[ppi] [ppiindia] Keluar dari Kemelut

** Mailing List|Milis Nasional Indonesia PPI-India **
** Situs resmi: http://www.ppi-india.org **
** Situs milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia **
** Informasi Beasiswa Scholarship: http://informasi-beasiswa.blogspot.com 
**http://www.kompas.com/kompas-cetak/0509/28/opini/2083199.htm

 
Keluar dari Kemelut 

Oleh: YONKY KARMAN



"Mengapa sekarang seperti zaman tahun 1960-an, minyak tanah susah dicari dan 
harga eceran mahal," keluh seorang nenek yang terpaksa mengantre minyak tanah 
di suatu pangkalan di Medan.

Itulah potret krisis ekonomi yang sudah beberapa bulan melanda Tanah Air. 
Rakyat, pelaku usaha, pekerja, dan pemerintah sama-sama tertekan. Semua 
menanggung beban. Namun, yang paling terkena dan menjadi korban adalah 
masyarakat kecil.

Korban kemiskinan sudah dan sedang berjatuhan. Mereka sebagian besar rakyat 
tanpa akses layanan kesehatan dan pendidikan yang baik. Anak-anak putus 
sekolah. Bayi dan anak meninggal karena kurang gizi. Rakyat rentan terserang 
penyakit menular. Tingkat pengangguran melonjak. Nilai pendapatan masyarakat 
bawah mengecil.

Pada Perang Dunia II, infrastruktur dan ekonomi Jerman hancur. Negeri itu 
nyaris lumpuh karena sumber finansial habis untuk biaya perang. Namun, pada 
tahun 1960-an, negeri itu bangkit, menjadi salah satu negeri industri dunia 
yang paling dinamis dan menjadi ikon keajaiban ekonomi.

Bantuan besar-besaran dalam kerangka US Marshall Plan tak ada artinya jika 
Jerman tidak melakukan reformasi moneter, memberantas pasar gelap mata uang, 
dan mendisiplin diri dengan keras. Kaum buruh saat itu rela menerima 
pengurangan gaji, sebab pada saat sama pemerintah mampu menjaga harga-harga dan 
pajak tetap rendah.

"Soft state"

Berbeda dengan di Indonesia, sejak zaman revolusi, problem ekonomi kita masih 
soal beras dan minyak. Kebijakan ekonomi pemerintah belum mengalami kemajuan 
berarti, sebab petinggi negeri memimpin lewat kata-kata, instruksi, dan imbauan 
tanpa sanksi. Potret sebuah soft state. Indonesia negeri agraris, namun 
kebijakan ekonomi pemerintah tidak berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan 
petani.

Indonesia mengenal istilah wajib belajar, namun anggaran yang dialokasikan 
negara untuk pendidikan yang terendah di antara negara-negara di Asia. 
Ironisnya, tak ada penghargaan atau insentif kepada pihak swasta yang 
menyelenggarakan pendidikan. Lebih ironis lagi, predikat salah satu departemen 
terkorup melekat pada instansi terkait.

Kita memiliki problem ketersediaan pasokan dollar AS. Namun, pemerintah tidak 
menerapkan sistem devisa bebas yang mewajibkan eksportir mengonversi hasil 
ekspornya ke mata uang domestik dalam waktu seminggu. Ada instrumen hukum UU No 
23/1999 atau UU No 3/2004 tentang Bank Indonesia bahwa mata uang pembayaran 
yang sah adalah rupiah. Namun, banyak gaji WNI dibayar dalam dollar AS. Bahkan, 
ada BUMN memberlakukan pembayaran transaksi di dalam negeri dengan cara sama.

Pemerintah hendak memerangi korupsi, namun pemberantasan pandang bulu dan 
setengah hati. Hakim ad hoc tindak pidana korupsi sempat setahun tidak 
memperoleh gaji tetap dari pemerintah. Seharusnya korupsi diberantas secara 
sistematis dan perolehan kembali harta hasil korupsi dipakai untuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat.

Solusi divergen

Negara sedang dalam kemelut. Indonesia dalam bayang-bayang instabilitas. Solusi 
apa pun tak akan menyenangkan semua pihak, meminjam ungkapan Adam Schwarz, "no 
leader, no matter how skilled, would have found it easy to shepherd Indonesia 
in the immediate post-Soeharto era" (A Nation in Waiting: Indonesia's Search 
for Stability, ed. 3, hal xvii).

Kemelut tidak cukup disikapi secara reaktif, tetapi harus dikelola dengan arif 
agar menjadi peluang untuk maju. Menurut E F Schumacher, ada dua corak problem 
(A Guide for the Perplexed, 1979). Problem yang solusinya bersifat logis, 
teknis, material, atau konvergen mengikuti hukum-hukum alam tak bernyawa. Ada 
juga problem divergen yang melibatkan tingkat eksistensi lebih tinggi, 
melibatkan kehidupan dan kesadaran diri.

Problem divergen tidak bisa dipandang sebagai problem teknis dan mekanistis. 
Kemelut kita bukan hanya problem distribusi bahan bakar minyak atau 
ketidakseimbangan antara supply dan demand dollar AS. Kemelut kita membutuhkan 
suatu landasan etik-moral yang baru dan memungkinkan pengembangan 
kemampuan-kemampuan yang lebih tinggi.

Sebagai pemimpin yang mendapat mandat langsung dari rakyat, presiden harus 
tegas guna menghentikan salah urus negara. Tindaklah pembantu dan pejabat yang 
kebijakannya menyusahkan rakyat. Pilihlah pembantu yang kapabel dan berpihak 
pada kesejahteraan rakyat dan jangan biarkan mereka tanpa koordinasi.

Sudah saatnya pengusaha di sektor formal maupun informal diperlakukan sebagai 
pahlawan bangsa. Ketersediaan lapangan kerja amat mendesak. Segala urusan izin 
usaha harus dipermudah guna menggerakkan roda perekonomian. Sanksi tegas harus 
diberikan bagi aparat pemerintah yang mempersulit pelaku usaha. Jangan hanya 
memperlakukan mereka sebagai wajib pajak, tetapi hargailah mereka sebagai 
pahlawan yang membawa bangsa keluar dari kemelut.

Perlu dipikirkan dampak kenaikan harga-harga dan penghasilan pegawai negeri 
tingkat rendah. Untuk mengikis pemberantasan korupsi secara paralel di semua 
lini, mungkin bisa disediakan semacam "kotak amal" di kantor-kantor pemerintah. 
Dana masyarakat dari kotak itu dikelola secara transparan guna kesejahteraan 
pegawai kecil.

Untuk keluar dari kemelut dibutuhkan partisipasi segenap komponen bangsa. 
"Bersama kita bisa" baru sebatas slogan. Masih ada petinggi negeri 
mempermainkan keutuhan bangsa dengan membiarkan praktik-praktik diskriminatif 
yang kasar. Solidaritas berbangsa dibiarkan luntur lewat kebijakan tak tertulis 
yang diskriminatif. Diskriminasi melukai perasaan minoritas dan merusak sendi 
kehidupan berbangsa.

Bung Hatta berpesan, "Negara akan kuat jika pemerintahnya dipercaya rakyat. 
Rakyat akan makmur jika pemerintah mencintai rakyatnya" (pidato pada rapat umum 
di Kabanjahe, 22/11/1950). Negara lemah karena rakyat tidak percaya bahwa 
pemerintah serius menyejahterakan mereka. Maka, pemerintah wajib meletakkan 
fundamen kesejahteraan rakyat yang kokoh.

Yonky Karman Pengajar di Sekolah Tinggi Teologi Cipanas


[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
1.2 million kids a year are victims of human trafficking. Stop slavery.
http://us.click.yahoo.com/X3SVTD/izNLAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


--------------------------------------------------------------------------
Situs resmi: http://www.ppi-india.org ; 
Situs milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia ; 
Informasi Beasiswa Scholarship: http://informasi-beasiswa.blogspot.com
--------------------------------------------------------------------------

Other related posts: