[ppi] [ppiindia] Pelajaran-Pelajaran Dari Kudeta 1965 Indonesia

** Mailing List|Milis Nasional Indonesia PPI-India **
** Situs resmi: http://www.ppi-india.org **
** Situs milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia **
** Informasi Beasiswa Scholarship: http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
<br><br><a href="http://informasi-beasiswa.blogspot.com";><img 
src="http://feeds.feedburner.com/Info_Beasiswa.gif"; height="67" width="200" 
style="border:0" alt="Info Beasiswa Scholarship "/></a><br><br>
http://www.wsws.org/exhibits/1965coup/coup1965.shtml


Pelajaran-Pelajaran Dari Kudeta 1965 Indonesia
By Terri Cavanagh

BAB PERTAMA
Latar Belakang Sejarah
Pada Bulan Oktober 1965 kaum buruh internasional mengalami salah satu kekalahan 
yang terbesar dalam period setelah Perang Dunia Kedua.

Sebanyak satu juta buruh dan petani dibantai dalam kudeta militer yang diatur 
oleh CIA dan dipimpin oleh Jenderal Suharto. Kudeta militer ini dilakukan untuk 
menyingkirkan rejim burjuis Sukarno yang sedang goyah, menindas pergerakan 
massa di Indonesia dan mendirikan rejim militer yang brutal.

Mantan-mantan diplomat Amerika Serikat and pejabat CIA, termasuk bekas duta 
besar AS untuk Indonesia dan Australia, Marshall Green, tahun ini telah 
mengakui bekerja sama dengan tukang-tukang jagal Suharto dalam pembunuhan 
ratusan ribu buruh dan petani yang dicurigai sebagai pendukung Partai Komunis 
Indonesia. Mereka memberikan secara perorangan nama-nama dari ribuan anggota 
PKI dari arsip-arsip CIA, untuk daftar-daftar bantaian angkatan bersenjata.

Menurut Howard Federspeil, seorang ahli soal Indonesia yang sedang bekerja 
untuk Departemen Luar Negeri AS pada waktu kampanye anti-komunis itu: "Tak 
seorang pun perduli, asal saja mereka itu komunis, kalau mereka dijagal."

Kudeta itu merupakan hasil dari sebuah operasi panjang CIA, dengan bantuan 
agen-agen Dinas Intelijen Rahasia Australia (ASIS), untuk melatih dan membangun 
angkatan bersenjata Indonesia dalam persiapan untuk sebuah rejim militer yang 
akan menindas aspirasi revolusioner rakyat Indonesia.

Pada waktu kudeta militer itu, PKI merupakan partai Stalinis yang terbesar di 
seluruh dunia, di luar Cina dan Uni Sovyet. Anggotanya berjumlah sekitar 3.5 
juta; ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan 
serikat buruh yang mempunyai 3.5 juta anggota dan pergerakan petani BTI yang 
mempunyai 9 juta anggota. Termasuk pergerakan wanita, organisasi penulis dan 
artis dan pergerakan sarjananya, PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan 
pendukung.

Selama perjuangan kemerdekaan melawan Belanda di tahun empatpuluhan dan 
sepanjang tahun limapuluhan dan enampuluhan ratusan ribu orang buruh yang sadar 
akan kelasnya menjadi anggota PKI, mengira PKI masih mewakili tradisi-tradisi 
sosialis revolusioner Revolusi Bolshevik 1917.

Namun pada akhir 1965, antara 500.000 dan satu juta anggota-anggota dan 
pendukung-pendukung PKI telah menjadi korban pembunuhan dan puluhan ribu 
dipenjarakan di kamp-kamp konsentrasi, tanpa adanya perlawanan sama sekali.

Pembunuhan-pembunuhan itu sangatlah tersebar-luas, sampai sungai-sungai menjadi 
penuh dengan mayat-mayat para pekerja dan petani. Sewaktu regu-regu pembantai 
militer yang didukung CIA mencakupi semua anggota dan pendukung PKI yang 
terketahui dan melakukan pembantaian keji mereka, majalah "Time" memberitakan:

"Pembunuhan-pembunuhan itu dilakukan dalam skala yang sedemikian sehingga 
pembuangan mayat menyebabkan persoalan sanitasi yang serius di Sumatra Utara, 
di mana udara yang lembab membawa bau mayat membusuk. Orang-orang dari 
daerah-daerah ini bercerita kepada kita tentang sungai-sungai kecil yang 
benar-benar terbendung oleh mayat-mayat. Transportasi sungai menjadi terhambat 
secara serius."

Bagaimanakah kekalahan bersejarah ini dapat terjadi? Jawabannya memerlukan 
sebuah penelitian dari sejarah pergerakan rakyat Indonesia, pengkhianatan oleh 
kelas burjuis nasional yang dipimpin oleh Sukarno, peranan kontra-revolusioner 
PKI dan peranan penting yang dimainkan oleh para oportunis Pablois dari 
"Sekretariat Tergabung" (United Secretariat)-nya Ernest Mandel dan Joseph 
Hansen dalam membantu pengkhianatan para Stalinis.


'Permata Asia'

Kudeta berdarah di Indonesia merupakan hasil dari niat imperialisme AS untuk 
mendapatkan kontrol mutlak atas kekayaan alam dan sumber-sumber strategis dari 
kepulauan yang sering dinamakan 'Permata Asia'itu.

Pentingnya Indonesia bagi imperialisme AS ditegaskan oleh presiden AS 
Eisenhower di tahun 1953, waktu ia mengatakan kepada konperensi gubernur 
negara-negara bagian bahwa pembiayaan oleh AS untuk perang kolonial pemerintah 
Perancis di Vietnam adalah sangat imperatif dan merupakan "jalan termurah" 
untuk tetap mengontrol Indonesia.

Eisenhower menerangkan:"Sekarang marilah kita anggap kita kehilangan Indocina. 
Bila Indocina hilang, beberapa hal akan langsung terjadi. Tanjung Malaka, 
sebidang tanah terakhir yang bertahan di sana, akan menjadi sulit untuk 
dipertahankan. Timah dan tungsten yang sangat kita hargai dari daerah itu akan 
berhenti datang, dan seluruh India akan terkepung.

"Birma tidak akan berada di posisi yang dapat dipertahankan. Semua posisi di 
sekitar sana akan menjadi sangat tak menyenangkan buat Amerika Serikat, karena 
pada akhirnya jika kita kehilangan semua itu, bagaimanakah dunia bebas akan 
mempertahankan kerajaan Indonesia yang kaya?

"Jadi, entah dimana, ini harus diberhentikan dan harus diberhentikan sekarang, 
dan inilah yang kita usahakan.

"Jadi, bila AS memutuskan untuk menyumbang 400 juta dolar untuk membantu perang 
di Indocina, kita bukannya menyuarakan program bantuan gratis. Kita memilih 
jalan termurah untuk mencegah terjadinya sesuatu yang akan berarti sangat buruk 
buat Amerika Serikat, keamanan, kekuatan dan kemampuan kita untuk mendapatkan 
barang-barang tertentu yang kita butuhkan dari kekayaan-kekayaan wilayah 
Indonesia dan Asia Tenggara."

Indonesia telah diperkirakan sebagai negara terkaya nomor lima di dunia di 
bidang sumber-sumber alam. Selain sebagai produser minyak yang nomor lima 
terbesar, Indonesia mempunyai cadangan-cadangan timah, bauksit, batubara, emas, 
perak, berlian, mangan, fosfat, nikel, tembaga, karet, kopi, minyak kelapa 
sawit, tembakau, gula, kelapa, rempah-rempah, kayu dan kina yang sangat besar.

Pada tahun 1939, yang pada waktu itu masih dipanggil East Indies Belanda 
memasok lebih dari separuh konsumsi total bahan mentah yang penting bagi 
Amerika Serikat. Kekuasaan atas daerah penting ini merupakan masalah penting 
dalam perang AS-Jepang di Pasifik. Dalam masa setelah perang kelas penguasa AS 
bertekad bulat untuk tidak kehilangan kekayaan-kekayaan negara ini ke tangan 
rakyat Indonesia.

Setelah kekalahan Perancis di Vietnam di tahun 1954, AS menjadi khawatir bahwa 
perjuangan rakyat Vietnam akan menyulut pergolakan revolusioner di seluruh 
daerah Asia Tenggara, mengancam kontrol mereka atas Indonesia.

Di tahun 1965, sebelum kudeta di Indonesia, Richard Nixon, yang segera akan 
menjadi presiden AS, menyerukan untuk pengeboman saturasi untuk melindungi 
"potensi mineral besar" Indonesia. Dua tahun setelah itu, dia menyatakan bahwa 
Indonesia merupakan "hadiah terbesar Asia Tenggara".

Setelah kudeta 1965, kegunaan diktatur Suharto untuk kepentingan imperialisme 
AS telah tergarisbawahi dalam laporan Departemen Luar Negeri AS ke Konggres di 
tahun 1975, yang menyebut Indonesia sebagai "lokasi yang paling berwenang 
secara strategis di dunia":

  a.. "Mempunyai populasi yang terbesar di seluruh Asia Tenggara. 
  b.. "Merupakan penyuplai utama bahan-bahan mentah di daerah itu. 
  c.. "Kemakmuran ekonomi Jepang yang terus berkembang, sangatlah tergantung 
pada minyak bumi dan bahan-bahan mentah lain yang dipasok oleh Indonesia. 
  d.. "Investasi Amerika yang sudah ada di Indonesia sangatlah kokoh dan 
hubungan dagang kita sedang berkembang cepat. 
  e.. "Indonesia mungkin secara meningkat akan menjadi penyedia yang penting 
untuk keperluan energi AS. 
  f.. "Indonesia adalah anggota OPEC, tetapi itu mengambil sikap yang moderat 
dalam langkah-langkahnya, dan tidak ikut serta dalam embargo minyak bumi. 
  g.. "Kepulauan Indonesia terletak pada jalur-jalur laut yang strategis dan 
pemerintah Indonesia memainkan peranan yang vital dalam perundingan-perundingan 
hukum kelautan, yang sangatlah penting untuk keamanan dan kepentingan komersiil 
kita." 

Perampasan Kolonial Selama Berabad-Abad

Kolonial Belanda menjajah Indonesia tanpa ampun selama 350 tahun, merampok 
kekayaan alamnya, membuka perkebunan-perkebunan besar dan memeras rakyatnya 
secara kejam.

Pada tahun 1940 hanya ada satu dokter untuk setiap 60,000 orang (dibandingkan 
dengan India, di mana rasionya adalah 1:6,000) dan 2,400 lulusan Sekolah 
Menengah Atas. Pada akhir Perang Dunia Kedua, 93 persen dari populasi Indonesia 
masih buta-huruf.

Pada permulaan abad Kesembilan Belas, perkembangan kaum burjuis Inggris makin 
menantang dominasi Belanda atas daerah ini. Di tahun 1800 East Indies Company 
milik Belanda menjadi bangkrut dan Inggris mengambil-alih daerah kekuasaannya 
antara tahun 1811 dan 1816. Di tahun 1824, Treaty of London (Perjanjian London) 
membagi daerah ini antara keduanya: Inggris mendapat kontrol atas tanjung 
Malaka dan Belanda tetap menguasai kepulauan Indonesia.

Permulaan abad Keduapuluh, imperialisme Amerika yang baru sedang berkembang 
mulai menjadi tantangan untuk kekuatan kolonial Eropa, terutama setelah 
pendudukan Filipina oleh Amerika Serikat di tahun 1898.

Amerika Serikat sedang terlibat dalam perang dagang dengan Belanda atas minyak 
bumi dan karet. Perusahaan minyak Standard mulai memperebutkan monopoli atas 
daerah-daerah pertambangan minyak di Indonesia oleh Royal Dutch company. Di 
tahun 1907, Royal Dutch dan Shell bergabung untuk menandingi kompetisi dari AS. 
Mengambil keuntungan dari situasi Perang Dunia Pertama, Standard Oil mulai 
mengebor minyak di Jawa Tengah, dan dalam tahun yang sama perusahaan-perusahaan 
AS mulai menguasai perkebunan-perkebunan karet. Goodyear Tyre and Rubber 
membuka perkebunan-perkebunan mereka dan US Rubber membuka 
perkebunan-perkebunan karet di bawah satu pemilikan yang terbesar di dunia.

Strategi AS di daerah ini sewaktu itu dapat diringkas oleh Senator William 
Beveridge:

"Filipina adalah milik kita selamanya...dan lewat Filipina adalah pasaran Cina 
yang tak terbatas. Kita tidak akan mundur dari keduanya. Kita tidak akan 
meninggalkan tanggung-jawab kita di kepulauan itu. Kita tidak akan meninggalkan 
tanggung-jawab kita di Asia Timur. Kita tidak akan meninggalkan bagian kita di 
dalam misi bangsa kita, kepercayaan Tuhan, untuk perdaban di dunia ini...kita 
akan maju berkarya...dengan rasa terima kasih... dan rasa syukur kepada Tuhan 
kita yang Maha Besar karena Dia telah memilih kita sebagai orang-orang 
terpilihNya, dan selanjutnya memimpin dalam regenerasi dunia...Perdagangan 
terbesar kita mulai sekarang harus dengan Asia. Laut Pasifik itu adalah laut 
kita... dan Pasifik adalah laut perdagangan masa depan. Kekuatan yang memiliki 
Pasifik, adalah kekuatan yang menguasai dunia. Dan dengan Filipina, kekuatan 
itu adalah dan akan selalu menjadi Republik Amerika."

Berkembangnya imperialisme Jepang dan ekspansinya ke Korea, Manchuria dan Cina 
menimbulkan pertentangan dengan imperialisme Amerika atas penguasaan 
daerah-daerah itu, yang meningkat dan meletus dalam Perang Pasifik dalam Perang 
Dunia Kedua. Keinginan kaum burjuis Jepang untuk merebut kekuasaan AS, Perancis 
dan Belanda membawa pentingnya Indonesia, sebagai gerbang ke Laut India dari 
Asia Tenggara dan sumber kekayaan alam, ke dalam fokus.

Di tahun 1942 para kolonialis Belanda menyerahkan kekuasaan atas Indonesia ke 
Jepang, daripada membiarkan rakyat Indonesia berjuang untuk kemerdekaan. Semua 
kekuatan imperialis mempunyai alasan baik untuk menakuti rakyat Indonesia yang 
tertindas.

Sejauh tahun 1914 wakil-wakil terbaik dari kelas buruh Indonesia telah 
mengambil ajaran Marxisme ketika Assosiasi Sosial Demokrat Indies (Indies 
Social Democratic Association) dibentuk dengan inisiatip seorang komunis 
Belanda Hendrik Sneevliet. Di tahun 1921 itu berubah menjadi Partai Komunis 
Indonesia sebagai tanggapan kepada Revolusi Bolshevik di Rusia.

PKI mendapatkan kewenangan besar di antara rakyat dengan memimpin perjuangan 
melawan kolonialisme Belanda, termasuk pergerakan-pergerakan besar yang pertama 
di Jawa dan Sumatra di tahun 1926 dan 1927.

Ketika rakyat Cina sedang bergerak dalam Revolusi Cina yang kedua di tahun 
1926-27, para pekerja dan petani Indonesia juga bergerak dalam sebuah 
pemberontakan, yang dipimpin PKI. Bagaimanapun juga, kewenangan kolonial 
Belanda berhasil memadamkan pemberontakan-pemberontakan itu. Mereka menangkap 
13,000 orang tertuduh, memenjarakan 4,500 dan mengasingkan 1,308 ke dalam kamp 
konsentrasi di Irian Barat. PKI dilarang.


Perjuangan Pembebasan Nasional Dikhianati

Pada akhir Perang Dunia Kedua rakyat-rakyat tertindas di Indonesia, India, Sri 
Lanka, Cina dan di seluruh Asia Tenggara dan dunia maju bergerak dalam 
perjuangan-perjuangan revolusioner untuk membebaskan diri dari imperialisme.

Pada saat yang sama, kelas buruh di Eropa dan negara-negara kapitalis 
mengadakan perjuangan-perjuangan yang menggoncangkan. Itu hanya dapat 
dipadamkan melalui perkhianatan birokrasi Sovyet yang dipimpin oleh Stalin dan 
partai-partai Stalinis di seluruh dunia. Pengkhianatan pekerja-pekerja 
Perancis, Itali dan Yunani yang terutama, dan pendirian rejim-rejim yang 
dikendalikan secara birokratis di Eropa Timur memperbolehkan imperialisme untuk 
memantapkan diri.

Di tahun 1930an, munculnya sebuah kasta berhak istimewa dalam Uni-Sovyet, yang 
mengambil kekuasaan politis dari kaum proletar Sovyet, telah menghancurkan 
partai-partai Komunis. Dari partai-partai Internasional revolusioner, mereka 
berubah menjadi organisasi-organisasi kontra-revolusioner, yang menekan 
perjuangan-perjuangan mandiri kelas buruh.

Di negara-negara kolonial, partai-partai Stalinis ini, termasuk PKI, secara 
sistematis mengebawahkan kepentingan rakyat ke kelas burjuis-nasional yang 
dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Gandhi di India dan Sukarno di Indonesia yang 
berusaha mencari penyelesaian dengan kekuatan-kekuatan kolonial untuk 
mempertahankan kekuasaan kapitalis.

Perjanjian-perjanjian setelah Perang Dunia Kedua tidak menghasilkan pembebasan 
nasional yang sejati dari imperialisme, tetapi membebankan kepada rakyat 
agen-agen baru kekuasaan imperialis. Ini adalah kasusnya di Indonesia di mana 
kelas burjuis nasional, dipimpin Sukarno, mengadakan perjanjian-perjanjian 
reaksioner dengan Belanda.

Sukarno, putra seorang guru sekolah Jawa yang berasal dari keluarga 
aristokratis, adalah lulusan arsitek, bagian dari lapisan sosial tipis kaum 
petit-burjuis yang berpendidikan. Dia adalah ketua Partai Nasional Indonesia 
saat itu dibentuk di tahun 1927 dan mengalami penjara dan pengasingan di tangan 
Belanda karena dia mengajarkan kemerdekaan nasional.

Dalam Perang Dunia Kedua Sukarno dan kelas burjuis nasional bekerja sama dengan 
pasukan pendudukan Jepang dengan harapan mendapatkan semacam kemerdekaan 
nasional. Dalam hari-hari terakhir perang itu Sukarno, dengan dukungan 
separuh-hati Jepang, mendeklarasikan Republik Indonesia yang merdeka pada 
tanggal 17 Agustus 1945.

Arahan pemimpin-pemimpin kelas burjuis nasional ini bukanlah untuk memimpin 
sebuah gerakan proletar melawan imperialisme, tetapi untuk mendirikan sebuah 
administrasi dan memperkuat posisi mereka dalam tawar-menawar dengan Belanda, 
yang tidak mempunyai tentara di daerah itu.

Tetapi reaksi Belanda adalah mengadakan perang yang kejam untuk menekan rejim 
yang baru ini. Mereka memerintahkan Indonesia untuk tetap di bawah perintah 
tentara Jepang sampai tentara Inggris dapat mencapai sana. Inggris dan Jepang 
kemudian menggunakan tentara-tentara Jepang untuk menekan perjuangan bertekad 
para pekerja, pemuda dan petani Indonesia. Dengan begitu, semua 
kekuatan-kekuatan imperialis bergabung melawan rakyat Indonesia.

Ketika perlawanan bersenjata meletus di seluruh Indonesia terhadap tentara 
Belanda, Sukarno, dengan dukungan dari kepemimpinan PKI, menjalankan sebuah 
politik kompromi dengan Belanda dan menandatangani Perjanjian Linggarjati di 
bulan Maret 1947. Belanda mengenali secara formal kekuasaan Indonesia atas 
Jawa, Madura dan Sumatra dan setuju untuk mengundurkan tentara mereka. Tetapi 
kenyataannya, Belanda hanya menggunakan ini sebagai kesempatan untuk mengambil 
napas dan memperkuat dan mempersiapkan diri untuk sebuah serangan yang 
kebrutalannya tak tertandingi di bulan Juli dan Agustus 1947.

Selama waktu ini, ratusan ribu buruh dan petani menjadi anggota atau mendukung 
PKI karena mereka kehilangan kepercayaan terhadap para pemimpin burjuis dan 
karena mereka memandang PKI sebagai partai revolusioner. Mereka juga terilhami 
oleh kemajuan-kemajuan Partai Komunis Cina Mao Tse Tung dalam perangnya melawan 
Chiang Kai-Shek. Dalam perang melawan Belanda, buruh dan petani menduduki tanah 
dan bangunan-bangunan berulang-ulang dan serikat-serikat buruh massa dibentuk.

Untuk menanggulangi perkembangan ini, pemerintahan Republik Sukarno, yang 
dipimpin oleh Amir Syarifuddin yang saat itu masih Perdana Menteri (juga 
seorang anggota PKI rahasia), menandatangani Perjanjian Renville di bulan 
Januari 1948 (dipanggil itu karena ditandatangani di atas USS Renville). 
Perjanjian ini memberi Belanda kekuasaan atas separuh pabrik-pabrik gula di 
Jawa, 75 percent dari karet Indonesia, 65percent perkebunan kopi, 95 percent 
perkebunan teh dan minyak bumi di Sumatra. Tambahan pula, penyelesaian yang 
diimposisi oleh AS ini menyebutkan penarikan mundur pasukan-pasukan gerilya 
dari daerah-daerah yang dikuasai Belanda dan menciptakan kondisi untuk 
pembubaran "unit-unit rakyat bersenjata" yang dipimpin oleh PKI, dan untuk 
pembentukan "Angkatan Bersenjata Nasional Indonesia" yang dipimpin oleh Sukarno 
dan jendral-jendralnya.

Di tahun 1948 aksi-aksi pemogokan menentang pemerintah Republik, yang sekarang 
dipimpin oleh Wakil Presiden sayap-kanan Hatta sebagai Perdana Menteri, dan 
menuntut sebuah pemerintahan berparlemen. Aksi-aksi ini dipadamkan oleh Sukarno 
yang mengimbau untuk penciptaan "kesatuan nasional".

Pada saat yang sama, pemimpin PKI Musso yang sebelumnya diasingkan, kembali 
dari Uni-Sovyet dan beberapa pemimpin-pemimpin penting Partai Sosialis 
Indonesia dan Partai Buruh Indonesia menyatakan bahwa mereka adalah 
anggota-anggota rahasia PKI selama bertahun-tahun. Pernyataan ini menunjukkan 
basis dukungan untuk PKI yang jauh lebih besar dari yang sebelumnya 
diperkirakan oleh kekuatan-kekuatan imperialis.

Di bulan Juli 1948 pemimpin-pemimpin burjuis, termasuk Sukarno dan Hatta 
mengadakan pertemuan rahasia dengan wakil-wakil AS di Sarangan di mana AS 
menuntut, sebagai bayaran bantuan ke pemerintah, pengadaan pemburuan 
anggota-anggota PKI dalam angkatan bersenjata dan pegawai-pegawai pemerintah. 
Hatta, yang juga masih Menteri Pertahanan, diberi $10 juta untuk melakukan 
"pemburuan merah"

Dua bulan setelah itu, dalam sebuah percobaan untuk menghancurkan PKI, 
Peristiwa Madiun dilakukan di Jawa. Beberapa perwira angkatan bersenjata, 
anggota-anggota PKI, dibunuh dan yang lainnya menghilang, setelah mereka 
menentang rencana-rencana untuk membubarkan kesatuan-kesatuan gerilya angkatan 
bersenjata yang berada di garis depan perang melawan Belanda.

Pembunuhan-pembunuhan ini menimbulkan pemberontakan di Madiun yang ditekan 
secara berdarah oleh rejim Sukarno. Perdana Menteri Hatta menyatakan hukum 
darurat. Ribuan anggota PKI dibunuh, 36,000 dipenjara dan pemimpin PKI Musso 
dan 11 pemimpin penting yang lainnya dihukum mati.

Konsul-Jendral AS Livergood menelegram atasannya di AS mengatakan bahwa dia 
telah memberitahu Hatta bahwa "krisis ini memberikan pemerintahan Republik 
kesempatan untuk menunjukkan tekadnya untuk menekan komunisme."

Terbesarkan hatinya karena pogrom anti-komunis itu, Belanda menjalankan 
serangan militer baru di Desember 1948, menangkap Sukarno. Tetapi perlawanan 
yang meluas memaksa Belanda untuk menyerah dalam waktu enam bulan.

Meskipun begitu, konperensi Meja Bundar tahun 1949 di Den Haag membebankan 
pengkhianatan-pengkhianatan baru atas rakyat Indonesia, melibatkan 
konsesi-konsesi yang lebih besar dari kelas burjuis Indonesia.

Pemerintah Sukarno setuju untuk mengambil alih hutang-hutang koloni dan 
menjamin perlindungan untuk modal milik Belanda. Belanda mendapat Irian Barat 
dan Republik Indonesia tetap harus bekerja sama dengan imperialis Belanda dalam 
Netherlands-Indonesian Union. Pemerintah Sukarno tetap mempertahankan 
hukum-hukum kolonial. Angkatan bersenjata baru didirikan dengan menggabungkan 
tentara-tentara Belanda yang berasal dari Indonesia ke dalam "Angkatan 
Bersenjata Nasional". Dalam kata lain aparatus dan hukum-hukum kolonial lama 
dipertahankan dibalik aling-aling pemerintahan parlemen di republik yang baru.

Kepemimpinan PKI mendukung pengkhianatan perjuangan pembebasan nasional itu dan 
berusaha untuk membatasi kelas buruh dan petani ke dalam perjuangan-perjuangan 
yang damai dan "demokratis". Ini adalah terusan dari posisi PKI selama Perang 
Dunia Kedua ketika kepemimpinan PKI (dengan Partai Komunis Belanda) mengikuti 
arahan Stalin untuk bekerja sama dengan imperialis Belanda melawan Jepang dan 
menyerukan untuk sebuah "Indonesia merdeka dalam Persemakmuran Belanda". Ini 
tetap menjadi politik PKI meskipun selama perjuangan setelah Perang Dunia Kedua 
melawan Belanda.

Untuk rakyat Indonesia, kepalsuan "kemerdekaan" di bawah dominasi imperialisme 
Belanda, Amerika dan dunia yang berlangsung makin menjadi jelas. Hasil-hasil 
alam, industri-industri penting, perkebunan-perkebunan dan kekuatan keuangan 
tetap dipegang oleh perusahaan-perusahaan asing.

Contohnya, 70 percent lalu-lintas laut antar kepulauan masih dipegang oleh 
perusahaan Belanda KPM dan salah satu bank Belanda terbesar, Nederlandche 
Handel Maatschappij, memegang 70 percent dari semua transaksi keuangan 
Indonesia.

Menurut perhitungan pemerintah Indonesia, di pertengahan tahun 1950an, modal 
Belanda di Indonesia berharga sekitar $US 1 milyar. Pemerintah Sukarno 
mengatakan bahwa meskipun jika mereka ingin menasionalisasikan kemilikan 
Belanda, mereka tidak mempunyai cukup uang untuk menggantikan kerugian bekas 
penguasa-penguasa kolonial itu. Dan untuk menasionalisasikan tanpa ganti-rugi 
adalah komunisme.

Ketidakpercayaan rakyat tercermin di pemilihan umum 1955 ketika jumlah kursi 
yang dipegang PKI meningkat dari 17 ke 39.

Dalam waktu dua tahun pergerakan rakyat akan meletus dalam penyitaan 
pabrik-pabrik, perkebunan-perkebunan, bank-bank, toko-toko dan kapal-kapal 
milik Belanda, Amerika dan Inggris.



BAB KEDUA
Para Stalinis Mengkhianati Pergerakan Massa
Pada bulan Desember 1957 dominasi imperialisme atas ekonomi Indonesia 
tergoncang oleh pergerakan massa kaum buruh dan petani. Pabrik-pabrik, 
perkebunan-perkebunan, bank-bank dan kapal-kapal laut banyak yang dirampas dan 
diduduki.

Rejim burjuis Sukarno bisa bertahan hanya karena pemimpin-pemimpin Stalinis 
Partai Komunis Indonesia (PKI) menyabot pergerakan massa itu, dengan menegaskan 
bahwa para buruh dan petani harus menyerahkan semua yang sudah mereka sita 
kepada pasukan-pasukan angkatan bersenjata yang dikirim oleh Sukarno, dengan 
dukungan AS, untuk mengontrol situasi itu.

Kabar di New York Times tanggal 8 Desember 1957 memberi gambaran tentang 
keluasan dan kekuatan pergerakan itu: "Pergerakan pekerja-pekerja di Jakarta, 
sejauh kita dapat menentukan, terjadi tanpa ijin pemerintah, dan berlawanan 
dengan kata-kata Perdana Menteri Djuanda, Kepala angkatan bersenjata Jendral 
Abdul Haris Nasution dan pejabat-pejabat pemerintah yang lainnya, yang 
mengatakan bahwa pergerakan itu tidak dapat diterima dan orang-orang yang 
terlibat akan dihukum berat...

"Ketiga bank milik Belanda di sini, the Netherlands Trading Society, the 
Escompto dan the Netherlands Commercial Bank, diambil-alih oleh 
delegasi-delegasi pergerakan itu. Mereka membacakan proklamasi di depan 
kawan-kawan seperjuangan yang penuh semangat dan kemudian di depan para 
administrator-administrator dari Belanda, mengatakan bahwa atas nama Asosiasi 
Pekerja Indonesia mereka merampas bank-bank ini dan mulai saat itu akan menjadi 
milik Republik Indonesia."

Surat kabar Belanda "Volksrant" mengabarkan dengan nada khawatir pada tanggal 
11 Desember 1957:"Di Jakarta para Komunis terus mengibarkan bendera-bendera 
merah di atas perusahaan-perusahaan milik Belanda...Hari ini kantor pusat 
Philips dan Societe D'Assurances Nillmij di Jakarta diduduki oleh orang-orang 
Indonesia di bawah pimpinan perserikatan buruh Komunis."

Pergerakan ini tidak hanya terjadi di Pulau Jawa. Menurut "New York 
Herald-Tribune" tanggal 16 Desember:"Pekerja-pekerja di bawah SOBSI, 
perserikatan buruh sentral yang didominasi oleh para Komunis, merampas 
toko-toko roti Belanda dan bank-bank di Borneo (Kalimantan)." Koran "New York 
Times" pada hari yang sama mengabarkan bahwa di Palembang, ibukota Sumatra 
Selatan, "pasukan-pasukan keamanan menahan sejumlah pekerja, anggota serikat 
buruh yang dikontrol oleh para Komunis, karena mereka bertindak tanpa ijin 
menyita tiga perusahaan Belanda. Tigapuluh tujuh bendera merah yang mereka 
naikkan di depan rumah-rumah pegawai-pegawai Belanda perusahaan-perusahaan 
tersebut telah disita."

Surat-surat kabar kapitalis yang lain mengabarkan "situasi anarki di Bali" dan 
menurut pemilik perkebunan Belanda yang sedang melarikan diri, di Aceh dan 
Deli, di pantai selatan Sumatra, pergerakan rakyat bukan hanya ditujukan ke 
perusahaan-perusahaan Belanda, tetapi juga ke perusahaan-perusahaan Inggris dan 
Amerika. Kabar-kabar serupa juga datang dari Sumatra Utara, Sulawesi dan 
pulau-pulau lainnya.

Ada juga kabar-kabar bahwa pergerakan-pergerakan ini menimbulkan perlawanan di 
Papua New Guinea (Irian Timur) yang diduduki oleh Australia. Di Karema, 
duapuluh orang terluka ketika orang-orang pribumi melawan anggota-anggota 
pasukan keamanan setelah seorang jururawat pribumi mengatakan bahwa dia merasa 
dihina.

Pemberontakan di Indonesia timbul sebagai reaksi terhadap panggilan dari 
Sukarno untuk mengadakan pemogokan umum terhadap perusahaan-perusahaan Belanda. 
Sebelum itu ia juga berbicara tentang penasionalisasian perusahaan-perusahaan 
milik Belanda pada sebuah pidato umum. Tujuan Sukarno adalah untuk menggunakan 
ancaman penasionalisasian sebagai cara untuk menekan Belanda untuk meninggalkan 
Irian Barat, yang tetap dibawah Belanda setelah Konperensi Meja Bundar di tahun 
1949, supaya Indonesia dapat mengambil-alihnya.

Dalam usahanya untuk mengimbangkan keserakahan imperialisme Belanda, Amerika 
dan Inggris; ketidakpuasan massa yang tertindas dan berkembangnya kekuatan 
militer dengan dukungan Amerika - yang makin lama makin menjadi andalan 
rejimnya, Sukarno berusaha menggunakan tekanan dari rakyat untuk menekan 
imperialisme Belanda.

Para buruh mulai merampas dan menduduki perusahaan-perusahaan Belanda tanpa 
suruhan. Sukarno sama sekali tidak mengharapkan tanggapan seperti ini. Ia 
langsung memberi anggota-anggota militernya ijin untuk mengambil-alih 
perusahaan-perusahaan itu dari para buruh.

Biro Politik PKI bergegas membantu Sukarno dengan mengeluarkan resolusi untuk 
mengimbau rakyat untuk memecahkan secepatnya dengan perundingan perbedaan 
pendapat tentang cara-cara perjuangan melawan imperialisme Belanda, dengan 
demikian persatuan rakyat, antara rakyat, pemerintah dan angkatan bersenjata 
dapat diperkuat."

Bersamaan dengan itu, PKI mengimbau para pekerja "jangan hanya menjalankan 
perusahaan-perusahaan yang diduduki, tetapi buat mereka bekerja lebih displin 
dan lebih baik dalam meningkatkan produksi.

"Pemerintah harus mengambil keputusan yang mampu dan patriotis untuk 
perusahaan-perusahaan ini, dan para pekerja harus menunjang keputusan ini 
dengan seluruh kekuatan mereka."

Tambahan pula, PKI menegaskan bahwa pengambil-alihan itu hanya berlaku terhadap 
perusahaan-perusahaan Belanda, mencoba menentramkan hati imperialisme AS dan 
Inggris dengan mengatakan bahwa kepentingan mereka tidak akan terganggu:"Semua 
pergerakan-pergerakan buruh, petani dan organisasi-organisasi pemuda ditujukan 
ke kapitalis-kapitalis Belanda. Negara-negara kapitalis yang lainnya tidak 
bersikap bermusuhan dalam perang antara Belanda dan Indonesia di Irian Barat. 
Karena itu, tidak ada aksi terhadap perusahaan kapitalis-kapitalis dari negara 
lain."

Mengenali usaha-usaha PKI untuk mematahkan pergerakan massa, Tillman Durdin 
menulis di "New York Times" tanggal 16 Desember:"Anggota-anggota Badan 
Penasehat National yang berorientasi Komunis diketahui telah menentang dengan 
tegas penyitaan-penyitaan yang dilakukan oleh para pekerja dan mengatakan bahwa 
pergerakan-pergerakan itu adalah 'anarko-sindikalisme' tak berdisiplin. Para 
Komunis membela program penyitaan yang dilangsungkan oleh pemerintah seperti 
sekarang ini.

Sukarno sendiri telah bersiap-siap meninggalkan negara untuk sebuah "liburan" 
di India, tetapi penyerahan perusahaan-perusahaan Belanda kepada pihak militer 
di bawah instruksi PKI telah menyelamatkan rejim burjuis Sukarno. Para pemimpin 
Stalinis dalam PKI tidak hanya menyelamatkan pemerintah Sukarno, mereka 
menimbulkan kondisi yang mengijinkan jendral-jendral militer dan penyokong 
mereka di AS untuk mempersiapkan kontra-revolusi berdarah mereka delapan tahun 
setelah itu.

Perspektif para pemimpin PKI adalah teori Stalinis "revolusi dua tahap" _ yang 
mengatakan bahwa perjuangan untuk sosialisme di Indonesia harus pertama melalui 
tahap apa yang dinamakan kapitalisme "demokratis". Perjuangan revolusi massa 
untuk memperlakukan langkah-langkah sosialis harus ditekan dan kepentingannya 
dikebawahkan ke sebuah "persatuan" dengan kelas burjuis nasional.

Sejalan dengan perspektif reaksioner ini, birokrasi-birokrasi Stalinis di 
Uni-Sovyet dan Cina mengelu-elukan Sukarno dan rejimnya di dalam period ini. 
Sebagai contoh, Kruschev mengunjungi Jakarta dan berkata bahwa ia akan memberi 
Sukarno semua bantuan dalam "segala kemungkinan". Kenyataannya, sebagian besar 
senjata-senjata yang digunakan dalam pembunuhan massa dalam kudeta 1965 adalah 
disediakan oleh Kremlin.


Permulaan Persiapan Militer

Di tahun 1956 tentara Indonesia, dengan sokongan Amerika, sudah memulai 
persiapan-persiapan untuk diktatur militer untuk menekan pergerakan rakyat. Di 
bulan Agustus Komandan militer daerah Jawa Barat memerintahkan penangkapan 
Menteri Luar Negeri Roeslan Abdulgani atas tuduhan-tuduhan korupsi. Di bulan 
November, Wakil Kepala angkatan bersenjata Kolonel Zulkifli Lubis, mencoba 
dengan kegagalan untuk menguasai Jakarta dan menggulingkan pemerintahan 
Sukarno. Bulan berikutnya, ada kudeta militer di daerah Sumatra Tengah dan 
Utara.

Pada bulan Oktober 1956 Sukarno memperkuat kedudukannya terhadap rakyat dan 
menenangkan angkatan bersenjata dengan mengimbau partai-partai politik untuk 
membubarkan diri. Imbauan ini setelah itu diperluas dengan usaha untuk 
mendirikan Dewan Nasional yang mencakup semua partai, termasuk PKI, untuk 
mengatur negara. Bilamana para kepala daerah militer menolak rencana ini, dan 
mengambil-alih kekuasaan provinsi-provinsi mereka, Sukarno mengumumkan keadaan 
darurat. Akhirnya, kabinet "non-partai" yang baru dibentuk, termasuk dua 
pengikut PKI.

Sebagai reaksi terhadap pergerakan massa di Desember 1957 itu, operasi 
imperialisme Amerika segera ditingkatkan. CIA sudah aktif sejak tahun 1940-an, 
mengeluarkan jutaan dollar untuk menyubsidi elemen-elemen pro-Amerika di dalam 
kelas burjuis nasional, terutama Partai Sosialis Indonesia yang dipimpin 
Sumiro, kolega Hatta, dan sekutu islamnya yang lebih besar, Partai Masyumi yang 
dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara, dengan siapa Hatta juga mempunyai 
hubungan dekat.

Sepanjang tahun 1957 dan 1958 serangkaian pemberontakan sesesesionis dan 
sayap-kanan yang dibantu oleh CIA meletus di pulau Sumatra dan Sulawesi yang 
kaya minyak bumi, di mana PSI dan Masyumi mempunyai pengaruh dominan.

Yang pertama adalah pemberontakan militer Permesta yang mulai di bulan Maret 
1957 dan berlangsung sampai ke tahun 1958, yang berakhir dengan percobaan 
kudeta yang didukung oleh CIA di bulan February 1958.

Pemerintah Amerika Serikat memberikan dukungan keuangan yang cukup besar, 
penasehat-penasehat militer, senjata dan angkatan udara kecil yang terdiri dari 
pesawat-pesawat pembom B-26, dipiloti dari basis-basis di Taiwan dan Filipina. 
Menteri Luar Negeri AS bahkan memberikan dukungan secara terbuka untuk 
pemberontak-pemberontak sayap-kanan ini. Kapal induk dari armada ketujuh 
Amerika dikirim ke Singapor dan sewaktu itu kelihatannya Amerika bakal 
campur-tangan secara langsung di Sumatra dengan alasan melindungi 
pegawai-pegawai dan pemilikan-pemilikan Caltex Oil.

Komando militer Indonesia akhirnya memutuskan bahwa pemberontakan itu, gagal 
mendapatkan dukungan massa, harus dihentikan. Pemerintahan Sukarno selamat.

Tetapi, angkatan bersenjata menjadi lebih kuat. Selama enam tahun berikutnya, 
AS menuangkan uang untuk itu, meletakkan fondasi yang mengijinkan Suharto untuk 
mulai menempuh jalan ke kekuasaaan setelah memimpin operasi militer untuk 
mengambil-alih Irian Jaya di tahun 1962.

Antara tahun 1959 dan tahun 1965 Amerika Serikat memberikan 64 juta dollar 
dalam rupa bantuan militer untuk jendral-jendral militer Indonesia. Menurut 
laporan di Suara Pemuda Indonesia:"Sebelum akhir tahun 1960, Amerika Serikat 
telah melengkapi 43 batalion angkatan bersenjata. Tiap tahun AS melatih 
perwira-perwira militer sayap-kanan. Di antara tahun 1956 dan 1959, lebih dari 
200 perwira tingkatan tinggi telah dilatih di AS, dan ratusan perwira angkatan 
rendah terlatih setiap tahun. Kepala Badan untuk Pembangunan Internasional di 
Amerika pernah sekali mengatakan bahwa bantuan AS, tentu saja, bukan untuk 
mendukung Sukarno dan bahwa AS telah melatih sejumlah besar perwira-perwira 
angkatan bersenjata dan orang sipil yang mau membentuk kesatuan militer untuk 
membuat Indonesia sebuah "negara bebas".

Pada waktu yang sama, Sukarno menjalankan sistem "Demokrasi Terpimpin"-nya. 
Pada bulan Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Sukarno menetapkan konstitusi di 
bawah dekrit presiden - sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI. Ia 
memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jendral militer ke 
posisi-posisi yang penting.

PKI menyambut "Demokrasi Terpimpin" Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa 
dia mempunyai mandat untuk persekutuan Konsepsi yaitu antara nasionalisme, 
Islam dan komunisme yang dinamakan NASAKOM.

Dalam mengejar front nasional mereka bersama dengan Sukarno dan kelas burjuis 
nasional, para pemimpin PKI menimbulkan ilusi-ilusi yang sangat berbahaya 
tentang angkatan bersenjata.

Hanya lima tahun sebelum kekalahan berdarah itu terjadi kepada para pekerja dan 
petani di tangan angkatan bersenjata, arahan politis PKI dinyatakan oleh 
kepemimpinan SOBSI, federasi serikat pekerja yang dipimpin oleh PKI, dalam 
sebuah pernyataan di Hari Buruh Internasional bulan Mei 1960:

"SOBSI menegakkan bahwa angkatan bersenjata Republik masih merupakan anak dari 
revolusi rakyat...dan dengan itu dari para perwira sampai ke bawahan mereka dan 
ke tentara-tentara...mereka tidak akan terlibat dengan aksi-aksi yang 
mengkhianati Republik. Selain itu, presiden Sukarno, yang memihak rakyat, 
mempunyai pengaruh besar atas pemimpin-pemimpin angkatan bersenjata dan ia 
tidak berkehendak menjadi diktator militer."


Pergerakan Baru

Di tahun 1962, perebutan militer Irian Barat oleh Indonesia mendapat dukungan 
penuh dari kepemimpinan PKI, mereka juga mendukung penekanan perlawanan 
penduduk Irian Jaya terhadap pendudukan itu.

Di Indonesia sendiri, ketegangan ekonomi dan kelas yang mendasar, yang 
diakibatkan oleh berlanjutnya pemerasan rakyat oleh perusahaan-perusahaan 
imperialis dan kelas burjuis nasional, muncul kembali.

Era "Demokrasi Terpimpin", yaitu kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum 
burjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan 
petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. 
Pendapatan ekspor menurun, foreign reserves menurun, inflasi terus menaik dan 
korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.

Dari tahun 1963 terus, kepemimpinan PKI makin lama makin berusaha menghindari 
bentrokan-bentrokan antara aktivis massanya dan polisi dan militer. 
Pemimpin-pemimpin PKI mementingkan "kepentingan bersama" polisi dan "rakyat". 
Pemimpin PKI D N Aidit mengilhami slogan "Untuk Ketentraman Umum Bantu Polisi".

Pada bulan April 1964, dalam interview dengan S M Ali dari "Far Eastern 
Economic Review" Aidit menetapkan untuk kaum burjuis nasional perspektif 
Stalinis untuk perubahan yang damai dan berangsur-angsur ke arah sosialisme 
yang terdiri dari "dua tahap" di Indonesia.

"Bila kita sudah mencapai tahap pertama dari revolusi kita, yang sedang 
berlangsung sekarang, kita akan bisa mengadakan konsultasi yang damai dengan 
elemen-elemen progresif lain di masyarakat kita dan tanpa perjuangan bersenjata 
kita akan membawa negara kita ke revolusi sosialis."

Dia memberikan sebuah senario di mana rakyat akan terbatas dalam fungsi 
mempengaruhi kaum burjuis nasional:"Pengaruh dari tahap sekarang dari revolusi 
ini akan menetapkan pengaruh revolusioner atas kapitalis-kapitalis nasional 
Indonesia.

"Tidak akan ada perjuangan bersenjata kecuali bila ada intervensi asing memihak 
para kapitalis. Dan bila kita berhasil menyelesaikan tahap ini dalam revolusi 
demokratik nasional kita, kemungkinan satu kekuatan asing bercampur-tangan 
dalam urusan nasional Indonesia akan menjadi sangat kecil."

Di bulan Agustus 1964, Aidit menganjurkan semua anggota PKI membersihkan diri 
dari "sikap-sikap sektarian" kepada angkatan bersenjata, mengimbau semua 
pengarang dan seniman sayap-kiri untuk membuat "massa tentara" subyek 
karya-karya mereka.

Di akhir 1964 dan permulaan 1965 ratusan ribu petani bergerak merampas tanah 
dari para tuan tanah besar. Bentrokan-bentrokan besar terjadi antara mereka dan 
polisi dan para pemilik tanah. Untuk mencegah berkembangnya konfrontasi 
revolusioner itu, PKI mengimbau semua pendukungnya untuk mencegah pertentangan 
menggunakan kekerasan terhadap para pemilik tanah dan untuk meningkatkan 
kerjasama dengan unsur-unsur lain, termasuk angkatan bersenjata.

Dalam sebuah pertemuan Komite Sentral PKI Aidit mendorong penindasan pergerakan 
para petani itu dan mencela kader partai yang "terbawa oleh semangat untuk 
menyebar-luaskan pergerakan petani dan menjadi tidak sabar dan melakukan 
tindakan heroisme individual, tidak berpikir untuk mengembangkan kesadaran para 
petani dan menginginkan suatu kejadian yang tertentu, tidak berhati-hati dalam 
memisahkan dan memilih target-target mereka."

Para pemimpin PKI menghalalkan pemberhentian perampasan tanah dan pengembalian 
ke pemilik-pemiliknya dengan menunjuk kepada "kemungkinan yang akan datang 
untuk pembentukan "kabinet NASAKOM".

Pada permulaan 1965, para buruh mulai menyita perusahaan-perusahaan karet dan 
minyak milik AS. Kepemimpinan PKI menjawab ini dengan memasuki pemerintahan 
dengan resmi. Pada waktu yang sama, jendral-jendral militer tingkat tinggi juga 
menjadi anggota kabinet.

Menteri-menteri PKI tidak hanya duduk di sebelah para tukang jagal militer di 
dalam kabinet Sukarno ini, tetapi mereka terus mendorong ilusi yang sangat 
berbahaya bahwa angkatan bersenjata adalah merupakan bagian dari revolusi 
demokratis "rakyat".

Aidit memberikan ceramah kepada siswa-siswa sekolah angkatan bersenjata di mana 
ia berbicara tentang "perasaan kebersamaan dan persatuan yang bertambah kuat 
setiap hari antara tentara Republik Indonesia dan unsur-unsur masyarakat 
Indonesia, termasuk para komunis".

Dengan cara ini, para Stalinis dalam PKI melucuti para pekerja dalam PKI yang 
paling sadar akan kelasnya. Pengertian dasar Marxis tentang negara sebagai 
"badan orang-orang bersenjata" yang digunakan oleh kelas penguasa untuk menjaga 
kekuasaannya telah disangkal secara kriminal.

Aidit berusaha secepatnya untuk menenangkan kaum burjuis dan pemimpin-pemimpin 
angkatan bersenjata bahwa PKI menentang mobilisasi revolusioner massa. "Hal 
yang penting di Indonesia sekarang bukanlah meruntuhkan kekuatan negara seperti 
halnya di negeri-negeri lain, tetapi memperkuat dan mendalamkan aspek 
pro-rakyat...dan menyingkirkan aspek anti-rakyat".

Rejim Sukarno mengambil langkah terhadap para pekerja dengan melarang aksi-aksi 
mogok di industri. Kepemimpinan PKI tidak berkeberatan karena industri menurut 
mereka adalah milik pemerintahan NASAKOM.

Tidak lama sebelum kudeta terjadi, PKI, mengetahui dengan jelas 
persiapan-persiapan untuk rejim militer, menyatakan keperluan untuk pendirian 
"angkatan kelima" di dalam angkatan bersenjata, yang terdiri dari pekerja dan 
petani yang bersenjata. Bukannya memperjuangkan mobilisasi massa yang berdiri 
sendiri untuk melawan ancaman militer yang sedang berkembang itu, kepemimpinan 
PKI malah berusaha untuk membatasi pergerakan massa yang makin mendalam ini 
dalam batas-batas hukum kapitalis negara.

Mereka bahkan menyembah di depan jendral-jendral militer, berusaha menenangkan 
mereka bahwa usul PKI akan memperkuat negara. Aidit menyatakan dalam laporan ke 
Komite Sentral PKI bahwa "NASAKOMisasi" angkatan bersenjata dapat dicapai dan 
mereka akan bekerjasama untuk menciptakan "angkatan kelima". Sampai akhir, 
kepemimpinan PKI berusaha menekan aspirasi revolusioner kaum buruh di Indonesia.

Meskipun di bulan Mei 1965, Politbiro PKI masih mendorong ilusi bahwa aparatus 
militer dan negara sedang dirubah untuk memecilkan aspek anti-rakyat dalam 
alat-alat negara:

"Kekuatan dari aspek-aspek pro-rakyat (dalam aparatus negara) sudah bertambah 
kuat dan mempunyai inisiatif dan ofensif, dan aspek anti-rakyat, walaupun masih 
cukup kuat, sedang terpojok. PKI berjuang supaya aspek pro-rakyat akan menjadi 
bertambah kuat dan akan berkuasa dan aspek anti-rakyat akan dikeluarkan dari 
kekuasaan negara."

Kaum buruh Indonesia dan seluruh dunia membayar mahal untuk pengkhianatan 
Stalinis ini waktu Suharto dan jendral-jendral militer bergerak pada tanggal 30 
September 1965.



BAB KETIGA
1965-Warisan Berdarah Stalinisme
Kudeta di Indonesia tanggal 1-2 Oktober 1965 adalah hasil dari sebuah operasi 
yang sudah lama direncanakan secara hati-hati oleh CIA dan komandan-komandan 
militer TNI yang dilatih oleh AS.

Selama tahun 1965 perselisihan-perselisihan antara kelas meningkat. Tahun itu 
mulai dengan para petani merampas pemilikan para tuan tanah besar dan 
pekerja-pekerja di perusahaan-perusahaan karet dan minyak bumi milik AS 
melakukan aksi pendudukan. Presiden Sukarno telah memasukkan jendral-jendral 
militer, yang dipimpin oleh Jendral Nasution, dan kepemimpinan PKI ke dalam 
kabinetnya untuk menekan pergerakan ini.

Kepemimpinan PKI berhasil menekan aksi-aksi pendudukan, tetapi pergerakan massa 
ini menjadi semakin sulit untuk dikendalikan. Kemarahan massa berkembang dengan 
dipenjaranya 23 petani, dengan hukuman antara 15 sampai 20 tahun, atas tuduhan 
memukuli seorang tentara sampai fatal dalam mempertahankan diri mereka terhadap 
operasi militer untuk menghentikan aksi-aksi perampasan tanah di Sumatra.

Pada malam 30 September 1965, sebuah provokasi yang didalangi CIA dilaksanakan. 
Sekelompok perwira menengah, yang paling sedikit satu mempunyai koneksi dekat 
dengan Suharto, menahan dan membunuh komandan angkatan bersenjata 
Letnan-Jendral Ahmad Yani dan lima jendral tingkat atas yang lain, dan 
menyatakan pembentukan sebuah Dewan Revolusioner.

Penculikkan jendral-jendral ini tidak mencakup dua orang penting. Yang pertama 
adalah Suharto, yang pada waktu itu adalah komandan Kostrad, yang terdiri dari 
tentara-tentara elit angkatan darat. Para pemberontak ini, yang dipimpin oleh 
Letnan-Kolonel Untung tidak berusaha sedikit pun untuk menangkap Suharto atau 
menyerang pusat komandonya di Jakarta walaupun ia mempunyai kemampuan untuk 
melaksanakan hal ini. Menteri Pertahanan Jendral Nasution, juga tidak dicakup. 
Dia dikatakan sebagai calon korban pemberontakan ini, tetapi dapat 
menyelamatkan diri secara ajaib.

Pemberontakan oleh Untung ini adalah palsu. Dalam 24 jam Suharto dapat 
mengalahkan semua pemberontak ini, hampir tanpa ada peluru melayang, dan 
mengambil-alih kontrol di Jakarta, dengan dukungan dari Nasution.

Di akhir minggu itu, komando yang dibentuk oleh Suharto membersihkan semua 
kantong-kantong perlawanan, dan melaksanakan pembantaian anti-komunis terbesar 
di sejarah yang didalangi oleh Kedutaan AS dan CIA. Pentagon dan CIA, yang pada 
waktu itu sudah terlibat dalam perang rahasia di Vietnam, bertekad untuk 
menenggelamkan revolusi Indonesia dalam darah.

Diplomat-diplomat AS dan perwira-perwira CIA, dipimpin oleh Duta Besar AS untuk 
Indonesia, Marshall Green, bekerja sama dengan tukang-tukang jagal Suharto 
untuk membasmi setiap anggota dan pendukung PKI yang diketahui.


Bencana yang Didalangi CIA

Dalam mempersiapkan kudeta ini, pejabat-pejabat AS sudah menghabiskan paling 
sedikit dua tahun untuk membuat daftar-daftar maut ini yang diberikan kepada 
angkatan bersenjata dengan instruksi yang jelas: bunuhlah semuanya. Anak-buah 
Suharto diperintahkan untuk melapor kembali setiap sejumlah pembunuhan telah 
dilaksanakan supaya nama-nama korban mereka dapat dicocokkan dengan nama-nama 
di daftar-daftar itu.

Beberapa perwira-perwira AS yang berikut-serta mengatakan baru-baru ini apa 
yang terjadi. "Itu adalah bantuan yang besar untuk angkatan bersenjata," kata 
seorang bekas pejabat bagian politik di Duta Besar AS di Jakarta, Robert 
Martens. "Mereka mungkin membunuh banyak orang dan saya mungkin punya darah di 
tangan saya, tetapi itu tidak semuanya jelek."

"Suatu waktu kamu harus memukul keras pada waktu yang tepat."

Martens memimpin pejabat-pejabat CIA dan Departemen Luar Negeri di kedutaan 
besar AS, yang dari tahun 1962, menyusun keterangan mendetil tentang siapa saja 
yang duduk di dalam kepemimpinan PKI. Itu termasuk nama-nama anggota 
komite-komite PKI di tingkat provinsi, kota dan lokal; dan pemimpin-pemimpin 
perserikatan-perserikatan kerja yang didukung PKI, dan 
perserikatan-perserikatan wanita dan pemuda.

Operasi ini didalangi oleh bekas direktur CIA William Colby, yang pada waktu 
itu adalah direktur Divisi Asia Timur CIA, dan dengan itu menjadi 
bertanggung-jawab atas pengarahan strategi rahasia AS di Asia. Colby mengatakan 
bahwa mencari pengetahuan tentang kepemimpinan PKI menjadi latihan untuk 
program Phoenix di Vietnam, yang merupakan usaha untuk memusnahkan semua 
pendukung Front Kemerdekaan Nasional di akhir dekade 1960-an.

Colby mengakui bahwa mengecek nama-nama di daftar-daftar maut itu dianggap 
sangat penting sampai itu diawasi oleh direktorat intelijen CIA di Washington. 
"Kita berkesimpulan bahwa dengan perlakuan secara keji seperti itu, PKI telah 
mengalami kemunduran yang besar."

Wakil kepala pos CIA menggambarkan dengan rasa senang yang tak tersembunyi 
bagaimana markas Suharto di Jakarta memberikan kedutaan besar AS laporan secara 
berlanjut tentang pencakupan dan pembunuhan pemimpin-pemimpin PKI. "Kita 
mendapatkan laporan yang jelas di Jakarta tentang siapa yang dicakup. Angkatan 
bersenjata mempunyai 'daftar penembakan' untuk sekitar 4,000 sampai 5,000 orang.

"Mereka tidak punya cukup tentara untuk membinasakan mereka semua, dan beberapa 
orang masih berharga untuk diinterogasi. Rangka dasar organisasi mereka telah 
runtuh hampir seketika itu. Kita tahu apa yang mereka kerjakan. Kita tahu bahwa 
mereka akan menyelamatkan beberapa untuk pengadilan pura-pura mereka, tetapi 
Suharto dan penasehat-penasehatnya berkata bila kamu biarkan mereka hidup kamu 
harus memberi mereka makan."

Semua ini dijalankan dengan persetujuan Green yang setelah itu dilantik menjadi 
duta besar AS untuk Australia, di mana ia memainkan peranan penting dalam 
pembubaran pemerintah Whitlam di tahun 1975.

Paling sedikit satu juta orang dibantai dalam bencana enam bulan yang mengikuti 
kudeta itu. Ini adalah perkiraan dari sebuah kelompok lulusan Universitas 
Indonesia yang diperintah oleh angkatan bersenjata itu sendiri untuk 
menyelidiki kesebar-luasan pembunuhan-pembunuhan ini.

Dihasut dan dibantu oleh tentara, kelompok-kelompok pemuda dari 
organisasi-organisasi muslim sayap-kanan melakukan pembunuhan-pembunuhan massa, 
terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ada laporan-laporan bahwa Sungai 
Brantas di dekat Surabaya menjadi penuh mayat-mayat sampai di tempat-tempat 
tertentu sungai itu "terbendung mayat". Laporan lain mengatakan bahwa di Batu 
di Jawa Timur banyak sekali yang dibunuh di halaman kecil kantor polisi di sana 
sampai mayat-mayat itu dikubur di bawah semen.

Di pulau Bali, yang sebelum itu dianggap sebagai kubu PKI, paling sedikit 
35,000 orang menjadi korban di permulaan 1966. Di sana para Tamin, pasukan 
komando elite Partai Nasional Indonesianya Sukarno, adalah pelaku 
pembunuhan-pembunuhan ini. Koresponden khusus dari Frankfurter Allgemeine 
Zeitung bercerita tentang mayat-mayat di pinggir jalan atau dibuang ke dalam 
galian-galian dan tentang desa-desa yang separuh dibakar di mana para petani 
tidak berani meninggalkan kerangka-kerangka rumah mereka yang sudah hangus.

Di daerah-daerah lain, para terdakwa dipaksa untuk membunuh teman-teman mereka 
untuk membuktikan kesetiaan mereka. Di kota-kota besar pemburuan-pemburuan 
anti-cina terjadi. Pekerja-pekerja dan pegawai-pegawai pemerintah yang 
mengadakan aksi mogok sebagai protes atas kejadian-kejadian kontra-revolusioner 
ini dipecat.

Paling sedikit 250,000 orang pekerja dan petani dipenjarakan di kamp-kamp 
konsentrasi. Diperkirakan sekitar 110,000 orang masih dipenjarakan sebagai 
tahanan politik pada akhir 1969. Eksekusi-eksekusi masih dilakukan sampai 
sekarang, termasuk beberapa dozen sejak tahun 1980-an. Baru-baru ini empat 
tapol, Johannes Surono Hadiwiyino, Safar Suryanto, Simon Petrus Sulaeman dan 
Nobertus Rohayan, dihukum mati hampir 25 tahun sejak kudeta itu, tanda jelas 
bahwa rejim Suharto masih menakuti kebangkitan kaum proletar Indonesia dan 
petani-petani yang miskin.


Pengkhianatan Stalinis mendalam

Ketika ratusan ribu anggota dan pendukung PKI sedang diburu dan dibinasakan, 
kepemimpinan PKI dan rekan-rekannya di Kremlin, Beijing dan Partai Komunis 
Australia (CPA) menganjurkan kader PKI, pekerja dan massa petani untuk tidak 
melawan, memberikan lampu hijau untuk jendral-jendral militer untuk melakukan 
eksekusi massa itu.

Para Stalinis mendalamkan posisi reaksioner mereka yang meminta rakyat untuk 
mengebawahkan kepentingan mereka untuk kaum burjuis nasional dan Sukarno, yang 
digunakan oleh Suharto sebagai presiden boneka dan untuk angkatan bersenjata.

Pada tanggal 1 Oktober 1965 Sukarno dan sekretaris jendral PKI Aidit menanggapi 
pembentukan Dewan Revolusioner oleh para "pemberontak" dengan berpindah ke 
Pangkalan Angkatan Udara Halim di Jakarta untuk mencari perlindungan.

Pada tanggal 6 Oktober Sukarno mengimbau rakyat untuk menciptakan "persatuan 
nasional", yaitu persatuan antara angkatan bersenjata dan para korbannya, dan 
penghentian kekerasan. Biro Politik dari Komite Sentral PKI segera menganjurkan 
semua anggota dan organisasi-organisasi massa untuk mendukung "pemimpin 
revolusi Indonesia" dan tidak melawan angkatan bersenjata. Pernyataan ini 
dicetak ulang di koran CPA bernama "Tribune":

"Setelah mempelajari seruan ke Panglima Tertinggi angkatan bersenjata Republik 
Indonesia, dari pemimpin revolusi Indonesia, presiden Sukarno, Biro Politik 
Komite Sentral Partai Komunis Indonesia menyatakan dukungan penuh untuk seruan 
itu dan memohon kepada semua komite dan anggota partai dan para pendukung, juga 
organisasi-organisasi revolusioner massa yang dipimpin oleh anggota-anggota PKI 
untuk memungkinkan pelaksanaan seruan itu."

Sementara itu, Sukarno, "pemimpin revolusi Indonesia", sedang bekerjasama 
dengan penindasan militer itu berharap untuk menyelamatkan lehernya sendiri. 
Dia memerintahkan pembasmian menyeluruh semua yang dianggap terlibat dalam 
"peristiwa 30 September" (percobaan kudeta yang dituduhkan dipimpin oleh 
Kolonel Untung), dan mengijinkan pencakupan dan pembunuhan pemimpin-pemimpin 
PKI. Pada tanggal 15 Oktober ia melantik Suharto sebagai Panglima angkatan 
bersenjata.

Lima bulan setelah itu, pada tanggal 11 Maret 1966, Sukarno memberi Suharto 
kekuasaan tak terbatas. Ia memerintah Suharto untuk mengambil "langkah-langkah 
yang sesuai" untuk mengembalikan ketenangan dan untuk melindungi keamanan 
pribadi dan wibawanya. Kekuatan tak terbatas ini pertama kali digunakan oleh 
Suharto untuk melarang PKI. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya, Sukarno 
dipertahankan sebagai presiden tituler diktatur militer itu sampai Maret 1967.

Kepemimpinan PKI terus mengimbau massa agar menuruti kewenangan rejim 
Sukarno-Suharto. Aidit, yang telah melarikan diri, ditangkap dan dihukum mati 
oleh angkatan bersenjata pada tanggal 24 November, tetapi pekerjaannya 
diteruskan oleh Sekretaris Kedua PKI Nyoto. Dalam sebuah interview dengan 
seorang koresponden koran Jepang dia menekankan:

"PKI hanya mengenal satu kepala negara, satu komandan tertinggi, satu pemimpin 
besar revolusi kita - Presiden Sukarno...Presiden Sukarno menyatukan semua 
kekuatan-kekuatan rakyat yang akan memutuskan nasib Indonesia."

Semua anggota, kata Nyoto, harus "mendukung penuh perintah-perintah Presiden 
Sukarno dan berjanji untuk melaksanakan semua itu tanpa ragu...Partai kita 
berusaha dalam segala kemampuannya untuk mencegah perang saudara."

Dalam kata-kata lain, sementara tukang-tukang jagal militer dan 
penasehat-penasehat CIA mereka sedang melakukan likuidasi sistematis bukan saja 
pemimpin-pemimpin PKI, tetapi juga seksi-seksi masyarakat Indonesia yang paling 
sadar-kelas, PKI memerintahkan kader mereka untuk tidak melawan.

Kebangkrutan dan kebusukan teori "dua-tahap" Stalinis yang bersikeras bahwa 
rakyat harus mengikat nasib mereka ke Sukarno dan kaum burjuis nasional tidak 
dapat ditunjukkan secara lebih jelas.

Pengkhianatan oleh PKI dipuji dan didukung oleh birokrasi-birokrasi Stalinis di 
Moskow dan Beijing. Kremlin menyalahkan elemen-elemen "pemberontak" dan 
"petualang" dalam PKI untuk kekalahan ini dan mengimbau berulang-ulang untuk 
"persatuan" revolusi Indonesia dalam NASAKOM-nya Sukarno.

Pada tanggal 12 Oktober 1965, pemimpin-pemimpin Uni-Sovyet Brezhnev, Mikoyan 
dan Kosygin mengirim pesan khusus untuk Sukarno:"Kita dan rekan-rekan kita 
bergembira untuk mendengar bahwa kesehatan anda telah membaik...Kita mendengar 
dengan penuh minat tentang pidato anda di radio kepada seluruh rakyat Indonesia 
untuk tetap tenang dan menghindari kekacauan...Imbauan ini akan dimengerti 
secara mendalam."

Dalam sebuah Konperensi Tiga Benua di Havana di bulan February 1966, perwakilan 
Uni-Sovyet berusaha dengan segala kemampuan mereka untuk menghindari pengutukan 
teror kontra-revolusi yang sedang terjadi terhadap rakyat Indonesia. Pendirian 
mereka mendapatkan pujian dari rejim Suharto. Parlemen Indonesia mengesahkan 
resolusi pada tanggal 11 Februari, menyatakan "penghargaan penuh" atas 
usaha-usaha perwakilan-perwakilan dari Nepal, Mongolia, Uni-Sovyet dan 
negara-negara lain di Konperensi Solidaritas Negara-Negara Afrika, Asia dan 
Amerika Latin, yang berhasil menetralisir usaha-usaha para kontra-revolusioner 
apa yang dinamakan pergerakan 30 September, dan para pemimpin dan pelindung 
mereka, untuk bercampur-tangan di dalam urusan dalam negeri Indonesia."

Demikian, pengkhianatan para Stalinis adalah sangat jelas sampai parlemen 
piaraan junta militer ini dapat mengatakan bahwa kejadian yang diatur oleh CIA 
pada tanggal 30 September adalah percobaan kontra-revolusioner!

Para Stalinis di Beijing juga mencuci tangan mereka dari nasib rakyat 
Indonesia. Mereka bahkan datang ke Jakarta untuk Konperensi Dunia melawan 
Pangkalan-Pangkalan Asing dan berdiri tanpa protes waktu kamerad-kamerad mereka 
dari Indonesia sedang dicakup di dalam ruang konperensi itu.


Warisan 'Blok Empat Kelas'

Pengkhianatan Stalinis di tahun 1965 adalah puncak dari lebih dari duapuluh 
tahun pengkhianatan di mana PKI, bekerja berdasarkan teori Stalinis "dua-tahap" 
dan, khususnya, ideologi Maois "blok empat kelas", mengikat kelas pekerja dan 
para petani ke rejim burjuis nasionalis Sukarno.

Aidit mengatakan susunan ideologi kekalahan berdarah revolusi Indonesia tidak 
lama setelah kembalinya dari 18 bulan di Cina di Juli 1950 dan merebut 
kepemimpinan PKI:

"Kelas pekerja, para petani, kelas menengah dan kelas burjuis nasional harus 
bersatu dalam sebuah front nasional."

Aidit mengikuti dengan patuh jalan rejim Maois di Cina yang menindas pergerakan 
mandiri kelas pekerja dan berusaha untuk mendirikan sebuah "Demokrasi Baru", 
sebuah negara burjuis, dalam kerjasama dengan bagian-bagian dari kelas burjuis 
nasional dan kelas petit burjuis setelah runtuhnya diktatur Chiang Kai-Shek.

Membeokan Mao, dia menyerukan untuk sebuah "demokrasi rakyat" dan sebuah "front 
gabungan semua elemen-elemen anti-imperialis dan anti-feodal dalam negeri. 
Yaitu, kaum pekerja, para petani, kaum petit-burjuis dan kaum burjuis nasional."

Sesuai dengan teori kontra-revolusioner "dua-tahap" Stalinisme, "Tugas dari 
persekutuan ini adalah untuk membawa keadaan untuk, bukan sosialisme, tetapi 
perubahan ke arah demokrasi."

Aidit memminta para pekerja dan petani mendukung bukan hanya kelas burjuis 
nasional, tetapi juga "semua elemen patriotik dan anti-kolonial termasuk 
kelompok tuan-tanah sayap kiri (agak progresif).

Jurusan inilah, yang dikatakan oleh Aidit tanpa henti, yang digunakan untuk 
menekan pergerakan-pergerakan kaum pekerja dan para petani, mengikat kaum 
pekerja ke rejim Sukarno, dan menciptakan keadaan yang mengijinkan angkatan 
bersenjata untuk menyerang.

Berkali-kali anggota-anggota dan para pendukung PKI diperintahkan untuk menahan 
perjuangan kelas dan semangat revolusi rakyat yang tertindas untuk 
mempertahankan "front bersatu nasional".

"Prinsip dasar yang harus kita ikuti dalam melancarkan perjuangan nasional 
adalah membawahkan kepentingan rakyat untuk perjuangan nasional."

Teori "dua-tahap" Stalinisme bersikeras bahwa di negara-negara koloni dan 
semi-koloni seperti Indonesia, rakyat tidak boleh mengadakan 
pergerakan-pergerakan yang mengancam kelas burjuis nasional atau mengemukakan 
program revolusi sosialis. Perjuangan kelas harus ditahan untuk mendukung kelas 
burjuis nasional dan mendirikan sebuah demokrasi kapitalis nasional.

Akibat kontra-revolusi berdarah dari arahan Stalinis ini menunjukkan diri 
pertama kali di Cina di tahun 1926-27 ketika tukang jagal Chiang Kai-Shek 
menundukkan kelas pekerja di Cina setelah Partai Komunis di sana diberi 
perintah oleh Kremlin untuk menggabungkan diri dengan kaum burjuis nasionalis 
dalam Kuomintang.

Pembunuhan-pembunuhan besar yang dilakukan oleh Chiang Kai-Shek menegaskan 
peringatan-peringatan Trotsky bahwa kaum-kaum burjuis yang lemah dan yang 
munculnya terlambat dalam sejarah, pada dasarnya tidak dapat untuk melancarkan 
perjuangan konsisten terhadap imperialisme dan feodalisme. Itu karena untuk 
melakukan perjuangan itu diperlukanlah penggerakan rakyat dalam sebuah 
perjuangan revolusioner dan perjuangan seperti itu akan segera menjadi 
berlawanan dengan posisi kelas kaum burjuis nasional sebagai pemeras kaum 
pekerja dan petani.

Seperti Trotsky jelaskan dalam tulisannya tentang pengkhianatan Revolusi Cina:

Penggerakan kaum pekerja dan petani terhadap imperialisme hanya dapat dicapai 
dengan menghubungkan isu-isu dasar dalam kehidupan mereka dengan tujuan 
kemerdekaan negara. Sebuah aksi mogok pekerja - besar atau kecil - sebuah 
pemberontakan agraris, pergerakan para rakyat tertindas di kota dan desa 
terhadap para lintah-darat, terhadap birokrasi, terhadap militer lokal, semua 
itu membangkitkan banyak hal, yang menggalang mereka bersama, yang mendidik, 
menguatkan, adalah merupakan sebuah langkah maju yang nyata di jalan ke 
pembebasan sosial dan revolusioner untuk rakyat Cina...Tetapi segala yang 
membuat rakyat yang tertindas dan tereksploitasi bertindak akan pasti akan 
mendorong kaum burjuis nasional ke dalam blok dengan para imperialis. Bentrokan 
kelas antara kaum burjuis dan para pekerja dan petani tidak akan diperlemah, 
tetapi sebaliknya akan diperkuat oleh penidasan imperialis, sampai ke perang 
saudara pada setiap ketegangan serius. (Trotsky, Problems of the Chinese 
Revolution
 , New Park 1969 p5).

Peranan kriminal PKI dalam mengikat rakyat Indonesia ke rejim burjuis Sukarno 
membuat analisa Trotsky bersifat ramalan secara tragis.

Tugas-tugas untuk mengadakan kemerdekaan nasional yang sejati, pembagian 
kembali tanah, demokrasi dan perkembangan ekonomi yang tak terselesaikan di 
Indonesia dan negeri-negeri lain yang tertindas menurut sejarah, hanya dapat 
dilaksanakan dengan kelas pekerja memimpin para petani dalam revolusi sosialis. 
Yaitu, penentuan nasib sendiri hanya akan terjadi sebagai hasil tambahan dari 
revolusi sosialis yang dipimpin oleh kaum proletar.

Kemenangan perjuangan ini terikat erat dengan perkembangan revolusi sosialis 
dunia untuk menggulingkan imperialisme sedunia.

Ini adalah dasar dari teori Marxis Revolusi Permanen yang dikembangkan oleh 
Leon Trotsky dan dibuktikan oleh kemenangan Revolusi Rusia Oktober 1917.



BAB KEEMPAT
Antek-Antek Kontra Revolusi Pablois
Dalam bulan-bulan setelah kudeta militer yang diatur oleh CIA tanggal 1-2 
Oktober 1965, semua anggota dan pendukung PKI, semua partai kelas buruh yang 
diketahui dan ratusan ribu pekerja dan petani Indonesia yang lain dibunuh atau 
dimasukkan ke kamp-kamp konsentrasi untuk disiksa dan diinterogasi.

Pemusnahan sistematis dan penindasan yang kejam oposisi kelas buruh ini semakin 
bertambah setelah 11 Maret 1966 waktu Sukarno, pemimpin nasionalis burjuis yang 
dipertahankan oleh aparat militer sebagai presiden, memberi Jendral Suharto 
kekuasaan tak terbatas.

Pengkhianatan pergerakan besar revolusioner rakyat Indonesia oleh kepemimpinan 
Stalinis PKI adalah sebuah kekalahan yang mendalam dengan implikasi-implikasi 
besar untuk kelas pekerja seluruh dunia.

PKI berkali-kali menahan usaha-usaha para pekerja dan petani untuk menduduki 
pabrik-pabrik dan perkebunan-perkebunan. Mereka mengikat pergerakan ini dengan 
rejim burjuis Sukarno dan pada akhirnya bergabung dengan aparat-aparat tingkat 
atas militer yang didukung AS, calon-calon tukang jagal massa, dalam kabinet 
Sukarno. Setelah kudeta itu, para Stalinis memerintah kader mereka untuk 
menjalankan imbauan Sukarno untuk menciptakan "persatuan" dengan para aparat 
militer dan untuk mencegah segala perlawanan terhadap pembantaian yang sedang 
dilaksanakan.

Pukulan terhadap revolusi Indonesia bergema di seluruh Asia dan dunia. 
Khususnya itu memudahkan dan memungkinkan peningkatan penyerangan Vietnam oleh 
AS, menghancurkan harapan dan semangat revolusi rakyat di Malaysia, Thailand, 
Filipina dan memperkuat rejim-rejim burjuis yang sedang goyah di anak benua 
India.


Mandel dan Hansen menutupi pengkhianatan Stalinis

Tetapi jawaban para revisionis Pablois dalam "Sekretariat Tergabung" (United 
Secretariat) yang dipimpin oleh Ernest Mandel dan Joseph Hansen, adalah untuk 
meremehkan akibat dari pengkhianatan di Indonesia itu, menutupi peran 
kontra-revolusioner para Stalinis dan, yang terpenting, menutupi tanggung-jawab 
mereka sendiri dalam pertumpahan darah ini.

Pada saat rakyat Indonesia sedang mengalami pembunuhan massa, Profesor Mandel 
berusaha untuk menggambarkan prospek-prospek yang cerah untuk revolusi 
Indonesia, untuk menumpulkan kesadaran kelas pekerja internasional.

"Tentu saja perjuangan di Indonesia masih belum berhenti," tulisnya di dalam 
keenakkan kursi universitas Belgia-nya dalam artikel yang dicetak dalam jurnal 
Pablois "World Outlook" tanggal 11 Maret 1966.

"Sebagian dari kader komunis telah berhasil bersembunyi di bawah-tanah," dia 
teruskan. "Kemarahan rakyat yang kelaparan tumbuh setiap hari; perut-perut para 
pekerja dan petani yang kosong tidak akan terisi oleh pembunuhan-pembunuhan 
itu. Pemberontakan itu akan menyebar-luas melawan rejim yang korup itu. Sukarno 
mengerti masalah ini dan akan memulai pengimbangannya lagi; dia baru saja 
membasmi jendral-jendral yang paling ganas dari kabinetnya. Para rakyat akan 
kembali mendapat giliran mereka untuk beraksi."

Penutupan pengkhianatan besar rakyat Indonesia ini menunjukkan konsekuensi 
kontra-revolusioner oportunisme Pablois, yang muncul dalam jajaran gerakan 
Trotskyis mulai dari tahun-tahun 1940-an ke 1950-an.

Dipimpin oleh Michel Pablo, elemen-elemen seperti Mandel berusaha menyesuaikan 
diri dengan stabilisasi kapitalisme setelah Perang Dunia Kedua dan keadaan 
dimana birokrasi-birokrasi Stalinis yang menekan pergerakan revolusioner kaum 
pekerja internasional tidak lama setelah akhir Perang Dunia Kedua, kelihatannya 
makin kuat. Mereka meninggalkan perjuangan Trotsky untuk mendirikan 
Internasional Keempat sebagai partai dunia revolusi sosialis dan mangajukan 
bahwa para birokrasi Stalinis seperti di Moskow dan Bejing akan didorong oleh 
rakyat untuk melakukan peranan progresif. Dengan dasar ini, mereka berusaha 
melikuidasi Internasional Keempat ke dalam segala bentuk Stalinis atau Demokrat 
sosial yang sedang memegang kendali pergerakan pekerja dalam tiap negara, 
mengatakan bahwa jalan ke sosialisme terdiri dari pendirian dari negara-negara 
pekerja yang cacat sejak lahir, seperti yang didirikan di Eropa Timur dan Cina, 
yang berlangsung selama beberapa abad.

Pada tahun 1953 arah likuidasi ini dilawan dengan pembentukan Komite 
Internasional Internasional Keempat (International Committee of the Fourth 
International) sebagai jawaban kepada sebuah Surat Terbuka yang ditulis oleh 
pemimpin Partai Pekerja Sosialis (Socialist Workers Party) Amerika James P 
Cannon yang memanggil untuk pemertahanan "Trotskyisme ortodox". Bagaimanapun 
juga, pada permulaan tahun 1960-an para pemimpin PPS sendiri mulai terpengaruh 
oleh berkepanjangannya pertumbuhan ekonomi setelah perang. Mereka menganjungkan 
elemen-elemen burjuis dan petit-burjuis nasional seperti Castro di Kuba yang 
kelihatannya dapat meraih sukses, sebagai pengganti pengambilan kekuasaan oleh 
kelas pekerja yang dipimpin oleh partai-partai Marxis revolusioner. Mereka 
mengajukan bahwa sosialisme dapat dicapai dengan "senjata tumpul". Ini adalah 
arah yang menyatukan mereka kembali dengan para Pablois di tahun 1963 yang 
menjadi "Sekretariat Tergabung".

Dasar dari penolakan para Pablois kepada revolusi kaum proletar adalah metoda 
obyektifis yang bersifat reaksioner ywng menggambarkan perjuangan sosialisme 
sebagai "proses sejarah" quasi-otomatis yang dicapai dengan pergerakan massa 
spontan yang dipimpin oleh pergerakan politik apa saja, tidak penting apa 
program dan komposisi kelasnya.

Dengan begitu "rakyat" Indonesia akan menang bagaimanapun buruknya krisis 
pimpinan yang telah diakibatkan oleh kebusukan partai Stalinis itu. Sukarno, 
yang diperalat oleh Jendral Suharto tanpa perlawanan, dianggap telah mengontrol 
jendral-jendral yang paling ganas. Dan setelah pengkhianatan yang tak 
tertanding itu, Mandel masih memanggil PKI partai "komunis".

Penipuan oleh Mandel ini disahkan oleh "Sekretariat Tergabung" dalam sebuah 
pernyataan yang diterbitkan tanggal 20 Maret 1966. Pernyataan itu menyimpulkan 
bahwa kenaikan Suharto sebagai "orang kuat" dari gerakan kontra-revolusi tidak 
berarti banyak, karena "Itu adalah kemungkinan yang sangat kecil bahwa para 
kontra-revolusionis yang berkuasa di Jakarta sekarang akan dapat menciptakan 
kestabilan yang dapat tahan lama."

Duapuluh lima tahun setelah itu, dengan junta militer Suharto masih duduk tanpa 
kasihan di atas punggung jutaan rakyat Indonesia yang tertindas, itu sangatlah 
penting untuk mempelajari bagaimana para oportunis Pablois memberikan PKI dan 
Sukarno kerudung politik yang sangat mereka perlukan.

Pernyataan "Sekretariat Tergabung" itu menciptakan ilusi yang berbahaya yang 
mengatakan bahwa pembunuh-pembunuh dibawah Suharto pun, yang dilatih oleh AS, 
akan terdorong untuk melaksanakan kepentingan rakyat Indonesia dalam 
"konfrontasi" palsu Sukarno dengan Malaysia, negara yang pada saat itu baru 
dibentuk: "Para pemimpin militer sendiri tidak akan menanggalkan 
ke-anti-imperialisme-an dan ke-nasionalis-an mereka yang menunjukkan konflik 
kepentingan yang nyata dengan imperialisme Inggris dan kaum burjuis komprador 
dan tuan tanah semi-feodal yang berkuasa di Malaysia.

Ketika rakyat Indonesia tidak punya pemimpin dalam menghadapi penjagalan keji 
Suharto, para Pablois menyatakan dengan angkuh bahwa entah bagaimana rakyat 
akan menang.

"Rakyat, walaupun tanpa pemimpin dan tergoncang secara mendalam, belum 
kehilangan semua potensi perlawanan, khususnya di desa-desa. Mengusir para 
pemogok dari perkebunan-perkebunan milik imperialis atau yang sudah 
"dinasionalisasi" dan dijalankan oleh perwira-perwira militer yang korup, atau 
memaksa para pekerja perusahaan minyak bumi dan perkebunan untuk menerima 
kembali kondisi kerja jaman kolonial akan terbukti sulit terjadi."

Yang terpenting, para Pablois terus bersikeras bahwa rakyat harus percaya 
kepada para pemimpin Stalinis PKI, mengajukan bahwa mereka dapat dipengaruhi 
untuk memainkan peranan revolusioner, meskipun mereka sudah menahan setiap 
pergerakan massa terhadap rejim Sukarno.

"Jika mereka berhasil bergabung kembali dan mendapat kembali dukungan massa di 
beberapa daerah pedesaan dengan mengimbau para petani untuk segera menyita 
tanah milik para tuan-tanah, perkebunan dan adminstrasi militer, mereka dapat 
mencapai keuntungan secara bertahap karena ketidak-mampuan dari reaksi 
Indonesia untuk memecahkan nasib ekonomi dasar negara dan karena perselisihan 
dalam jajaran angkatan bersenjata yang tanpa ragu akan dibangkitkan oleh 
ketidak-mampuan itu."

Di tahun 1957, dan sekali lagi di tahun 1964-65, PKI telah mengarahkan para 
pekerja dan petani untuk menyerahkan pabrik-pabrik, bank-bank, 
instalasi-instalasi minyak, perkebunan-perkebunan dan perusahaan-perusahaan 
lain yang mereka duduki, yang membantu kedudukan Sukarno dan kaum burjuis 
Indonesia. Sekarang, para Pablois mengatakan bahwa mereka dapat memainkan 
peranan progresif.

Artikel Mandel dan pernyataan "Sekretariat Tergabung" dicetak bersama dengan 
artikel oleh seorang anggota PKI Pablois, oleh Partai Pekerja Sosialis AS dalam 
sebuah pamflet bernama "Bencana di Indonesia" tertanggal Desember 1966. Lengkap 
dengan sebuah kata awal oleh Joseph Hansen, seorang pemimpin PPS yang memainkan 
peranan busuk dalam pergabungan kembali dengan para Pablois. Hansen, yang 
setelah itu diungkapkan sebagai agen Stalinis yang menjadi alat FBI dalam PPS, 
merupakan penghasut utama dalam perpecahan PPS dari KIIK di tahun 1963. Hansen 
berusaha untuk menenangkan para pembaca pamflet ini bahwa "salah satu ciri 
politik dunia sekarang" adalah "kecepatan rakyat untuk dapat memulihkan diri 
dari kekalahan-kekalahan yang dulunya akan membuat mereka tunduk selama puluhan 
tahun."

Ketidakperdulian para Pablois kepada nasib rakyat Indonesia bukan hanya hasil 
dari ketebalan kulit dan sikap merendahkan kelas pekerja mereka, yang merupakan 
ciri-ciri golongan petit-burjuis, tetapi juga merupakan usaha mereka untuk 
menutupi faktor kritis dalam pengkhianatan di Indonesia - peranan yang 
dimainkan oleh para Pablois dan wakil-wakil mereka di Indonesia sendiri.

Itu adalah ukuran dari sinisme para Pablois dan sikap tunduk mereka kepada para 
Stalinis dan kaum burjuis nasional bahwa tidak satupun dari artikel-artikel dan 
pernyataan-pernyataan yang dicetak dalam pamflet mereka di tahun 1966 menyebut 
keberadaan sebuah badan anggota dari "Sekretariat Tergabung" di Indonesia, 
apalagi menerangkan peranan badan itu dalam kejadian-kejadian sebelum kudeta.

Hanya ada satu pernyataan pendek untuk pelegalisasian dan pembebasan semua 
anggota PKI, Partai Murbah dan Partai Acoma, meskipun Partai Akoma mempunyai 
hubungan dengan para Pablois sedikitnya mulai tahun 1953 dan disahkan sebagai 
seksi "Sekretariat Tergabung" di tahun 1960, ketika PPS Amerika sedang 
meningkatkan manuver-manuver tak berprinsip mereka untuk bergabung kembali 
dengan para Pablois.

Penyebutan pendek tentang anggota-anggota mereka ini adalah pernyataan bersalah 
oleh para Pablois untuk menyembunyikan peranan yang mereka dan anak-anak didik 
mereka mainkan dalam memberi Stalinis-Stalinis PKI kepercayaan yang sangat 
mereka perlukan di tahun-tahun 1950an dan 1960an.


Bagaimana Munculnya Pabloisme di Indonesia

Partai Acoma berasal sebagai pecahan dari PKI di tahun 1948. Dengan memanggil 
diri mereka Trotsyis tanpa kebenaran, mereka menjadi pengalih dan penjebak 
oposisi kelas pekerja dan para petani terhadap dukungan yang diberikan PKI 
untuk rejim burjuis nasional Sukarno. Dipimpin oleh seorang anggota parlemen 
bernama Ibnu Parna, dokumen-dokumen program mereka menggambarkan PKI sebagai 
sebuah partai "Marxis-Leninis seperti kita." Sebagai kita akan tunjukkan, ini 
adalah sebuah kebohongan dalam hal PKI dan Partai Acoma.

Kebutuhan atas sebuah katup pengaman "Trotskyis" palsu seperti itu, ditunjukkan 
oleh kejadian-kejadian di tahun 1948.

Keterlibatan PKI di dalam administrasi Sukarno setelah akhir Perang Dunia Kedua 
dan dukungan mereka untuk perjanjian-perjanjian busuk kaum burjuis Indonesia 
dan para kolonialis Belanda menimbulkan oposisi kuat di kalangan kelas pekerja.

Dari 5 Juli 1947 sampai 23 January 1948 administrasi Republik di bawah Sukarno 
dipimpin oleh Amir Syarifuddin yang berjabatan Perdana Menteri dan Menteri 
Pertahanan. Syarifuddin adalah anggota rahasia PKI, juga Wakil Perdana Menteri 
dan Menteri Luar Negeri. Tambahan pula, dua menteri lain adalah anggota PKI 
secara terbuka. Administrasi ini menandatangani Perjanjian Renville dengan 
Belanda yang menetapkan kekuasaan Belanda atas sebagian besar dari industri 
gula, karet, kopi, teh dan minyak bumi; menentukan pengunduran semua 
kesatuan-kesatuan perang gerilya dari semua daerah yang dikuasai Belanda dan 
melikuidasikan kesatuan-kesatuan rakyat bersenjata yang dipimpin PKI ke dalam 
ABRI yang di bawah Sukarno dan jendral-jendralnya.

Begitu kuatnya oposisi terhadap penandatanganan pakta yang diadakan oleh AS ini 
sampai pemerintah turun dan diganti oleh pemerintahan sayap-kanan yang dipimpin 
oleh Wakil Presiden Hatta sebagai Perdana Menteri.

Aksi-aksi pemogokan meletus, menuntut pemerintahan parlemen. Kepemimpinan PKI 
mendukung penekanan pergerakan ini oleh Sukarno, yang mengimbau untuk pengadaan 
"kesatuan nasional". Ketika pengkhianatan ini dilawan oleh sebuah bagian PKI, 
pemimpin-pemimpin PKI menjawab dengan kejam, mengeksekusi pemimpin-pemimpin 
dari faksi oposisi ini.

Partai Acoma muncul dari grup yang menentang ini. Walaupun mereka tidak 
menyetujui tindakan kepemimpinan PKI, Partai Acoma tetap berpendapat bahwa 
revolusi Indonesia harus dilakukan oleh PKI sebagai sebuah "partai 
Marxis-Leninis". Selanjutnya pemimpin-pemimpin Partai Acoma menjalin hubungan 
dengan "Sekretariat Tergabung" yang mendorong posisi pro-Stalinis dan 
ilusi-ilusi tentang Maoisme mereka.

Itu jelas bahwa Partai Acoma mengarahkan para pekerja dan petani yang mencari 
jalan lain ke program kolaborasi antar-kelas PKI.

Dari tahun 1953 sampai 1955 misalnya, kekuatan pengaruh Acoma dalam SAKTI, 
Asosiasi Petani Indonesia yang beranggotakan 200,000 orang, membuat 
kepemimpinan PKI menunda sampai dua tahun rencana mereka untuk menggabungkan 
SAKTI dengan dua organisasi petani lainnya yang di bawah pengaruh PKI, RTI dan 
BTI.


Para Pablois mempersiapkan pengkhianatan

Sebuah artikel yang dicetak bulan Februari 1958 dalam jurnal Pablois "Quatrieme 
International" mengajukan sebuah tuduhan yang jelas atas peranan yang dimainkan 
oleh Pabloisme dalam melawan perjuangan untuk sebuah kepemimpinan Marxis 
Revolusioner dalam kelas pekerja.

Artikel itu,"Revolusi Indonesia Bergerak Maju", oleh Sal Santen, seorang kolega 
dekat Pablo, ditulis pada puncak pergerakan-pergerakan revolusi di bulan 
Desember 1957, ketika para pekerja dan petani merampas perkebunan-perkebunan 
dan perusahaan-perusahaan milik Belanda dan negara imperialis lainnya.

Artikel itu merupakan kerudung kriminal untuk peranan-peranan 
kontra-revolusioner PKI, yang memerintahkan rakyat untuk mengembalikan 
rampasan-rampasan mereka kepada angkatan bersenjata untuk mendukung 
pemerintahan Sukarno.

Menurut Santen:"Itu mesti ditambahkan bahwa para pejuang komunis, kader dasar 
dan biasa PKI dan SOBSI, organisasi besar pekerja Indonesia, tidak memiliki 
sifat birokratis Aidit dan kawan-kawan. Mereka ada di garis depan; mereka 
adalah yang mengambil alih inisiatip dalam menduduki pabrik-pabrik, 
perkebunan-perkebunan, bank-bank dan kapal-kapal laut. Tidak ada keraguan 
sedikitpun bahwa yang paling sadar-kelas antara mereka terbakar oleh api 
keberanian revolusioner Tan Malaka, oleh ide-ide revolusi permanen Leon 
Trotsky."

Bertindak menurut arah ini, para Pablois Indonesia melucuti secara politis 
puluhan ribu pekerja dan petani yang bergerak maju untuk berjuang, hanya untuk 
menyadari bahwa jalan mereka dilintangi oleh PKI. Pada saat di mana tugas yang 
paling penting adalah mendidik para pekerja yang paling sadar-kelas dalam 
pentingnya sebuah perjuangan tanpa kompromi melawan teori "dua tahap" dan "blok 
empat kelas" Stalinis PKI, dan pentingnya sebuah penguatan mendalam teori 
Revolusi Pemanen, para Pablois bekerja sebaliknya.

Oportunis secara mendalam, mereka menyamakan Trotsky dengan Tan Malakka, 
pemimpin PKI yang menentang rencana untuk sebuah pemberontakan di tahun 1926 
dan meninggalkan PKI untuk mendirikan organisasinya sendiri. Mereka memalsukan 
teori Revolusi Permanen Marxis, merubah itu dari sebuah strategi sadar untuk 
memandu perjuangan-perjuangan untuk diktatur kaum proletar menjadi sebuah 
perspektif yang terjadi secara spontan.

Ajaran utama teori Revolusi Permanen Trostky adalah kekhianatan kaum burjuis 
nasional dan ketidakmampuannya untuk memimpin perjuangan sejati melawan 
imperialisme. Hanya kelas pekerja lah yang dapat membebaskan rakyat dari 
penekanan atas kelasnya dan penekanan nasional, dengan mengadakan revolusi 
sosialis dan menyatukan diri mereka dengan saudara-saudara sekelas di seluruh 
dunia dalam sebuah perjuangan untuk menggulingkan imperialisme secara 
internasional.

Perjuangan itu hanya dapat dilakukan secara sadar di bawah panji-panji 
Internasional Keempat dalam sebuah perjuangan tanpa kompromi melawan para 
Stalinis dan kekuatan-kekuatan petit-burjuis, seperti para Pablois, yang 
mencoba melucuti kelas pekerja secara politis dan mengikat kepada kaum burjuis 
mereka.

Di tangan para Pablois, program Revolusi Permanen menjadi alasan untuk 
penyesuaian diri mereka kepada kaum burjuis nasional dan para Stalinis. Kelas 
pekerja tidak memerlukan partai revolusioner mereka sendiri untuk 
mengambil-alih kekuasaan karena PKI sedang merupakan instrumen melalui apa 
Revolusi Permanen itu sedang dinyatakan, walaupun secara tidak sadar.

Dengan demikian, Santen, berbicara untuk Pablo dan Mandel, menyatakan: 
"Bagaimanapun juga itu adalah jelas bahwa Indonesia secara menyeluruh sedang 
bergerak. Pergerakan rakyat sudah tidak bisa dimundurkan -- walaupun proses itu 
tetap bertentangan -- dan sudah mencapai tahap kekuasaan rangkap di sebagian 
besar Indonesia, terutama di Jawa. Pendudukan perusahaan-perusahaan, 
perkebunan-perkebunan, armada dan bank-bank oleh rakyat hanya berarti satu: Itu 
adalah tentang permulaan klasik revolusi proletar. Revolusi Indonesia sedang 
dalam proses membobol batas-batas revolusi nasional di bawah pimpinan kaum 
burjuis nasional. Itu berkembang menurut hukum-hukum revolusi permanen." 
(Tekanan di dalam dokumen asli).

Para Pablois mengulurkan prospek sebuah perubahan secara damai ke "kekuasaan 
pekerja dan petani":

"Sebuah kemenangan yang damai dan cepat revolusi itu ke kekuasaan pekerja dan 
petani (terutama di Jawa) dapat dicapai, bila PKI, pada saat pertama terdorong 
semangat rakyat, tidak berusaha mengebiri aksi rakyat dengan meletakkannya di 
bawah kontrol pemerintah."

Apa yang dimaksudkan oleh para Pablois dengan "kekuasaan pekerja dan petani" 
adalah bertentangan dengan perjuangan untuk diktatur kaum proletar. Para 
Pablois berjajar sebagai penyorak untuk perspektif kontra-revolusioner Stalinis 
"dua-tahap" yang menuntut kaum proletar untuk menghentikan perjuangan untuk 
revolusi sosialis.

Untuk menghalalkan pertentangan mereka terhadap penggerakan mandiri kelas 
pekerja dan penempaan sebuah kepemimpinan revolusioner proletar, yaitu, partai 
Trotskyis, para Pablois bersikeras bahwa PKI, meskipun sudah mengkhianati 
aksi-aksi pendudukan di bulan Desember 1957, akan terdorong ke kiri oleh rakyat:

"Pada saat yang sama, pada setiap perkembangan situasi, rakyat mempunyai 
kecenderungan untuk mendorong SOBSI dan PKI lebih jauh. Banyaklah yang sekarang 
tergantung pada keberanian, pada pengertian Marxis revolusioner, kader-kader 
Komunis. Kita merasa solider sepenuhnya dengan mereka, terilhami dan 
terantusiasi oleh inisiatip mereka, keberanian mereka yang -- kita harap dengan 
penuh semangat -- tidak akan berhenti karena tabu-tabu para Aidit. Kita memberi 
hormat untuk kader-kader Trotskyis Indonesia yang menggabung ke dalam PKI 
dengan perspektif revolusioner yang benar bahwa radikalisasi rakyat akan 
terjadi terutama melalui PKI dan SOBSI."

Ini adalah kejahatan terbesar Pabloisme -- pelikuidasian kader Trotskyis, dan 
semua yang tertarik ke Trotskysime, ke dalam kamp Stalinisme.

Santen menambahkan sebuah catatan untuk menekankan bahwa sikap khianat ini 
dinyatakan dalam pertentangan secara langsung terhadap perjuangan yang 
dilakukan oleh Komite Sedunia Internasional Keempat sejak pembentukannya di 
tahun 1953 untuk mempertahankan Trotskysime terhadap likuidasionisme Pablois. 
Santen secara khusus mencela perjuangan KSIK untuk pendirian badan-badan bagian 
Internasional Keempat untuk mengalahkan Stalinisme kontra-revolusioner:

"Bertentangan dengan beberapa orang `ortodoks` yang picik, Internasional ini 
tidak membiarkan dirinya untuk terpesona oleh politik reaksioner Stalinisme, 
tetapi mengarahkan dirinya, terutama ke dinamisme situasi itu sendiri, sebuah 
dinamisme yang mendorong rakyat dan melalui rakyat, PKI sendiri ke dalam 
pertentangan dengan keadaan di Indonesia saat ini."

Kata-kata ini perlu dicapkan di pikiran setiap pekerja sebagai ringkasan dari 
pekerjaan licik pro-Stalinis Pabloisme. Dalam pertentangan langsung dengan 
KSIK, para Pablois secara sadar mendorong ilusi-ilusi fatal dalam 
Stalinis-Stalinis PKI, tepat pada saat di mana masalah yang sangat penting saat 
itu adalah untuk membeberkan peranan kriminal para Stalinis dan berusaha sekuat 
tenaga untuk memisahkan rakyat secara mantap dari PKI untuk mendirikan sebuah 
kepemimpinan Trotskyis revolusioner.

Perjuangan yang berkepanjangan dan yang berkeras Komite Internasional 
Internasional Keempat (International Committee of the Fourth International) 
melawan para oportunis Pablois, yang bertahun-tahun tampak sebagai perjuangan 
yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil terpencil dalam Internasional 
Keempat, menjadi masalah hidup mati untuk jutaan buruh dan petani Indonesia.


Pembantu-pembantu kontra-revolusioner

Dalam waktu beberapa minggu dari penulisan kata-kata Santen, buah-buah busuk 
dari pengkhianatan PKI atas pergerakan di bulan Desember 1957 mulai muncul. 
Sebuah pemerintah kontra-revolusioner dibentuk di Sumatra Tengah di bulan 
Februari 1958 oleh pemimpin kudeta Kolonel Achmed Hussein dan dipimpin oleh Dr 
Syafruddin Prawiranegara. Operasi yang didukung CIA ini, yang dimungkinkan oleh 
pengebirian pergerakan Desember 1957 oleh PKI, merupakan percobaan untuk kudeta 
yang akan terjadi tujuh tahun setelah itu.

Mengerti bahwa ini adalah percobaan untuk kontra-revolusi, tanggapan para 
Pablois adalah untuk menambah pembesaran mereka atas PKI. Editor Quatrieme 
International menambahkan sebuah catatan yang berklimaks dengan kata-kata ungu 
berikut:

Karena tujuan utama para `pemberontak` adalah untuk menghancurkan 'demokrasi' 
terpimpin Sukarno, dalam mana PKI termasuk, maka kompromi akan merugikan PKI. 
Dalam kasus ini, arahan jangka-pendek adalah PKI di bawah tekanan rakyat, akan 
terpaksa melakukan pemutaran-balik politik besar, seperti yang dilakukan oleh 
Partai Komunis Cina dalam situasi yang mirip di tahun 1949, dan untuk melewati 
tahap nasionalis-burjuis dan langsung ke tahap sosialis kekuasaan pekerja. Ini, 
sesungguhnya, tetapi sekali lagi tanpa pemberitahuan, bergerak menurut dan 
membuktikan teori revolusi permanen Trotskyis."

Di situ, PKI, tukang gantung revolusi Indonesia digambarkan sebagai instrumen 
tak sadar Revolusi Permanen!

Ditambahkan di situ, adalah kebohongan bahwa para Stalinis Cina, guru Aidit dan 
pemimpin PKI yang lain, telah melakukan "tahap sosialis dari kekuasaan pekerja" 
di tahun 1949. Kenyataanya tentara-tentara petani para Maois menekan secara 
brutal pergerakan proletar di tahun 1949, membunuh semua oposisi Trotskyis, dan 
mendirikan sebuah negara pekerja yang cacat sejak lahir yang berdasarkan atas 
perspektif Stalinis pengadaan kerjasama dengan kaum burjuis nasional, kaum 
petit-burjuis urban dan para petani. Ini adalah model yang merupakan dasar bagi 
kepemimpinan PKI sendiri.

Tidak puas dengan menganjungkan para Stalinis, catatan spesial editor itu 
kemudian menunjukkan kemungkinan kelas burjuis-nasional merubah diri secara 
progresif juga. Itu mengusulkan senario lain yang berdasarkan atas pemerintah 
Sukarno memimpin perjuangan melawan "pemberontak-pemberontak" yang diatur oleh 
CIA.

Dalam kemungkinan lainnya dimana pemerintah Sukarno memberikan perlawanan dan 
pertahanan yang lebih kuat terhadap `para pemberontak`, pemisahan yang lebih 
jauh antara kekuatan-kekuatan burjuis dan kontra-revolusioner semi-feodal akan 
tampak; menghadapi sebuah pemerintah bayangan nasionalis-burjuis dan rakyat. 
Konfrontasi antara rakyat dan pemberontakan `pemilik budak` baru ini, `Kornilov 
putsch` baru ini, akan menimbulkan gejolak baru revolusi, dan pengalaman dari 
aksi revolusi semacam ini akan meninggalkan kemungkinan kecil untuk sebuah 
rejim nasionalis-burjuis untuk kembali ke stabilitas."

Peristiwa-peristiwa Oktober 1965 akan membuktikan bahwa rejim Sukarno tidaklah 
kurang ramah terhadap tukang-tukang jagal Suharto dibandingkan dengan 
pemerintahan Kerensky terhadap kudeta Jendral Kornilov di tahun 1917. Sukarno 
menunjukkan intisari nasionalisme burjuis dengan mengakhiri karir politisnya 
sebagai presiden bonekanya junta militer Suharto.

Kesimpulan dari catatan editor itu seharusnya ditulis di batu nisan 
Pabloisme:"Dalam kasus yang mana saja, arahan optimistis kita adalah benar. 
Revolusi Indonesia sedang maju! Kemenangannya sebagai sebuah revolusi sosialis 
sedang terjadi.(Tekanan dalam dokumen asli)

Dari tahun 1957 sampai 1965 para Pablois di seluruh dunia melakukan penutupan 
obyektivis ini atas bahaya-bahaya yang menghadapi revolusi Indonesia.

Pekerjaan dari organisasi bagian Pablois di Indonesia adalah sangat penting 
untuk seluruh perspektif sedunia Pablois. Itu dibicarakan secara intensif di 
yang dinamakan Kongres Dunia Kelima dari "Sekretariat Tergabung" di tahun 1957.

"Kongres Dunia Kelima kita, dalam membicarakan kemajuan dan jalur revolusi 
kolonial sedunia, memberikan perhatian serius terhadap 
perkembangan-perkembangan di Indonesia. Mengenali situasi Indonesia sebagai 
pra-revolusi, itu mengharapkan sebuah ledakan revolusioner sebentar lagi." Kata 
artikel Santen.

Seluruh "Sekretariat Tergabung" Pablois mempunyai tangan berdarah. Mereka 
membantu pengkhianatan Stalinis terhadap pekerja-pekerja dan petani-petani 
Indonesia.

BAB KELIMA
Para Pablois menutupi kekhianatan Stalinis.
Krisis kepemimpinan kelas pekerja tidak pernah terungkap setajam seperti di 
Indonesia antara tahun 1963 dan 1965.

Nasib para buruh dan petani Indonesia tergantung kepada penanggulangan dan 
pengalahan arah kontra-revolusioner PKI yang mengikat kelas pekerja ke rejim 
nasionalis-burjuis Sukarno ketika angkatan bersenjata, dengan dukungan AS, 
mempersiapkan sebuah kudeta berdarah.

Stalinis-Stalinis PKI, dipimpin oleh sekretaris-jendral Aidit, berulang-ulang 
menuntut para pekerja dan petani untuk mengembalikan pabrik-pabrik dan 
perkebunan-perkebunan yang telah mereka sita. Mereka kemudian bergabung dengan 
jendral-jendral angkatan bersenjata duduk dalam kabinet pemerintah Sukarno dan 
mendukung pelarangan aksi-aksi mogok kerja.

Bertambah jelas kalau para jendral sedang mempersiapkan sebuah kudeta berdarah, 
bertambah keras pemimpin-pemimpin PKI bekerja untuk menenangkan kelas burjuis 
dan angkatan bersenjata bahwa PKI menentang mobilisasi revolusioner rakyat.

Aidit berulang-ulang menyatakan bahwa aparatus negara di Indonesia tidak perlu 
dihancurkan tetapi dapat dirubah dari dalam untuk memperkuat "elemen-elemen 
pro-rakyat," yang termasuk presiden Sukarno. Pemimpin PKI ini memberi 
ceramah-ceramah di sekolah-sekolah militer di mana dia menggembar-gemborkan 
"perasaan kebersamaan dan persatuan yang setiap hari bertambah kuat antara 
seluruh angkatan bersenjata republik Indonesia dan kelompok-kelompok lain 
rakyat Indonesia, termasuk para komunis."

Kepemimpinan PKI hanya dapat mengajukan posisi-posisi ini karena para Pablois 
Indonesia bekerja sama kerasnya untuk mencegah para pekerja memisahkan diri 
dari para Stalinis. Mereka menentang keras pendirian sebuah kepemimpinan 
revolusioner yang baru.

Tanggung jawab untuk akibat kontra-revolusioner berdarah arahan ini dapat 
diusut secara langsung ke Kongres Reunifikasi Pablois di mana Partai Sosialis 
Pekerja (SWP) Amerika melakukan pemutusan dengan Komite Internasional 
Internasional Keempat dan bergabung dengan "Sekretariat Tergabung" Pablois 
Ernest Mandel.

Setelah memimpin perjuangan melawan likuidasionisme Pablois di tahun 1953, para 
pemimpin SWP di akhir 1950an makin lama makin menyerah ke tekanan perkembangan 
ekonomi cepat setelah Perang Dunia Kedua yang berlangsung dan tampak ketenangan 
kaum buruh. Mereka meninggalkan perjuangan untuk revolusi proletar yang 
dipimpin oleh partai macam Bolshevik dan mencari "persatuan kembali" dengan 
para radikal petit-burjuis dan Stalinis yang tidak puas. Di tahun 1963 mereka 
bergandeng tangan dengan para Pablois dalam menyatakan bahwa bukan saja 
partai-partai Stalinis, seperti PKI, tetapi juga kekuatan-kekuatan 
nasionalis-burjuis di negara-negara berkembang, seperti Castro di Kuba dan 
Sukarno di Indonesia dapat menjadi sarana penyataan sosialisme.

Resolusi pemersatuan kembali ini menyatakan bahwa tidak ada krisis kepemimpinan 
revolusioner di negara-negara tertindas: "Di negara-negara kolonial dan 
semi-kolonial...kelemahan kapitalisme, seluruh struktur sosio-ekonomis yang 
aneh yang dihasilkan oleh imperialisme, kesengsaraan permanen sebagian besar 
populasi dalam ketidakadaanya revolusi radikal agraris, stagnasi dan malah 
menurunnya standar kehidupan sementara industrialisasi berjalan dengan cepat 
secara relatip, menciptakan situasi-situasi di mana kejatuhan satu gejolak 
revolusi tidak secara otomatik menciptakan stabilisasi ekonomis dan sosial yang 
relatip atau sementara. Sebuah rentetan perjuangan-perjuangan rakyat yang 
tampaknya tak ada habisnya terus berlangsung, seperti dialami Bolivia selama 10 
tahun."

Dalam kata lain, bagaimanapun menghancurkannya kekalahan-kekalahan dan 
pengkhiatan-pengkhianatan yang dibebankan kepada rakyat, mereka akan bangkit 
kembali. Tidak ada perlu untuk partai Trotskyis. Sifat kriminal dari kepuasan 
diri oportunis ini akan segera ditunjukkan dalam darah rakyat Indonesia.

Konperensi tahun 1963 ini didasarkan atas penolakan kepentingan bersejarah 
pembangunan seksi-seksi pergerakan Trotskyis di negeri-negeri terbelakang. 
Resolusi Pablois mengatakan:"Kelemahan musuh di negeri-negeri terbelakang telah 
menciptakan kemungkinan untuk merebut kekuasaan meskipun dengan instrumen 
tumpul."

Di Indonesia, "instrumen tumpul" ini adalah PKI.


Pengkhianatan besar di Sri Lanka

Kekhianatan Pablois di Indonesia adalah sangat berhubungan dengan pengkhianatan 
besar di Sri Lanka di tahun 1964 ketika Partai Lanka Sama Samaja (LSSP), 
organisasi Pablois, memasuki koalisi burjuis Ibu Bandaranaike, bersama dengan 
para Stalinis Partai Komunis Sri Lanka, untuk memenggal pergerakan massa kaum 
buruh melawan kekuasaan kapitalis.

LSSP telah menentang pembentukan Komite Internasional di tahun 1953 dan 
mengikuti itu memainkan peranan penting dalam mempersiapkan persatuan kembali 
SWP Amerika dengan para Pablois. Pertentangan mereka terhadap perjuangan 
menentang oportunisme dalam Internasional Keempat berakar di orientasi mereka 
yang makin bertambah nasionalis dan peninggalan program dan prinsip-prinsip 
Trotskyis untuk mengakomodasi para Stalinis dan partai kapitalis Bandaranaike 
SLFP di Ceylon (Sri Lanka).

Konggres Reunifikasi Pablois di tahun 1963 menutupi oportunisme nasional LSSP 
dengan mengajukan:"Seksi Ceylon kita sudah perlahan-lahan membetulkan orientasi 
salah yang diadopsi di tahun 1960 yang mendukung pemerintahan burjuis-liberal 
SLFP. Sejak rakyat mulai beraksi, mereka tidak ragu-ragu untuk menaruh diri 
mereka di kepala pergerakan ini melawan sekutu elektoral mereka yang kemarin." 
Hanya setahun setelah itu aling-aling "Trotskyis" palsu yang diberikan oleh 
para Pablois digunakan oleh LSSP untuk memasuki pemerintahan kapitalis.

Pengkhianatan oleh sebuah partai yang dianjung-anjungkan oleh para Pablois 
sebagai "partai Trotskyis terbesar di dunia" ini mempunyai akibat yang membawa 
bencana di seluruh dunia, yang pertama di Indonesia. Itu memperkuat tangan 
partai-partai Stalinis dan Maois, seperti PKI, yang kemampuannya untuk menekan 
dan melucuti kaum buruh akan sudah hancur bila LSSP berpegang ke program 
revolusi permanen dan berjuang untuk penggulingan kekuasaan burjuis di Sri 
Lanka.


Pablois memperkuat PKI

Setelah masuknya seksi Sri Lanka mereka ke dalam pemerintahan kapitalis itu, 
dengan para Stalinis, para Pablois terus mengikuti arahan pro-Stalinis dan 
pro-burjuis-nasional yang sangat mirip di Indonesia.

Pamflet Pablois "Bencana di Indonesia" bukan saja menutupi peranan yang 
dimainkan oleh seksi Pablois Indonesia, Partai Acoma, seperti kita ungkapkan di 
bagian terakhir seri ini. Meskipun setelah kudeta berdarah di Indonesia, 
pamflet ini terus mengajukan kemungkinan kelas burjuis-nasional dan PKI dapat 
memainkan peranan progresif.

Itu termasuk sebuah artikel oleh T Soedarso, yang digambarkan oleh pemimpin SWP 
AS Joseph Hansen dalam kata depan pamflet ini sebagai "anggota muda PKI yang 
berhasil mengasingkan diri". Hansen memuji secara bersemangat artikel Soedarso 
sebagai "tanda dari tekad sebuah sektor penting dalam PKI untuk mempelajari apa 
yang terjadi dan menggunakan pelajaran-pelajaran sehingga dapat menjamin 
kemenangan bila rakyat bergejolak maju lagi, yang pasti akan terjadi."

Artikel Soedarso melihat program kontra-revolusioner kepemimpinan PKI sebagai 
sejumlah "kesalahan" termasuk "kekeliruan-kekeliruan...mencoba mendirikan 
sosialisme dengan jalan damai" dan untuk mengikuti "politik" teori revolusi dua 
tahap dan front tergabung dengan kelas burjuis-nasional.

Soedarso tidak mengutarakan perbedaan-perbedaan yang mendasar dengan para 
Stalinis, setuju, contohnya, bahwa "Pergerakan revolusioner dapat dan sebaiknya 
mendukung sikap-sikap atau aksi-aksi progresif kelas burjuis nasional." Kalau 
bukti pernah diperlukan bahwa kelas burjuis semi-kolonial, dilambangkan oleh 
Sukarno, adalah pada dasarnya tidak mampu untuk melakukan program "progresif" 
tetapi akan mendukung pembantaian kelas pekerja, pertumpahan darah itu 
memberikannya. Selama 18 bulan Sukarno menjadi presiden boneka diktatur Jendral 
Suharto, dan setelah itu, mulai dari Maret 1967, dia dipertahankan sebagai 
"presiden tanpa kekuasaan".

Para Pablois juga meremehkan pentingnya pemasukan PKI ke dalam koalisi NASAKOM 
Sukarno dengan para tukang jagal militer. Soedarso mengimbau PKI untuk membalik 
arahan ini, sepertinya itu hanyalah sebuah kesalahan kecil.

Peminta maafan Soedarso untuk kekhianatan kelas mendasar ini bukanlah 
kebetulan. Inti dari Pabloisme adalah pembalikan perjuangan Trotsky melawan 
Stalinisme. Evolusi Stalinisme menjadi sebuah birokrasi kontra-revolusioner 
ditetapkan tanpa keraguan di tahun 1933 ketika Komintern (Internasional 
Komunis) Stalinis menyetujui tanpa ada suara perlawanan satu pun kekhianatan 
Partai Komunis Jerman yang menyerahkan kelas buruh Jerman kepada Hitler tanpa 
adanya peluru melayang. Mulai dari saat itu Trotsky bersikeras bahwa 
Internasional Ketiga telah secara pasti menyeberang ke kamp burjuis, dan bahwa 
Internasional Keempat harus dibangun sebagai partai dunia revolusi sosialis 
untuk memastikan kelangsungan Marxisme.

Artikel Soedarso adalah sebuah penutupan secara sadar, yang diatur oleh Mandel 
dan Hansen, atas peranan reaksioner Stalinisme. Artikel itu secara sadar tidak 
menggunakan kata "Stalinisme", tetapi secara curang memanggil PKI "Komunis". 
Dan kemudian untuk membuat posisinya sangat jelas, Soedarso 
menyimpulkan:"Kecaman di atas tidaklah dimaksudkan untuk merusak peranan PKI 
atau untuk membangkitkan ketidakpercayaan kepada Komunisme Indonesia."

Demikian, setahun setelah kudeta militer itu, pada saat mana satu juta pekerja 
dan petani sudah binasa, para Pablois sedang menutupi pelajaran-pelajaran tahun 
1965 dan masih menganjurkan para pekerja dan petani Indonesia untuk tetap 
mempercayai PKI.


`Pelajaran-Pelajaran` Pablois Indonesia

Artikel Soedarso bukanlah sebuah contoh terisolasi. Kenyataannya arah yang 
diajukan di artikel itu memberikan tema-tema penting sebuah pernyataan yang 
diterbitkan tanggal 20 Maret 1966 oleh "Sekretariat Tergabung" Pablois. 
Berjudul "Pelajaran-Pelajaran Indonesia", itu menentang segala pemisahan dari 
PKI dan tidak mengeluarkan panggilan untuk pembangunan sebuah seksi 
Internasional Keempat. Sebaliknya, itu menyatakan bahwa "Komunis-Komunis 
Indonesia" dapat "menanggulangi akibat dari kekalahan saat ini" dengan 
mengasimilasi pelajaran-pelajaran tertentu.

"Pelajaran" pertama diajukan secara berikut:"Walaupun itu benar dan penting 
untuk mendukung semua pergerakan-pergerakan rakyat anti-imperialis, dan bahkan 
mendukung secara kritis semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh wakil-wakil 
kelas burjuis kolonial seperti Sukarno, untuk sebuah revolusi kolonial mendapat 
kemenangan, itu adalah sangat penting untuk mempertahankan kemandirian 
organisasi-organisasi proletar secara politis maupun secara keorganisasian dari 
kelas burjuis nasional."

Para Pablois bukan hanya mendorong ilusi-ilusi berbahaya tentang kepura-puraan 
"anti-imperialis" kelas burjuis nasional, kata-kata mereka tentang 
"kemandirian" politis organisasi-organisasi proletar adalah penuh dengan 
kepalsuan. Kemandirian politis kelas pekerja hanyalah dapat ditetapkan dengan 
membangun sebuah partai Trotskyis dalam perjuangan yang berani dan tak mengenal 
kasihan melawan para Stalinis yang sedang dicoba untuk disadarkan oleh para 
Pablois.

"Pelajaran" Pablois kedua mengajukan bahwa: "Meskipun itu benar dan penting 
dalam fase-fase pertama revolusi di negara-negara terbelakang untuk menekankan 
masalah pemenangan kemerdekaan nasional, mempersatukan negara dan menyelesaikan 
masalah agraris (yaitu, tugas-tugas bersejarah dari revolusi demokratis burjuis 
yang merupakan masalah yang paling penting di mata 80 percent sampai 90 percent 
populasi), itu adalah sangat penting untuk mengerti bahwa penyelesaian 
tugas-tugas ini hanyalah mungkin bila kelas buruh, dalam persekutuan dengan 
para petani miskin, telah memenangkan kepemimpinan revolusi, mendirikan 
diktatur proletar dan petani miskin dan mendorong revolusi itu ke fase 
sosialisnya."

Dengan arah oportunis "dua fase", para Pablois mencoba untuk menghidupkan 
kembali teori "dua-tahap" Stalinis yang telah kehilangan kepercayaan, yang 
menuntut "fase sosialis" revolusi ditunda sampai selesainya revolusi demokratis 
dan nasional. Arahan para Pablois adalah kebalikan dari teori Revolusi Permanen 
Trotsky yang didasarkan atas sifat internasional revolusi sosialis dan peranan 
revolusioner proletariat internasional. Trotsky menekankan pelajaran inti dari 
Revolusi Rusia bahwa, dalam jaman ini, tugas-tugas demokratis dan nasional di 
negara-negara terbelakang dan tertindas hanya dapat dicapai melalui revolusi 
proletar dan penyebarannya ke seluruh dunia.

Seruan para Pablois untuk "diktatur proletar dan para petani miskin" mencoba 
untuk menghidupkan kembali formula "Bolshevik Lama" tentang "diktatur 
demokratis proletar dan petani" yang diganti oleh Lenin di tahun 1917. Lenin 
mengadopsi posisi Trotsky yang tegas bahwa proletariat adalah kelas 
revolusioner satu-satunya yang dapat memimpin para petani dan melaksanakan 
tugas-tugas demokratis dan sosialis negara-negara terbelakang sebagai bagian 
dari perjuangan kelas buruh seluruh dunia.

"Pelajaran" ketiga yang diajukan oleh para Pablois adalah:"Meskipun itu adalah 
penting untuk memenangkan basis rakyat seluas mungkin di desa-desa, 
sebuahpartai revolusioner yang dapat melaksanakan politik ini haruslah 
berdasarkan atas kader proletar kuat yang dididik secara menyeluruh dalam teori 
dan praktek revolusioner Marxis."

Sifat ganda dari "pelajaran" ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa itu 
ditujukan kepada para Stalinis. Penyebutan-penyebutan "kader proletar kuat" dan 
"teori Marxis" adalah palsu.

Kenyataannya, "Sekretariat Tergabung" menasehatkan anggota-anggota kepemimpinan 
PKI yang selamat untuk mengambil jalan perang gerilya di daerah pedesaan.

Pernyataan mereka menunjukkan harapan bahwa "apa yang tertinggal dari 
kepemimpinan dengan kader-kader partai yang selamat -- terutama yang 
berpendidikan terbaik, mereka yang dikuatkan oleh pengalaman mengerikan yang 
mereka alami dalam enam bulan terakhir -- akan mengambil jalan perang gerilya, 
jika hanya untuk pertahanan diri.

Mereka menganjurkan para Stalinis untuk berbelok ke perang gerilya yang 
menggunakan para petani, meniru para Maois di Cina. Maoisme adalah semacam 
Stalinisme, berdasar atas permusuhan para petani terhadap kekuasaan kelas 
buruh. Berasal dari kekalahan revolusi Cina dan penghancuran keanggotaan buruh 
Partai Komunis Cina di tahun 1926-27, pembelokan Mao ke arah para petani 
menghasilkan aborsi di tahun 1949 revolusi Cina. Itu menghasilkan negara buruh 
yang sangat cacat di kelahirannya yang berdasarkan atas "blok empat kelas" Mao 
-- kelas burjuis nasional, kelas petit-burjuis urban, petani dan kelas buruh.

Itu adalah doktrin ini yang memandu kebulatan tekad Aidit dari kepemimpinan PKI 
untuk mencegah sebuah revolusi sosialis proletar di Indonesia. Dalam kata-kata 
Aidit: "Kelas buruh, petani dan kelas petit-burjuis dan kelas burjuis nasional 
haruslah bergabung dalam satu front nasional".

Pamflet para Pablois adalah percobaan sinis untuk mengalihkan para buruh yang 
sadar akan kelasnya dari pelajaran yang paling penting dari pengkhianatan di 
Indonesia -- pentingnya untuk sebuah partai Trotskyis untuk mengalahkan para 
Stalinis dan pembantu-pembantu Pablois mereka yang berfungsi sebagai agen-agen 
petit-burjuis kontra-revolusioner dalam pergerakan rakyat. Hanya ada satu 
partai revolusioner, dulu dan sekarang, yang dapat membalas pengkhianatan di 
tahun 1965 dengan membimbing kelas buruh Indonesia ke kekuasaan -- sebuah seksi 
Indonesia Komite Internasional Internasional Keempat.


Kesimpulan

Di tahun 1951 kepemimpinan PKI telah menggambarkan secara jelas jalan 
pengkhianatan yang akan diikutinya. "Dalam perjuangan untuk menyatakan pendapat 
politis mereka, para komunis tidak akan menggunakan kekerasan sementara kelas 
penguasa masih membiarkan jalan damai, keparlemenan terbuka. Bila ada 
penggunaan kekerasan, pertumpahan darah, perang saudara, itu bukan para komunis 
yang memulai, tetapi kelas penguasa sendiri."

Arahan kontra-revolusioner ini hanya dapat dibebankan kepada rakyat Indonesia 
karena para Pablois mengikat seksi-seksi yang paling sadar akan kelasnya ke 
panji-panji dan program PKI.

Pengkhianatan-pengkhianatan para Pablois di Sri Lanka dan Indonesia menunjukkan 
sifat kontra-revolusioner Pabloisme. Seperti Komite Internasional Internasional 
Keempat menyatakan dalam Arahan-arahan resolusi 1988-nya, Krisis Kapitalis 
Sedunia dan Tugas-Tugas Internasional Keempat:

"Dalam bantuan yang mereka berikan kepada Stalinisme, sosial-demokrat dan 
nasionalisme burjuis, oportunisme para Pablois sentris memainkan peranan vital 
dalam memperbolehkan imperialisme menjalani tahun-tahun penting antara 1968 dan 
1975 ketika orde dunia sedang tergoncang oleh gejolak ekonomi dan pergerakan 
internasional kaum buruh dan rakyat yang tertindas di negara-negara 
terbelakang. Ini membuktikan taksiran Trotsky tentang sentrisme sebagai agen 
sekunder imperialisme. Para pengalah petit-burjuis yang mengajar tentang nasib 
proletar yang akan selalu berakhir dengan bencana dan sementara itu menemukan 
pandangan-pandangan baru tentang kelas burjuis, tidak pernah menganalisa secara 
konkrit bagaimana kapitalisme yang sudah jompo dapat hidup sampai dekade 
1980an. Para Pablois adalah yang paling tidak peduli untuk mempelajari 
hasil-hasil politik-politik mereka. Sebanyak-banyaknya semua persaudaraan 
petit-burjuis sentris, para radikal dan cendekiawan yang tidak berkelas menolak 
 a priori kemampuan revolusioner kelas pekerja dan menerima 
kekalahan-kekalahannya sebagai sesuatu yang tak dapat dielakkan, mereka tidak 
pernah memikirkan bagaimana konsekuensi-konsekuensi sebuah politik Marxis yang 
benar akan bekerja di Sri Lanka di tahun 1964, di Perancis di tahun 1968, di 
Chili di tahun 1973, dan di Yunani dan Portugis di tahun 1974.

"Komite Internasional, sebaliknya, mengambil pengalaman-pengalaman strategis 
proletar dalam periode setelah Perang Dunia Kedua pelajaran-pelajaran penting 
yang akan menjadi dasar dari persiapan mereka untuk pergejolakan revolusioner 
yang akan datang: pembangunan Internasional Keempat sebagai Partai Dunia 
Revolusi Sosialis untuk memastikan kemenangan kelas buruh internasional 
memerlukan sebuah perjuangan yang tanpa henti dan tanpa kompromi melawan 
oportunisme dan sentrisme.

Sebuah kepemimpinan revolusioner yang baru harus didirikan untuk memimpin 
rakyat Indonesia untuk menghancurkan diktatur Suharto, menggulingkan kelas 
burjuis dan menghentikan pemerasan imperialis dalam perjuangan untuk revolusi 
sosialis sedunia. Menentang para Stalinis dan Pablois yang sedang mempersiapkan 
jebakan berdarah satu lagi untuk rakyat, seksi Indonesia dari Komite 
Internasional Internasional Keempat (ICFI) harus dibangun untuk memimpin 
perjuangan ini


[Non-text portions of this message have been removed]



***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. 
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


--------------------------------------------------------------------------
Situs resmi: http://www.ppi-india.org ; 
Situs milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia ; 
Informasi Beasiswa Scholarship: http://informasi-beasiswa.blogspot.com
--------------------------------------------------------------------------
<br>
<a href="http://informasi-beasiswa.blogspot.com";><img 
src="http://feeds.feedburner.com/Info_Beasiswa.gif"; height="67" width="200" 
style="border:0" alt="Info Beasiswa Scholarship "/></a><br>

Other related posts: