[ppi] [ppiindia] Kebijakan Fiskal Tumpuan RAPBN 2006

** Mailing List|Milis Nasional Indonesia PPI-India **
** Situs resmi: http://www.ppi-india.org **
** Situs milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia **
** Situs Beasiswa: http://informasi-beasiswa.blogspot.com **SUARA KARYA

      Kebijakan Fiskal Tumpuan RAPBN 2006
      Oleh Mandala Harefa 


      Senin, 29 Agustus 2005
      DPR RI dalam hal ini Panitia Anggaran mulai membahas Nota Keuangan dan 
RAPBN 2006 yang telah disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam 
Sidang Paripurna DPR RI, baru-baru ini. Banyak kalangan sependapat bahwa 
stabilitas makro ekonomi Indonesia terus mengalami tekanan cukup berat dan 
mengalami perubahan yang begitu cepat. Hal ini terlihat dari nilai rupiah yang 
cenderung melemah, harga minyak dunia yang terus melonjak, permintaan serta 
konsumsi yang meningkat pesat dan berimplikasi terhadap inflasi. 

      Masih besarnya defisit, 0,7% dari PDB, walaupun sedikit mengalami 
penurunan merupakan beban tersendiri bagi konsolidasi fiskal dalam RAPBN 2006. 
Demikian pula dengan pembayaran cicilan utang mencapai Rp 60,4 triliun masih 
terus berperan dalam memperbesar defisit. 

      Dalam pembahasan RAPBN 2006, DPR bersama pemerintah telah membahas 
berbagai hal, termasuk asumsi-asumsi dasar dan pokok-pokok kebijakan fiskal. 
Beberapa hal penting yang merupakan kesepakatan sementara DPR-pemerintah dalam 
Nota Keuangan 2006, antara lain mengenai asumsi-asumsi dasar makro ekonomi, 
seperti pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Bruto) sebesar 6,0% - 6,5% ; 
asumsi kurs rupiah sebesar Rp 9.000 - Rp 9.400 per dolar AS; tingkat inflasi 
sebesar 6,5% - 8,0%; asumsi harga minyak mentah berkisar antara 40-45 dolar AS 
per barel; serta patokan produksi minyak mentah sebesar 1,075 juta barel sampai 
1,125 juta barel per hari. Selain itu disepakati pula tingkat suku bunga SBI 
sebesar 7,0% - 8,5% untuk tenggat 1 bulan. 

      Asumsi-asumsi sementara di atas merupakan dasar bagi pemerintah dalam 
menyusun RAPBN 2006 yang akan dibahas bersama-sama DPR. Pemerintah sendiri 
diharapkan mempertimbangkan perkembangan dan kondisi perekonomian selama 
Semester I lalu sebagai masukan penyusunan anggaran 2006. 

      Terkait dengan upaya pemerintah menekan defisit anggaran mendekati 0%, 
tentunya pemerintah harus melakukan efisiensi anggaran di berbagai pos. 
Walaupun defisit APBN tahun anggaran 2006 direncanakan 0,7% dari PDB, namun 
pemerintah harus benar-benar memiliki rencana tindakan serta kebijakan yang 
pasti agar defisit tersebut dapat dicapai sampai pelaksanaan anggaran berakhir. 
Defisit anggaran sebesar 0,8% dalam APBN Perubahan 2005 merupakan tantangan 
yang mesti dicapai. 

      Konsolidasi fiskal untuk tujuan menciptakan kesinambungan anggaran negara 
(fiscal sustainability) haruslah terfokus pada upaya peningkatan penerimaan 
pajak, pengurangan pinjaman luar negeri, dan kalau perlu pengurangan subsidi 
secara bertahap agar beban anggaran negara semakin kecil. Dalam APBN Perubahan 
2005, misalnya, subsidi BBM melonjak drastis menjadi Rp 76,514 triliun atau 
2,9% dari PDB. Kenaikan ini mencapai 302,70% dari yang dianggarkan semula 
sebesar Rp 19,0 triliun. Apabila harga minyak mentah naik terus hingga akhir 
Desember 2005, maka beban anggaran akan bertambah besar lagi. Apalagi, rasio 
(perbandingan) stok utang luar negeri pemerintah terhadap PDB saat ini masih 
cukup tinggi, sebesar 47,5% dari PDB. 

      Dalam menetapkan anggaran negara untuk mengelola makro ekonomi, ada tiga 
kebijakan yang bisa dilakukan, yaitu: kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan 
kebijakan nilai tukar. Namun sejak adanya krisis, nilai tukar sudah diserahkan 
pada market dan kebijakan nilai tukar bukan lagi menjadi instrumen yang 
controllable. Praktis tinggal dua instrumen besar lagi yang dimiliki 
pemerintah, yaitu kebijakan moneter dan fiskal. 

      Manajemen makro ekonomi harus mengacu pada necessary condition agar suatu 
perekonomian berjalan normal. Dhus, kebijakan makro idealnya menghasilkan 
pertumbuhan ekonomi tinggi, inflasi rendah, unemployment rendah, balance of 
payment seimbang, dan membutuhkan sufficient condition. Kebijakan yang ditempuh 
harus mampu menstimulasikan kondisi peningkatan peran ekonomi usaha kecil dan 
mampu meredam lonjakan harga-harga barang, di samping memperbaiki undang-undang 
lembaga keuangan atau perbankan dengan sebaik-baiknya. 

      Sebagai salah satu instrumen ekonomi, kebijakan fiskal harus mendorong 
pertumbuhan ekonomi secara sehat, mampu mengendalikan inflasi, mengurangi angka 
pengangguran, dan menyeimbangkan neraca pembayaran, sebagai tujuan utamanya. 
Mengingat kondisi tahun ini dan tahun-tahun mendatang, fungsi fiskal menjadi 
salah satu instrumen makro yang sangat penting. 

      Jadi, kalau kebijakan fiskal gagal berarti sangat mungkin kita tidak akan 
mampu mencapai perbaikan makro ekonomi kita. Kebijakan fiskal melalui apa yang 
tercantum dalam RAPBN 2006 menjadi taruhan semua pihak pada saat-saat kritis. 

      Dengan kondisi sekarang ini, arah fiscal policy harus jelas, baik 
struktur dan formatnya. Kebijakan fiskal harus benar-benar diarahkan untuk 
memperbaiki pertumbuhan ekonomi dan meredam inflasi minimal di bawah satu digit 
(one digit). 

      Kebijakan fiskal juga harus mampu mengatasi tantangan jangka panjang 
mengurangi angka pengangguran dan balance of payment harus tetap dijaga 
seimbang hingga mampu menyiptakan akumulasi reserve dalam bentuk pendapatan 
devisa. 

      Kebijakan fiskal melalui APBN biasanya mempunyai tiga karakteristik, 
yaitu sebagai fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Selama 
ini kebijakan fiskal dalam APBN cenderung sangat under utilizes. Ini terjadi 
karena manajemen ekonomi makro kita lebih banyak bertumpu pada monetary policy, 
mengikuti konsep liberalisasi sektor perbankan. 

      Di lain pihak karakter kebijakan fiskal sangat tidak fleksibel karena 
setiap kebijakan fiskal harus diputuskan melalui konsultasi DPR bersama-sama 
pemerintah dalam proses yang cukup lama. Prosedur anggaran untuk fiskal melalui 
proses yang panjang, rumit dan bertele-tele sehingga sering kali persoalan yang 
muncul tak sejalan lagi dengan kebijakan yang dikeluarkan. Tidak jarang, ketika 
anggaran fiskal mendapat persetujuan DPR, menteri atau departemen terkait sudah 
memberikan disposisi dan ketika dikembalikan ke departemen teknis, persoalannya 
sudah berubah lagi. 

      Karakter fiskal yang lambat ini biasanya berpengaruh terhadap kondisi 
makro perekonomian nasional. Oleh sebab itu, DPR harus mempunyai persepsi yang 
sama untuk mengangkat masalah fiskal ini sebagai suatu instrumen yang sangat 
penting di tengah kondisi krisis ini. Kebijakan fiskal melalui APBN yang 
konservatif seringkali tak mampu mengakomodasikan persoalan yang besar. Karena 
itulah, kebijakan fiskal kita ditantang untuk lebih terbuka. Kebijakan fiskal 
kita dituntut mampu mengantisipasi perubahan yang besar dalam struktur APBN 
dalam upaya me-recovery ekonomi kita.*** 

      Penulis peneliti DPR RI  


[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
1.2 million kids a year are victims of human trafficking. Stop slavery.
http://us.click.yahoo.com/X3SVTD/izNLAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


--------------------------------------------------------------------------
Bagi Anda yang ingin berdiskusi tentang apa saja dg akrab, santai tapi serius 
dan penuh persahabatan dg seluruh masyarakat/mahasiswa Indonesia di luar negeri 
serta tokoh-tokoh intelektual dan pejabat Tanah Air, silahkan bergabung dg 
milis ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxxx Kirim email kosong ke: 
ppiindia-subscribe@xxxxxxxxxxxxxxx atau kunjungi 
Situs resmi: http://www.ppi-india.org ; 
Situs milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia ; 
Situs beasiswa/scholarship: http://informasi-beasiswa.blogspot.com
--------------------------------------------------------------------------

Other related posts: