[ppi] [ppiindia] Re: [nasional-list] Ketua BPK Anwar Nasution: DUIT NEGARA "MENGUAP", CUMA BISA DITONTONI.

** Mailing List|Milis Nasional Indonesia PPI-India **
** Situs resmi: http://www.ppi-india.org **
** Situs milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia **
** Informasi Beasiswa Scholarship: http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
<br><br><a href="http://informasi-beasiswa.blogspot.com";><img 
src="http://feeds.feedburner.com/Info_Beasiswa.gif"; height="67" width="200" 
style="border:0" alt="Info Beasiswa Scholarship "/></a><br><br>
Mengapa harus mereka hidup demikian?  Kalau di Jakarta, pusat pemerintahan, 
pusat penimbunanan harta kekayaan sudah begini dibalik gedung-gedung mewah, 
bagaimana keadaannya diluar Jakarta, jauh dari segala kemewahan. Apakah 
kehidupan mereka adalah cobaan atau kutukan langit biru yang berawan putih?
  ----- Original Message ----- 
  From: RedTOLERANSI 
  To: Pepicek Post ; Wahana ; HKSIS ; Nasional-list ; Mediacare ; Post PPIIndia 
; Batak Cyber 
  Cc: redaksi@xxxxxxxxxx ; detikcom ; zannuba@xxxxxxxxxx ; Jawapos ; 
amatullahshaffiyah@xxxxxxxxx ; Budiman Sudjatmiko ; goenawanmohamad@xxxxxxxxx ; 
Dr. Ignas Kleden ; Paskal Kleden ; Dr. Susetiawan Mohammad ; Dr. Heru Nugroho ; 
Dr. I Made Wiryana ; Dr. Avinanta Tarigan ; Batara R. Hutagalung ; Dr. 
Marsillam Simanjuntak SH ; salahuddin_wahid@xxxxxxxxx ; Rini Walhi ; Santi ; 
riau@xxxxxxxxxxx ; papua2109@xxxxxxxxxxx ; abanktagor@xxxxxxxxxxxxxxx ; 
iranaulita@xxxxxxxxx 
  Sent: Wednesday, May 31, 2006 6:29 AM
  Subject: [nasional-list] Ketua BPK Anwar Nasution: DUIT NEGARA "MENGUAP", 
CUMA BISA DITONTONI.


  RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
  REFLEKSI:
  ========


  negeri kita

  bertaburan membelit khatulistiwa
  dibelai hembusan pasat tenggara
  seperti sengaja diciptakan para dewa
  bukan sekedar fatamorgana
  pulau-pulau subur dan indah nian
  menjadi buahtutur orang seberanglautan
  alamnya molek penuh kekayaan berlimpah
  penduduknya tersohor ikhlas dan ramah

  namun
  negeri ini juga tersohor
  karena bersarang kemelaratan penuh tragedi
  di negeri yang alamnya molek kaya berlimpahan
  seperti disuruh menunggui nasib tak pernah berganti
  seperti dipaksa tawakkal sepanjang jaman
  . . .
  (secuil dari sajak  negeri kita  yg ditulis pada tahun 1976, oleh Djon 
Diapari Siregar)

  Catatan:
  Di bagian bawah E-mail ini kami selipkan Pagu APBN 2006, dan seperti 
biasanya, kami masih saja belum sok-aksi mengemukakan "solusi" tentang 
masalah-masalah besar yang dihadapi oleh Negeri dan Bangsa kita, Indonesia ini. 

  RedTOLERANSI.RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

  Korupsi Sebatas Kata dan Angka

  "JIKA pada masa lalu korupsi dilakukan di bawah meja, maka sekarang tak hanya 
berlangsung di atas meja. Tapi mejanya sendiri ikut digondol." Begitulah 
anekdot yang kerap jadi kelakar saat kongko di warung kopi. Wabah korupsi 
digambarkan telah merambah ke setiap sendi kehidupan bangsa yang seakan 
kehilangan budaya malu ini.

  Tak berlebihan kalau lantas Anwar Nasution, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK), menjadi geram. Pria Batak yang mengemban tugas mengorek segala praktek 
bengkok ini pun geregetan kala memaparkan data hasil temuan lembaga yang 
dipimpinnya. Betapa tidak. Untuk semester kedua tahun anggaran 2005 saja, 
ditemukan 16.433 kasus yang berindikasi menyimpang.

  Potensi kerugian negara sungguh fantastis, mencapai Rp 132,49 trilyun plus 
US$ 146,60 juta, EUR 98,91 ribu, dan 361,48 yen. Anwar sudah lama menyampaikan 
temuan ini. Tapi kini, hampir setahun kemudian, laporan itu bak sebatas paparan 
kata dan deretan angka di atas kertas. Bukannya menjadi peluru ampuh para 
penegak hukum untuk memburu.

  Buktinya, kata Anwar, dari seabrek kasus itu, hanya 6.920 kasus yang 
menggelinding. Atau hanya mencapai 42,11%. Duit negara yang dapat diselamatkan 
pun baru Rp 34,22 trilyun ditambah US$ 65,11 juta. ''Ini mengindikasikan 
ketidakseriusan pemerintah untuk mewujudkan tata kelola yang baik,'' kata 
Anwar, dengan nada bicara tinggi, dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat 
di Senayan, Jakarta, Kamis pekan lalu.

  Dari temuan yang belum ditindaklanjuti itu, di antaranya penyertaan modal 
negara (PMN) di PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) sebesar Rp 18,46 trilyun. 
BPK menemukan, transaksi itu belum didukung dokumen yang sesuai ketentuan yang 
berlaku. "BPK telah menyarankan agar PT PLN mempercepat penerbitan PP atas 
status PMN itu. Namun, sampai akhir semester II tahun anggaran 2005, PP masih 
belum diterbitkan," ujar Anwar.

  Adapun penyimpangan-penyimpangan lain berlangsung hampir terjadi di semua 
instansi pemerintah. Baik pusat maupun daerah. Termasuk di badan usaha milik 
negara dan badan usaha milik daerah. Dari hasil pemeriksaan di 34 departemen 
dan lembaga pemerintah pusat, misalnya, Anwar mengkhawatirkan sedikitnya duit 
negara menguap Rp 2,008 trilyun. Uang itu baru berasal dari pajak dan 
pendapatan negara bukan pajak serta denda keterlambatan pembayaran yang belum 
disetor ke kas negara.

  Yang lebih membuatnya gemas, Anwar boleh dibilang hanya bisa "menonton" atas 
kelambanan ini. Itu karena BPK tak dibekali ekstra power untuk menggelindingkan 
temuannya menjadi kasus hukum. Sesuai dengan tugas, BPK hanya sebatas menyetor 
hasil audit kepada DPR. Selanjutnya sangat tergantung seberapa kuat dewan 
mendesak pemerintah mau meresponsnya. Dan muaranya, seberapa serius pemerintah 
--dalam hal ini organ penegak hukumnya-- betul-betul memanfaatkan temuan BPK.

  Kalaupun perkaranya sudah jadi urusan hukum, tak jarang pula dalam tahap 
penanganan mendapat perlawanan badan atau instansi yang dibidik. Lebih-lebih 
kalau sasarannya itu powerful. Baik itu karena dekat puncak kekuasaan 
eksekutif, dalam hal ini lembaga kepresidenan, maupun karena menjadi bagian 
dari penegakan hukum itu sendiri.

  Dalam hal dugaan penyimpangan di Sekretariat Negara (Setneg), misalnya. 
Setidaknya, dalam buku BPK ada 95 kasus menyangkut duit Rp 897 milyar plus US$ 
86.000 yang hingga kini masih jalan di tempat. Kebocorannya diduga mulai dari 
urusan pemeliharaan pesawat kepresidenan sampai urusan rumah tangga 
kepresidenan.

  Namun, ketika kasusnya sudah di tangan Tim Penuntasan Tindak Pidana Korupsi 
yang juga Jaksa Agung Bidang Pidana Khusus Hendarmin Supanji, Mensesneg Yusril 
Ihza Mahendra buru-buru meminta agar proses penyidikan ditunda. Alasannya, 
pihak Setneg belum rampung menyelesaikannya secara internal. Hingga kini, 
kelanjutan kasus itu belum jelas juntrungannya.

  Padahal, banyak kasus yang dilaporkan BPK itu sudah menjadi sorotan publik. 
Misalnya serangkaian penyimpangan pada Badan Pengelola Gelora Bung Karno dan 
Badan Pengelola Kompleks Kemayoran --keduanya berada di bawah kewenangan 
Setneg-- senilai Rp 199,75 milyar. Di areal sekitar Gelora Bung Karno yang 
mestinya khusus untuk sarana olahraga, dalam kenyataannya banyak lahan yang 
beralih fungsi menjadi hotel dan mal. Begitu juga lahan di Kemayoran, yang 
rencananya untuk rumah susun, jatuh ke tangan orang berduit.

  Kalaupun ada yang terus bergulir, itu yang penekanan kasus hukumnya mengena 
pada pihak ketiga. Yakni kasus perpanjangan hak guna bangunan (HGB) Hotel 
Hilton tahun 2003 untuk masa waktu 30 tahun ke depan. Diduga, proses 
perpanjangannya bermasalah karena bermodalkan surat rekomendasi Mensesneg yang 
bermasalah pula. ''Karena surat itu sudah saya cabut,'' kata Muladi, Mensesneg 
saat itu yang sempat memaraf surat rekomendasi.

  Tapi, setelah Muladi lengser dari Mensesneg, diduga tiba-tiba surat itu 
"dihidupkan" dan dijadikan modal oleh pengelola Hotel Hilton untuk 
memperpanjang HGB-nya. Kini masalahnya sudah ditangani Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat. Terakhir, pada 9 Mei lalu, hotel milik keluarga Ibnu Sutowo, 
bekas Dirut Pertamina yang menjadi mesin uang di awal Orde Baru, itu disegel.

  Temuan BPK lainnya juga menjadi mandul ketika borok yang dikorek berada di 
tubuh pelaksana penegak hukum. Dugaan penyimpangan di kepolisian, misalnya, 
masih ada 94 temuan senilai Rp 35,50 milyar dan US$ 9,47 juta yang belum 
ditindaklanjuti. Kasus-kasus yang disoal BPK, antara lain, pengadaan alat 
kesehatan rumah sakit yang berpotensi merugikan negara hampir Rp 5 milyar. Ada 
juga masalah pembangunan perluasan jaringan komunikasi, pembelian kapal patroli 
dan helikopter.

  Tentunya, dugaan penyimpangan hasil audit BPK --yang terbatas pada penggunaan 
dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara-- ini belum termasuk dugaan 
kasus suap yang saat ini membelit kepolisian. Kasus yang merupakan buntut 
tindak pidana pembobolan Bank BNI yang dilakukan Adrian Waworunto cs.

  Kapolri Jenderal Sutanto tampak serius menangani perkara itu. Hingga kini, 
tiga penggede Mabes Polri yang ketika kasus Bank BNI diusut bertugas di Bagian 
Reserse dan Kriminal (Bareskrim), yakni Komisaris Jenderal Suyitno Landung, 
Brigadir Jenderal Polisi Ismoko, dan Komisaris Besar Irman Santoso, sudah jadi 
tersangka.

  Namun, ketika bola panas terus bergulir dan disebut-sebut menyentuh bekas 
orang nomor satu di Mabes Polri, Jenderal (purnawirawan) Da'i Bachtiar, 
masalahnya seperti bakal terhenti. Nama Da'i mulai disangkut-pautkan menyusul 
kesaksian Ajun Komisaris Siti Komalasari, penyidik di Bareskrim, pada 
persidangan Irman Santoso. Ia mengaku melihat dua lembar kuitansi sebesar Rp 
15,5 milyar yang diduga berasal dari Adrian Waworunto.

  Satu lembar, sebesar Rp 7 milyar, ditujukan untuk operasional Bareskrim. Satu 
helai lagi ditujukan ke Trunojoyo I. Nah, kuitansi kedua inilah yang diduga 
untuk Da'i Bachtiar. Disebut-sebut, Trunojoyo I tak lain sebutan bagi orang 
nomor satu di Jalan Trunojoyo 1, alamat Mabes Polri. Sejak itu pula Da'i masuk 
daftar orang yang dibidik.

  Tetapi spekulasi itu dimentahkan Mabes Polri. Kepada wartawan pada 11 Mei 
lalu, Kabareskrim Komisaris Jenderal Makbul Padmanegara menyatakan, penelusuran 
kasus ini dihentikan. ''Karena tidak cukup bukti,'' katanya. Kesaksian 
Komalasari --belakangan dimutasikan dari Bareskrim-- dianggap hanya ocehan. Ia 
hanya mengaku melihat kuitansi, tapi tak bisa menjelaskan soal uang itu.

  Begitu juga tentang istilah "Trunojoyo I", kata Makbul, bukanlah sebutan 
untuk Kapolri. Sebab sandi yang lazim adalah Tri Brata I atau cukup disingkat 
TB I. Untuk sementara, Da'i boleh bernapas lega. Namun tak tertutup kemungkinan 
kasus BNI ini bakal makan korban jenderal polisi lainnya. Yakni bekas 
Kabareskrim, Komisaris Jenderal Erwin Mappaseng.

  Brigjen Polisi Anton Bachrul Alam, Wakadiv Humas Mabes Polri, Kamis pekan 
lalu mengaku mendapat pesan singkat (SMS) dari Erwin. Isinya, Erwin mengaku 
menerima Rp 1,8 milyar dari bekas Direktur Kepatutan BNI M.Arsjad sebagai 
success fee. Akankah Erwin --yang kini terbaring di sebuah rumah sakit di 
Singapura karena kanker otak-- ikut diseret ke meja hijau? Semuanya tergantung 
keseriusan mereka yang ada di Mabes Polri.

  Melihat betapa parahnya kasus korupsi di Indonesia, upaya untuk memberantas 
boleh dibilang bak menegakkan benang basah. Sungguh sulit. Lebih-lebih, menurut 
pandangan Teten Masduki, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), upaya ke 
arah sana belum menjadi keinginan kuat semua pihak. "Baik dari DPR, pemerintah, 
maupun aparat penegak hukum," katanya kepada Alexander Wibisono dari Gatra.

  Kalau sudah begitu, anekdot obrolan di warung kopi pun akan tetap jadi 
kelakar yang menggetirkan. Korupsi seakan menjadi penyakit yang makin kronis, 
yang sulit dicari jawabannya. Meminjam bunyi iklan sebuah produk rokok di 
televisi, hanya bisa bergumam: "Tanyaken apa?"

  Hidayat Gunadi dan M. Agung Riyadi

  [Nasional, Gatra Nomor 28 Beredar Senin, 22 Mei 2006] 





------------------------------------------------------------------------------
  Yahoo! Mail schützt Sie vor lästigen und gefährlichen Viren. 

  SPONSORED LINKS Conservative politics  Bali indonesia  Indonesia hotel  


------------------------------------------------------------------------------
  YAHOO! GROUPS LINKS 

    a..  Visit your group "nasional-list" on the web.
      
    b..  To unsubscribe from this group, send an email to:
     nasional-list-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
      
    c..  Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service. 


------------------------------------------------------------------------------



[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Protect your PC from spy ware with award winning anti spy technology. It's free.
http://us.click.yahoo.com/97bhrC/LGxNAA/yQLSAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. 
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 



--------------------------------------------------------------------------
Situs resmi: http://www.ppi-india.org ; 
Situs milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia ; 
Informasi Beasiswa Scholarship: http://informasi-beasiswa.blogspot.com
--------------------------------------------------------------------------
<br>
<a href="http://informasi-beasiswa.blogspot.com";><img 
src="http://feeds.feedburner.com/Info_Beasiswa.gif"; height="67" width="200" 
style="border:0" alt="Info Beasiswa Scholarship "/></a><br>

Other related posts: