 Desember lalu. "Padahal, itu cuma soal setrip (/) dan 
'selaku', sementara Anda tak persoalkan berapa yang mati di Aceh," kata JK.

SK itu jadi masalah karena JK meneken selaku Wapres/Ketua Bakornas. Padahal, 
dalam kamus tata negara tak dikenal keputusan wapres. Kontroversi pun merebak. 
Bahkan SK itu dispekulasikan sebagai indikasi rivalitas antara SBY dan JK. Bagi 
JK, karena tsunami Aceh kasus darurat, maka prosedurnya darurat. Tak banyak 
cincong, ia cepat menunjuk pembantu-pembantunya. "Coba bayangin, kalau saya tak 
bikin instruksi cepat, apa tulis media. Wapres diam, lambat," kata JK.

Bagi Asfar, yang paling menonjol pada SBY adalah keberaniannya melempar janji 
dan membuat komitmen. Setiap satu momentum, satu komitmen. Seratus hari kalau 
perlu seratus janji. Tindak lanjut urusan nanti. Itu sebabnya, katanya, dalam 
100 hari pemerintahannya, SBY baru melakukan show of force. "Ikhtiar SBY belum 
menyentuh substansi," katanya.

Toh, bukan berarti tak ada harapan pada duet SBY-JK. Dari survei LSI bulan 
Desember, kata Qodari, terungkap bahwa SBY dipersepsikan sebagai presiden yang 
tegas, punya program kerja, mampu mengendalikan menterinya, dan bisa menjalin 
hubungan baik dengan DPR. Di antara para tokoh yang disebutnya "pandawa lima" 
(SBY, Megawati, Gus Dur, Amien Rais, dan Akbar Tandjung), SBY dinilai paling 
berpengaruh.

SBY sendiri bisa menerima semua penilaian atas pemerintahannya. Ia menyadari, 
harapan rakyat yang ditaruh di pundaknya demikian tinggi. "Barangkali terlalu 
tinggi, sehingga kami tidak bisa memenuhi semua yang diinginkan," katanya dalam 
berbagai kesempatan. Ia berjanji harapan itu bakal dijadikan pendorong untuk 
melakukan tugas.

Khudori, Rachmat Hidayat, dan Mujib Rahman (Surabaya)
[Nasional, Gatra Nomor 12 Beredar Jumat, 28 Januari 2005] 

[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Give underprivileged students the materials they need to learn. 
Bring education to life by funding a specific classroom project.
http://us.click.yahoo.com/4F6XtA/_WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 



--------------------------------------------------------------------------
Bagi Anda yang ingin berdiskusi tentang apa saja dg akrab, santai tapi serius 
dan penuh persahabatan dg seluruh masyarakat/mahasiswa Indonesia di luar negeri 
serta tokoh-tokoh intelektual dan pejabat Tanah Air, silahkan bergabung dg 
milis ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxxx Kirim email kosong ke: 
ppiindia-subscribe@xxxxxxxxxxxxxxx atau kunjungi 
www.geocities.com/arsip_nasional/
--------------------------------------------------------------------------

Other related posts: