[ppi] [ppiindia] Militer sebagai Alat Demokrasi?
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Wed, 28 Sep 2005 00:29:49 +0200
** Mailing List|Milis Nasional Indonesia PPI-India **
** Situs resmi: http://www.ppi-india.org **
** Situs milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia **
** Informasi Beasiswa Scholarship: http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**MEDIA INDONESIA
Rabu, 28 September 2005
Militer sebagai Alat Demokrasi?
Dita Indah Sari, Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik, Jakarta
POSISI politik militer di Indonesia, bahkan setelah jatuhnya kediktatoran,
tetap dilihat sebagai salah satu problem demokrasi. Dalam banyak momentum
reformasi, TNI/Polri berada dalam posisi sebagai tergugat terutama berkaitan
dengan praktik politik dan ekses pelanggaran HAM masa lalu. Persoalan lainnya
adalah kehendak untuk menghormati supremasi sipil masih juga setengah hati
dalam hal penyelesaian kasus-kasus itu.
Institusi TNI/Polri dengan berbagai dalih masih digunakan untuk melindungi para
petingginya yang terlibat kejahatan HAM. Demokratisasi karenanya menjadi sebuah
proses yang tidak tuntas dan rentan. Proses ini semakin rumit dengan lemahnya
komitmen demokrasi dan dominannya aliansi kepentingan yang pragmatis dari para
politisi sipil saat bersinggungan dengan institusi TNI, termasuk saat
menghadapi tuntutan keadilan bagi para korban. Penyelesaian kasus pembunuhan
massal 1965, penculikan aktivis, kasus Trisakti, Semanggi, Talangsari, Tanjung
Priok menjadi terhambat penuntasannya.
Bertolak belakang dengan Indonesia, di Venezuela sebagian unsur militer justru
menjadi agen perubahan dan demokrasi yang sangat penting. Meskipun rakyat sipil
tetaplah ujung tombak perubahan politik, para prajurit yang turun ke jalan dan
bergabung dengan ribuan rakyat pendukung Presiden Kolonel Hugo Chavez adalah
sumber kepercayaan diri yang besar bagi orang-orang miskin.
Tradisi demokrasi
Meskipun 36% penduduknya berpendapatan kurang dari US$1/hari, Venezuela
tersohor sebagai negeri yang tradisi demokrasi liberalnya paling kuat di
Amerika Latin. Setelah merdeka dari Spanyol, kelompok-kelompok kiri dan
demokratik bekerja sama menggulingkan kediktatoran Jenderal Marcoz Perez
Jimenez tahun 1958. Kelompok militer yang terlibat dalam penggulingan ini,
sempat memegang kekuasaan politik selama beberapa saat sebelum diadakan pemilu.
Namun mereka kemudian berikrar bersama untuk mendukung pemerintahan sipil yang
demokratis dan menolak junta militer karena melanggar konstitusi.
Empat puluh lima tahun kemudian, mayoritas tentara Venezuela menganggap bahwa
sejarah penghormatan kepada demokrasi sipil ini haruslah terus dijaga. Sikap
ini ditunjukkan saat Presiden Chavez, yang terpilih dengan 56% suara dalam
sebuah pemilu demokratis tahun 1998, dikudeta oleh sejumlah jenderal sayap
kanan (dengan dukungan CIA) di tahun 2002.
Sejak menjadi orang nomor satu di Venezuela, Chavez memang menjadi ancaman bagi
kelompok pengusaha besar, para elite Venezuela, sejumlah jenderal kaya serta
Amerika Serikat. Setelah menjabat sebagai presiden, Chavez melakukan sejumlah
reformasi radikal, antara lain menolak konsep pasar bebas NAFTA, menggratiskan
pendidikan dasar hingga universitas, dan nasionalisasi sejumlah aset swasta
yang vital bagi kepentingan umum, termasuk pertambangan minyak.
Sebagai negeri penghasil minyak dan batu bara terbesar di Amerika Latin, Chavez
juga menaikkan pajak bagi investasi asing di sektor minyak dan gas dari 16,6%
menjadi 30%. Dalam sidang-sidang OPEC, Venezuela juga sukses memelopori
pengontrolan produksi minyak, sehingga harga tetap stabil. Chavez pun tak
ketinggalan melakukan reformasi agraria, karena 60% total luas tanah hanya
dimiliki 1% tuan tanah besar.
Kudeta terhadap Chavez membangkitkan kemarahan rakyat. Ratusan ribu orang turun
ke jalan selama berhari-hari, menuntut agar presiden mereka 'dikembalikan'.
Dalam situasi ini, sejumlah jenderal beserta pasukannya menyatakan tetap
mendukung Chavez, seperti Jenderal Raul Isaias Baduel dan Jenderal Garcia
Montoya. Iklim keterbukaan politik yang telah dimiliki Venezuela selama hampir
setengah abad bukan hanya membuat demokrasi menjadi bagian dari kultur
masyarakat, namun hingga ke level militer pun hal ini juga diakui sebagai
tradisi yang positif.
Sejarah
Menurut Marta Harnecker, seorang analis Venezuela, faktor lain yang melahirkan
karakter demokrasi di tubuh militer Venezuela adalah bahwa sebagian besar
perwira militer juga dilatih di Akademi Militer Venezuela, bukan hanya di
sekolah militer AS yang brutal. Sejak 1971 status Akademi Militer telah
disejajarkan dengan universitas. Dengan adanya perubahan ini, kader-kader
militer diharuskan belajar ilmu politik dan membaca tulisan tentang demokrasi
dan tentang realitas Venezuela.
Tidak seperti di Meksiko ataupun Kolombia, kondisi politik Venezuela yang
demokratis membuat perlawanan bersenjata setelah tahun 60-an hampir tak ada,
karena lapangan politik terbuka sepenuhnya bagi kaum oposisi. Karena itu, para
tentara yang berpatroli ke desa-desa tidak menemukan kaum pemberontak, namun
melihat dan merasakan sendiri kemiskinan kaum tani di sana.
Hal ini sangat berbeda dengan tradisi militer Indonesia. Cikal bakal TNI adalah
pasukan-pasukan yang didirikan oleh kekuatan kolonial Belanda (KNIL) dan
fasisme Jepang (PETA). Setelah program rasionalisasi tahun 1948 berhasil
menghancurkan/melucuti laskar-laskar yang didirikan rakyat, maka yang tinggal
adalah kedua unsur warisan kolonial di atas, yang masih berkarakter mirip
pendahulunya.
Keterlibatan militer dalam bidang ekonomi, terutama sejak Soekarno
menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di tahun 1957, juga membuat
sejumlah jenderal bertransformasi menjadi kapitalis bersenjata. Hal ini sangat
berperan dalam merusak seluruh karakter positif yang mungkin masih diwariskan
oleh revolusi nasional dalam tubuh TNI.
Berbeda dengan Venezuela, demokrasi liberal di Indonesia dalam sejarahnya tidak
pernah menjadi prinsip politik yang dominan, apalagi mentradisi.
Kekuatan-kekuatan sipil yang tampil dalam berbagai bentuk politik aliran dalam
periode pasca kemerdekaan, menemui ajalnya di tahun 1965. Ruang politik bagi
oposisi disumbat rapat, yang hanya mampu dijebol 32 tahun kemudian. Reaksi
balik yang drastis terhadap tentara pascajatuhnya Soeharto sedikit banyak
memang memaksa militer untuk melakukan koreksi atas doktrin dan praktiknya
selama ini. Namun proses ini selalu terkorupsi oleh keengganan para politisi
sipil untuk mendesakkan penuntasan problem-problem besar masa lalu yang menjadi
tanggung jawab angkatan bersenjata.
Filosofi
Masih menurut Harnecker, pengaruh pemikiran Simon Bolivar dalam pemikiran
militer Venezuela amat kuat. Bolivar adalah tokoh yang paling legendaris dalam
sejarah perjuangan rakyat Amerika Latin melawan kolonialisme Spanyol. Bolivar
meyakini pentingnya persatuan rakyat Amerika Latin melawan Eropa dan Amerika
dan bahwa demokrasi adalah sistem politik yang dapat memberi kebahagiaan
tertinggi kepada rakyat. Ia juga menekankan, tidak boleh ada militer yang ingin
menggunakan senjatanya untuk menentang rakyat. Gagasan-gagasan ini masih
dipegang sejumlah unsur dalam tubuh militer Venezuela hingga kini.
Akhirnya, pengalaman Venezuela (dan Indonesia) memberi kita kesimpulan,
reformasi politik militer bukan tergantung dari kerelaan sejumlah jenderal,
namun dari seberapa besar tekanan dan desakan publik agar demokrasi dihormati
oleh semua pihak, termasuk oleh tentara.***
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Help Sudanese refugees rebuild their lives through GlobalGiving.
http://us.click.yahoo.com/V8WM1C/EbOLAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
--------------------------------------------------------------------------
Situs resmi: http://www.ppi-india.org ;
Situs milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia ;
Informasi Beasiswa Scholarship: http://informasi-beasiswa.blogspot.com
--------------------------------------------------------------------------
Other related posts:
- » [ppi] [ppiindia] Militer sebagai Alat Demokrasi?