[ppi] [ppiindia] Mukadimah UUD 1945 Tidak Sakral, Perlu Diganti

** ppi-india **

http://www.suarapembaruan.com/News/2004/02/09/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY

Mukadimah UUD 1945 Tidak Sakral, Perlu Diganti
 J Soedjati Djiwandono

TULISAN penulis di harian ini tanggal 16 Oktober 2003 tentang rancangan
revisi KUHP dan analisis akhir tahun tanggal 30-31 Desember tentang ideologi
dalam kehidupan politik pasca-Pemilu 2004, dapat sampai pada kesimpulan yang
sama, yaitu Mukadimah UUD 1945 perlu diubah atau diganti. Boleh mengubah
"batang tubuh" UUD, yang berisi pasal-pasalnya dimungkinkan, sebaliknya
mengubah apalagi mengganti Mukadimah UUD tidak dimungkinkan, merupakan
pemikiran yang keliru.
UUD adalah ciptaan manusia, sebab itu keliru membuat atau menganggapnya
sakral atau keramat. Untuk menyesuaikannya dengan tuntutan perubahan zaman
demi kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara, kita bisa mengubah, bahkan
mengganti UUD, termasuk Mukadimahnya, yang sekadar berfungsi sebagai
"pengantar".
Rumusan mukadimah UUD 1945, yang berisi ideologi negara Pancasila, meskipun
istilah itu sendiri tidak tertulis dalam seluruh naskah UUD, mungkin secara
umum bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Itulah yang rasanya sudah
terjadi hingga kini, sejak ketujuh kata "dengan kewajiban melaksanakan
Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" telah dicoret dari naskah awal UUD
yang dikenal sebagai "Piagam Jakarta," ketika UUD 1945 diresmikan sebagai
UUD sementara sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, jadi tanggal 18 Agusus
1945.
Pemahaman Tak Sama
Namun, jelas bahwa ideologi Pancasila itu tidak dipahami secara sama oleh
berbagai golongan agama di Indonesia, khususnya menyangkut sila pertama,
yaitu Kepercayaan kepada Tuhan YME. Perbedaan, kerancuan atau ambivalensi
pemahaman tentang makna sila pertama itu, meskipun tidak pernah secara
terbuka diungkapkan, apalagi didiskusikan dan diperdebatkan -- kecuali di
dalam Badan Konstituante sebelum pemungutan suara -- telah selalu mengancam
persatuan bangsa dan keutuhan negara. Hal itu lebih lanjut mengakibatkan
kerancuan identitas negara Indonesia, yang "bukan negara sekuler", tetapi
juga "bukan negara agama".
Pihak sebagian golongan Islam menganggap sila pertama, "Ketuhanan YME,"
sebagai kewajiban setiap warga negara untuk percaya pada Tuhan YME. Lebih
dari itu, kepercayaan itu sekan-akan harus melalui agama dan itu pun
terbatas pada agama yang diakui negara (meskipun sebenarnya agama tidak
memerlukan pengakuan negara) dan malahan memberi kesan cenderung diartikan
agama mayoritas (Islam).
Sebaliknya, pihak golongan-golongan non-Muslim memahaminya sebagai
pernyataan kebebasan beragama, sehingga mereka merasa "aman" dalam
menjalankan ibadah, mendirikan rumah ibadat, dan berganti agama kapan pun
mereka menghendakinya, apa pun alasannya. Tetapi dalam kenyataan hidup
sehari-hari, dalam beberapa hal dan sampai taraf tertentu, mereka merasa
menderita diskriminasi.
Mereka wajib minta izin dari negara (pemerintah), bahkan seringkali
persetujuan lingkungannya untuk mendirikan rumah ibadat. Sebaliknya, orang
Islam tampaknya tidak harus minta izin untuk mendirikan masjid, apalagi
untuk mendapat persetujuan lingkungannya. Masjid Istiqlal yang besar dan
megah didirikan dekat Katedral Katolik yang sudah berdiri sejak awal abad ke
20. Satu-satunya orang Muslim yang pernah saya dengar mengemukakan kritik
seperti itu dalam hal masjid Istiqlal, seingat saya, adalah Mochtar Lubis,
yang waktu itu Pemimpin Redaksi Harian Indonesia Raya.
Masjid-masjid juga bebas saja menggunakan pengeras suara secara maksimal
setiap kali mengumandangkan azan, tampaknya tanpa peduli apakah lingkungan
sekitarnya banyak atau tidak orang-orang non Muslim, orang-orang sakit atau
lanjut usia dan kanak-kanak yang perlu istirahat lebih banyak. Dan karena
takut, bukan karena mereka "berjiwa Pancasila", warga non Muslim tidak
pernah protes, paling menggrundel. Setiap saat azan dalam waktu siaran TV,
selalu disiarkan ajakan azan, disertai tayangan orang berwudhu dan berazan
di masjid. Ini aneh, kalau orang-orang Muslim dianjurkan azan saat-saat itu,
untuk siapa tayangan azan di TV itu?
Kerancuan Identitas
Tetapi lebih serius lagi, dan dalam jangka panjang lebih berbahaya untuk
persatuan bangsa ini dan keutuhan maupun keamanan negara ini, adalah bahwa
karena kerancuan identitas negara RI, maka terdapat juga ketidak-tegasan
tentang sumber hukum negara. Apakah hukum agama merupakan sumber hukum
negara, dan kalau ya, hukum agama yang mana, dalam bidang apa dan seberapa
jauh? Kecenderungannya hingga sekarang adalah bahwa hukum agama mayoritas
semakin berperanan, bahkan kalaupun semakin lama kurang dibungkus dengan
"Syariat Islam".
Sebenarnya, karena bangsa Indonesia tidak dibina oleh ikatan sesuatu agama,
melainkan oleh cita-cita bersama (cita-cita politik, yaitu kemerdekaan
sebagai negara-bangsa) negara RI juga tidak dibentuk untuk melaksanakan
hukum atau ajaran agama, melainkan untuk kesejahteraan umum atas dasar
keadilan. Sebab itu, secara logis dan jelas RI seharusnya adalah negara
sekuler, dalam pengertian yang paling mendasar, yaitu dipisahkannya politik
dari agama, antara "kekuasaan" agama dan kekuasaan politik atau negara.
Tetapi istilah "sekuler" atau "sekularisasi" seringkali salah dimengerti
sebagai "anti agama", seakan-akan jika agama (Islam, Kristen atau agama apa
pun) dipisahkan dari kekuasaan negara, orang tidak akan lagi percaya Tuhan
dan menaati hukum dan mengikuti ajaran agama. Dan karena dalam abad
teknologi informasi ini, manusia akan selalu terbuka pada berbagai pikiran
dan nilai serta dihujani berbagai produk melalui iklan, maka negara harus
mempertahankan agama.
Cara pikir demikian sebenarnya merupakan penghinaan atas agama, seakan-akan
agama akan berhasil hanya jika dipaksakan melalui cara-cara totaliter,
melalui pengadilan yang menghukum orang karena tidak melaksanakan hukum atau
ajaran agama seperti mengonsumsi miras, tidak beribadat, kumpul kebo,
berjudi, dan sebagainya. Dan orang akan meninggalkan agamanya tanpa adanya
pengawasan negara. Kenyataannya adalah bahwa negara-negara sekuler tidak
menindas, apalagi melarang dan membunuh agama.
Berbagai agama, Kristen, Yahudi, maupun Islam, justru hidup subur di
negara-negara sekuler. Sebaliknya, sekularisasi menghalangi dan mencegah
manipulasi agama dan intervensi negara dalam masalah-masalah internal agama.
(Fatema Mernissi, Islam and Democracy: Fear of the Modern World, trans. Mary
Jo Lakeland (Perseus Publishing, 2002), 65.
Deklarasi PBB
Beragama jelas merupakan hak, bukan kewajiban. Kita sudah menandatangani
Deklarasi (Universal) PBB tentang Hak Asasi. Mewajibkan agama melalui hukum
negara jelas bertentangan dengan Pasal 18 Deklarasi PBB tentang HAM, "Setiap
orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini
termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk
menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, beribadat dan
menaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum
maupun sendiri"
Setelah menandatangani Deklarasi PBB tentang HAM, apalagi setelah
meratifikasinya, suatu negara mempunyai komitmen untuk menjadikannya bagian
dari hukum nasional, bahkan kalau tidak salah malahan lebih tinggi dari
konstitusinya, dan melaksanakan apa yang ditulis dalam Pembukaan Deklarasi
itu, yaitu untuk "berusaha dengan cara mengajarkan dan memberikan pendidikan
guna menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan
tersebut, dan dengan jalan tindakan-tindakan progresif yang bersifat
nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan penghormatannya yang
universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari Negara-Negara Anggota
sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari wilayah-wilayah yang ada di bawah
kekuasaan hukum mereka."
Karena itu, menganggap Mukadimah itu kramat atau sakral sehingga tidak boleh
diubah, dan dengan demikian membiarkan perbedaan, sekurang-kurangnya
ambivalensi atau ketidakjelasan pemahaman tentang asas Ketuhanan YME;
berarti juga mengabadikan benih perpecahan bangsa. Sebab itu pula, demi
persatuan bangsa dan keutuhan negara, Mukadimah UUD 1945 pada achirnya harus
diganti, dan dengan demikian kita berganti UUD. Para pendiri republik ini
bukannya tidak dapat berbuat salah. Mereka tidak bisa secara lengkap dan
akurat mengantisipasi perkembangan zaman yang kita hadapi sekarang ini.
Tanpa usaha itu, bangsa ini akan selalu terancam konflik dan perpecahan,
karena perbedaan yang sulit, bahkan mustahil didamaikan, yang merupakan
alasan kuat untuk pecahnya negara, seperti India dan Pakistan sejak sebelum
kemerdekaan. Kompromi yang lebih menjamin keadilah antar golongan adalah
sekularisasi. Istilah "ideologi" ataupun "Pancasila" sendiri tidak kita
perlukan. Kelima asas Pancasila sudah secara lengkap dan jelas ter- kandung
dalam cita-cita demokasi yang mendambakan persamaan, keadilan, dan HAM.
Penulis adalah analis politik.
Koreksi
Dalam rubrik Catatan Jakarta, kolom Sabam Siagian berjudul ''Peta Politik
Pemilu '99-'04'', Suara Pembaruan, Sabtu 7 Februari 2004, terdapat
kekeliruan data tentang Karl von Clausewitz. Ia lahir tahun 1780 dan
meninggal 1831. Karya utamanya Vom Kriege ('Tentang Perang') diterbitkan
atas usaha istrinya pada tahun 1833 setelah Clausewitz meninggal.
Redaksi



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor ---------------------~-->
Buy Ink Cartridges or Refill Kits for your HP, Epson, Canon or Lexmark
Printer at MyInks.com. Free s/h on orders $50 or more to the US & Canada.
http://www.c1tracking.com/l.asp?cid=5511
http://us.click.yahoo.com/mOAaAA/3exGAA/qnsNAA/BRUplB/TM
---------------------------------------------------------------------~->

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Posting: ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx
5. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
6. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
7. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
     http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
     ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
     http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


Other related posts:

  • » [ppi] [ppiindia] Mukadimah UUD 1945 Tidak Sakral, Perlu Diganti