[ppi] [ppiindia] Kemiskinan dan Disfungsi Pemerintah

** Mailing List|Milis Nasional Indonesia PPI-India **
** Situs resmi: http://www.ppi-india.org **
** Situs milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia **
** Informasi Beasiswa Scholarship: http://informasi-beasiswa.blogspot.com 
**http://www.kompas.com/kompas-cetak/0510/20/opini/2124026.htm


 
Kemiskinan dan Disfungsi Pemerintah 

Tata Mustasya



Awan hitam tampaknya belum beranjak dari nasib puluhan juta kaum miskin di 
Indonesia. Sebabnya, perbaikan kebijakan publik buah reformasi politik dan 
demokratisasi selalu mengeksklusi kaum miskin. Realitas dan pengalaman di 
banyak negara menunjukkan hal itu.

Kajian Guru Besar Ilmu Politik University of California, Los Angeles (UCLA) 
Michael Ross menjelaskan, kesejahteraan kaum termiskin tidak terkait tipe 
rezim. Pemerintahan yang demokratis, menurut Ross dalam paper berjudul Is 
Democracy Good for the Poor?, tidak mendorong perbaikan kesejahteraan kaum 
termiskin. Setidaknya itulah yang terjadi di 169 negara dalam kurun waktu 
1970-2000.

Yang belum dijawab tuntas dan masih dipertanyakan Ross, mengapa mekanisme 
demokrasi tidak juga memperbaiki kesejahteraan kaum termiskin?

Fenomena di Indonesia akhir- akhir ini, terutama setelah kenaikan harga bahan 
bakar minyak (BBM), bisa membantu menjawab pertanyaan itu.

Disfungsi pemerintah

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK), sejauh ini, 
merupakan contoh nyata pemerintahan demokratis dengan label gagal melayani 
kebutuhan kaum miskin. Daya pemerintah dalam mengendalikan dampak ikutan 
kenaikan harga BBM seperti tarif angkutan umum, harga, dan ketersediaan minyak 
tanah betul-betul tumpul. Pemerintah bahkan tak berhasil mengidentifikasi 
keberadaan kaum miskin secara akurat sebagai input distribusi kompensasi untuk 
keluarga miskin.

Banyak hal, secara salah kaprah, akhirnya diserahkan kepada mekanisme pasar 
secara primitif. Padahal, kaum miskin tak mampu mengikuti dinamika kenaikan 
harga barang dan jasa di pasar karena lemahnya daya beli. Kaum miskin juga 
rentan terhadap guncangan ekonomi. Penyebabnya, mereka tidak memiliki tabungan 
yang memadai sebagai amunisi penyesuaian (adjustment).

Paling sedikit, ada dua penyebab mengapa pemerintahan SBY-JK mengalami 
disfungsi dalam mengelola dampak kenaikan harga BBM, terutama dalam kaitan 
dengan kaum miskin. Pertama, pemerintah gagal memformulasikan pilihan sosial 
(social choice) masyarakat.

Pilihan sosial, secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai agregat 
pilihan-pilihan individu, ternyata tidak dipertimbangkan pemerintah. Padahal, 
sekitar 36 juta 54 juta kaum miskin dan near poor tentu tidak mengharapkan 
melonjaknya harga barang dan jasa yang biasa mereka konsumsi pascakenaikan 
harga BBM. Hal ini sekaligus menunjukkan titik lemah demokrasi.

Pilihan sosial puluhan juta kaum miskin ternyata hanya diperhitungkan pada 
pemilihan umum (pemilu). Dengan demikian, keuntungan kaum miskin, dengan 
mempunyai hak politik, hanya berlaku ketika mereka boleh memilih kandidat 
sesuai harapan mereka.

Setelah itu, kehendak kelompok penekan (pressure groups) yang didominasi elite 
politik dan ekonomi menjadi penentu kisah.

Hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup non-elite seperti angkutan umum dan 
minyak tanah menjadi tidak terlampau dihiraukan pemerintah. Elite sendiri tentu 
lebih mampu menyesuaikan diri dengan turbulensi ekonomi. Selama elite tidak 
terganggu, pemerintah tidak risau. Dalam kondisi seperti inilah mekanisme 
demokrasi yang mampu memperbaiki kehidupan kaum miskin seperti disampaikan Sen, 
(1999) tidak berjalan.

Penyebab kedua disfungsi pemerintahan dalam sistem politik demokratis adalah 
lemahnya kelembagaan. Dengan asumsi pemerintahan SBY-JK peduli terhadap nasib 
kaum miskin pun, tidak berfungsinya kelembagaan telah menggagalkan realisasi 
komitmen pemerintah.

Peraih Nobel Bidang Ekonomi 1993 Douglass North menyebutkan tiga unsur 
kelembagaan. Pertama, aturan formal berupa peraturan perundang-undangan. Kedua, 
aturan nonformal seperti norma, nilai, dan kesepakatan. Ketiga, pelaksanaan 
aturan formal dan nonformal.

Apa yang salah dari ketiga hal itu? Fungsi kelembagaan dalam manajemen dampak 
kenaikan harga BBM tidak berjalan karena nihil pelaksanaan aturan. Pengemudi 
angkutan umum dan penjual minyak tanah dengan gampang membangkang aturan.

Ketika seorang ibu memprotes harga minyak tanah yang jauh lebih tinggi 
dibanding ketentuan pemerintah yang diumumkan di televisi, dengan enteng si 
penjual minyak tanah berkata, Kalau begitu, beli minyak di teve aja.

Mencari harapan

Harapan terhadap kebijakan yang pro kaum miskin praktis terkikis oleh disfungsi 
pemerintah. Dalam jangka panjang, bagaimanapun, harus ada usaha memperbaiki 
mekanisme politik dan reformasi kelembagaan yang memungkinkan pemerintahan 
terpilih mampu menjalankan fungsinya.

Dalam jangka pendek, masih tersedia alternatif-alternatif. Peluang pertama 
berasal dari proses demokrasi lokal, seperti pemilihan kepala daerah (pilkada 
langsung). Dari proses itu dapat lahir beberapa kepala daerah yang memiliki 
watak kepemimpinan kuat sehingga mampu mengatasi aneka hambatan dalam 
pengambilan kebijakan bagi kaum miskin.

Kekuatan ide atau gagasan merupakan peluang selanjutnya. Pengalaman di banyak 
negara membuktikan gagasan dan desakan dari akademisi, teknokrat, aktivis LSM, 
dan media massa mampu membantu pemerintahan yang lemah dalam melakukan 
keberpihakan kepada kaum miskin. Dengan begitu, kaum miskin masih akan punya 
harapan untuk memperbaiki kesejahteraan.

Tata Mustasya Peneliti Ekonomi-Politik The Indonesian Institute


[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital.
http://us.click.yahoo.com/ons1pC/lbOLAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 




--------------------------------------------------------------------------
Situs resmi: http://www.ppi-india.org ; 
Situs milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia ; 
Informasi Beasiswa Scholarship: http://informasi-beasiswa.blogspot.com
--------------------------------------------------------------------------

Other related posts: