[ppi] [ppiindia] RUU Pertahanan dan Keamanan Negara

** Mailing List|Milis Nasional Indonesia PPI-India **
** Situs resmi: http://www.ppi-india.org **
** Situs milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia **
** Informasi Beasiswa Scholarship: http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
<br><br><a href="http://informasi-beasiswa.blogspot.com";><img 
src="http://feeds.feedburner.com/Info_Beasiswa.gif"; height="67" width="200" 
style="border:0" alt="Info Beasiswa Scholarship "/></a><br><br>
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0512/12/opini/2278290.htm

 
RUU Pertahanan dan Keamanan Negara 

A Malik Haramain



Departemen Pertahanan segera mengajukan draf Rancangan Undang-Undang Pertahanan 
dan Keamanan Negara kepada DPR.

Draf RUU Pertahanan dan Keamanan Negara (Hankamneg) merupakan revisi UU No 
3/2002 tentang Pertahanan Negara.

Pengajuan RUU ini mungkin berbarengan dengan pembahasan RUU Intelijen, RUU 
Rahasia Negara, dan RUU Komponen Cadangan. RUU ini terutama RUU Intelijen dan 
Komponen Cadangan terkait RUU Hankamneg.

Meski RUU Hamkamneg baru akan masuk DPR beberapa saat lagi, perbincangan 
seputar tema ini sudah mulai ramai. ProPatria, sebuah lembaga yang menaruh 
perhatian terhadap masalah pertahanan dan keamanan, beberapa kali mengadakan 
forum group discussion (FGD) dan membuat legal draft RUU Hankamneg.

Salah satu crucial point RUU ini dan sempat memunculkan polemik adalah 
kemungkinan dileburnya kembali TNI dan Polri. Menteri Pertahanan dalam tulisan 
di Kompas menegaskan tak ada niat Departemen Pertahanan (Dephan) untuk 
memadukan, menggabung, apalagi meleburkan organisasi TNI dan Polri ke pola 
hankam seperti pra-Juli 2000, saat Polri masih di bawah kewenangan Dephan.

Konsekuensi

Selain soal polemik, RUU Hankamneg juga menemui sejumlah konsekuensi yang 
memengaruhi pembahasan dan implementasinya. Beberapa catatan (sebagai 
konsekuensi), antara lain, pertama, RUU Hankamneg bakal menjadi induk beberapa 
UU. Karena itu, RUU ini memiliki konsekuensi pada sejumlah UU, seperti UU No 
3/2002 tentang Pertahanan Negara, UU No 34 tentang Tentara Nasional Indonesia, 
dan UU No 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Konsekuensi ini sulit terhindarkan karena RUU Hankamneg akan menggabungkan dua 
pekerjaan yang sebetulnya berbeda, yaitu pertahanan (han) dan keamanan (kam), 
sementara telah ditegaskan masalah han menjadi tugas TNI dan kam menjadi tugas 
Polri. Karena itu, meski RUU memiliki dua concern berbeda, RUU ini tak boleh 
meleburkan tugas dua institusi itu.

Kedua, karena begitu luas cakupannya, RUU Hankamneg bersifat lintas departemen. 
Konsekuensinya dalam pembahasan dan pelaksanaannya, selain melibatkan Dephan, 
UU ini seharusnya melibatkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan 
(Menko Polhukam), TNI, dan Polri, bahkan mungkin Menteri Dalam Negeri.

Secara umum pertahanan negara dikelola parlemen (pengawas dan legislasi), 
pemerintah (pengambil kebijakan), dan TNI (pelaksana kebijakan). Keamanan 
negara dikelola parlemen, pemerintah, dan Polri. Muncul pertanyaan, 
siapa/institusi apa yang harus menjadi leading sector dalam mengimplementasikan 
RUU ini di lapangan?

Menurut Menhan Juwono Sudarsono, dalam RUU ini TNI dan Polri nantinya di bawah 
koordinasi Menko Polhukam. Namun, yang menjadi leading sector pengajuan RUU 
justru Dephan, bukan Menko Polhukam.

Ketiga, salah satu problem dalam UU No 3/2002 tentang Pertahanan Negara adalah 
tidak adanya penjelasan rinci tentang definisi, ruang lingkup, dan kualifikasi 
yang membedakan antara masalah pertahanan dan keamanan. RUU itu harus mampu 
menuntaskan persoalan ini guna memastikan pembagian wewenang yang jelas dan 
tegas antara TNI dan Polri.

Karena itu, RUU ini sebetulnya memiliki dua kemungkinan ekstrem: RUU ini mampu 
menyelesaikan conflict of authority antara TNI dan Polri, atau sebaliknya RUU 
ini justru kian mengaburkan otoritas dan kewenangan dua instansi ini.

Pembagian â??hanâ?? dan â??kamâ?? tidak sesederhana seperti dibayangkan Menhan 
bahwa dalam fungsi keamanan, Polri akan mengambil peran 70 persen dan TNI 30 
persen. Sebaliknya, untuk pertahanan, TNI berperan 70 persen dan Polri 30 
persen.

Kekhawatiran muncul dari pernyataan Menhan, pemisahan TNI-Polri adalah bentuk 
kebablasan reformasi TNI 1998-1999. Saat itu TNI AD dianggap melanggar HAM 
sehingga dibuat pemisahan fungsi keamanan. Padahal, tidak diperlukan pemisahan 
antara pertahanan dan keamanan (Tempo Interaktif, 15/2/2005).

Tugas perbantuan

Keempat, dalam implementasinya, RUU ini membutuhkan pengaturan tentang tugas 
perbantuan TNI dalam masalah keamanan. Tugas perbantuan TNI merupakan 
tugas-tugas yang diberikan kepada TNI selain tugas pokoknya, yaitu menjaga 
pertahanan negara. Hampir semua negara yang menganut prinsip civilian supremacy 
memiliki regulasi tentang perbantuan militer. Hal ini sebagai konsekuensi dari 
konsep military operations other than war (MOOTW).

Konsep MOOTW lahir dan muncul sebagai akibat mulai berkurangnya ancaman perang 
yang bersifat militer (konvensional) dan kian beragamnya ancaman negara yang 
bersifat nonmiliter.

Dalam UU No 34/2004 tentang TNI disebutkan 14 macam operasi militer selain 
perang, tetapi hingga kini belum dilengkapi mekanisme dan tata cara 
pelaksanaannya. Sebagai prinsipnya, tugas perbantuan TNI ini dilakukan 
berdasarkan keputusan-keputusan politik pemerintah sebagai the elected 
politician.

A Malik Haramain Pengajar Pascasarjana UI; Staf Ahli Komisi I DPR


[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Make a difference. Find and fund world-changing projects at GlobalGiving.
http://us.click.yahoo.com/vlzMKB/PbOLAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. 
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


--------------------------------------------------------------------------
Situs resmi: http://www.ppi-india.org ; 
Situs milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia ; 
Informasi Beasiswa Scholarship: http://informasi-beasiswa.blogspot.com
--------------------------------------------------------------------------
<br>
<a href="http://informasi-beasiswa.blogspot.com";><img 
src="http://feeds.feedburner.com/Info_Beasiswa.gif"; height="67" width="200" 
style="border:0" alt="Info Beasiswa Scholarship "/></a><br>

Other related posts:

  • » [ppi] [ppiindia] RUU Pertahanan dan Keamanan Negara