[ppi] [ppiindia] Kebijakan yang Keterlaluan

** Mailing List|Milis Nasional Indonesia PPI-India **
** Situs resmi: http://www.ppi-india.org **
** Situs milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia **
** Informasi Beasiswa Scholarship: http://informasi-beasiswa.blogspot.com 
**http://www.kompas.com/kompas-cetak/0509/29/opini/2087565.htm

 
Kebijakan yang Keterlaluan 

Oleh: RISWANDHA IMAWAN



Alasan utama pemerintah menaikkan harga BBM mulai 1 Oktober 2005 adalah untuk 
menyelamatkan APBN yang mengalami defisit Rp 143 triliun. Pemerintah menyatakan 
tidak ada jalan lain, dan itu semua demi kesejahteraan rakyat juga. Benarkah?

Baiklah, kita percaya dengan defisit Rp 143 triliun. Untuk mengatasinya, apakah 
menaikkan harga BBM merupakan satu-satunya jalan? Rasanya tidak. Berdasarkan 
sebuah laporan yang dibuat pakar ekologi UGM, Bobi Setiawan, pada bulan Maret 
lalu, kerugian negara dari empat komoditas (pasir laut, BBM, kekayaan laut 
lain, satwa langka) mencapai sekitar 21 miliar dollar AS (kini setara Rp 220 
triliun/tahun). Lha mbok itu saja yang diatasi, ketimbang menaikkan harga BBM!

Tentu kita mengherankan, mengapa negara lain yang tidak memiliki sumber daya 
alam seperti kita bisa lebih makmur? Lebih mengherankan lagi bila dikaitkan 
kenyataan bahwa sumber daya alam yang kita miliki, justru menjadi penopang 
keuangan negara lain yang tidak memilikinya! Indonesia memiliki semua 
persyaratan untuk menjadi negara besar dan terhormat di dunia. Hanya saja kita 
salah memilih pemimpin untuk mengelolanya.

Tak mampu buat terobosan

Fakta di atas membuktikan bahwa pemerintah tidak mampu menemukan terobosan 
(breakthrough) dalam mengelola negara. Padahal, terobosan dan transparansi 
menjadi ukuran kualitas suatu pemerintahan modern.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menyampaikan pidato setelah dilantik 20 
Oktober 2004, dia "akan mengembangkan ekonomi terbuka dalam rangka integrasi ke 
sistem ekonomi regional dan internasional". Bayangkan, Indonesia akan dibawa 
masuk ke sistem ekonomi internasional yang didominasi oleh faham neoliberalisme 
dengan mekanisme pasar bebas sebagai ruhnya, tanpa kemampuan yang memadai. Kita 
tidak bisa menentukan irama permainan dan akan digilas oleh kepentingan para 
kapitalis.

Indikasinya sudah tampak. Fakta bahwa harga BBM di Indonesia hanya 40 persen 
dari harga pasar dunia tampaknya menjadi alasan utama untuk menaikkan harga BBM 
kali ini. Berdasarkan data Agustus 2005, harga per liter premium dunia Rp 
5.700, kita Rp 2.400. Solar dunia Rp 5450, kita Rp 2.100. Minyak tanah dunia Rp 
5.550, kita Rp 700. Mudah diduga, pernyataan Wapres Jusuf Kalla bahwa kenaikan 
harga BBM bisa mencapai 80 persen bertujuan untuk menyamai harga pasar dunia.

Pemerintah seakan menutup mata bahwa daya beli masyarakat kita jauh di bawah 
daya beli masyarakat dunia. Wajar bila kita bertanya, apakah kebijakan kenaikan 
BBM ini akan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat?

Kita dibuat bingung oleh data yang digunakan pemerintah. Berdasarkan pidato 
Yudhoyono 20 Oktober 2004, ada 16 persen penduduk miskin di Indonesia. Artinya, 
ada 35,2 juta orang miskin. Lha kok sekarang jadi 15,5 juta keluarga? Apakah 
ini berarti jumlah orang miskin sudah membengkak menjadi sekitar 70-an juta 
kalau setiap keluarga miskin beranggotakan 4-5 jiwa? Ini aneh.

Apakah ini juga berarti pengakuan pemerintah bahwa selama setahun terakhir 
penduduk miskin di Indonesia bertambah dua kali lipat? Apakah kebijakan 
menyantuni rakyat Rp 100.000/bulan untuk 15,5 juta keluarga miskin bukan hanya 
"pemanis" belaka? Nanti dengan alasan dana masih kurang karena jumlah orang 
miskin bertambah, kenaikan harga BBM akan diajukan lagi. Padahal, kenaikan 
harga BBM 1 Maret lalu juga belum dikompensasi dan kita sudah melihat maraknya 
penderita busung lapar, mengulang peristiwa tahun 1998-1999. Pemerintah 
memecahkan masalah dengan cara menciptakan masalah baru.

Simak saja. Seorang ekonom menghitung bahwa bila harga BBM dinaikkan 30 persen 
akan mengakibatkan 20 juta orang lagi jatuh di bawah garis kemiskinan. 
Konkretnya, bila kenaikan harga BBM mencapai angka 30 persen (saja) akan hadir 
39,7 juta orang miskin baru yang perlu disantuni. Solusinya? Naikkan lagi harga 
BBM sampai harga ideal pasar dunia tercapai.

Pelanggaran etika

Bila kaca mata politik digunakan untuk melihat fakta-fakta di atas, tak ayal 
lagi pemerintahan Yudhoyono telah melakukan pelanggaran etika dan prinsip 
moralitas kebijakan publik. Sebuah kebijakan publik adalah jawaban terhadap 
masalah yang dihadapi rakyat. Ia mengakhiri satu masalah, bukan menjadi awal 
dari masalah baru. Karena itu, satu kebijakan publik tidak boleh menambah 
derita pada masyarakat.

Repotnya pemerintah bersikap mendua. Tidak mampu memakmurkan rakyat, namun 
menghalang-halangi rakyat untuk berusaha secara mandiri. Simak saja. Mau jadi 
pegawai negeri sipil (PNS), tidak ada kesempatan. Minta modal usaha tidak 
diberi, kecuali memberontak dulu seperti dalam kasus GAM. Berdagang 
kecil-kecilan, digusur walau sudah membayar retribusi. Mencuri, dihajar dan 
dipenjara. Lalu aktivitas apa yang boleh dilakukan rakyat Indonesia? Apa dosa 
mereka lahir di Indonesia ini?

Sekarang mari kita simak. Kenaikan harga BBM mulai diwacanakan sebulan lalu dan 
rakyat terteror olehnya. Jelas tanggalnya, tetapi tidak jelas besaran 
kenaikannya. Spekulasi pun berkembang liar di kalangan masyarakat. Harga-harga 
kebutuhan pokok akibat rencana kenaikan harga BBM sudah merambat naik. Sesudah 
kenaikan lusa, kenaikan itu akan dipicu lebih cepat lagi. Lalu apa artinya 
santunan Rp 100.000 itu?

Akan tetapi, rakyat tetap dibuat tidak berdaya. Suara rakyat "ditaklukkan" oleh 
logika sim-salabim pemerintah. Digariskan kebijakan tidak boleh membeli dengan 
jeriken, dibatasi 20 liter untuk premium dan dua liter untuk minyak tanah, 
tetap saja BBM-nya menghilang dari pasaran. Antrean bensin, solar, dan minyak 
tanah ada di mana-mana. Di Yogyakarta saya saksikan sendiri perkelahian orang 
berebut satu botol bensin eceran yang harganya sudah jadi Rp 5.000.

Apa yang dituju? Psikologi massa dipermainkan, dibuat lelah, "disadarkan" bahwa 
bagaimanapun juga toh harus dibeli. Hingga pada titik kelelahan psikologi yang 
dahsyat, rakyat terpaksa tunduk terhadap harga yang ditetapkan oleh pemerintah 
"atas perintah" rezim internasional. Tidak peduli dengan kenyataan bahwa rakyat 
kini kembali makan gaplek dan tiwul yang menjadi simbol kemiskinan absolut di 
era tahun 1950-an. Jam kesejahteraan rakyat Indonesia mundur 50 tahun ke 
belakang.

Betul-betul sebuah kebijakan yang sudah keterlaluan.

Riswandha Imawan Guru Besar Ilmu Politik UGM


[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital.
http://us.click.yahoo.com/ons1pC/lbOLAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


--------------------------------------------------------------------------
Situs resmi: http://www.ppi-india.org ; 
Situs milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia ; 
Informasi Beasiswa Scholarship: http://informasi-beasiswa.blogspot.com
--------------------------------------------------------------------------

Other related posts: