[ppi] [ppiindia] Mewujudkan Polisi Sipil

** Mailing List|Milis Nasional Indonesia PPI-India **
** Situs resmi: http://www.ppi-india.org **
** Situs milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia **
** Informasi Beasiswa Scholarship: http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
<br><br><a href="http://informasi-beasiswa.blogspot.com";><img 
src="http://feeds.feedburner.com/Info_Beasiswa.gif"; height="67" width="200" 
style="border:0" alt="Info Beasiswa Scholarship "/></a><br><br>
REPUBLIKA
Jumat, 24 Februari 2006


Mewujudkan Polisi Sipil 

Bambang Abimanyu
Pengamat Kamtibmas


Gonjang-ganjing tindakan polisi melakukan penyelidikan terhadap rencana Fraksi 
PDIP dan Fraksi PKS menginvestigasi soal impor beras, sempat menjadi 
pembicaraan hangat berbagai kalangan. Bahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
menilai tindakan itu tidak pada tempatnya. Karena itu, harus diluruskan dan 
pelakunya diberi sanksi.

Kapolri Jenderal Sutanto meminta maaf. Bahkan, Mabes Polri akhirnya mencopot 
Komisaris Besar S Handoko dari jabatan direktur Intelijen dan Keamanan Polda 
Metro Jaya. Handoko adalah perwira yang menandatangani surat perintah 
penyelidikan. 

Isu penuh nuansa politis merebak menyusul keluarnya surat perintah penyelidikan 
itu. Di antaranya dikatakan bahwa adanya penyusupan kepentingan di tubuh Polri, 
adanya 'pesanan' dari pihak-pihak yang berkepentingan, hingga isu bahwa Polri 
sudah dijadikan alat penguasa. Tuduhan publik terhadap polri tersebut merupakan 
reaksi atas sikap atau tindakan penyalahgunaan wewenang. Polisi dianggap tidak 
proporsional. Kondisi itu tentu menjadi batu ujian ke depan bagi Polri yang 
pada Juli mendatang akan memasuki usianya yang ke-60. Mampukah Polri 
meningkatkan dan tetap mempertahankan kredibilitas dan kapabilitasnya sehingga 
menjadi andal dan profesional dalam menjalankan tugasnya menghadapi berbagai 
perubahan dan tantangan?

Tentu, semuanya berpulang kepada kemauan dan kesungguhan institusi Polri 
sendiri. Sebab, sebagai aparat penegak hukum, pelindung dan pelayan masyarakat, 
Polri dituntut memiliki cara berpikir, cara pandang, dan tindakan yang sesuai 
dengan paradigma baru atau iklim demokrasi yang melekat pada bangsa ini. 
Terutama sejak bergulirnya momentum reformasi beberapa tahun silam.

Problem legitimasi Tuntutan masyarakat terhadap perbaikan kinerja Polri secara 
konsisten memang tak pernah berhenti. Masyarakat berharap jangan sampai upaya 
yang sudah dilakukan dirusak lagi. Terlebih, belakangan Polri telah mampu 
mengukir sejumlah prestasi yang memperoleh apresiasi tinggi. Di antaranya, 
memerangi terorisme, illegal logging, pemberantasan perjudian, dan penegakan 
hukum lainnya. Bahkan, keberanian Polri membuka 'boroknya' sendiri kepada 
publik, juga mendapat acungan jempol.

Meski demikian, terjadinya kasus terakhir yang menyangkut peran polisi dengan 
lembaga wakil rakyat, terbukti menjadi sorotan tajam dari publik. Tindakan 
polisi yang dinilai oleh masyarakat tidak pada tempatnya itu, berdampak sangat 
negatif pada legitimasi polisi.

Memang, secara de jure legitimasi polisi akan kian menguat jika dalam 
menjalankan tugasnya polisi menggunakan kewenangan secara legal. Namun, secara 
de facto, penggunaan kewenangan polisi dalam menjalankan tugasnya selaku 
penegak hukum, penjaga keamanan, dan pemelihara ketertiban umum secara legal, 
tak jarang masih menimbulkan permasalahan yang tetap mengurangi legitimasi 
polisi di mata masyarakat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tugas dan tanggung jawab polisi yang meliputi 
penggunaan wewenang tidak semata-mata mengacu pada ketentuan formal institusi. 
Ini jelas merupakan sebuah tantangan berat dan sekaligus menjadi 'peluang' bagi 
Polri untuk menata diri lebih matang lagi.

Itulah sebabnya unsur diskresi kepolisian yang bertumpu pada pertimbangan moral 
polisi dan unsur yuridis dalam mengambil keputusan di tengah situasi kompleks, 
tak jarang dilakukan anggota Polri sehingga memberikan kewenangan untuk 
berinisiatif tanpa harus menunggu instruksi. Namun, kondisi demikian akan 
sangat riskan bagi anggota Polri yang bersangkutan ketika perkembangan 
kehidupan sosial, ekonomi, dan politik sedang tidak kondusif. Terlebih jika 
institusi Polri juga belum merumuskan kebijakan berkaitan dengan diskresi yang 
diperbolehkan dan tidak.

Mengubah citra Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa hingga kini Polri 
belum sepenuhnya menampilkan 'wajah' sipilnya. Persepsi dan penilaian 
masyarakat tersebut didasarkan pada sikap dan tindakan sehari-hari aparat 
polisi di lapangan sehingga merefleksikan kultur pelayanan, perlindungan, dan 
penegakan hukum yang dijalankan oleh Polri. 

Masyarakat melihat polisi bukan sebagai perseorangan, tetapi sebagai suatu 
lembaga. Karena itu, tidak jarang kesalahan seorang anggota polisi (oknum) 
digeneralisasi sebagai kesalahan lembaga Polri secara keseluruhan. Mengadopsi 
pendapat Robert Reiner (1992), pelaksanaan tugas polisi berkaitan dengan peran 
polisi yang menganut dua variabel prinsip, yaitu bahaya dan kewenangan (danger 
and authority). Karakteristik kultur polisi tersebut lebih banyak diwarnai oleh 
kualitas dan integritas pribadi petugas polisi. Karena itu, jika masih sering 
muncul kultur polisi yang militeristik --yang memang menyimpang dari kultur 
polisi universal -- agaknya hal itu tidak terlepas dari kultur politik makro 
nasional yang bernuansa birokratik, korporatif, dan militeristik. 

Agar hal serupa tak kembali terulang, mutlak dikembangkan budaya Polri yang 
berorientasi pada publik serta menggunakan pendekatan yang bercorak 
non-militeristik. Artinya, budaya perseorangan aparat polisi harus didasarkan 
pada budaya organisasi (corporate culture). Sebab budaya polisi diwarnai oleh 
pelaksanaan tugas polisi yang bersifat perseorangan (the policemen's working 
personality) yang diwarnai oleh lingkungannya (sociaty generated culture).

Di samping itu, guna mewujudkan keberadaan polisi sipil, Polri dituntut mampu 
menghilangkan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di berbagai 
institusi kepolisian negara mana pun. Untuk menjadi polisi yang benar-benar 
sipil, mengutip pendapat AC German, hendaknya polisi kian menjauhkan diri dari 
hal-hal yang berbau militer dan selalu ingin berjabat tangan dengan 
masyarakatnya (moving away from military configuration and shaking hands with 
the entire community).

Polisi sipil bukan merupakan polisi kekuasaan, melainkan lebih mengedepankan 
kesopanan dan keramahan. Pendekatan kemanusiaan dalam konsep kepolisian sipil 
adalah pada pengakuan polisi terhadap setiap individu yang berhubungan dengan 
polisi sebagai fitur yang memiliki martabat serta harga diri.

Untuk mewujudkan polisi sipil memang harus dibangun secara terencana. Polri 
harus berupaya keras mewujudkan pola kerja yang menyalami dan merangkul 
masyarakat. Bahkan, berkaitan dengan persoalan internal institusi, Polri juga 
harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan perbaikan moral anggota, 
kebersamaan antarsesama anggota Polri. Sehingga tercipta polisi sipil yang 
benar-benar tidak lagi dipengaruhi gaya militer, melainkan lebih menekankan 
pentingnya komunikasi.

Dukungan pemerintah yang memadai bagi kelangsungan upaya-upaya itu mutlak 
diperlukan. Pemenuhan atau peningkatan kesejahteraan anggota polisi yang 
sebanding dengan kebutuhannya, akan menjadi faktor penentu terwujudnya rencana 
tersebut. Yang tak kalah penting, Polri juga harus mampu secara profesional 
membuktikan bahwa institusi ini sama sekali tidak dijadikan alat penguasa dan 
tidak ada penyusupan kepentingan. Bukan melalui retorika, tetapi bukti nyata.

"Polisi sipil bukan merupakan polisi kekuasaan, melainkan polisi yang lebih 
mengedepankan kesopanan dan keramahan, serta menjauhi hal-hal yang berbau 
militer."




[Non-text portions of this message have been removed]



***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. 
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


--------------------------------------------------------------------------
Situs resmi: http://www.ppi-india.org ; 
Situs milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia ; 
Informasi Beasiswa Scholarship: http://informasi-beasiswa.blogspot.com
--------------------------------------------------------------------------
<br>
<a href="http://informasi-beasiswa.blogspot.com";><img 
src="http://feeds.feedburner.com/Info_Beasiswa.gif"; height="67" width="200" 
style="border:0" alt="Info Beasiswa Scholarship "/></a><br>

Other related posts: