[ppi] [ppiindia] Kabinet SBY dan Krisis di DPR

** Mailing List|Milis Nasional Indonesia PPI-India **

Media Indonesia
      Senin, 01 November 2004

      OPINI

      Kabinet SBY dan Krisis di DPR

      Muhammad Qodari, Direktur Riset, Lembaga Survei Indonesia
     
      APA kesan yang kita tangkap dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono dalam dua pekan ini? Dalam menangkap kesan itu saya kira kita harus 
membaginya pada dua tingkatan: tingkat publik dan tingkat elite. Pembagian ini 
penting karena apa yang dipersepsikan publik belum tentu sama dengan apa yang 
dipersepsikan elite, padahal keduanya sama penting.

      Persepsi publik

      cara terbaik untuk mengukur persepsi publik adalah dengan 
menyelenggarakan survei atau jajak pendapat secara nasional. Lembaga Survei 
Indonesia (LSI) belum punya data opini publik tentang respons masyarakat 
terhadap susunan kabinet SBY dan program 100 hari pemerintahan mereka pada awal 
November ini. Survei LSI baru akan diselenggarakan awal November ini.

      Namun dari survei terbatas lewat telepon di sejumlah kota oleh salah satu 
harian nasional, terungkap data bahwa respons publik terhadap kabinet secara 
keseluruhan cukup baik. Tingkat keyakinan terhadap kemampuan kabinet untuk 
memperbaiki keadaan terhitung tinggi. Respons terhadap ke tiga puluh enam 
anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) cukup beragam sebagaimana beragamnya 
tingkat pengenalan masyarakat terhadap sosok anggota kabinet. Apakah hasil 
survei nasional LSI akan sama atau berbeda, kita tunggu saja hasilnya.

      Sembari menunggu hasil survei, secara instingtif saya menduga respons 
publik terhadap kabinet dan program 100 harinya akan positif. Respons positif 
ini disebabkan dua hal. Pertama, sebagai akibat sampingan dari kepercayaan 
publik yang tinggi terhadap SBY. Survei LSI bulan Oktober 2004 menunjukkan 
keyakinan publik yang tinggi terhadap kemampuan presiden baru mengatasi 
persoalan politik, ekonomi dan hukum. Karena masih dalam suasana bulan madu, 
lepas apa dan bagaimana susunan kabinet, citra kabinet terselamatkan oleh 
keyakinan publik terhadap SBY.

      Kedua, sebagai akibat statement dan move politik yang populis dari SBY 
dan para menterinya. SBY misalnya mencanangkan penangkapan koruptor besar 
sebagai program 100 hari pertama bidang hukum. Ia mengunjungi Kejaksaan Agung 
dan Kantor Bea Cukai. Kunjungan itu penting karena secara simbolik Kejaksaan 
Agung adalah ujung tombak penanganan kasus korupsi dan Bea Cukai adalah pusat 
praktik korupsi.

      Persepsi elite

      Masalahnya persepsi publik tidak selalu sejalan dengan persepsi elite. 
Terdapat kesan bahwa elite tidak begitu terpuaskan oleh kinerja Presiden SBY 
dalam dua pekan ini. Elite ini sendiri harus dibagi lagi ke dalam dua kelompok. 
Kelompok in-group adalah mereka menjadi tim sukses SBY selama kampanye yang 
lalu serta partai-partai yang mendukung pencalonannya (Koalisi Kerakyatan). 
Kelompok out-group adalah elite yang berseberangan dengannya (Koalisi 
Kebangsaan).

      Ada kabar tidak mengenakkan bahwa timbul kekecewaan di kelompok pendukung 
SBY karena penyusunan kabinet yang kurang akomodatif. Sejumlah individu yang 
telah mendampingi SBY semenjak lama misalnya, tidak terakomodasi padahal yang 
bersangkutan memenuhi syarat kapabilitas, integritas dan akseptabilitas menjadi 
menteri. Kelebihan orang-orang ini dibanding sebagian mereka yang belakangan 
ditunjuk masuk kabinet adalah loyalitas yang sudah teruji. Kiranya presiden 
membutuhkan pembantu yang dapat dipercaya dan paham betul gaya komunikasi SBY.

      Kekecewaan itu juga merambat ke partai politik. Khususnya Partai Demokrat 
yang didirikan dan menjadi penyokong SBY semenjak awal. Partai yang menguasai 
52 kursi DPR ini hanya mendapatkan dua kursi kabinet dan Ketua Umumnya, Subur 
Budhisantoso, tidak terakomodasi dalam pemerintahan. Bandingkan dengan PBB, 
misalnya. Partai ini hanya menguasai 11 kursi namun mendapatkan dua, Ketua Umum 
Yusril Ihza dan Sekjen MS Kaban. Bahkan ada yang menyebut tiga bila Abdurrahman 
Saleh, Jaksa Agung, yang mantan petinggi PBB ikut dihitung.

      Kekecewaan ini berbahaya. Sebagai presiden minoritas, SBY bukan hanya 
harus memperkuat kaki di parlemen. Tapi juga di kabinet. Penunjukan orang-orang 
yang bukan hanya kapabel tapi telah terbukti kesetiaannya pada SBY amat penting 
dalam konteks politik sekarang yang penuh tarik-menarik kepentingan. Saat ini 
ada tiga hal yang bisa dilakukan SBY untuk memperbaiki keadaan. Pertama, 
mencarikan tempat yang tepat bagi orang-orang kepercayaannya. Kedua, melakukan 
komunikasi politik dengan PD. Ketiga, membangun kepercayaan dengan orang-orang 
yang telanjur ditunjuknya sebagai menteri.

      Tindakan-tindakan di atas menjadi semakin penting mengingat perkembangan 
yang terjadi di DPR beberapa hari ini. Dua perkembangan penting itu adalah: 
Pertama, penguasaan kursi-kursi pimpinan komisi DPR oleh Koalisi Kebangsaan. 
Kedua, penolakan (sebagian) anggota DPR atas surat Presiden SBY yang menarik 
surat Presiden Megawati mengenai pemberhentian Panglima TNI Endriartono Sutarto 
dan penggantiannya oleh Ryamizard Ryacudu.

      Perkembangan yang kedua menunjukkan lepas dari persoalan prosedur 
pengiriman surat, Koalisi Kebangsaan membawa semangat perlawanan yang kental 
terhadap presiden SBY dan kebijakan yang dibuatnya. Semangat itu tampak dalam 
dua hal. Pertama, munculnya gerakan mengajukan interpelasi kepada presiden. 
Kedua, keluarnya statemen Soetardjo Soerjoguritno, Wakil Ketua DPR dari PDIP 
bahwa menurut DPR Panglima TNI kini adalah Ryamizard Ryacudu.

      Penguasaan kursi ketua komisi DPR belum tuntas karena masih mendapatkan 
perlawanan dari Koalisi Kerakyatan. Koalisi Kerakyatan bersikeras tidak akan 
menghadiri rapat-rapat komisi yang dipimpin oleh pimpinan yang ada sekarang. 
Mereka juga mengatakan akan membuat semacam komisi tandingan. Adanya dualisme 
kepemimpinan di komisi-komisi DPR ini akan menjadi hambatan serius bagi 
pemerintahan SBY dalam waktu dekat bila tak juga ditemukan titik temu antara 
dua kubu yang berseberangan.

      Bayangkan apabila pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan. Tanggapan 
komisi manakah yang akan dijadikan acuan oleh pemerintah: yang dikuasai Koalisi 
Kebangsaan atau Koalisi Kerakyatan? Bayangkan bila Menteri Pertahanan 
mengajukan usulan amendemen UU TNI dan UU Pertahanan sebagai upaya menempatkan 
TNI di bawah Departemen Pertahanan. Komisi versi siapakah yang akan diajak 
bicara? Atau soal surat SBY di atas, respons siapakah yang harus dijadikan 
acuan?

      Krisis politik?

      Ada dua skenario yang mungkin terjadi di depan. Pertama, andai DPR terus 
terbelah dua, sementara pemerintah membuat keputusan yang melibatkan DPR, 
secara naluriah pemerintah SBY akan memilih kubu Koalisi Kerakyatan. Koalisi 
Kebangsaan tentu akan protes. Saya tidak tahu apa yang bisa terjadi dan mungkin 
dilakukan Koalisi Kebangsaan untuk mencegah pembuatan kebijakan oleh 
pemerintah. Yang terburuk adalah bila Koalisi Kebangsaan memobilisasi 
pendukungnya di masyarakat. Aksi semacam ini dapat memancing reaksi tandingan 
dari pendukung presiden dan Koalisi Kerakyatan. Ujungnya adalah bentrokan 
massal.

      Yang kedua, pembelahan politik yang terjadi di DPR bisa diselesaikan oleh 
kubu yang bertikai. Seharusnya pimpinan DPR menjadi pelopor penyelesaian krisis 
yang terjadi. Masalahnya, pucuk pimpinan DPR dikuasai wakil dari Koalisi 
Kebangsaan sehingga mereka menjadi bagian dari pertentangan yang terjadi. Sikap 
yang ditunjukkan Soetardjo Soerjoguritno di atas menunjukkan bagaimana pucuk 
pimpinan DPR justru menjadi peruncing konflik itu sendiri. Ini pula yang telah 
menimbulkan mosi tidak percaya dari Koalisi Kerakyatan terhadap pimpinan DPR 
sekarang. Mengharapkan penyelesaian konflik oleh pimpinan DPR telah menjadi 
konflik itu sendiri.

      Apa yang terjadi dengan DPR sekarang ini telah berada di luar kerangka 
aturan hukum. Sebabnya, Koalisi Kebangsaan telah melanggar Tata Tertib (Tatib) 
DPR sebelumnya yang mengatur bahwa rapat paripurna harus dihadiri oleh separuh 
anggota DPR dan lebih separuh fraksi yang ada. Koalisi Kebangsaan bersikeras 
membuat Tatib baru yang mengatur bahwa rapat paripurna dapat diselenggarakan 
dengan dihadiri separuh fraksi saja dengan melanggar Tatib sebelumnya. Karena 
pembuatan Tatib baru dilakukan dengan melanggar Tatib sebelumnya, maka produk 
yang dihasilkannya menjadi anarkis. Hemat saya, anarki ini hanya bisa 
diselesaikan bila semua pihak bekerja kembali ke dalam kerangka yang diatur 
Tatib sebelumnya.***

     


[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
$9.95 domain names from Yahoo!. Register anything.
http://us.click.yahoo.com/J8kdrA/y20IAA/yQLSAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Posting: ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx
5. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
6. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
7. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 



--------------------------------------------------------------------------
Bagi Anda yang ingin berdiskusi tentang apa saja dg akrab, santai tapi serius 
dan penuh persahabatan dg seluruh masyarakat/mahasiswa Indonesia di luar negeri 
serta tokoh-tokoh intelektual dan pejabat Tanah Air, silahkan bergabung dg 
milis ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxxx Kirim email kosong ke: 
ppiindia-subscribe@xxxxxxxxxxxxxxx atau kunjungi 
www.geocities.com/arsip_nasional/
--------------------------------------------------------------------------

Other related posts: