[ppi] [ppiindia] Pulangkan Pendatang tanpa Identitas

** Mailing List|Milis Nasional Indonesia PPI-India **
** Situs resmi: http://www.ppi-india.org **
** Situs milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia **
** Informasi Beasiswa Scholarship: http://informasi-beasiswa.blogspot.com 
**http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/10/21/b1.htm

Dari Warung Global Interaktif Bali Post
Pulangkan Pendatang tanpa Identitas--
Petugas Harus Berfungsi Maksimal



DALAM hal mengamankan Pulau Bali banyak hal yang harus ditata ulang, salah 
satunya penertiban penduduk. Penertiban terhadap penduduk pendatang baik dari 
dalam Bali maupun luar Bali harus kontinyu dan tegas. Jika penduduk pendatang 
tanpa identitas harus dipulangkan. Namun, jangan sampai penertiban penduduk 
dengan cara arogan dan kasar. Lagi pula pemulangan itu perlu biaya. Sebenarnya 
yang tidak disiplin itu adalah pemerintah. Untuk itu yang pertama harus 
diperhatikan adalah masyarakat luar Pulau Bali yang masuk jangan lolos tanpa 
identitas. Ini tentu harus memaksimalkan fungsi petugas. Pemerintah dan penegak 
hukum harus punya komitmen yang jelas untuk menjaga Pulau Bali. Demikian yang 
terungkap dalam acara Warung Global di Radio Global FM 96,5 Kinijani, Kamis 
(20/10) kemarin. Acara ini direlay Radio Singaraja FM dan Radio Genta Bali. 
Berikut rangkuman selengkapanya.

----------------------------------------

Mangku Malet di Bangli setuju memulangkan penduduk kalau tidak punya identitas 
dan pekerjaan, tapi perlu dikaji apakah pemulangan ini tidak berdampak buruk 
terhadap orang Bali yang ada di luar Bali juga?

Ireng di Bajera menambahkan, untuk memulangkan itu harus ada perarurannya agar 
tidak hangat-hangat tahi ayam.

Sedangkan Made Jujur di Sanglah mempertanyakan, yang disebut identitas itu apa 
saja? Menurutnya identitas itu hanya KTP saja dan mengenai kipem, apa 
menyelesaikan masalah? Selama ini penerapan kipem tidak menyelesaikan masalah 
malah dipakai kesempatan untuk mencari duit. Baru ada ledakan seketika ada 
penertiban dan ia menilai penertiban penduduk cuma kerja musiman belaka. Kalau 
ada pilkada mereka mendatangkan penduduk dengan cara memberi kemudahan untuk 
mendapatkan KTP. Sebagai masyarakat ia bertanya kenapa peraturan yang ada tidak 
berjalan?

Jery di Kuta bertanya, kalau ada rencana memulangkan penduduk apa dasar 
hukumnya apa? Jangan sampai penduduk pendatang langsung dipulangkan tanpa 
mengetahui kesalahannya. Memangnya gampang memulangkan pendatang tanpa 
identitas? Seandainya ada dasar hukumnya dan kemudian penduduk itu dipulangkan 
apakah pemulangan itu menggunakan biaya dari pemerintah atau biaya sendiri? 
Kalau begitu apakah pemerintah mampu untuk membiayai pemulangan itu? Ia memberi 
solusi, buatkan dasar hukumnya dulu sebelum memulangkan dan buatkan sanksinya 
apakah termasuk tindak pidana ringan atau tipiring atau tidak, dan peraturan 
tentang pembiayaan.

Menurut Binawan di Tabanan sebenarnya yang tidak disiplin itu adalah 
pemerintah. Ketika ada masalah baru bingung bikin peratuaran ini dan itu dan 
lucunya yang dominan melanggar itu adalah oknum-oknum aparat itu sendiri. Dia 
bertanya apa gunanya buat KTP? Pemerintah selama ini bisanya cuma 
menghitung-hitung mana yang bisa dianggap "proyek " saja . Disiplin 
pemerintahlah yang terpenting, bukan peraturannya. Sementara Sudana Kendal di 
Denpasar mengatakan kelihatannya para pejabat banyak kebakaran jenggot sekarang 
ini. Lihat saja di Gilimanuk sangat gampang orang menyeberang ke Bali. Saya 
melihat pemeriksaan itu cuma di luar saja tidak mau naik ke bus. Penertiban itu 
seharusnya seterusnya, terutama yang mempunyai kos-kosan.

Kemudian Sudira di Batuan menyarankan dalam penertiban penduduk jangan sampai 
melibatkan pecalang. Karena fungsi pecalang bukan itu, yang dilibatkan harusnya 
unsur-unsur petugas pemerintah. Pecalang itu polisinya adat, tugasnya 
mengamankan dan menertibkan proses upacara. Dia juga merasa yakin bahwa rencana 
pemulangan penduduk pendatang yang tidak beridentitas hanyalah hangat-hangat 
tahi ayam. 

Menurut Vijay di Pecatu untuk pemulangan penduduk harus tahu mekanismenya 
seperti apa. Apakah pemulangan penduduk pendatang antar kota atau kabupaten 
dalam Propinsi Bali atau pemulangan penduduk antar propinsi. Semestinya kita 
harus punya aturan yang baku. Misalnya pemulangan penduduk yang dari Karangasem 
seperti apa juga harus jelas. Menurutnya banyak peraturan yang sudah dianggap 
kuno dan tidak cocok diterapkan lagi. Lihat saja banyaknya masalah yang terjadi 
di lapangan siapa yang mendeteksi, siapa yang memeriksa, siapa yang berhak 
memeriksa pecalang atau hansip. 

Winaya di Tabanan menyarankan sebaiknya proses pemulangan itu di pintu masuk 
Bali seperti Gilimanuk, jangan setelah dia masuk ke Bali baru dipulangkan. 
Pemerintahan yang terbawah di Bali dan semua unsur-unsur tokoh masyarakat harus 
menertibkan.

Menurut Kak Nges di Denpasar dari kejadian bom pertama dan kedua semua 
penertiban penduduk tidak membuahkan hal-hal yang maksimal. Semestinya petugas 
keamanan terlepas dari keterbatasannya, berusaha memeriksa identitas semua yang 
masuk pintu Bali dan bila tidak ada identitas langsung naikkan lagi ke kapal 
untuk pulang. Proses ini jelas memerlukan biaya, apakah pemerintah daerah Bali 
siap dengan risiko biaya itu? Kalau ada turis domestik yang tujuannya berwisata 
juga harus dicek. Pengecekan juga dilakuan terhadap turis asing yang masuk di 
bandara. Dia juga berharap para Kadus juga harus tahan uji dan mental jangan 
tergiur godaan.

Suarjana di Singaraja mengatakan kalau kita berkeinginan untuk memiliki suatu 
konsep menjaga keamanan Pulau Bali kita memang harus menjalankan hal-hal yang 
kelihatan sepele tapi berpengaruh luar biasa terhadap keamanan. Untuk itu 
dirinya setuju memulangkan penduduk tanpa identitas tetapi yang pertama harus 
diperhatikan adalah masyarakat luar Pulau Bali yang masuk jangan lolos tanpa 
identitas. Ini tentu harus memaksimalkan fungsi petugas. Pemerintah dan penegak 
hukum harus punya komitmen yang jelas untuk menjaga Pulau Bali. Yang masuk Bali 
harus punya identitas, tidak peduli mereka yang berwisata atau tidak. Lagi pula 
masalah identitas itu sudah merupakan peraturan nasional bahwa penduduk harus 
punya identitas.

Suwena di Pedungan berharap bila pendatang dari luar Pulau Bali sudah 
beridentitas lengkap dan punya pekerjaan, jangan terlalu menjerat dengan harga 
kipem yang mahal karena bagaimana pun mereka juga partner kerjanya. Sebab 
selama ini pekerjaan menjahit misalnya yang ia geluti sebagian besar orang Bali 
tidak mau menggelutinya. Akhirnya hanya pendatang yang mau menjahit. 
Mengerjakan sawah, memanen dan sebagainya juga dikerjakan tenaga dari luar Bali.

Sementara itu menurut Awe di Legian masyarakat Bali masih terlalu mementingkan 
uang. Contohnya mereka berprinsip yang penting kos-kosannya laku. Saking 
murahnya kos-kosan bule pun ikut kos rumah penduduk untuk menghemat biaya. 
Sekarang lihat juga di Gilimanuk asal ada salam tempel bisa lolos. Percuma ada 
cctv lagi pula cctv bisa dibengkokkan arahnya. Kemudian ketika bus masuk 
kondektur sudah memberi pengumuman agar para penumpang yang tidak punya 
identitas segera mengumpulkan uang untuk oknum aparat. Percuma saja adanya alat 
canggih dan rencana macam-macam kalau sikap mental aparat dan masyarakat belum 
baik. Mental SDM-nya dulu diperbaiki.

* bram


[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital.
http://us.click.yahoo.com/ons1pC/lbOLAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


--------------------------------------------------------------------------
Situs resmi: http://www.ppi-india.org ; 
Situs milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia ; 
Informasi Beasiswa Scholarship: http://informasi-beasiswa.blogspot.com
--------------------------------------------------------------------------

Other related posts: