[ppi] [ppiindia] Politik Komunalisme, Ancaman bagi Demokrasi
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Sat, 27 May 2006 13:32:43 +0200
** Mailing List|Milis Nasional Indonesia PPI-India **
** Situs resmi: http://www.ppi-india.org **
** Situs milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia **
** Informasi Beasiswa Scholarship: http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
<br><br><a href="http://informasi-beasiswa.blogspot.com"><img
src="http://feeds.feedburner.com/Info_Beasiswa.gif" height="67" width="200"
style="border:0" alt="Info Beasiswa Scholarship "/></a><br><br>
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0605/27/opi01.html
Politik Komunalisme, Ancaman bagi Demokrasi
Oleh
T Yulianto
Perilaku beberapa ormas berlatar belakang agama dan etnik yang melakukan
kekerasan dan intimidasi psikologis kepada kelompok individu/organisasi lain
yang berbeda pendapat/keyakinan, merupakan cerminan politik komunalisme.
Kekerasan dilakukan dengan menggerebek tempat-tempat yang dikatakan maksiat,
atau menyerang kelompok yang berbeda pandangan.
Politik komunalisme adalah aktivitas rekayasa sosial melalui
tindakan-sikap-tuntutan yang menginginkan kelompok lain yang minoritas tunduk
dan menurut apa yang dikehendaki kelompok yang melakukan rekayasa sosial.
Politik ini memiliki tujuan menihilkan perbedaan pendapat dan perilaku agar
sesuai dengan identitas dan karakter spesial yang dimiliki kelompok mayoritas
secara politis.
Gejala menguatnya politik komunalisme-yang tercermin dari tumbuh suburnya
kekuatan paramiliter sipil pasca reformasi-memiliki dampak politik terhadap
masa depan demokrasi dan perubahan sosial. Politik Komunalisme pada hakikatnya
antidemokrasi dan dekat dengan praktik kekerasan politik antarkekuatan
mayoritas terhadap minoritas.
Skenario Pembusukan
Ada beberapa kekuatan komunalisme yang saat ini eksis dalam kancah perpolitikan
nasional. Baik yang menguasai kursi parlemen maupun yang bergerak di
ekstra-parlemen.
Pertama, kekuatan politik kepartaian yang berasas ideologi puritan (politik
agama). Kekuatan politik kepartaian yang berasas ideologi puritan memiliki
motivasi terselubung untuk mendekonstruksi bangunan kenegaraan dari kontrak
sosial-sejarah berdirinya NKRI.
Memiliki cita-cita membangun negara dan kekuasaan atas fondasi keyakinan
ideologi yang seragam. Kelompok ini telah menunjukkan "taring politis"-nya
dengan mengoalkan berbagai produk kebijakan publik (per-UU-an di tingkat pusat
dan Perda di -"daerah") yang pada substansinya menolak asas kebhinekaan atau
pluralitas sosial.
Kedua, kekuatan politik ekstra-parlemen yang memiliki ideologi fundamentalisme
keagamaan. Kekuatan politik ini bergerak di tataran isu, opini, dan wacana
keagamaan yang dicoba dijadikan blue print prinsip dan etika politik
kenegaraan. Mengusung tuntutan politik agama dalam berbagai aktivitas
demonstrasi dan sosialisasi melalui beragam media.
Ketiga, kekuatan politik ekstra-parlemen yang memiliki motif ekonomisme, yakni
kelompok preman terorganisasi dengan label agama tertentu dan identitas etnik
tertentu yang aktivitasnya mencari rente ekonomi dari praktik kekerasan yang
dilakukan terhadap kelompok lain yang kekuatan politisnya lemah.
Dalam studi George Junus Aditjondro tahun 1996, ditarik kesimpulan bahwa
lahirnya berbagai ormas dan organisasi radikal yang aktif dalam praktik
kekerasan dan intimidasi terhadap komunitas masyarakat sipil yang berbeda
keyakinan politik, merupakan skenario pembusukan politik yang dilakukan
aparatus kekuasaan.
Tujuannnya untuk memecah belah soliditas dan kesadaran demokratik di kalangan
masyarakat sipil. Memang dalam sejarah perjalanan bangsa ini terutama pasca G
30 S, kekuatan-kekuatan politik komunalisme (baca: paramiliter sipil) sangat
identik dengan perilaku kekerasan dan bahkan terlibat dalam decloosung
kemanusiaan tahun 1965.
Rasa Tak Aman
Kelompok-kelompok yang dibina dan dibesarkan oleh Orde Baru, memiliki peran
strategis dalam melahirkan berbagai praktik kekerasan opresif kelompok sipil
terhadap komunitas sipil yang lain. Di era reformasi sekarang ini banyak
kelompok politik komunalisme yang bermetamorfose menjadi gerakan
ekstra-parlementer yang acap kali melakukan praktik kekerasan.
Mereka tidak lagi melabelisasi dirinya sebagai kelompok pembela ideologi negara
namun tampil dalam baju yang berbeda, dengan label agama, atau citra etnik
tertentu. Mereka memilih label agama dan etnik karena memiliki legitimasi
mayoritas.
Banyak perilaku/tindakan kelompok politik komunalisme yang menimbulkan korban
dan rasa tidak aman masyarakat. Kehadiran mereka apabila ditoleransi oleh
pemerintahan SBY-JK akan menghambat proses demokratisasi dan hadirnya
masyarakat madani, dan akan pula menjadi penghalang bagi merekatnya kesadaran
akan nilai keberagaman dan perdamaian masyarakat di negeri ini.
Kekuatan yang tidak mematuhi jalan dan prinsip demokratisasi--kategori ormas
pelaku praktik premanisme-secara langsung menjadi handicap bagi penguatan
kesadaran demokratis masyarakat. Mereka justru menodai hakikat nilai demokrasi
yang menjunjung tinggi dan toleran terhadap keberagaman dan perbedaan pendapat.
Kehadiran kekuatan politik komunalisme hanya akan menyulut bara konflik
horizontal yang berkepanjangan di masyarakat. Untuk itulah saat ini-kalau
perlu-pemerintah, dalam hal ini Depdagri dan Polri melarang adanya berbagai
Ormas yang menjalankan praktik kekerasan kolektif dan aktif melalukan
intimidasi psikologis-pysik. Pemerintah yang bijak melindungi perasaan aman,
damai dan tertib masyarakatnya.
Penulis adalah Direktur Eksekutif Mitra Parlemen
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Everything you need is one click away. Make Yahoo! your home page now.
http://us.click.yahoo.com/AHchtC/4FxNAA/yQLSAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
--------------------------------------------------------------------------
Situs resmi: http://www.ppi-india.org ;
Situs milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia ;
Informasi Beasiswa Scholarship: http://informasi-beasiswa.blogspot.com
--------------------------------------------------------------------------
<br>
<a href="http://informasi-beasiswa.blogspot.com"><img
src="http://feeds.feedburner.com/Info_Beasiswa.gif" height="67" width="200"
style="border:0" alt="Info Beasiswa Scholarship "/></a><br>
Other related posts:
- » [ppi] [ppiindia] Politik Komunalisme, Ancaman bagi Demokrasi