[ppi] [ppiindia] Kampanye dan Demokrasi ala Sepakbola

** ppi-india **


Kampanye dan Demokrasi ala Sepak Bola 
Oleh Anies Baswedan [abasweda@xxxxxxx]
Kampanye Pemilu 2004 telah dimulai. Genderang kompetisi antar partai mulai 
semarak. Para caleg sibuk mengumbar fakta -dan sesekali fiksi- tentang apa yang 
sudah, sedang, atau akan dikerjakan di arena politik. Sementara para pendukung 
dan simpatisan partai sibuk menggalang massa agar setiap acara kampanye 
terlihat sesak dan padat. 

Hiruk-pikuk menjelang pemilu ini adalah democratic fever yang biasa menjangkiti 
negara-negara yang menjalankan demokrasi. Fenomena demam demokrasi ini mirip 
dengan football fever yang menjangkiti dunia setiap empat tahun sekali. Setiap 
putaran final kejuaran dunia sepak bola ribuan penggemar sepak bola dari 
berbagai belahan dunia membayar ribuan dollar untuk ongkos pesawat, hotel, dan 
tiket masuk agar bisa menyaksikan pertandingan dari dekat. Sementara ratusan 
juta penggemar di seluruh dunia menonton melalui televisi atau mendengarkan 
melalui radio. Begitu juga di Indonesia, tak terhitung jumlah penggemar sepak 
bola yang rutin menyaksikan pertandingan secara langsung. 


Yang menarik dari fenomena sepak bola itu adalah fanatisme pendukung dan 
dukungan total secara moril-material untuk kesebelasan dan pemain favoritnya. 
Para pendukung ini rela dan sanggup mengeluarkan ribuan dollar agar bisa 
memberi dukungan langsung pada kesebelasan favoritnya. Hansen (1998) penulis 
sosiologi olahraga menjelaskan fenomena ini dengan menyebutnya sebagai-salah 
satunya-deindividuisasi. Artinya, sebagian dari identitas pribadi para 
pendukung itu terkikis dan mereka mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari 
tim favoritnya. 

Meski fenomena ini menarik diamati secara psikologis dan sosiologis, karena 
para pendukung benar-benar all out dalam memberikan dukungannya, tetapi dengan 
memakai pendekatan political economy fenomena ini jadi relevan dengan kampanye 
pemilu dan demokrasi kita di Indonesia dan menarik untuk dianalisis. Pendekatan 
political economy ini biasa mendasarkan pada pertanyaan: who gets what, and why 
(siapa mendapat apa, dan mengapa)? 


***
DALAM konteks dukung-mendukung itu pertanyaannya adalah, para pemain dan 
pendukung ini memperoleh rewards apa? Yang pasti para pendukung senang saat tim 
dukungannya menang, dan ikut merasa terpukul jika timnya kalah, tetapi secara 
materi mereka tidak mendapat apa-apa. Justru pemain yang didukung yang 
mendapatkan semua rewards. 

Ketika pemain sepak bola mencium piala emas itu, jutaan pendukungnya bersorak 
riang. Ketika pemain sepak bola itu kembali ke negaranya membawa rasa bangga 
dengan berbagai bonus, jutaan pendukungnya kembali pada realita hidupnya 
membawa bahagia dengan tangan hampa. Para pemain mendapatkan semua kompensasi, 
sementara pendukungnya meski boleh ikut bahagia dan boleh berbangga, tetapi 
tetap saja cuma bisa menonton. 

Ketika konstruk hubungannya adalah antara pendukung dan pemain olahraga, maka 
fenomena dukung-mendukung macam ini tampak normal. Yang menjadi masalah adalah 
bila konstruk hubungan ala sepak bola ini terjadi dalam dunia politik di mana 
rakyat sebagai suporter dan partai politik sebagai tim sepak bola. Rakyat 
pendukung ini mati-matian berdebat, membela partai pujaannya dan bila partai 
pujaannya dikritik atau diejek, mereka sanggup tak cuma beradu jotos tapi juga 
beradu-nyawa untuk membela. 

Setiap saat partai kesayangannya itu bertanding dalam pemilu, maka para 
pendukung ini pun sanggup mendukung habis-habisan. Lalu saat "pertandingan" 
selesai, terjadilah ironi itu: para politisi meraih berbagai hadiah dan trofi 
dalam bentuk kekuasaan politik, sedangkan para pendukung-yang fanatik 
sekalipun-cuma bisa menonton dan gigit jari. 

Berbeda dengan sepak bola yang lapangannya dibatasi pagar kokoh dan pemain 
tidak boleh dipengaruhi kelakuan pendukungnya, lapangan politik dalam demokrasi 
adalah arena partai politik yang perlu dan harus dipengaruhi pendukungnya. 
Dalam sepak bola, lapangan itu milik pemain. Dalam demokrasi, lapangan politik 
itu milik rakyat. Lapangan politik itu untuk pertandingan secara non-violence, 
bukan cuma kepentingan politisi tetapi kepentingan rakyat yang diwakilinya. 

Lebih jauh lagi, karena manfaat/output dari demokrasi ditentukan oleh aktor 
yang terlibat, maka memikirkan dan memformulasikan kepentingan adalah modal 
untuk mendapatkan manfaat dari demokrasi. (Przeworski, 1991) Dalam hal ini 
aktornya adalah para politik dan rakyat. Aktor yang tidak memikirkan dan 
memformulasikan kepentingan/agenda akan mengalami kerugian (opportunity cost). 
Di sisi lain, aktor yang siap dengan kepentingannya akan berpeluang lebih besar 
untuk diuntungkan. 

Kesadaran bahwa demokrasi adalah instrumen alokasi kekuasaan politik dan 
ekonomi akan memaksa para aktor demokrasi (yaitu partai dan rakyat) untuk 
berinteraksi secara kalkulatif. Dalam setting yang kalkulatif maka (1) rakyat 
memberi dukungan pada partai politik dan (2) partai politik memperjuangkan 
kepentingan pendukungnya. Akibatnya, interaksi rakyat dengan partai menjadi 
sebuah interaksi yang bersifat transaksional dan masing-masing pihak mengadopsi 
langkah yang, dalam kajian game theory, disebut Tif-For-Tat. 

Di sini terlihat, dalam demokrasi, konstruk hubungan pendukung dan partai 
politik bergerak dua arah. Sementara, konstruk hubungan pendukung dan pemain 
sepak bola hanya bergerak satu arah yaitu dari pendukung pada pemain. Dalam 
hubungan satu arah ini tidak perlu karakter kalkulatif, apalagi transaksional. 


***
DI Indonesia, fenomena pendukung partai politik serupa dengan fenomena 
pendukung sepak bola. Absennya hubungan yang kalkulatif dan transaksional 
membuat pendukung partai politik umumnya berperilaku sama dengan pendukung tim 
sepak bola. Tentu ada perkecualian. Misalnya di tahun 2001 para penarik becak 
di Jakarta, yang menyatakan sebagai pendukung sebuah partai, sebutlah partai X 
(karena masa kampanye jadi nama partai di-delete, smile ... ). Ketika lahan 
hidup penarik becak digusur dan mereka menganggap partai dukungannya tidak 
peduli dan tidak membela maka mereka mengambil langkah sepadan, beramai-ramai 
mengembalikan kartu tanda anggota dan kaos/topi/atribut partai ke kantor 
pimpinan pusat partai tersebut. (Kompas, 30/8/2001) 

Terobosan para penarik becak itu adalah langkah politik yang modern. Sayang, 
perilaku pendukung yang transaksional dan kalkulatif macam ini belum banyak 
ditiru pendukung partai-partai lain. Bahkan, langkah politik para penarik becak 
di Jakarta ini cenderung dicitrakan buruk: menarik dukungan selalu 
diasosiasikan dengan penggembosan dan rekayasa pihak ketiga. Padahal, dalam 
politik modern, menarik dukungan adalah sama legitimate-nya dengan memberi 
dukungan. 

Dengan absennya karakter kalkulatif dan transaksional ini maka wajar bila 
demokratisasi belum dirasakan faedahnya oleh rakyat. Demokratisasi minus 
karakter kalkulatif dan transaksional hanya berhasil menambah jumlah pemain dan 
tim di lapangan, yaitu jumlah politisi dan partai di arena politik, tetapi 
konstruk hubungan antara pemain dan pendukung justru tidak berubah. 

Di satu sisi, rakyat pendukung partai politik berperilaku seperti pendukung 
sepak bola, sama saja dengan kerja bakti politik. Karena rakyat pendukung tidak 
memikirkan apakah politisi dan partai dukungannya sedang menguntungkan atau 
merugikan dirinya. 

Di sisi lain, bisa dibayangkan betapa senangnya para politisi dan partai 
politik bila memiliki pendukung yang berperilaku seperti pendukung sepak bola. 
Politisi dan partai politik yang rasional dan pragmatis tentu akan berusaha 
melanggengkan kerja-bakti tanpa imbalan yang dilakukan pendukungnya. Dalam 
pandangan politisi, untuk apa diubah bila konstruk sekarang memang amat 
menguntungkan dirinya, toh para pendukungnya melakukan dukungan secara 
habis-habisan tanpa paksaan dan memang tanpa pamrih. 

Situasi ini merugikan bagi perkembangan demokrasi yang sehat. Karena itu, perlu 
ada perubahan. Mengubah konstruk hubungan partai politik dan rakyat pendukung 
bisa dilakukan dengan merasionalkan partisipasi politik melalui pendekatan 
struktural dan kultural. Secara struktural melalui rekayasa institusional, 
misalnya dengan mengubah electoral system atau memperpendek masa jabatan 
politisi. Tujuan rekayasa institusional itu adalah agar intensitas interaksi 
antara politisi dan rakyat jadi meningkat. 

Dalam cooperation theory (game theory), iterated games, macam pemilihan umum, 
yang berkala, reguler, dan intensif ini akan membuat setiap pihak lebih 
berpeluang menilai perilaku pihak lain serta cenderung membuat masing-masing 
pihak berlaku kooperatif dan mutualistis (Axelrod, 1984). Jadi, politisi tidak 
akan punya cukup waktu dan peluang untuk menelantarkan aspirasi konstituennya, 
karena dia memerlukan dukungan rakyat agar bisa terpilih lagi pada pemilu 
berikutnya. Perubahan electoral system atau siklus pemilu yang lebih rapat ini 
bisa (1) membuat rakyat lebih rasional dalam memberi dukungan dan (2) 
politisi/partai dan rakyat terpaksa mengadopsi strategi timbal-balik 
(tit-for-tat). 

Secara kultural, misalnya, dengan pengembangan social capital. Seperti 
ditunjukkan Putnam dalam studi klasiknya tentang demokratisasi, tingkat 
perkembangan social capital menentukan optimalnya output politik dan ekonomi 
dari sebuah demokrasi. Di sini berbagai organisasi misalnya, organisasi 
nonpemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan asosiasi profesi, berfungsi 
menjadi katalis penumbuhan social capital. Social capital ini meliputi 
kepercayaan, nilai timbal-balik (reciprocity), dan jaringan (Putnam, 1993). 
Pelibatan rakyat secara kolosal dalam organisasi-organisasi macam ini akan 
menyadarkan bahwa partisipasi politik mereka perlu dipenuhi dengan agenda dan 
bukan sekadar kerja bakti politik. 

Jadi, kembali pada pertanyaan di awal tulisan ini, who gets what, and why?, 
minimnya faedah demokrasi untuk rakyat, bukan karena demokrasi yang, by design, 
merugikan rakyat tetapi, salah satunya, karena konstruk hubungan antara partai 
dan rakyat itu bukan konstruk yang transaksional dan kalkulatif. Karena itu 
konstruk hubungan dan interaksi ala dunia persepakbolaan ini harus diakhiri, 
agar transisi atau demokratisasi di Indonesia tidak cuma menghasilkan elite 
demokrasi, atau bahkan, pseudodemocracy tetapi merupakan konsolidasi demokrasi 
yang berpihak pada rakyat kebanyakan. 

Pertanyaannya sekarang adalah apakah rakyat Indonesia akan memandang 
hiruk-pikuk kampanye dan pemilu 2004 semata-mata sebagai sebuah transaksi? 
Apakah rakyat akan bersikap kalkulatif dan transaksional terhadap partai-partai 
dan caleg-caleg yang sedang berkampanye? Ataukah kampanye dan pemilu masih 
dipandang sebagai ritual sakral yang penuh pengabdian politik? Mudah-mudahan 
kampanye dan pemilu 2004 ini menunjukkan tanda-tanda bahwa rakyat telah lebih 
rasional dalam berpolitik. 

----------------------------------------------------------
Tulisan ini pernah dimuat oleh harian Kompas 24 Juni 2002, pada saat putaran 
final Piala Dunia Sepakbola 2002 di Jepang-Korea. 


[Non-text portions of this message have been removed]



***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Posting: ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx
5. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
6. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
7. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
     http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
     ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
     http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


Other related posts: