[ppi] [ppiindia] Janda Munir Kecewa SBY - Baleg DPR dan Menhuk HAM Bentuk Tim Prolegnas

** Mailing List|Milis Nasional Indonesia PPI-India **

      http://jawapos.com/index.php?act=detail_c&id=145218
      Kamis, 09 Des 2004,
      Janda Munir Kecewa SBY

      JAKARTA - Tepat di hari ulang tahun Munir yang ke-39 kemarin, janda 
dan kawan-kawan Munir mendapat "hadiah" kekecewaan dari presiden. Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang awalnya menunjukkan antusiasme membantu 
pengungkapan kasus pembunuhan Munir, kini berubah haluan.

      Kemarin, lewat Menteri Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, presiden tak 
menyetujui pembentukan tim independen dilakukan sekarang. Alasannya, 
menunggu perkembangan dan penyelidikan yang dilakukan polisi lebih dahulu.

      Keputusan SBY itu langsung mengundang reaksi keras dari janda Munir, 
Suciwati, dan kalangan aktivis. SBY dianggap memberikan harapan kosong. 
Sebab, saat menerima Suciwati dan kawan-kawan Munir, mereka diminta untuk 
menyetorkan nama-nama orang yang bakal masuk tim itu. Nama-nama itu sudah 
mereka setorkan pekan lalu.

      "SBY pura-pura peduli. Dia bohong," kata Suciwati perlahan. Suciwati 
mengungkapkan kekecewaannya itu dalam jumpa pers bersama para aktivis yang 
tergabung dalam Solidaritas Pembela HAM Indonesia di Kantor Imparsial, Jalan 
Diponegoro, Jakarta Pusat, kemarin.

      Direktur Eksekutif Imparsial Rachland Nashidik menyebutkan, presiden 
telah memberikan harapan kosong. "Kesalahan besar presiden adalah dia telah 
memberikan harapan kosong kepada keluarga Munir dan kami semua untuk 
membentuk tim ini. Dalam pertemuan mereka dengan presiden beberapa waktu 
lalu, presiden telah memberikan isyarat yang sangat kuat akan memberikan 
dukungan kepada tim yang diusulkan," ujarnya kesal.

      Selain Suciwati dan Rachland, turut hadir dalam jumpa pers itu Usman 
Hamid (Kontras), Rafendy Djamin (HRWG), Johnson Panjaitan, dan Hendardi 
(PBHI).

      Rachland lantas mengulang apa yang dimaksudkan dengan tim independen. 
Tim itu dalam kerjanya sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengambil alih 
kerja polisi. Tim tersebut justru dimaksudkan untuk mem-back up kerja 
polisi.

      "Kalau presiden merasa ragu terhadap apa yang diusulkan, harusnya 
presiden tidak meminta kami untuk mengeluarkan konsep beserta nama-nama 
sebagai anggota tim. Jadi, kami sungguh kecewa," paparnya.

      Lebih lanjut, Rachland mengatakan bahwa inilah saatnya DPR segera 
turun tangan menggunakan hak interpelasinya untuk bertanya kepada SBY. 
"Untuk menanyakan apa yang ada di balik batok kepala dia," ujarnya tajam.

      Kawan-kawan Munir menyakini bahwa Munir dihabisi oleh orang-orang yang 
memiliki kekuasaan. Karena itu, polisi bisa terbentur dalam melangkah. Tim 
independen diperlukan untuk menembus kemungkinan kebuntuan itu dengan 
dukungan langsung presiden.

      Mereka juga mencontohkan kasus pembunuhan Theys Eluai (setelah 
diundang makan malam oleh komandan Kopassus). Menurut catatan koran ini, 
lewat penyelidikan tim independen, pengungkapan kasus itu menyeret tujuh 
anggota Kopassus ke pengadilan, termasuk Letkol Inf Hartomo.

      Kawan-kawan Munir juga menyebut kasus penembakan yang ikut menewaskan 
warga Amerika. Pemerintah juga mengizinkan FBI datang. Itu dilakukan sewaktu 
SBY masih Menko Polkam.

      "Waktu kami bertemu, SBY bilang, di masa lalu (tim independen) sudah 
ada presidennya. Karena itu, kami berbesar harapan," kata Rachland. Dia pun 
kecewa karena ternyata perlakuan untuk kasus Munir berbeda.

      Iwan Fals: Pulanglah
      Setelah jumpa pers, Suciwati dan beberapa rekan Munir menuju ke YLBHI 
yang letaknya tak jauh dari Imparsial. Di sana digelar panggung rakyat dalam 
rangkaian memperingati Hari HAM Sedunia yang jatuh tiap 10 Desember.

      Namun, peringatan kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Sebab, 
dalam kesempatan itu turut diresmikan patung diri Munir oleh Suciwati. 
Peresmian patung itu dilakukan tepat pada tanggal kelahiran Munir, 8 
Desember kemarin.

      Patung yang akan ditempatkan di YLBHI itu karya seniman Tine dan 
Handi. Acara tersebut juga diramaikan penyanyi Iwan Fals yang khusus 
menciptakan lagu untuk Munir berjudul Pulanglah. Iwan juga menerima poster 
Munir dari Suciwati.

      Lantas, bagaimana reaksi pemerintah? Saat ditemui setelah rapat kerja 
dengan Komisi II DPR, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi menyanggah anggapan 
yang menyebutkan bahwa pemerintah membatalkan pembentukan tim independen 
atas kasus Munir usul Imparsial.

      "Saya sudah jelaskan kemarin usai rapat kabinet terbatas. Tidak ada 
pernyataan yang menyatakan bahwa presiden membatalkan tim independen kasus 
Munir," terangnya. Menurut Sudi, dalam konferensi pers Selasa lalu, dirinya 
hanya menyebutkan bahwa presiden meminta Kapolri untuk mengomunikasikan 
hasil investigasi dengan keluarga Munir dan masyarakat.

      Presiden, menurut Sudi, pada prinsipnya setuju terhadap pembentukan 
tim independen itu. Bahkan, Sudi menjelaskan bahwa SBY memiliki perhatian 
yang lebih terhadap kasus pembunuhan Munir. "Kemarin (Selasa lalu, Red) 
dalam rapat kabinet terbatas beliau melakukan evaluasi terhadap pengusutan 
kasus ini," terangnya.

      Sayangnya, Sudi tidak dapat menjelasakan secara rinci apa yang menjadi 
penyebab tertundanya pembentukan tim independen usul Imparsial. "Sementara 
ini biarlah proses hukum berjalan. Polisi melakukan penyelidikan," elaknya.

      Sementara itu, pada kesempatan yang lain, juru bicara kepresidenan 
Andi Mallarangeng menjelaskan bahwa presiden menilai pembentukan tim 
independen belum tepat. Andi mengatakan, kesempatan harus diberikan kepada 
Polri untuk menjalankan dan melaksanakan tugasnya.

      "Presiden mengatakan tidak menolak. Presiden justru memberikan 
kesempatan kepada kepolisian untuk menjalankan tugasnya dengan 
memprioritaskan kasus Munir untuk diselesaikan dengan sebaik-baiknya," 
ungkap Mallarangeng di Istana Negara.

      Berdasarkan pertimbangan itu, lanjut Mallarangeng, tidak tertutup 
kemungkin sewaktu-waktu tim independen seperti yang diharapkan keluarga 
Munir dan sejumlah LSM dapat dibentuk. "Presiden membuka kemungkinan itu, 
tapi untuk memperkuat kepolisian. Mungkin bukan saat ini, tapi sewaktu-waktu 
dapat dilakukan jika dianggap perlu," ujarnya.

      Munir di Surabaya
      Di Surabaya juga diadakan peringatan kematian Munir. Munir "hadir" 
melalui rekaman film dokumenter yang diputar saat peringatan seratus hari 
wafatnya tokoh pejuang hak asasi manusia (HAM) itu di Pusat Studi HAM 
(Pusham) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.

      Menurut Ketua Pusham Unair Bambang Budiono, acara semalam yang 
dihadiri sekitar 200 aktivis dan tokoh masyarakat tersebut merupakan 
pembukaan dari rangkaian peringatan 100 hari wafatnya Munir di Jawa Timur.

      Rencananya, besok juga digelar peringatan di depan gedung DPRD 
Surabaya. Dan, pada 19 Desember, akan dilakukan ziarah ke Batu, makam 
aktivis HAM yang pernah aktif di LBH Surabaya tersebut.

      "Dengan mengadakan renungan perjuangan Munir, kami ingin para human 
rights defender (pejuang kemanusiaan, Red) yang lain bisa mewarisi semangat, 
kegigihan, dan konsistensi Munir," ujar Bambang.

      Selain itu, dia mendesak agar pemerintah bisa mengusut tuntas kasus 
pembunuhan Munir. "Kasus pembunuhan ini mencerminkan tidak terlindunginya 
para pejuang kemanusiaan yang peduli pada bangsa. Tentunya, hal ini akan 
berdampak luas bila tidak segera diselesaikan," tegasnya. (lin/naz/agt/ssk)


      http://kompas.com/kompas-cetak/0412/09/Politikhukum/1427773.htm
      Kamis, 09 Desember 2004




      Tim Ditolak, Suciwati Kecewa


      Jakarta, Kompas - Solidaritas Pembela HAM Indonesia, Imparsial, dan 
Kontras mengecam keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menolak 
membentuk tim investigasi guna mengungkap kasus kematian pejuang hak asasi 
manusia Munir. Sementara itu, istri Munir, Suciwati, mengungkapkan 
kekecewaannya terhadap Yudhoyono.

      "Saya kecewa sekali, orang yang menjadi andalan, satu-satunya harapan 
agar kasus ini bisa dibuka dan diungkap, ternyata hanya harapan kosong. 
Wajah Presiden yang seperti mau menangis hanya sandiwara saja. Seharusnya 
seorang presiden kan bisa dipegang kata- katanya, tetapi ini meleset," kata 
Suciwati dalam jumpa pers, Rabu (8/12), yang juga dihadiri Koordinator 
Kontras Usman Hamid, Direktur Eksekutif Imparsial Rachland Nashidik, dan 
Koordinator Indonesia's NGO Coalition for International Human Rights 
Advocacy Rafendi Djamin.

      Saat bertemu dengan Suciwati, Presiden Yudhoyono menyambut positif 
usulan pembentukan tim investigasi presiden. Bahkan, Presiden meminta usulan 
nama-nama calon anggota tim (Kompas, 25/11). Namun, dalam pembicaraan antara 
Rachland Nashidik dan juru bicara kepresidenan Andi Mallarangeng, didapat 
kabar bahwa pembentukan tim independen itu tidak diperlukan.

      Tak tanggung jawab

      Usman Hamid mengatakan, penolakan membentuk tim investigasi 
menunjukkan sikap pemerintah yang tidak bertanggung jawab untuk memastikan 
adanya penyelidikan yang tuntas dan benar terhadap pembunuhan aktivis Munir..

      "Tidak ada artinya bila penyelidikan diserahkan sepenuhnya kepada 
polisi yang masih menggunakan cara konvensional dan juga tidak bisa menembus 
institusi yang lebih besar kekuasaannya," katanya.

      Menurut Usman, sebelumnya Presiden sudah menunjukkan itikad baik 
dengan meminta konsep mengenai tim investigasi ini. "Sebenarnya tidak ada 
alasan bagi Yudhoyono untuk menolak tim ini, apalagi kasus ini menjadi 
perhatian internasional. Kalau memang nama anggota tim yang kami usulkan 
ditolak, kenapa tidak didiskusikan kepada kami," katanya.

      Terus bekerja

      Sementara itu, penyidik Polri terus bekerja mengungkap kematian 
Munir.. Polisi segera memeriksa sejumlah penumpang pesawat Garuda Indonesia 
yang duduk di dekat Munir dalam penerbangan GA 974 Jakarta-Amsterdam, 
Belanda.

      Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI Komisaris Jenderal 
Suyitno Landung mengatakan, rencana pemeriksaan itu terkait dengan telah 
diterimanya data diri penumpang yang berdekatan dengan Munir. "Kita lakukan 
pemeriksaan. Terutama penumpang yang ada di samping atau di belakangnya, dan 
penumpang yang melihat langsung perkembangan almarhum, baik saat penerbangan 
Jakarta-Singapura maupun dari Singapura ke Belanda. Juga saat diantar di 
Bandar Udara Soekarno-Hatta," katanya.


      Dibuat patung

      Kemarin di halaman Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 
ratusan orang dari kalangan lembaga swadaya masyarakat, aktivis HAM, 
mahasiswa, seniman, dan budayawan menghadiri peresmian patung mendiang 
Munir. Kain selubung patung berwarna putih disingkap oleh istri Munir, 
Suciwati. Patung dada Munir berwarna coklat tersebut dibuat oleh Tine dan 
Handi. "Terus terang, saya tidak terlalu mengenal sosok Munir. Tapi saya 
merasa mengenal betul pikirannya lewat tulisannya," kata Tine.

      Musisi Iwan Fals ikut meramaikan acara tersebut dengan menyanyikan 
tiga lagu balada. Satu lagu di antaranya dia ciptakan khusus buat mendiang 
Munir.

      Sementara itu, peringatan Hari HAM Internasional pada tanggal 10 
Desember bukan hanya seremonial, melainkan juga untuk memperingati kematian 
aktivis Munir. Terbunuhnya Munir menjadi salah satu bukti betapa rentannya 
hidup aktivis HAM sebab selain Munir, masih banyak aktivis HAM tewas tanpa 
ada penyelidikan soal kematian mereka. (adp/win/vin)

      Keluarga Munir Desak DPR Gunakan Hak Interpelasi
      Rabu, 08 Desember 2004 | 16:37 WIB

      TEMPO Interaktif, Jakarta: Keluarga Munir melalui Kontras dan 
Imparsial mendesak DPR menggunakan hak interpelasi dalam menyelesaikan kasus 
tewasnya Munir. DPR diminta mempertanyakan keseriusan Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono dalam pembentukan Tim Khusus Investigasi Munir. ?Kami 
mengecam keras penolakan Presiden membentuk tim investigasi,? kata Usman 
Hamid, Koordinator Kontras dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (8/12).

      Kemarin, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi menjelaskan pemerintah 
menolak pembentukan tim investigasi kasus Munir dengan alasan masih menunggu 
perkembangan dan kemajuan penyelidikan yang dilakukan kepolisian. Penolakan 
ini, kata Hamid, menunjukan sikap tidak bertanggung jawab pemerintah untuk 
memastikan penyelidikan yang tuntas dan benar terhadap Munir, yang tewas 
dalam pesawat Garuda menuju Belanda 7 September lalu.

      Ia menambahkan, pembunuhan Munir tidak dapat dikategorikan sebagai 
kejahatan umum. Sehingga, harus dianggap sebagai kejahatan khusus (special 
crime) yang mendapatkan penanganan khusus. Oleh karena itu, kepolisian harus 
mendapat dukungan politik yang kuat dari Presiden. ?Tindakan ini akan dapat 
menggambarkan sejauh mana komitmen pemerintah SBY dalam penegakan hukum dan 
HAM,? katanya.

      Usman menjelaskan dalam pertemuan antara Presiden dengan Suciwati, 
Imparsial dan Kontras, SBY menyatakan keprihatinan serta memberi tanggapan 
positif terhadap tim investigasi ini. Presiden juga meminta keluarga Munir 
membuat draft pembentukan tim sekaligus nama-nama yang masuk. Keluarga Munir 
meminta Presiden mempertimbangkan kembali keputusannya. Karena pembentukan 
tim ini sama sekali tidak akan menggangu kerja kepolisian.

      Eworaswa?Tempo


      Polisi Belum Periksa Mie Goreng yang Dimakan Munir
      Rabu, 08 Desember 2004 | 15:22 WIB

      TEMPO Interaktif, Jakarta: Sebanyak 77 saksi dimintai keterangan 
penyidik Mabes Polri terkait kasus kematian Munir. ?Mereka yang diperiksa 
termasuk kru dan kabin pesawat,? kata Kepala Bareskrim Mabes Polri Komjen 
(Pol) Suyitno Landung, di Jakarta, Rabu (8/12).

      Menurut Suyitno, pihaknya sedang menghubungi nama-nama penumpang yang 
akan dimintai keterangannya sebagai saksi. Mereka itu penumpang yang duduk 
di kelas ekonomi, dekat tempat duduk Munir di 40 G pesawat Garuda nomor 
penerbangan GA 974 Indonesia tujuan Amsterdam, Belanda. Penumpang itu antara 
lain yang duduk di kursi 40 H dan 41 H. Alasannya pemilihan penumpang itu 
karena Munir mengalami keluhan sakit saat duduk di kelas ekonomi. ?Untuk 
mengetahui perjalanan setelah ada keluhan,? katanya.

      Sedangkan untuk penumpang di kelas bisnis, polisi masih menunggu 
kedatangan penumpang yang duduk dekat Munir di kursi 3 K. Fokus pemeriksaan 
untuk kepentingan penyidikan di kelas bisnis adalah jus dan mie dan 
diberikan pihak Garuda kepada penumpang di kelas ini.

      Secara terpisah, Ketua Tim Penyidikan Kasus Munir, Oktavianus Farfar 
mengatakan, pemeriksaan penumpang Garuda belum dilaksanakan. Tetapi pihaknya 
baru memanggil nama-nama penumpang yang sesuai dengan kepentingan 
penyidikan. ?Belum (pemeriksaan), baru dipanggil,? katanya.

      Farfar dan anggota tim penyidikan, Rabu (8/12) pukul 14.00 WIB 
dipanggil Kapolri Jenderal Da?i Bachtiar di ruang kerjanya. Juru bicara 
Polri Irjen Pol Paiman yang ditemui wartawan menyatakan belum mengetahui apa 
maksud pemanggilan Kapolri.

      Sumber Tempo di Mabes Polri mengatakan, Laboratorium Polri belum 
memeriksa mie dan jus yang disediakan pihak Garuda kepada para penumpang di 
pesawat GA 974. ?Sama sekali Labfor belum memeriksa apapun,? kata sumber 
itu. Seperti diberitakan, Munir sempat minum jus dan makan mie goreng di 
kelas bisnis pesawat Garuda dari Jakarta menuju Singapura. Sedangkan 
perjalanan dari Singapura ke Belanda, Munir sudah mengeluh mual-mual dan 
muntah-muntah.

      Martha Warta?Tempo




      http://kompas.com/kompas-cetak/0412/09/Politikhukum/1427587.htm
      Kamis, 09 Desember 2004




      Baleg DPR dan Menhuk HAM Bentuk Tim Prolegnas


      Jakarta, Kompas - Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) 
dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menhuk dan HAM) sepakat 
membentuk tim bersama penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 
2004-2009. Kesepakatan itu dihasilkan dalam rapat kerja, Selasa (7/12) di 
Gedung DPR.

      Anggota Baleg dari Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan, Rapiuddin 
Hamarung, menyampaikan hal itu seusai rapat. "Kami juga sepakat pengusulan 
rancangan undang- undang melalui satu pintu. Pemerintah melalui Kementerian 
Hukum dan HAM, sedangkan di DPR melalui Baleg," ujarnya.

      Rapat dipimpin Wakil Ketua Baleg Pataniari Siahaan dan dihadiri Menhuk 
dan HAM Hamid Awaluddin. Rapat belum memastikan berapa banyak RUU yang akan 
dibahas DPR dalam lima tahun. Berdasarkan hasil inventarisasi RUU, Baleg 
hanya menyebut 140 RUU yang akan dibahas. Jumlah itu termasuk RUU warisan 
DPR periode 1999-2004, tetapi belum termasuk RUU usulan Dewan Perwakilan 
Daerah (DPD). Kementerian Hukum dan HAM pun belum menyebut jumlah.

      Hamid hanya menyebut beberapa RUU yang diprioritaskan, seperti RUU 
Peradilan Militer, RUU soal syarat kondisi darurat dan bahaya, revisi UU 
yang kedaluwarsa termasuk peninggalan kolonial, RUU percepatan ekonomi dan 
antisipasi teknologi seperti cyber law, serta RUU sisa periode lalu. "Kita 
juga akan memprioritaskan ratifikasi sejumlah konvensi internasional agar 
kita tidak menjadi bangsa terisolasi," kata Hamid. (sut)***


[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
$4.98 domain names from Yahoo!. Register anything.
http://us.click.yahoo.com/Q7_YsB/neXJAA/yQLSAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Posting: ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx
5. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
6. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
7. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 



--------------------------------------------------------------------------
Bagi Anda yang ingin berdiskusi tentang apa saja dg akrab, santai tapi serius 
dan penuh persahabatan dg seluruh masyarakat/mahasiswa Indonesia di luar negeri 
serta tokoh-tokoh intelektual dan pejabat Tanah Air, silahkan bergabung dg 
milis ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxxx Kirim email kosong ke: 
ppiindia-subscribe@xxxxxxxxxxxxxxx atau kunjungi 
www.geocities.com/arsip_nasional/
--------------------------------------------------------------------------

Other related posts:

  • » [ppi] [ppiindia] Janda Munir Kecewa SBY - Baleg DPR dan Menhuk HAM Bentuk Tim Prolegnas