[ppi] [ppiindia] Paket Ceper

** ppi-india **

http://www.suaramerdeka.com/harian/0401/26/kha1.htm

Suara Merdeka
      Senin, 26 Januari 2004  Karangan Khas   
     


      Paket Capres dan Cawapres
      Oleh: Chusnan Maghribi

      DI tengah hiruk-pikuk 24 partai politik (parpol) mempersiapkan segala 
sesuatunya untuk mengikuti pemilihan anggota legislatif awal April 2004, 
parpol-parpol besar khususnya kini juga bersiap meraih sukses dalam perebutan 
kursi presiden dan wakil presiden Oktober mendatang. Mereka sibuk 
berkonsolidasi, baik internal maupun eksternal, untuk menetapkan paket calon 
presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) terbaiknya. Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 1 Mei 2004 sebagai dimulainya sejumlah parpol 
besar melaporkan pasangan capres-cawapresnya.

      Pemilihan presiden beserta wakilnya tahun ini memang sangat istimewa. 
Sebab untuk pertama kalinya dalam sejarah NKRI mereka dipilih langsung oleh 
rakyat. Beda dari presiden dan wapres sebelumnya yang dipilih PPKI (Panitia 
Persiapan Kemerdekaan Indonesia), MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Sementara), dan MPR.

      Sejak merdeka 17 Agustus 1945, Indonesia memiliki lima presiden, empat 
dari kalangan sipil (Soekarno, Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati) dan 
satu berasal dari militer (Soeharto). Jika rentang waktunya dihitung, masa 
pemerintahan presiden sipil 28 tahun (1945-1967 dan 1998-2004), sedangkan 
militer 31 tahun (1967-1998).

      Sementara itu, wapresnya sebanyak sembilan orang, enam dari sipil 
(Mohammad Hatta, Sultan Hamengku Buwono IX, Adam Malik, BJ Habibie, Megawati, 
dan Hamzah Haz) dan tiga militer (Soedarmono, Umar Wirahadikusumah, dan Try 
Sutrisno). Dua wapres (Habibie dan Megawati) berhasil naik pangkat menduduki 
kursi presiden akibat pengunduran diri dan pemecatan (oleh MPR) presiden 
sebelumnya.

      Dalam kurun waktu 57 tahun, tercatat Gus Dur dan Megawati betul-betul 
maju sampai pemilihan final di MPR sebagai capres (1999), sedangkan sebagai 
cawapres, cuma Hamzah Haz dan Akbar Tandjung (2001). Selebihnya dipilih secara 
aklamasi.

      Terkait dengan isu Jawa-luar Jawa, dari lima presiden hanya satu yang 
berasal dari luar Jawa (Habibie, Sulawesi Selatan), sedangkan empat sisanya 
dari Jawa. Untuk wapres, dari sembilan wapres empat di antaranya dari luar Jawa 
(Sumatra Barat, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat) dengan 
masa kekuasaan sekitar 19 tahun. Selebihnya dari Jawa dengan masa kekuasaan 21 
tahun. Selama sekitar 16 tahun (1956-1971 dan 1998-1999) RI tak mempunyai 
wapres.

      Dari segi ideologi, Habibie dan Gus Dur tercatat mewakili sosok presiden 
religius, meski keduanya membungkus religiositasnya dalam tampilan 
nasionalis-religius. Selebihnya berideologi nasionalis murni. Di jajaran 
wapres, tripel H (Hatta, Habibie, dan Hamzah) mewakili sosok religius, baik 
puritan maupun setengah puritan. Sisanya nasionalis murni.

      Dalam konteks itu, politik aliran sebagai pertimbangan parpol menetapkan 
capres-cawapresnya cukup menarik untuk diperhatikan. Barangkali yang paling 
getol mengangkat wacana paket capres-cawapres nasionalis religius adalah PDI- P 
dengan mencari cawapres dari kalangan nasionalis, religius saja, atau 
nasionalis-religius sekaligus.

      Sementara itu, Partai Golkar mengedepankan konvensi nasional guna 
menjaring paket capres-cawapres dari bawah. Pola ini pernah digunakan Golkar 
pada era Orba, saat Harmoko menyatakan rakyat mencalonkan Soeharto sebagai 
capres tunggal melalui survei dua bulan pada 1997.

      Polling Sugeng Sarjadi Syndicated dan Dr Arief Budiman Maret 2003 
mengeluarkan sejumlah kalkulasi pemilihan capres dan cawapres 2004. Keduanya 
mencantumkan kriteria nasionalis-religius sebagai tolok ukur, baik di tingkat 
elite parpol maupun dari kehendak publik yang tercermin dalam hasil polling. 
Dengan begitu, elite dan masyarakat seolah masih larut dalam paradigma lama 
bahwa ukuran kemenangan politik sipil ditentukan oleh gabungan dua aliran besar 
di Indonesia itu. Hal ini menunjukkan betapa teori sirkulasi elite belum 
berubah, setidaknya sejak 1959. 

      Intervensi pola sipil-militer dan militer-militer selama 31 tahun seakan 
tak berpengaruh apa-apa, di tengah isyarat makin kuatnya aspirasi kembali ke 
era Soeharto dan militer di kalangan masyarakat menengah ke bawah sekarang.

      Paket capres-cawapres nasionalis religius tadi seakan mengasumsikan yang 
nasionalis bukan religius, sedangkan yang religius bukan nasionalis. Keduanya 
diposisikan diametral dan divergen/berbeda (Indra J Piliang, CSIS, 2003). 
Padahal perlu dibongkar kembali apakah nasionalisme itu aliran, paham ataukah 
ideologi yang pantas disandingkan dengan aliran religi demi tujuan-tujuan 
politik. 

      Apakah pakem ini merupakan tipikal signifikan dalam proses modernisasi 
sistem politik Indonesia, mengingat kalangan nasionalis-religius jauh dari 
kebijakan yang seharusnya diambil saat memerintah?

      Di banyak negara luar, kalau ideologi itu mendikotomikan antara liberal 
dan sosialis, kelompok liberal dengan partai buruh, atau antara demokrat dan 
konservatif, pengaruhnya langsung tampak pada pengambilan kebijaksanaan. Di 
negara kita, berbagai kebijakan yang diambil juga bersentuhan dengan paham atau 
ideologi yang dianut, meski sering menonjolkan sisi personal, bukan basis 
ideologi parpol pendukungnya. 

      Presiden Habibie dikenal liberal dalam regulasi politiknya, termasuk 
dalam penyelesaian Timor Timur, dan kebiasaan peluk ciumnya. Gus Dur cenderung 
populis, terutama dalam pemberian otonomi khusus Aceh dan Papua. Soekarno 
terkenal antipasar bebas, sedangkan Soeharto proliberalisasi pasar.

      Itu maksudnya, pada masa-masa tersebut setiap presiden mampu memengaruhi 
pilihan-pilihan kebijakan yang diambil, termasuk menyangkut hubungan luar 
negeri, meski bukan dalam arti paham atau ideologi yang dianut. Terkait dengan 
Islam, misalnya, Gus Dur membiarkan banyak kelompok Islam berdemo sampai ke 
Istana Negara. Adapun Megawati bersikap keras dengan melakukan penahanan, tapi 
faktor nasionalis-Islam terus diusung dengan simbol utama Hamzah Haz. 

      Walaupun menggabungkan dua kekuatan sekaligus (nasionalis-religius), 
rezim Megawati-Hamzah tak tampak bisa mengarahkan pemerintahannya selaras 
kriteria itu. Tipikal nasionalis tulen semacam Soekarno tak kelihatan di diri 
Megawati, khususnya di bidang ekonomi. Sementara itu, ciri religiositas juga 
tak menonjol, baik dalam arti perhatian terhadap masyarakat marginal maupun 
dalam usaha meredam beragam kegiatan amoral seperti perjudian, pornografi, 
narkoba, sampai kebobrokan moral pengusaha dan pemerintah. Penerapan Syariat 
Islam di Nanggroe Aceh Darussalam hanya meneruskan kebijakan Gus Dur.

      Lantas, untuk menetapkan paket capres-cawapres oleh masing-masing parpol 
besar khususnya, model koalisi apa yang mesti dibangun? Sebaiknya, model 
politik aliran ditinggalkan. Begitu halnya pola dikotomi sipil-militer, 
Jawa-luar Jawa, serta jargon Orla-Orba-Reformasi.

      Empat wapres yang dinilai cukup berhasil (Hatta, Sultan HB IX, Adam 
Malik, dan Habibie) berasal dari sipil. Keempatnya juga bukan mewakili unsur 
magis dan tradisional, melainkan unsur rasionalitas, pengetahuan, empirisme, 
dan profesionalisme.

      Dikotomi Orla-Orba juga tak relevan. Sultan HB IX, misalnya, dapat 
menjaga jarak dari dua orde yang dekat dengannya dengan membenahi sektor sosial 
dan budaya kemasyarakatan. Adam Malik pernah berjasa dalam pembangunan hubungan 
politik luar negeri, khususnya di tingkat ASEAN, walau melintasi dua orde.

      Kalangan sipil pun banyak berperan dalam membidani kelahiran NKRI. Bila 
dihitung nama per nama, itu bisa menjadi sebuah deretan panjang. Mulai dari 
Soekarno, Hatta, Moh Yamin, sampai Agus Salim dan Soedjatmoko.

      Karena itu, penetapan capres-cawapres dengan hanya mematok dari kalangan 
parpol saja sangatlah tidak bijaksana. Indra J Piliang bahkan menyebutnya 
sebentuk arogansi. Meski UUD 1945 menegaskan capres-cawapres berasal dari 
parpol atau gabungan parpol, hal itu hanya sebagai perantara. Penjaringan 
capres-cawapres hendaknya terarah pada pemberian kesempatan bagi anak-anak 
bangsa terbaik untuk menyampaikan visi, misi, prestasi, keahlian hingga isu-isu 
human interest, sebagai bentuk pengumpulan collective idea dan collective power 
di tubuh nation state RI.

      Model konvensi nasional yang ditempuh Partai Golkar untuk menjaring 
capres-cawapres terbaik 2004, barangkali model yang pas untuk menetapkan paket 
capres-cawapres yang ideal dan terbaik bagi parpol-parpol besar. Ke depan, tak 
ada salahnya kalau model konvensi nasional itu juga ditempuh parpol selain 
Golkar untuk menetapkan paket capres-cawapres terbaiknya. Toh, Partai Demokrat 
dan Republik di Amerika Serikat, negeri yang acap kali dijadikan parameter 
kematangan praktik demokrasi, sama-sama menggelar konvensi nasional guna 
menetapkan pasangan capres-cawapres terbaiknya untuk memenangkan pemilihan 
presiden secara langsung yang digelar sekali dalam empat tahun itu. (18i)


      -Chusnan Maghribi, peminat masalah politik CIIS di Yogyakarta 
     



[Non-text portions of this message have been removed]


***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Posting: ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx
5. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
6. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
7. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 

------------------------ Yahoo! Groups Sponsor ---------------------~-->
Buy Ink Cartridges or Refill Kits for your HP, Epson, Canon or Lexmark
Printer at MyInks.com. Free s/h on orders $50 or more to the US & Canada.
http://www.c1tracking.com/l.asp?cid=5511
http://us.click.yahoo.com/mOAaAA/3exGAA/qnsNAA/BRUplB/TM
---------------------------------------------------------------------~->

Yahoo! Groups Links

To visit your group on the web, go to:
 http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

To unsubscribe from this group, send an email to:
 ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

Your use of Yahoo! Groups is subject to:
 http://docs.yahoo.com/info/terms/

Other related posts: