[ppi] [ppiindia] Islam dan Demokrasi: Perdebatan yang Tak Pernah Surut

** ppi-india **
http://www.suarapembaruan.com/News/2004/02/25/index.html

SUARA PEMBARUAN DAILY

Islam dan Demokrasi: Perdebatan yang Tak Pernah Surut

Apakah Islam tidak mengenal prinsip-prinsip demokrasi dan apakah Islam pula
yang menjadi "dedengkot" berlangsungnya sistem yang tidak demokratis di
dunia muslim? Pertanyaan itu berkali-kali muncul dalam berbagai diskusi pada
International Conference of The Islamic Scholars (ICIS), 23-26 Februari.
Perdebatan soal Islam dan demokrasi itu sendiri, akhirnya akan mengarah pada
suatu pertanyaan, apakah Islam mengenal konsep "negara Islam"?
Bagi sebagian ulama, khususnya para tokoh dari Timur Tengah, seperti Dr
Wahbah Zuhaili (Suriah) dan Prof Dr Tashkiri (Iran), sudah jelas sekali
bahwa Islam memperkenalkan konsep "negara Islam". Menurut mereka, agar
ajaran Islam bisa dilaksanakan dengan sempurna, maka tidak bisa tidak,
diperlukan suatu negara. Penerapan syariat Islam, baik dalam bidang politik,
sosial, dan ekonomi, tidak bakal bisa sepenuhnya berlangsung sesuai yang
diajarkan Islam, tanpa ada negara.
Namun bagi sebagian ulama yang lain, Gus Dur, misalnya, Islam tidak mengenal
konsep negara. "Islam itu tidak mengenal konsep negara. Jadi tidak wajib ada
negara Islam," ungkap Gus Dur, yang berbicara dalam konferensi itu, dengan
topik "The encounters between Islam and local cultures as a spirit of
democracy and pluralism". Seperti biasa, Gus Dur tampak tidak terganggu,
atau risau, atas munculnya perbedaan tajam soal ada tidaknya konsep negara
di dalam Islam.
"Ini kan dua pendapat yang masing-masing punya alasan sendiri-sendiri. Ya
biar saja," kata Gus Dur, dalam konferensi pers usai acara itu. Tapi yang
jelas, bagi Gus Dur, negara Islam tidak menjamin berlangsungnya kehidupan
yang demokratis. "Kalau bagi saya sih, tidak ada negara Islam yang bener.
Lho iya, coba dilihat, mana ada sih yang bener? Apakah Iran?"tanyaGus Dur,
serius. "Saya ini pengagum berat Imam Khomeini, tapi kalau negara ditentukan
oleh dewan, yang orang-orangnya bukan dipilih oleh rakyat, artinya satu
pihak kan bisa dipaksa sama dengan yang lain. Ini kan jadi berbahaya,"
ungkap bekas Ketua Umum PBNU tersebut.
Seperti diketahui, di Iran dikenal berbagai macam dewan. Dewan Ahli (Majelis
Khubreghan) adalah dewan yang mengangkat Wali Fakih Republik Islam Iran,
serta berbagai posisi strategis lainnya.
Warisan Kolonial
Secara umum, para ulama maupun cendekiawan Islam yang hadir dalam konferensi
itu banyak yang berpendapat tidak wajib adanya negara Islam. Prof Dr Al
Tayeb Zein al-Abidin M Ali dari Khartoum, Sudan, mengatakan, Islam tidak ada
sangkut-pautnya dengan kebijakan yang tidak demokratis di negara-negara
muslim. Sebagian besar negara-negara muslim, menurut Prof Tayeb, memperoleh
kemerdekaan mereka setelah Perang Dunia II. Negara-negara itu mengambil
sistem pemerintahan monarki yang diwariskan, sistem satu partai, ataupun
quasi-democracy setelah berakhirnya kekuasaan kolonial.
"Tak ada perubahan dalam hukum, institusi, atau kebijakan yang diberlakukan
rezim kolonial, dalam jangka waktu tertentu," ungkap Prof Tayeb. Ia
mengatakan, mayoritas negara-negara muslim, di bawah rezim militer dan
sistem satu partai, mengadopsi ideologi sosialis, nasionalis, atau
sekularisme.
"Mereka coba membuktikan, bahwa mereka itu revolusioner dan progresif, serta
tidak ada sangkut-pautnya dengan politik religius yang reaksioner. Sistem
ideal pemerintahan mereka adalah blok sosialis di Eropa Timur, Cina, dan Uni
Soviet, yang terkenal opresif dan diktator. Bagaimana rezim seperti itu bisa
dihubung-hubungkan dengan Islam?" kata Prof Tayeb.
Islam, dalam teks-teks aslinya di dalam Al Quran dan Sunnah Rasulullah,
menurut Prof Tayeb, tidak memperkenalkan sistem yang komprehensif soal
pemerintahan. Hal ini bisa dimengerti, kata Sekjen SIRC tersebut. Sebab
ketika Islam menjadi wahyu terakhir Allah bagi kemanusiaan, artinya Islam
tetap bisa diterima sampai akhir zaman. "Sistem politik adalah fenomena yang
bisa berubah, mengacu kondisi masyarakat pada waktu dan tempat yang
berbeda," ungkap Prof Tayeb.
Bebas Memilih
Islam memperkenalkan prinsip politik tertentu, untuk membimbing kaum muslim
di dalam kehidupan politik mereka. Prinsip dan aturan tersebut diperintahkan
kepada kaum muslim. Tetapi, kata Prof Tayeb, kaum muslim bebas untuk memilih
sistem pemerintahan yang lebih detil, sebagai wadah mereka
mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut.
"Prinsip tersebut diterapkan secara baik sekali oleh Rasulullah dan para
kalifahnya mengacu zaman ketika mereka hidup," ia menambahkan.
Artinya, masyarakat muslim pada waktu dan tempat yang berbeda dapat
menciptakan sistem pemerintahan apapun, yang menurut mereka adalah yang
terbaik, asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman itu tadi.
"Tidak ada yang namanya sistem pemerintahan Islam. Tetapi ada banyak sistem
pemerintahan yang menjadi Islami, karena mereka mengikuti petunjuk-petunjuk
Islam," ia menambahkan. Yang jadi pertanyaan, apakah ada prinsip-prinsip
Islam soal pemerintahan? Apakah prinsip itu sesuai norma demokrasi?
Prof Tayeb berpendapat, ada prinsip soal pemerintahan yang jelas sekali
dalam ajaran Islam. Dan prinsip itu cocok sekali dengan norma demokrasi
modern. Prinsip itu sendiri sudah ada jauh sebelum Eropa mengenal demokrasi
dan bukan hasil perjuangan kelas atau pemerintahan, namun sebagai wahyu
Allah kepada masyarakat Arab yang miskin, terpecah-belah dan bodoh.
"Masyarakat Arab itu menemukan banyak kemajuan dengan mengikuti wahyu Allah
tersebut," ungkap Prof Tayeb lebih jauh.
Prinsip dasar tersebut, antara lain, shura (konsultasi), bay'ah secara bebas
(penghormatan),keadilan, kemerdekaan manusia, persamaan, akuntabilitas para
pemimpin, terpenuhinya kebutuhan dasar, dan ketaatan terhadap tujuan
shari'ah.
Senada dengan itu, Dr Chandra Muzaffar, Direktur Centre for Civilisational
Dialogue, dari Universitas Malaya, berpendapat, telah terbukti bahwa
nilai-nilai Al Quran dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya bisa
diterapkan secara kreatif dan dinamis, di dalam lingkungan yang terus
berubah.
Apalagi, sejarah mencatat, selama berabad-abad peradaban Islam pernah
menjadi lambang kemajuan dan prestasi di hampir setiap bidang ikhtiar
manusia.
"Yang jelas, atas nama perbedaan agama yang ada di muka bumi ini, Islam
tidak akan pernah mengakomodir pelaksanaan ajaran agama, dengan harus
mengorbankan darah dan nyawa," ungkap Muzaffar.
PEMBARUAN/ELLY BURHAINIFAIZAL


Last modified: 25/2/04



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor ---------------------~-->
Buy Ink Cartridges or Refill Kits for your HP, Epson, Canon or Lexmark
Printer at MyInks.com. Free s/h on orders $50 or more to the US & Canada.
http://www.c1tracking.com/l.asp?cid=5511
http://us.click.yahoo.com/mOAaAA/3exGAA/qnsNAA/BRUplB/TM
---------------------------------------------------------------------~->

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Posting: ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx
5. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
6. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
7. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
     http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
     ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
     http://docs.yahoo.com/info/terms/

Other related posts: