[ppi] [ppiindia] Jalan Bisu Papua

** Mailing List|Milis Nasional Indonesia PPI-India **
** Situs resmi: http://www.ppi-india.org **
** Situs milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia **
** Informasi Beasiswa Scholarship: http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
<br><br><a href="http://informasi-beasiswa.blogspot.com";><img 
src="http://feeds.feedburner.com/Info_Beasiswa.gif"; height="67" width="200" 
style="border:0" alt="Info Beasiswa Scholarship "/></a><br><br>
http://www.suarapembaruan.com/News/2006/03/29/index.html

SUARA PEMBARUAN DAILY 
Jalan Bisu Papua
 

Indra J Piliang 



BARU kali ini masalah Papua mendapatkan perhatian besar dari kalangan mahasiswa 
Indonesia. Sebelumnya, soal Papua hanya menjadi ajang artikulasi dan advokasi 
kalangan lembaga swadaya masyarakat, masyarakat Papua sendiri, serta media 
massa. Kini, kita dengan mudah menemukan aksi-aksi demonstrasi mahasiswa yang 
bergerak di berbagai daerah dengan cara menyerukan pemerintah Indonesia untuk 
menutup PT Freeport McMoran. 

Selama ini, kalau pun ada kelompok mahasiswa yang bergerak atas isu Papua, 
biasanya dilakukan oleh Solidaritas Aceh Papua. Nasib buruk yang menimpa kedua 
provinsi itu menyebabkan terbentuknya semangat kebersamaan untuk mengusung 
ide-ide pembaharuan dan perubahan kebijakan oleh Jakarta. 

Pertemuan kalangan elite Aceh, Papua dan Riau bahkan juga pernah dilakukan, 
terutama pada awal reformasi, sebagaimana pengakuan Thabrani Rab, tokoh Riau 
Berdaulat yang kini menjadi anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. 

Di tengah naiknya grafik pemberitaan soal Papua, terdapat sejumlah hal yang 
diusung. Pertama, dalam kancah politik lokal menyangkut hasil-hasil pemilihan 
langsung kepala daerah yang dilakukan, baik di Provinsi Papua maupun di 
Provinsi Irian Jaya Barat. Kedua, menyangkut pengembalian UU No 21/2001 tentang 
Otonomi Khusus Provinsi Papua oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan 
Majelis Rakyat Papua (MRP). Ketiga, seputar status PT Freeport McMoran di 
Papua. Keempat, menyangkut pemberian visa sementara bagi 42 orang Papua oleh 
pemerintah Australia. 

Keempat persoalan itu masih ditambah dengan soal-soal lainnya, terutama 
menyangkut kepentingan politik elite-elite Jakarta dan kepentingan ekonomi 
pemerintah Indonesia. Belum lagi masih digunakannya pendekatan keamanan oleh 
Jakarta, sampai isu terbunuhnya 16 orang mahasiswa pasca-bentrokan antara 
Brimob dengan mahasiswa dan masyarakat di depan Universitas Cenderawasih, 
Abepura, 16 Maret 2006 lalu. 


Menyeluruh 

Papua menyeruak sebagai isu nasional, justru ketika pemerintah bersama DPR 
sedang membicarakan soal Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh. 
Berbagai delegasi datang ke Jakarta untuk kepentingan masing-masing menyangkut 
Papua. Mumpung api belum padam, selayaknya momentum ini digunakan untuk 
membangun kesepakatan antara sebagian besar rakyat Papua dengan pemerintah 
Indonesia. 

Penulis berkali-kali mengimbau, agar Presiden Yudhoyono membentuk Tim Khusus 
Kepresidenan tentang Papua. Persoalannya adalah Departemen Dalam Negeri sudah 
dipandang sebagai bagian dari masalah, ketimbang departemen yang bisa 
menyelesaikan sejumlah masalah di Papua. 

Apalagi departemen ini sedang disibukkan dengan sejumlah RUU yang berkaitan 
dengan politik, termasuk juga penyusunan sejumlah Peraturan Pemerintah sebagai 
turunan dari UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Penyelesaian menyeluruh soal Papua tidak hanya berasal dari persoalan-persoalan 
yang muncul hari ini, sebagai turunan dari regulasi dan kebijakan yang berasal 
dari rezim sebelumnya, melainkan juga jauh lebih mundur ke belakang dan lebih 
maju ke depan. Papua juga harus diletakkan dalam kerangka martabat Indonesia 
dalam menyelesaikan masalah-masalahnya di mata masyarakat internasional. 

Mau tidak mau, wilayah penyelesaian Papua mencakup tiga hal, yakni lokal, 
nasional dan internasional. Dalam masing-masing wilayah itu, terdapat sejumlah 
elemen yang terkait, mulai dari tingkat suku, lembaga pemerintahan, masyarakat 
sipil, kelompok bisnis, sampai kepada komunitas internasional yang mempunyai 
perhatian khusus terhadap Papua. 

Persepsi yang berkembang dalam level pemerintahan di Jakarta adalah otonomi 
khusus. Dengan otonomi khusus, masyarakat Papua sudah menikmati dana otonomi 
khusus yang disalurkan lewat pemerintah provinsi Papua. Sementara, di kalangan 
masyarakat Papua asli, justru dana otonomi khusus tidak mereka nikmati. Lalu, 
di mana dana itu digunakan? Kalau terjadi penyelewengan, dibutuhkan ketegasan 
Jakarta untuk memeriksa penggunaannya. 

Bagi sebagian besar elite Papua, jantung otonomi khusus terletak pada status 
kesatuan provinsi. Dukungan Jakarta atas Provinsi Irian Jaya Barat telah 
menimbulkan kontroversi yang sudah berusia tiga tahun. Bukan berarti pemekaran 
ditolak, melainkan cara Jakarta melakukan pemekaran yang dianggap membelah 
Papua seperti seorang penjual daging memotong seekor ayam yang memisahkan 
kepala, tembolok dan ekor ayam itu. 

Belum lagi ada persepsi yang berkembang sejak awal bahwa pemekaran itu hanya 
sebagai upaya mengakomodasi pihak investor asing yang di masing-masing provinsi 
itu akan membangun proyek besar yang berasal dari kekayaan alamiah bumi Papua. 


Saluran Aspirasi 

Ketika persoalan Papua makin bertambah dan bertumpuk, lalu datang secara 
bersamaan, lembaga-lembaga negara di Jakarta seolah menghadapi jalan buntu. 



Sedikit sekali saluran aspirasi yang bisa digunakan oleh masyarakat Papua. 
Sehingga, ketika ada persoalan, lebih banyak masyarakat yang memilih jalanan, 
ketimbang menemui lembaga-lembaga negara yang kompeten dan dapat dipercaya. 
Kebuntuan itu bukan hanya terjadi di level pemerintah, terlebih lagi di level 
parlemen. 

Hal ini menimbulkan kebuntuan lanjutan, yakni elemen-elemen demokrasi itu hanya 
mendekati persoalan Papua secara Ad Hoc. Lembaga negara yang cukup aktif 
mendengarkan aspirasi masyarakat Papua hanyalah Dewan Perwakilan Daerah, 
khususnya Panitia Ad Hoc I. Akan tetapi, kelemahan mendasar lembaga ini sudah 
jelas, yakni keterbatasannya dalam pelbagai hal. 

Lemahnya kepedulian lembaga-lembaga negara ini disebabkan oleh sejumlah faktor. 
Pertama, jumlah penduduk Papua yang sedikit, dibandingkan dengan luasnya yang 
tiga setengah kali pulau Jawa. Kedua, jauhnya Papua dari Jakarta. Ketiga, 
sejumlah perbedaan dari sisi historis, geneanologi, dan lain-lainnya. Keempat, 
lemahnya lobi kelompok-kelompok kepentingan di Papua. Kelima, sedikitnya 
pengetahuan masyarakat Indonesia atas Papua. 

Kalau pun ada sejumlah lembaga swadaya masyarakat di Jakarta yang selama ini 
aktif dalam kampanye isu-isu Papua, misalnya Pokja Papua, Solidaritas Nasional 
untuk Papua, dan belakangan Forum Papua, kapasitas yang dimiliki masih rendah. 
Tujuan-tujuan ideal lembaga swadaya masyarakat ini belum bisa sepenuhnya 
diwujudkan, terutama karena adanya kesulitan dalam mempertemukan 
kelompok-kelompok yang berbeda pendapat soal Papua dalam sebuah forum resmi. 

Selain itu, karena sifat lembaga swadaya masyarakat di Jakarta juga sangat 
tergantung kepada isu, maka ketika masalah Papua berhimpitan dengan masalah 
Aceh, misalnya, kesulitan-kesulitan dalam pengorganisasian langsung ditemui. 
Kita akui saja, betapa kalangan aktifis di Jakarta ini bisa masuk dalam 
berbagai koalisi, karena memang lembaga yang mereka urus tidaklah besar. 

Dari gambaran ini, terlihat betapa persoalan Papua bisa muncul kapan saja, 
dengan isu apa saja, namun akan menghadapi kebuntuan, ketika tidak ada 
kelembagaan politik dan sosial yang menjembataninya. 

Di sinilah letak pentingnya Majelis Rakyat Papua, karena lembaga ini bukan saja 
akan mendistorsi kepentingan politik di Papua, tetapi bisa juga digunakan oleh 
berbagai lembaga swadaya masyarakat sebagai saluran dialog. Apalagi lembaga ini 
sedang mencoba membangun kapasitas internal, sehingga diperlukan dukungan dari 
elemen-elemen masyarakat sipil yang selama ini sudah bekerja menyangkut isu-isu 
Papua. 

Adalah sebuah kemunduran, apabila pemerintah terus memusuhi elemen-elemen 
masyarakat sipil yang mencoba menyusun agenda menyeluruh menyangkut Papua. 
Pemerintah perlu memeriksa berbagai catatan yang ada, apakah tanpa masyarakat 
sipil akan bisa menyelesaikan persoalan bangsa ini? 

Ketika pemerintah menggerutu, parlemen bisu, apakah masyarakat sipil juga harus 
beku? * 


Penulis Adalah Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Jakarta 


Last modified: 29/3/06 

[Non-text portions of this message have been removed]



***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. 
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


--------------------------------------------------------------------------
Situs resmi: http://www.ppi-india.org ; 
Situs milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia ; 
Informasi Beasiswa Scholarship: http://informasi-beasiswa.blogspot.com
--------------------------------------------------------------------------
<br>
<a href="http://informasi-beasiswa.blogspot.com";><img 
src="http://feeds.feedburner.com/Info_Beasiswa.gif"; height="67" width="200" 
style="border:0" alt="Info Beasiswa Scholarship "/></a><br>

Other related posts: