[ppi] [ppiindia] Politik HAM Presiden Masih Tidak Jelas
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Wed, 30 Aug 2006 02:38:12 +0200
** Mailing List|Milis Nasional Indonesia PPI-India **
** Situs resmi: http://www.ppi-india.org **
** Situs milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia **
** Informasi Beasiswa Scholarship: http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
<br><br><a href="http://informasi-beasiswa.blogspot.com"><img
src="http://feeds.feedburner.com/Info_Beasiswa.gif" height="67" width="200"
style="border:0" alt="Info Beasiswa Scholarship "/></a><br><br>
KOMPAS
Selasa, 29 Agustus 2006
Komisi Kebenaran
Politik HAM Presiden Masih Tidak Jelas
Jakarta, Kompas - Koordinator Kontras Usman Hamid mengungkapkan, arah politik
hak asasi manusia Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak jelas. Itu terlihat
dari tidak tuntasnya kinerja pemerintah dalam penanganan isu-isu hak asasi
manusia, misalnya belum dipilihnya anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
serta tidak adanya laporan publik atas kinerja Komisi Kebenaran dan
Persahabatan (KKP) untuk Timor Timur.
Dalam siaran pers bersama Kontras, Demos, JKB, PBHI, HRWG, Imparsial, dan
Elsam, Senin (28/8), juga disebutkan, Pemerintah Indonesia dan Timor Leste akan
memperpanjang waktu kerja Komisi Kebenaran dan Persahabatan. Namun, menurut
aktivis demokrasi itu, perpanjangan justru akan memperburuk citra dan komitmen
Indonesia dalam penegakan HAM.
"Hingga kini saja belum ada laporan kerja KKP. Selain itu, ada kesan kuat
mengulur-ulur waktu sehingga Perserikatan Bangsa- Bangsa tidak bisa mengambil
tindakan atas informasi komisi ahli," tutur Usman Hamid.
Tidak hanya itu, ada dugaan KKP justru menjadi celah bagi munculnya impunitas
atas para jenderal yang terlibat kerusuhan dan pembunuhan di Timor Timur.
Sebab, tidak jelas kapan para jenderal itu dipanggil.
Chairul Anam dari HRWG mengutarakan, sejak awal pembentukan KKP ada kesan para
pelaku akan diberi amnesti dan kehadiran KKP tidak tampak sebagai wakil para
korban. Karena itu, perpanjangan waktu kerja bagi komisi itu akan menghambur-
hamburkan uang negara.
Menurut Anton Prajasto dari Demos, jika KKP akan memberikan amnesti, itu hanya
dapat diberikan dengan syarat-syarat tertentu, seperti yang dilakukan di Afrika
Selatan.
Mereka kemudian mendesak Pemerintah Indonesia dan Timor Leste membubarkan KKP
dan menjelaskan kepada publik hasil kerja KKP selama satu tahun terakhir.
Mereka juga mendesak pemerintah menyiapkan lagi persidangan kasus kejahatan HAM
1999 di Timtim. (JOS)
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
--------------------------------------------------------------------------
Situs resmi: http://www.ppi-india.org ;
Situs milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia ;
Informasi Beasiswa Scholarship: http://informasi-beasiswa.blogspot.com
--------------------------------------------------------------------------
<br>
<a href="http://informasi-beasiswa.blogspot.com"><img
src="http://feeds.feedburner.com/Info_Beasiswa.gif" height="67" width="200"
style="border:0" alt="Info Beasiswa Scholarship "/></a><br>
Other related posts:
- » [ppi] [ppiindia] Politik HAM Presiden Masih Tidak Jelas