[ppi] [ppiindia] Kontroversi Kenaikan Tunjangan DPR dan Presiden

** Mailing List|Milis Nasional Indonesia PPI-India **
** Situs resmi: http://www.ppi-india.org **
** Situs milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia **
** Informasi Beasiswa Scholarship: http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
<br><br><a href="http://informasi-beasiswa.blogspot.com";><img 
src="http://feeds.feedburner.com/Info_Beasiswa.gif"; height="67" width="200" 
style="border:0" alt="Info Beasiswa Scholarship "/></a><br><br>
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0512/29/opi02.html

Kontroversi Kenaikan Tunjangan DPR dan Presiden  
Oleh
Amalia Falah Alam

Dalam beberapa waktu belakangan ini terdapat dua berita yang menjadi pusat 
perhatian publik. Yang pertama adalah kenaikan tunjangan para elite, dalam hal 
ini para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Lalu yang kedua 
adalah adanya bencana wabah penyakit dan kelaparan di Yakuhimo, Papua. Tidak 
ada hubungan kausalitas antara keduanya. Namun dari segi kemanusiaan, sebagian 
masyarakat mengkaitkannya sebagai hal yang ironis.


Sesuatu yang wajar pula apabila APBN 2006 menuai banyak kritik. Betapa tidak, 
salah satu klausul dari budget negara itu menaikkan tunjangan DPR sebesar Rp 10 
juta per orang. Anggaran total sebesar 50 miliar rupiah tersebut pada Oktober 
lalu telah disetujui untuk mendanai biaya operasional para anggota dewan selama 
6 bulan. 


Belakangan diberitakan tunjangan tersebut sesungguhnya telah berlaku sejak Juli 
2005, dan telah ditransfer ke rekening anggota pada 9 Desember 2005. 
Masing-masing menerima rapel Rp 60 juta. 

Kontroversi Tunjangan
Sebelumnya, para anggota dewan yang terhormat telah menerima total tunjangan Rp 
28,378 juta. Jumlah tersebut terdiri dari gaji pokok Rp 4,2 juta; tunjangan I 
(istri, anak, jabatan dan beras) sebesar Rp 10,318 juta; tunjangan II 
(komunikasi intensif, kehormatan dan uang paket) sebesar Rp 9,86 juta; dan 
bantuan belanja (listrik dan telepon) sebesar Rp 4 juta. Tunjangan DPR ini 
mengundang kontroversi. 


Pertama, karena momentumnya kurang tepat. Pemerintah baru dua bulan mencabut 
subsidi BBM dan dapat dipastikan rakyat belum dapat keluar dari perangkap 
kesulitan ekonomi. 


Kedua, pemerintah selalu mengimbau rakyat untuk bersikap prihatin dan 
bijaksana, sementara di sisi lain terhadap elite politik justru berlaku royal. 


Ketiga, munculnya kasus-kasus kelaparan, penyebaran penyakit dan kekurangan 
gizi akhir-akhir ini menggambarkan bahwa para elite kurang memiliki empati 
terhadap permasalahan bangsa. 
Keempat, tidak ada jaminan bahwa kenaikan tunjangan tersebut akan meningkatkan 
kinerja dewan. Mereka malah makin malas, makin tebal kulit, tebal muka, dan 
tebal telinga. 


Selain kenaikan tunjangan anggota DPR, di APBN 2006 terdapat kenaikan alokasi 
anggaran kepresidenan sebesar sekitar 57 persen dan untuk wakil presiden 
(wapres) sebesar sekitar 145,9 persen. Anggaran untuk lembaga kepresidenan naik 
dari Rp 727,2 miliar (pada APBN 2005) menjadi Rp 1,147 triliun, sementara 
anggaran untuk wapres naik dari Rp 72,9 miliar menjadi Rp 179,2 miliar. 
Membengkaknya anggaran tersebut dikatakan wajar bagi pihak yang pro-pemerintah. 
Namun sebagian pihak berpendapat hal tersebut mengindikasikan APBN jauh dari 
prinsip efektif dan efisien. 


Sebuah kebijakan yang pro-elite menjadi lebih memicu gugatan publik disaat 
kebijakan tersebut diimplementasikan berdekatan dengan kebijakan yang tidak 
populis, yaitu kenaikan harga BBM. Dua hal ini yang kemudian dikomparasikan. 
Masih teringat di benak kita di saat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk 
menaikkan harga BBM pada 1 Oktober lalu. 


Dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan, dapat dikatakan perekonomian masyarakat 
masih belum stabil, dalam proses adaptasi, berhemat sekaligus mencari tambahan 
penghasilan. Rakyat sedang menunggu janji pemerintah untuk menekan implikasi 
pascakenaikan BBM. 

Pengangguran Terbuka
Sementara saat ini beberapa implikasi sosial ekonomi telah terlihat jelas. 


Pertama, meningkatnya angka kemiskinan dan penggangguran terbuka. Berdasarkan 
data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Oktober 2005 tingkat pengangguran 
terbuka berjumlah 11,6 juta orang atau naik sekitar 3,57% dibandingkan sebelum 
kenaikan BBM sekitar 11,2 juta orang. 
Dengan kata lain terdapat 400.000 orang yang terancam pemutusan hubungan kerja 
(PHK). Hal ini diperparah dengan sistem distribusi bantuan langsung tunai (BLT) 
yang belum terkoordinasi dengan baik. Hal ini terkait dengan ketidaksiapan BPS 
dalam mendata jumlah rakyat miskin akibat sempitnya waktu. 


Kedua, turunnya upah riil bagi masyarakat yang memiliki pendapatan tetap per 
bulan. Turunnya upah riil dapat menjadi lebih buruk ketika tingkat kenaikan 
upah tidak signifikan. Perusahaan tiap tahun umumnya menaikkan upah karyawan 
tidak lebih dari angka inflasi (kuartal ketiga 2005 antara 16-18%). Sementara 
tingkat kenaikan kebutuhan pokok, transportasi dan lain sebagainya jauh 
melambung di atas angka tersebut.


Ketiga, semakin bergesernya prioritas pendidikan anak. Kenaikan harga tentunya 
berpengaruh pada prioritas keluarga dalam konsumsi. Ketika basic needs baru 
dapat dipenuhi dengan susah payah, maka kebutuhan sekunder tentu akan 
terabaikan. 


Ketika kebijakan kenaikan tunjangan elite dan kenaikan BBM disandingkan, sudah 
sepatutnya kebijakan kenaikan tunjangan dikritik. Sudah semestinya pemerintah 
dan DPR tidak serta merta mensahkan kebijakan yang menguras anggaran negara 
tersebut tanpa memperhatikan situasi ekonomi makro. 


APBN seyogianya menerapkan prinsip value for money atau mengacu pada asas 
ekonomi, efisiensi dan efektifitas anggaran. Pemerintah dan para wakil rakyat 
harus mampu memberikan solusi bagi terpuruknya perekonomian saat ini. Tidak 
hanya sekadar menyarankan rakyat bersabar menghadapi kesulitan ekonomi atau 
menyarankan untuk mengganti BBM dengan batu bara tanpa disertai solusi 
kongkret. 


Di sisi lain tunjangan kepresidenan dan DPR justru dinaikkan. Kebijakan yang 
tidak pro-rakyat tersebut mengindikasikan kurangnya teladan dan kepekaan sosial 
elite terhadap rakyatnya. 

Penulis adalah Mahasiswi Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia


[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
1.2 million kids a year are victims of human trafficking. Stop slavery.
http://us.click.yahoo.com/WpTY2A/izNLAA/yQLSAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. 
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 



--------------------------------------------------------------------------
Situs resmi: http://www.ppi-india.org ; 
Situs milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia ; 
Informasi Beasiswa Scholarship: http://informasi-beasiswa.blogspot.com
--------------------------------------------------------------------------
<br>
<a href="http://informasi-beasiswa.blogspot.com";><img 
src="http://feeds.feedburner.com/Info_Beasiswa.gif"; height="67" width="200" 
style="border:0" alt="Info Beasiswa Scholarship "/></a><br>

Other related posts: