[ppi] [ppiindia] Reshuffle" atau Perampingan

** Mailing List|Milis Nasional Indonesia PPI-India **
** Situs resmi: http://www.ppi-india.org **
** Situs milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia **
** Informasi Beasiswa Scholarship: http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
<br><br><a href="http://informasi-beasiswa.blogspot.com";><img 
src="http://feeds.feedburner.com/Info_Beasiswa.gif"; height="67" width="200" 
style="border:0" alt="Info Beasiswa Scholarship "/></a><br><br>
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0511/28/opi01.html

"Reshuffle" atau Perampingan? 

Oleh
Teguh Boediyana

Senjata atau "pusaka" (untuk menggambarkan otoritas atau kewenangan) apakah 
yang dimiliki para menteri yang duduk dalam Kabinet Indonesia Bersatu dalam 
rangka menjalankan peran dan fungsinya? Kalau kita melihat dalam struktur 
organisasi kepemerintahan sekarang ini, cukup banyak lembaga departemen ataupun 
kementerian yang dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk 
menunjang program-program pembangunan yang dirancang dan dijanjikan pada saat 
kampanye lalu. 


Kita asumsikan bahwa semua organisasi yang dibentuk tersebut memang esensial 
untuk menjamin keberhasilan pembangunan dan mencapai apa yang menjadi tujuan 
dan target pemerintahan SBY. Namun demikian tidak ada salahnya apabila kita 
juga mencoba melihat sejauh mana dan "senjata pusaka" apa yang dimiliki oleh 
masing-masing tokoh dalam pemerintahan ini. Kewenangan-kewenangan yang dimiliki 
diibaratkan sebagai pusaka atau senjata sakti itu.


Memasuki era yang sudah semakin rasional ini kita lihat bahwa banyak pusaka 
yang tidak dimiliki oleh para ttokoh di pemerintahan sekarang ini. Pernahkah 
anda berfikir apa sebenarnya kewenangan seorang Menteri Perindustrian pada era 
sekarang ini? Apa pula kewenangan yang masih melekat di Menteri Perdagangan? 
Apakah kewenangan-kewenangan yang mereka miliki tadi masih sepadan dengan 
gerbong birokrasi dan struktur organisasi departemennya yang sangat gemuk? 

Ketidakjelasan Otoritas 
Kita lihat juga Menteri Komunikasi dan Informasi yang sekarang ini sebagian 
tugasnya sering diambil oleh menteri lain dengan model Iklan Layanan Umum di 
berbagai mass media elektronik. Menteri Koperasi dan UKM kalau kita lihat 
secara cermat ternyata kewenangan yang dimiliki adalah menerbitkan Badan Hukum 
Koperasi. 


Demikian juga Departemen Pertanian yang begitu besar, kewenangan utamanya 
adalah pada hal yang berkaitan SPS (Sanitary Phyto Sanitary ) yang diwujudkan 
dalam fungsi badan karantina.


Sebagai akibat berkurangnya dan ketidakjelasan atas otoritas atau kewenangan 
sebagai instrumen organik yang harusnya mutlak dimiliki oleh pimpinan lembaga 
seperti departemen atau kementerian, maka lahirlah program-program yang hampir 
sama seperti studi banding, pameran, pelatihan, studi atau kajian. Pameran atau 
eksibisi merupakan kegiatan yang paling banyak diminati oleh departemen atau 
kementrian karena pelaksanaannya dapat diserahkan oleh event organizer swasta. 
Sering terjadi masing-masing unit eselon I di berbagai departemen atau 
kementerian melakukan pameran sendiri baik di dalam ataupun di luar negeri. 
Pelatihan untuk usaha kecil tidak lagi dilaksanakan oleh kementrian yang 
bersangkutan, tetapi juga oleh departemen atau kementerian yang lain.


Namun demikian di antara berbagai institusi yang kewenangannya sudah mereduksi, 
kita lihat masih banyak juga departemen atau kementerian, atau lembaga dengan 
kewenangan yang masih jelas seperti Bank Indonesia, Departemen Keuangan, 
Mahkamah Agung dsb. Yang menjadi pertanyaan apakah gerbong-gerbong birokrasi di 
bawahnya memang sudah efisien dan sesuai dengan peran dan fungsinya atau masih 
ada kecenderungan in-efisiensi.

"Reshuffle" 
Bertolak dari hal di atas, terdapat kaitan yang erat dengan isu yang hangat di 
tanah air saat ini yakni reshuffle (perombakan) kabinet. Presiden saat ini 
sedang melakukan evaluasi kinerja para menteri (meskipun kita tidak tahu 
parameter apa yang akan digunakan Presiden untuk melakukan pengukuran). Dengan 
berbagai latar belakang kepentingan, banyak pihak menuntut reshuffle. 


Terlepas dari kepentingan sementara pihak dengan usulan reshuffle, tampaknya 
perlu Presiden melakukan kajian ulang keberadaan sementara kementerian atau 
departemen didasarkan pada ketidakjelasan kewenangan ataupun otoritas yang 
dimiliki karena perkembangan jaman dimana pemerintah tidak lagi mutlak sebagai 
regulator. 


Lebih tepatnya, Presiden setelah melakukan evaluasi mestinya berani melakukan 
perampingan dari kabinet yang ada sekarang ini. Harus kita ingat bahwa 
banyaknya institusi pemerintah yang kaya struktur miskin fungsi adalah suatu 
pemborosan dan menjadi beban rakyat. Salah satu alasan kebijakan naiknya harga 
minyak adalah karena beban APBN yang sangat berat karena subsidi yang harus 
ditanggung negara. 


Pada sisi lain kalau pemerintah juga melakukan pemborosan dengan adanya beban 
bangunan birokrasi yang tidak efisien, berarti sama saja dana rakyat harus 
membayar dengan mahal. Kebijakan pemerintah menggalakkan pajak kepada rakyat 
pada saatnya nanti akan membangunkan kesadaran rakyat untuk berani bertanya 
untuk apa pajak yang dibayarkan.


Kita memahami kesulitan dari Presiden dalam mengambil keputusan soal reshuffle 
ini karena muatannya bukan soal rasionalitas tetapi juga ada muatan politik 
serta berbagai kepentingan. Namun demikian Presiden juga harus mempertimbangkan 
untuk mempunyai keberanian dan kemampuan mengukur kinerja dengan menetapkan 
output yang jelas dan terukur dari masing-masing menteri dan memilahkan dari 
hasil swadaya masyarakat sendiri. 


Tampaknya perlu suatu metode yang sederhana, dan mudah diketahui oleh 
masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah dengan serapan APBN yang 
digunakan. Dengan cara seperti ini, mungkin kepentingan berbagai pihak untuk 
masuk dalam jajaran Kabinet Indonesia Bersatu akan dapat diakomodasi, tapi pada 
sisi lain rakyat juga tahu apa keluaran (output)) dari mereka. Dengan demikian 
pertanyaan reshuffle atau perampingan untuk kabinet dapat dijawab oleh Presiden 
SBY dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Penulis adalah pengamat masalah sosial politik. Mantan birokrat


[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital.
http://us.click.yahoo.com/cRr2eB/lbOLAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


--------------------------------------------------------------------------
Situs resmi: http://www.ppi-india.org ; 
Situs milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia ; 
Informasi Beasiswa Scholarship: http://informasi-beasiswa.blogspot.com
--------------------------------------------------------------------------
<br>
<a href="http://informasi-beasiswa.blogspot.com";><img 
src="http://feeds.feedburner.com/Info_Beasiswa.gif"; height="67" width="200" 
style="border:0" alt="Info Beasiswa Scholarship "/></a><br>

Other related posts: