[ppi] [ppiindia] Masa Depan Departemen Kelautan

** Mailing List|Milis Nasional Indonesia PPI-India **
Republika
Sabtu, 31 Juli 2004

Masa Depan Departemen Kelautan 

Didin S Damanhuri 

Guru Besar Ekonomi FPIK-IPB

Pada tahun 1996 ketika diwawancara satu halaman penuh di harian ini, saya 
pertama kali yang mengusulkan dibentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan. 
Waktu itu intinya dikemukakan bahwa mengingat peran setingkat Dirjen (Dirjen 
Perikanan pada masa itu) sangat tidak cukup untuk berfungsi sepenting dan 
sekompleks masalah yang terkandung dalam dunia perikanan dan kelautan di sebuah 
negara kepulauan terbesar di dunia ini. Pasca pemerintahan Soeharto, pada 
kabinet pemerintahan Gus Dur, dibentuk Departemen Eksplorasi Laut. Meskipun 
namanya belum memadai dibandingkan kebutuhannya, ya lumayanlah. Baru pada 
pemerintahan Kabinet Gotong Royong terdapat Departemen Kelautan dan Perikanan 
(DKP). Tentu dengan rentang waktu sekitar enam tahun sejak dilontarkannya usul 
DKP, saya termasuk amat menyambut kehadiran DKP.

Dengan langkah-langkah Menteri Rokhmin Dahuri yang cukup signifikan hingga 
kini, amatlah disesalkan kemudian dengan rencana UU kementerian yang akan 
disahkan DPR kemudian departemen itu diganti menjadi Kementerian Kelautan dan 
Maritim (KKM). Ada keterangan bahwa di samping masalah perikanan akan diurus 
KKM, masalah perikanan rakyat juga ada di bawah Departemen Pertanian dan 
Ketahanan Pangan. Dengan demikian akan memunculkan masalah dalam koordinasi. 
Secara substansial berarti kabinet yang akan datang akan semakin sulit 
memobilisasi sumberdaya perikanan. Padahal itu diperlukan untuk menjadikan 
sumberdaya perikanan sebagai kekuatan raksasa dalam memecahkan persoalan 
ekonomi dan sosial. Perlu dicatat bahwa masyarakat perikanan dan dunia pesisir 
berjumlah sekitar 63 juta jiwa. Di bawah ini akan diungkapkan kembali selintas 
masalah dan prospek pembangunan perikanan yang seyogyanya tetap diurus oleh 
Departemen/Kementerian Kelautan dan Perikanan pada kabinet yang akan datang.

Prospek dan problem perikanan
Ketika bangsa Indonesia mengalami puncak krisis ekonomi dan moneter sepanjang 
tahun 1997-1998 -- yang ditandai dengan jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap 
dolar, serta terpuruknya sektor-sektor ekonomi yang berbasis bahan baku impor 
-- justru pertanian termasuk perikanan tampil menjadi "sektor penyelamat" yang 
menjadi satu-satunya sektor yang tumbuh positif. Dapat digambarkan, antara 
lain, bahwa sepanjang tahun tersebut, perikanan mencatat perkembangan nilai 
ekspor sekitar 2,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp 25 triliun. Kemampuan ini 
memperlihatkan bahwa komoditas ini memiliki dasar yang kuat sebagai salah satu 
pilar perekonomian nasional.

Sementara itu, dorongan permintaan terhadap komoditas perikanan di dalam dan 
luar negeri mengalami peningkatan yang pesat sejalan dengan peningkatan 
kualitas hidup dan pertambahan jumlah penduduk. Perubahan tersebut ikut 
menggeser pola konsumsi masyarakat akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan 
kesadaran mereka, bahwa komoditi perikanan memiliki kandungan nilai gizi atau 
potensi yang tinggi dan sehat untuk dikonsumsi. Sehingga kebutuhan-kebutuhan 
itu dipenuhi melalui sumber pangan yang relatif murah dan mudah didapat, karena 
komoditi ini dapat dikonsumsi oleh berbagai jenjang usia, stratifikasi sosial, 
latar belakang budaya maupun agama.

Konsumsi ikan per kapita Indonesia pada awal Orde Baru sebesar 9,96 
kg/kapita/tahun. Angka tersebut terus mengalami peningkatan pada tahun 1998 
mencapai angka 19,25 kg/kapita/tahun. Pada tahun 2003 konsumsi penduduk 
Indonesia terhadap komoditi perikanan dapat mencapai hampir 22 kg/kapita/tahun. 
Kekuatan ekonomi perikanan yang "raksasa" dan masih "tertidur" itu, ternyata 
belum mampu dikelola dengan baik untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan 
nasional, serta peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat, utamanya para 
nelayan dan pembudidaya ikan yang mendiami desa-desa pantai. Hingga saat ini, 
aktivitas ekonomi perikanan yang sangat didominasi oleh nelayan kecil dan 
tradisional. Mereka memiliki tingkat pendidikan yang rendah sehingga tingkat 
teknologi, inovasi, dan penyerapan informasi menjadi rendah. Ujungnya adalah 
produktivitasnya kemudian menjadi rendah pula.

Produktivitas yang masih tergolong sangat rendah tersebut, lebih tampak lagi 
dibandingkan dengan beberapa negara pantai seperti Rusia, Jepang, dan Amerika. 
Lebih kontras lagi, bila dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki 
potensi perikanan lebih kecil daripada Indonesia, seperti Thailand dan Taiwan. 
Dengan kenyataan ini dapat dipahami jika di wilayah pantai ini sangat tampak 
kemiskinan dan keterbelakangan.

Kemiskinan dan keterbelakangan tersebut merupakan konsekuensi logis dari proses 
pembangunan yang mengesampingkan keterlibatan masyarakat dalam proses 
pembangunan. Ini dampak dari proses pembangunan yang top-down, sentralistis, 
teknokratis, dan bersifat penyeragaman. Sehingga prakarsa lokal tidak dapat 
berkembang dan memasung nelayan dari persentuhan dengan modernisasi dan 
industrialisasi. Komoditas perikanan yang diperdagangkan oleh kalangan nelayan 
dan petani ikan tradisional hanya mampu diperdagangkan secara lokal dalam 
bentuk komoditi primer tanpa dapat berkembang menjadi jenis-jenis komoditi 
industri, seperti produk olahan maupun produk-produk modern lainnya. Sementara 
itu, kegiatan perdagangan antar-daerah, nasional, dan ekspor umumnya dikuasai 
oleh para kapitalis menengah dan besar, serta secara makro bersifat oligopolis.

Dengan demikian, dorongan industrialisasi di sektor perikanan tidak secara 
signifikan terjadi. Juga perkembangan jenis-jenis aktivitas ekonomi di luarnya 
(off-farm) kurag berkembang. Misalnya, perbengkelan kapal, jasa transportasi, 
perdagangan komoditi perikanan hasil industri, ataupun teknologi alat-alat 
penangkapan, yang semestinya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di 
desa-desa pantai. Nelayan, baik secara ekonomi maupun lokasi cenderung terkucil 
dalam aktivitas ekonomi modern. Proses tersebut telah memarjinalkan taraf hidup 
dan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka.

Pertanyaannya, atas alasan apakah peningkatan produksi perikanan yang fantastis 
itu tak diikuti dengan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan mereka secara 
signifikan? Agaknya, pertanyaan itu akan terjawab bila kita secara arif mau 
mengakui bahwa pertumbuhan volume dan nilai produksi tidak serta merta secara 
pasti akan dinikmati oleh pelaku kecil dalam sistem ekonomi modern. Keadaan 
tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan kalangan nelayan dan petani ikan 
memiliki akses langsung baik secara ekonomi dan politik terhadap berbagai 
kebijakan, dan informasi, lembaga keuangan dan pasar modal, kemajuan teknologi 
dan ilmu pengetahuan serta faktor-faktor lain yang dapat memacu peningkatan 
produktivitas mereka. 

Problematika yang telah diuraikan itu, bagi para nelayan, mengakibatkan mereka 
tidak dapat menikmati harga komoditi perikanan pada harga yang sewajarnya 
mereka nikmati. Hal itu karena sebagian besar margin keuntungan tak jatuh ke 
tangan nelayan dan petani ikan, tapi kepada pihak lain. Yakni para tengkulak 
tingkat desa, pedagang tingkat lokal, regional, dan nasional, serta 
internasional. Semuanya memperoleh margin keuntungan berbanding lurus dengan 
kekuatan modal, informasi, teknologi, manajemen, SDM andal, akses kepada 
penguasa serta kekuatan struktural yang dimiliki lainnya.

Menurut berbagai penelitian margin yang jatuh ke tangan nelayan dan petani ikan 
hanya berkisar 5 persen hingga 10 persen. Selebihnya jatuh ke tangan 
non-nelayan dan non-petani ikan. Dengan begitu, jumlah nelayan dan petani ikan 
beserta keluarganya sekitar 50 juta (23 persen penduduk) menjadi penyumbang 
produk perikanan lebih dari 90 persen. Akan tetapi keuntungan yang seharusnya 
mereka peroleh, yakni sekitar 90 persen margin keuntungan, jatuh ke pihak lain 
karena problem struktural dan kultural yang menghimpitnya.

Industrialisasi berbasis pedesaan
Dengan demikian, dibutuhkan suatu dorongan yang kuat untuk memecahkan problem 
kemiskinan dan keterbelakangan sektor perikanan. Yaitu suatu strategi besar 
dalam rangka menggerakkan kembali roda perekonomian melalui proses pembangunan 
ekonomi dan industrialisasi yang berbasiskan sumberdaya alam. Sektor perikanan 
adalah raksasa tidur. Maka, dorongan kuat tersebut haruslah bersumber dari 
kemampuan untuk menggeser proses industrialisasi yang berbasiskan perkotaan ke 
wilayah pedesaan termasuk pedesaan pantai. Strategi industrialisasi seyogyanya 
menempatkan prakarsa lokal dan sumberdaya alam menjadi pangkal untuk 
menggerakkan kawasan tersebut sebagai program industrialisasi.

Dengan begitu, keunggulan kawasan pertumbuhan lebih didorong oleh dinamika 
kawasan pedesaan, termasuk pedesaan pantai sebagai pusat industrialisasi yang 
memiliki kandungan bahan baku domestik yang tinggi. Dengan begitu pula, 
kandungan bahan baku, bahan penolong, SDM, kelembagaan, dan sistem manajemen 
yang relevan, serta pelbagai sumberdaya lainnya sebagian besar dapat 
dimobilisasi dari dalam negeri, sekaligus mengurangi secara drastis pelbagai 
kandungan impor dan utang luar negeri. Sementara itu, keahlian dan teknologi 
tepat guna dan modal, serta beberapa komponen yang tak tersedia di dalam 
negeri, tetap dapat didatangkan dari luar negeri secara selektif. Dengan 
strategi ini, diharapkan tekanan terhadap neraca pembayaran, gejolak kurs, 
utang luar negeri, dan inflasi impor dapat sejauh mungkin dikurangi.

Melalui industrialisasi di desa-desa inilah, para nelayan dan petani ikan di 
desa-desa pantai mampu membenahi dirinya untuk meningkatkan pendapatan mereka. 
Selanjutnya, diharapkan produktivitas mereka akan terus meningkat dan terjadi 
persentuhan langsung dengan teknik-teknik berproduksi modern. Tuntutan 
modernisasi sebagai konsekuensi logis program industrialisasi di desa-desa 
nelayan ini akan mendorong nelayan untuk meningkatkan kualitas atau skill dan 
kapasitas teknologi tepat guna. Tuntunan ini hanya dapat dicapai bila 
pemerintah pusat dan daerah-daerah memberikan prioritas yang tinggi dalam 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan.

Penerapan teknologi maju dan pengetahuan baru di sektor perikanan akan 
mendorong pada peningkatan produktivitas yang lebih tinggi dengan hasil 
produksi yang beraneka ragam, dari produk primer hingga produk hasil olahan 
yang berkualitas tinggi dan memenuhi standar pasar internasional. 
Rentetan-rentetan perkembangan industrialisasi dan modernisasi tersebut akan 
mendorong perkembangan sektor-sektor lain, seperti jasa, perbengkelan, 
pembuatan alat-alat dan teknologi budidaya, serta penangkapan perikanan hingga 
pengembangan transformasi. Keterkungkungan nelayan dan aktivitas ekonominya di 
desa-desa pesisir -- akibat strategi pembangunan semacam Orde Baru itu -- 
diharapkan secara gradual dapat terpecahkan melalui perencanaan industrialisasi 
dan modernisasi di desa-desa pantai.

Demikianlah sekilas pemikiran tentang urgensi agar Departemen Kelautan dan 
Perikanan tetap dipertahan.




[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Yahoo! Domains - Claim yours for only $14.70
http://us.click.yahoo.com/Z1wmxD/DREIAA/yQLSAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi.4t.com
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Posting: ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx
5. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
6. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
7. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

--------------------------------------------------------------------------
Bagi Anda yang ingin berdiskusi tentang apa saja dg akrab, santai tapi serius 
dan penuh persahabatan dg seluruh masyarakat/mahasiswa Indonesia di luar negeri 
serta tokoh-tokoh intelektual dan pejabat Tanah Air, silahkan bergabung dg 
milis ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxxx Kirim email kosong ke: 
ppiindia-subscribe@xxxxxxxxxxxxxxx atau kunjungi 
www.geocities.com/arsip_nasional/
--------------------------------------------------------------------------

Other related posts: