[ppi] [ppiindia] Konflik di DPR Kian Meruncing
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Mon, 1 Nov 2004 00:25:13 +0100
** Mailing List|Milis Nasional Indonesia PPI-India **
http://www.suaramerdeka.com/harian/0411/01/nas01.htm
Senin, 01 Nopember 2004
Konflik di DPR Kian Meruncing
Dua Koalisi Jalan Sendiri-sendiri
JAKARTA - Perseteruan dan konflik antara kelompok Koalisi Kebangsaan dan
Koalisi Kerakyatan yang ada di DPR RI semakin meruncing. Bahkan hari ini
susunan pimpinan "komisi tandingan'' yang dibentuk Koalisi Kerakyatan
menurut rencana akan disahkan. Namun kelompok Koalisi Kebangsaan menegaskan,
langkah tersebut tidak sah dan hanya bertujuan untuk mendelegitimasi fungsi
DPR yang sengaja dilakukan oleh sejumlah partai pendukung kekuasaan
eksekutif.
Ketua F-PPP Endin Soefihara sebagai pihak Koalisi Kerakyatan menolak bahwa
komisi yang akan dibentuk hari ini dikatakan sebagai komisi tandingan.
''Kami menolak ini disebut sebagai komisi tandingan karena komisi-komisi
yang dibentuk Koalisi Kebangsaan tidak sah menurut pandangan kami,'' katanya
di Jakarta, Minggu kemarin.
Dia menjelaskan, pembentukan komisi-komisi dan alat kelengkapan Dewan akan
dilakukan dalam rapat anggota DPR yang dihadiri kelompok Koalisi Kerakyatan.
''Ini sebagai konsekuensi dari sikap kami yang tidak mengakui komisi-komisi
yang mereka (Koalisi Kebangsaan-Red) bentuk,'' ujarnya.
Dia juga mengatakan, pemben tukan komisi-komisi dan alat kelengkapan Dewan
yang dilakukan oleh Koalisi Kebangsaan jelas telah melanggar tata tertib
DPR, khususnya masalah kuorum. ''Karena itu, kami juga mengimbau kepada
pemerintah sebagai mitra kerja DPR untuk tidak hadir jika diundang oleh
komisi-komisi yang dibentuk Koalisi Kebangsaan.''
Di tempat terpisah, anggota F-Partai Golkar Nusron Wahid (Kelompok Koalisi
Kebangsaan) menegaskan, pembentukan komisi-komisi tandingan itu tidak sah
karena tidak melalui prosedur yang benar dari penentuan komisi serta
bidang-bidang dan patner kerjanya.
Dia menyayangkan sikap partai pendukung kekuasaan (eksekutif-Koalisi
Kerakyatan) yang selalu melakukan walk out dalam sidang-sidang DPR karena
takut kalah dalam melakukan voting. ''Mereka mengaku kerakyatan ternyata
takut tidak kebagian tempat di kekuasaan. Ini DPR kok seperti organisasi
mahasiswa saja pakai tandingan-tandingan.''
Nusron mengingatkan, jika pertikaian itu berlarut-larut, jelas kepercayaan
rakyat semakin berkurang yang pada akhirnya akan terjadi delegitimasi DPR.
Sebab, rakyat bisa menilai legislatif ternyata tidak bisa mengurus diri
sendiri, apalagi mengurusi rakyat dan membantu menyelesaikan persoalan yang
dihadapi rakyat. ''Itulah yang saya maksud delegitimasi DPR.''
Selain itu, lanjutnya, akibatnya DPR akan kekurangan waktu dan kesempatan
untuk melakukan kontrol terhadap eksekutif. ''Itulah yang disengaja oleh
Koalisi Kerakyatan yang menjadi pendukung eksekutif, mendelegitimasi fungsi
DPR.''
Sementara itu, Wakil Ketua FKB DPR Erman Suparno (Koalisi Kebangsaan)
mempersilakan kalau lima fraksi yang masuk dalam kelompok Koalisi Kerakyatan
akan membentuk kelompok komisi karena hal itu merupakan hak mereka. ''Namun
kelompok komisi semacam itu tidak akan efektif karena di DPR ada mekanisme
yang diatur sesuai dengan tata tertib yang disepakati,'' katanya.
Kelompok komisi, lanjut politikus dari Jawa Tengah ini, tidak akan bisa
memanggil pemerintah karena pemerintah akan melihat tata tertib dan aturan
yang ada. ''Di DPR itu ada rapat kerja antara pemerintah dan DPR, atau
dengar pendapat umum dan sebagainya, sedangkan untuk mengundang mereka itu
surat Dewan ditandatangani pimpinan. Jadi, kelompok komisi itu tak akan bisa
memanggil eksekutif.''
Erman menegaskan, dirinya tidak ingin melihat persoalan ini sebagai pihak
Koalisi Kebangsaan atau Koalisi Kerakyatan. Yang penting, bagaimana
membangun kebersamaan dalam melihat ke depan dengan parlemen oriented.
''Kita harus sadar bahwa kita sebagai wakil rakyat dipilih melalui pemilihan
yang dibiayai dengan uang rakyat.''
Wakil Ketua Fraksi PKS Irwan Prayitno (Koalisi Kerakyatan) menjelaskan,
pembentukan kelompok fraksi oleh Koalisi Kerakyatan itu didasari kenyataan
tidak sahnya komisi dan pimpinan komisi yang dibentuk Kebangsaan.
''Komisi yang ada sekarang tidak sah. Padahal kami, lima fraksi dari Koalisi
Kerakyatan, ingin supaya kita bisa segera bekerja. Maka kami membentuk
kegiatan dalam fraksi masing-masing yang kelak digabungkan dengan lima
fraksi yang ada dengan nama kelompok fraksi,'' katanya.
Rencananya, kelompok fraksi ini akan dibuat 11, sesuai dengan jumlah komisi
yang ada di DPR, dan tugasnya dilakukan sesuai dengan bidang masing-masing.
Irwan juga menolak kelompok fraksi ini dikatakan sebagai komisi tandingan.
''Sekali lagi saya tegaskan, kita bukan komisi tandingan. Ini adalah
fraksi-fraksi yang telah disahkan di paripurna DPR, dan akan bekerja untuk
menampung aspirasi masyarakat. Tugas kami kelak antara lain melakukan
kunjungan ke mitra kerja masing-masing, misalnya gabungan kelompok fraksi I
akan bertemu dengan TNI, gabungan kelompok fraksi VI bertemu dengan BUMN,
dan seterusnya.''
Dia mengatakan, tindakan tersebut perlu dilakukan untuk mendapat informasi
yang berkaitan dengan bidang masing-masing, kemudian meneruskannya kepada
pemerintah. ''Tapi kami tidak akan mengambil keputusan, atau melakukan rapat
kerja dengan pemerintah. Kami hanya akan menampung aspirasi, membahasnya,
dan menyampaikan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti sehingga tidak
mungkin terjadi tabrakan antara kelompok kami dan komisi yang ada,''
ungkapnya.
Dia juga menjelaskan, hari Senin ini setiap fraksi akan rapat dan agendanya
adalah sosialisasi kepada anggota fraksi serta membawa usulan nama-nama,
baik anggota maupun pimpinan yang akan duduk di tiap kelompok fraksi.
Mengenai koordinasi dengan pimpinan DPR, Irwan menyatakan hal itu tidak
perlu karena gabungan kelompok fraksi merupakan kelompok yang otonom.
(nas,di-87-33n)
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar.
Now with Pop-Up Blocker. Get it for free!
http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Posting: ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx
5. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
6. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
7. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
--------------------------------------------------------------------------
Bagi Anda yang ingin berdiskusi tentang apa saja dg akrab, santai tapi serius
dan penuh persahabatan dg seluruh masyarakat/mahasiswa Indonesia di luar negeri
serta tokoh-tokoh intelektual dan pejabat Tanah Air, silahkan bergabung dg
milis ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxxx Kirim email kosong ke:
ppiindia-subscribe@xxxxxxxxxxxxxxx atau kunjungi
www.geocities.com/arsip_nasional/
--------------------------------------------------------------------------
Other related posts:
- » [ppi] [ppiindia] Konflik di DPR Kian Meruncing