[ppi] [ppiindia] Jusuf Kalla: Koalisi Bisa Saja Tidak Diperlukan

** Mailing List|Milis Nasional Indonesia PPI-India **

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0412/21/utama/1453926.htm

Selasa, 21 Desember 2004

Jusuf Kalla: Koalisi Bisa Saja Tidak Diperlukan

Jakarta, Kompas - Wakil Presiden yang juga Ketua Umum Partai Golkar Jusuf 
Kalla menegaskan, politik adalah sesuatu yang dinamis. Oleh sebab itu, 
koalisi-koalisi yang sebelumnya dibentuk bisa saja kini tidak diperlukan 
lagi.
"Kalaupun ada, pandangan- pandangannya itu harus tetap sesuai dengan apa 
yang akan kita kembangkan," kata Kalla seusai membuka acara Keluarga Alumni 
Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Jakarta, Senin (20/12).

Kalla hanya menyebut koalisi-koalisi tanpa menyebut nama Koalisi Kebangsaan 
yang dipimpin mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung. Koalisi 
Kebangsaan yang ditopang Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai 
Damai Sejahtera (PDS), dan Partai Bintang Reformasi (PBR) mengusulkan 
Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi sebagai pasangan calon presiden-wakil 
presiden pada pemilihan presiden beberapa waktu lalu.

Setelah kalah, PPP meninggalkan Koalisi Kebangsaan karena terjadi perbedaan 
pandangan di dalam koalisi soal pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Koalisi Kebangsaan berhasil mengegolkan Agung Laksono sebagai Ketua DPR yang 
kemudian bergabung dengan Jusuf Kalla dan mendapat pos Wakil Ketua Umum 
Partai Golkar. Koalisi Kebangsaan menempatkan diri sebagai kekuatan 
penyeimbang di DPR.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPR Zainal Ma'arif dari PBR mengatakan, 
terpilihnya Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum Partai Golkar pasti akan mengubah 
peta perpolitikan nasional. Dengan penguasaan 128 kursi di parlemen, Partai 
Golkar akan berubah menjadi partai pemerintah. Namun, untuk menjadi partai 
pemerintah, tentunya kader Partai Golkar akan menuntut sejumlah kadernya 
duduk dalam Kabinet Indonesia Bersatu yang saat ini hanya diwakili Fahmi 
Idris.

Zainal memperkirakan terjadi realiansi baru ketika Partai Golkar kembali 
menjadi the rulling party. "Kita akan melihat reaksi dari (apakah) Partai 
Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Kebangkitan Bangsa 
atas perkembangan politik baru itu," kata Zainal seraya menambahkan, isu 
reshuffle (perubahan) kabinet sudah mulai terdengar dan menjadi perbincangan 
sejumlah politikus.

Bukan hal baru
Kalla juga menjawab kritik dari berbagai kalangan tentang perangkapan 
jabatan dirinya sebagai wakil presiden (wapres) dan Ketua Umum Partai 
Golkar. Menurut Kalla, perangkapan jabatan sebenarnya bukan sesuatu yang 
baru dan sudah lama berjalan dalam politik di Indonesia.
"Sejak zaman Ibu Mega (Ketua Umum DPP PDI-P), Pak Hamzah (Ketua Umum DPP 
PPP), dan wapres dijabat Pak Dharmono (Ketua Umum DPP Partai Golkar 
Sudharmono) juga sudah demikian. Itu bukan sesuatu yang baru," kata Kalla 
yang dalam kampanyenya bersama-saat itu calon presiden- Susilo Bambang 
Yudhoyono menggunakan isu perubahan sebagai tema sentral kampanye.

Tak berubah
Ditanya pers, apakah dengan dirinya menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar 
sistem politik bisa berubah kembali seperti di era Orde Baru dulu, Kalla 
menyatakan tidak.
"Saya kira tidak. Orde Baru itu kan sesuatu sifat yang kadang otoriter dan 
tidak demokratis. Sekarang ini sudah demokratis dan otonom. Yang berbeda 
mungkin pandangan politiknya saja. Tentunya, sekarang ini yang diharapkan 
adalah sikap yang konstruktif. Saya harapkan partai tetap mengkritisi 
pemerintah dan kebijakannya yang obyektif," katanya.
Kalla juga mengatakan, kalau memang kebijakan pemerintah merugikan rakyat, 
tentunya partai harus menyikapinya secara kritis.
"Sebaliknya, kalau kebijakan itu baik dan berpihak kepada rakyat, partai 
harus bisa menerimanya, termasuk Partai Golkar," tutur Kalla.

Tahu konsekuensinya
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan mantan Presiden Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid berharap Wapres Jusuf Kalla, yang 
kini menjadi Ketua Umum Partai Golkar, telah mengetahui konsekuensi dari 
rangkap jabatan yang dipilihnya. Hidayat berharap rangkap jabatan tersebut 
dijadikan sarana untuk mewujudkan janji perubahan yang diserukan ketika masa 
kampanye.
"Konsekuensi dari rangkap jabatan yang saat ini disandang semestinya sudah 
diketahui oleh Pak JK (Jusuf Kalla). Kita berharap rangkap jabatan tersebut 
menjadi sarana efektif bagi pembuktian dan perwujudan janji perubahan. 
Rangkap jabatan itu jangan sampai menumbuhkan makin besarnya apatisme 
publik, apalagi menambah kekhawatiran akan kembalinya Orde Baru," ujar 
Hidayat.
Sejauh ini, lanjut Hidayat, secara prinsip tidak ada perubahan sikap 
dukungan PKS kepada kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Mengenai terpilihnya Kalla sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Sekretaris 
Kabinet Sudi Silalahi mengemukakan bahwa hasil proses politik yang panjang 
itu merupakan hasil terbaik. Terpilihnya Kalla tidak hanya menguntungkan 
pemerintah, tetapi juga Partai Golkar dan juga seluruh rakyat.
"Bagaimanapun itu (terpilihnya Kalla) adalah hasil terbaik yang harus kita 
sambut dengan gembira. Terpilihnya Pak Kalla menguntungkan rakyat semuanya. 
Bukan hanya pemerintah, tetapi ya pemerintah, ya rakyat, ya Golkar itu 
sendiri," ujarnya.

Riskan
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin 
Haris, berpendapat, posisi Wapres Jusuf Kalla yang kini juga Ketua Umum 
Partai Golkar menjadikan kondisi pemerintahan riskan ketika terjadi friksi 
internal. Perbedaan pandangan antara Yudhoyono dan Kalla bisa saja kemudian 
terepresentasikan di dalam parlemen.
Ia menyebutkan, posisi Kalla saat ini memungkinkannya untuk "bermain dua 
kaki", yaitu di pemerintahan dan lewat kader Partai Golkar yang duduk di 
parlemen. Perbedaan yang terjadi di pemerintahan, antara Yudhoyono dan Kalla 
bisa saja kemudian dipindah ke parlemen. Ketika Kalla dalam posisi "kalah" 
atas sebuah kebijakan, bisa saja parlemen di-back up untuk bisa bersikap 
amat kritis terhadap kebijakan tersebut.

Posisi Yudhoyono yang hanya mendapat dukungan loyal dari Partai Demokrat 
tidak menguntungkan dibandingkan dengan posisi Kalla dengan dukungan Partai 
Golkar yang lebih dominan di parlemen.
"Ini kesalahan Yudhoyono, yang lambat mengantisipasi ancaman dari dalam 
dengan naiknya Kalla di Golkar," ucapnya.

Namun, Syamsuddin menyebutkan, posisi Partai Golkar di bawah kepemimpinan 
Kalla tidak serta-merta menjadikan parlemen didominasi kelompok pendukung 
pemerintah. Meskipun Koalisi Kebangsaan melemah dengan kemungkinan keluarnya 
Partai Golkar, Koalisi Kerakyatan yang semula merupakan pendukung pemerintah 
pun bisa goyah. PKS dan Partai Amanat Nasional (PAN) diperkirakan tidak akan 
penuh mendukung pemerintah, tetapi mereka akan lebih berorientasi pada tiap 
kebijakan. Dengan demikian, pertarungan di parlemen tidak bisa 
dihitamputihkan antara Koalisi Kebangsaan dan Koalisi Kerakyatan. 
(dik/inu/har/bdm) 



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
$4.98 domain names from Yahoo!. Register anything.
http://us.click.yahoo.com/Q7_YsB/neXJAA/yQLSAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Posting: ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx
5. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
6. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
7. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 



--------------------------------------------------------------------------
Bagi Anda yang ingin berdiskusi tentang apa saja dg akrab, santai tapi serius 
dan penuh persahabatan dg seluruh masyarakat/mahasiswa Indonesia di luar negeri 
serta tokoh-tokoh intelektual dan pejabat Tanah Air, silahkan bergabung dg 
milis ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxxx Kirim email kosong ke: 
ppiindia-subscribe@xxxxxxxxxxxxxxx atau kunjungi 
www.geocities.com/arsip_nasional/
--------------------------------------------------------------------------

Other related posts: