[ppi] [ppiindia] Islam Damai dan Peran Agamawan

** ppi-india **
[Baca juga : Islam dan demokrasi]

http://www.suaramerdeka.com/harian/0402/25/tjk1.htm

Rabu, 25 Februari 2004 Tajuk Rencana

Islam Damai dan Peran Agamawan

- Pernyataan Presiden Megawati Soekarnoputri ketika membuka Konferensi
Cendekiawan Islam Internasional di Jakarta, Senin lalu, sangatlah menarik
dari konteks sikap dan reaksi. Dia menilai, dewasa ini ada kecenderungan
negara-negara besar untuk memperlakukan secara tidak adil bangsa-bangsa yang
masyarakatnya beragama Islam. Hal itu tampak antara lain dari tindakan
sepihak yang diambil negara-negara tertentu terhadap Irak dan pemberlakuan
undang-undang yang melarang penggunaan atribut keagamaan seperti jilbab.
Ketidakadilan dan sikap diskriminatif itu merupakan batu ujian bagi
negara-negara besar, terutama dalam menerapkan dan mempraktikkan hak asasi
manusia (HAM) yang telah mereka perjuangkan ke seluruh dunia sejak abad
ke-20.
- Dari konteks sikap, dalam catatan kita, inilah untuk kali kesekian
Presiden Megawati menyampaikan kritik kepada Barat; sekarang terhadap
Amerika Serikat dan Prancis. Namun kali ini kritiknya terasa lebih terbuka.
Kita tidak berapriori untuk serta merta mengaitkannya dengan kepentingan
Pemilu 2004, tetapi menangkap sebagai reaksi yang sudah sangat patut dari
pemimpin bangsa yang mayoritas bergama Islam. Apalagi dia juga mengingatkan,
adalah mustahil untuk selalu mengklaim hanya umat Islamlah yang mutlak benar
dan yang lain mutlak salah, sebab pihak mana pun memiliki sisi kuat
sekaligus sisi lemah. Dari sini dia mengajak umat Islam lebih menampilkan
sisi damai daripada sisi yang penuh protes dan kemarahan terhadap
masalah-masalah yang tidak murni bersifat agama.
- Selalu ada yang dinamis tentang wacana inklusivitas Islam, pada level
akademik ataupun praksis. Riak-riak hubungan dengan Barat memaparkan fakta
betapa penting terus-menerus dibangun pemahaman tentang Islam. Pengamat
Islam Martin van Bruinesen melihat, saat ini kelompok yang menolak
interpretasi Islam secara tradisional dan neomodernis semakin mendapat
tekanan untuk berhenti dari aktivitas politiknya. Hal itu justru hanya
mengarah kepada peminggiran, yang langsung atau tidak langsung mendorong
mereka memilih alternatif pemikiran Islam Timur Tengah yang lebih autentik
dan berkembang. Padahal, Indonesia sebenarnya memiliki tradisi toleransi
beragama yang cukup panjang, malah paling liberal dan inklusif dibandingkan
dengan negara-negara Islam lainnya.
- Faktor-faktor politik memang menjadi determinan lebih kuat yang mendorong
eksklusivitas ketimbang aspek ideologi. Baik disebabkan oleh sistem politik
di suatu negara yang menyebabkan marginalisasi kelompok-kelompok tertentu
maupun konstelasi politik global yang memunculkan ketidakadilan dalam
interpretasi HAM. Ketidakadilan global dalam konteks HAM ini dirasakan oleh
umat Islam. Benar, seperti disampaikan Presiden Megawati, tidak ada
kebenaran mutlak dan sisi lemah yang juga mutlak pada pihak mana pun. Tetapi
logikanya, semua peluang bereksistensi secara dominan dimiliki oleh mereka
yang memiliki akses paling kuat dengan dukungan adidaya infrastruktur untuk
mem-pressure dari sisi media ataupun alat paksa (kekuatan militer).
- Kita melihat, salah satu faktor determinan yang mendorong munculnya
radikalisme adalah arogansi Barat, dalam hal ini AS yang secara
terang-terangan menggunakan standar ganda dalam menyikapi semua persoalan
global. Apa yang terjadi di Irak, Palestina, tekanan-tekanan terhadap Suriah
dan Iran adalah contoh persepsi HAM yang mereka dekonstruksi sendiri.
Kondisi ini diperparah dengan UU Antijilbab yang kini diterapkan di Prancis.
Gerakan-gerakan Islam inklusif seperti selalu dihadapkan pada fakta
ketidakadilan semacam itu. Terorisme wajib dikutuk oleh masyarakat dunia,
tetapi yang dikonstruksi dalam bentuk-bentuk lain dan sistematis - ada yang
menyebut state terrorism - sebenarnya juga dilakukan oleh negara adimedia
dan adimiliter.
- Kita menghargai prakarsa PBNU, yang dengan kerja sama Departemen Luar
Negeri menggelar Konferensi Cendekiawan Islam Internasional di Jakarta.
Fokus konferensi yang dihadiri 300-an cendekiawan dari 43 negara Asia,
Eropa, dan Afrika itu sangat jelas, yaitu memperkuat konsistensi kampanye
wajah damai Islam sebagai rahmatan lil-'alamin. Memang pas para cendekiawan
dan agamawan mengambil peran di depan dalam fokus membangun pemahaman dan
kampanye Islam hanif, karena pendekatan-pendekatan politik cenderung membawa
bias. Forum ini menunjukkan kemauan dan ijtihad umat Islam sedunia melalui
para cendekiawan dan agamawan untuk ikut membangun dunia yang berperadaban
damai. '****
+++++

http://www.suaramerdeka.com/harian/0402/25/kha1.htm

 Rabu, 25 Februari 2004 Karangan Khas

Islam dan Demokrasi
Oleh: Chusnan Maghribi

PENGURUS Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) selama empat hari, 23-26 Februari
2004, mengadakan Konferensi Ulama dan Cendekiawan Muslim Se-Dunia di
Jakarta. Koneferensi diikuti para rektor universitas-universitas Islam
sedunia serta sejumlah rektor universitas dari Barat yang melakukan kajian
tentang Islam. Tema konferensi adalah "Islam Rahmatan Lil'alamin". Terorisme
termasuk isu penting yang dibahas dalam konferensi.
Menurut Ketua PBNU KH Hasyim Muzadi, konferensi bertujuan menjembatani
hubungan Timur (Islam ) dan Barat agar tercipta peredaan ketegangan. Dalam
konteks inilah, perbincangan mengenai Islam dan demokrasi relevan dilakukan.
Bagaimanapun, prakarsa PBNU menggelar konferensi ini menjadi salah satu
cermin sikap demokratis umat Islam. Namun di lain segi, umat lain kadang
menilai umat Islam tidak demokratis lantaran tindakannya yang acap kali
ekuivalen dengan teroris. Lantas, bagaimana sesungguhnya perspektif umat
Islam mengenai demokrasi?
Pada satu sisi, sebagian umat Islam memandang demokrasi sebagai satu hal
yang tidak representatif terhadap simbolisasi Islam. Demokrasi bukanlah
produk ajaran Islam yang bersumber dari kitab suci Alquran dan hadis
(assunah). Bagi mereka, demokrasi merupakan sebuah wacana sekuler di
kalangan umat Islam, karena konsep demokrasi bersumber dari tradisi
non-Islam, terutama Barat. Sementara itu, Amerika serikat dianggap sebagai
negara yang paling representatif dengan wacana demokrasi, mengingat selama
ini AS paling getol, bahkan seolah menjadi "polisi" atau "wasit" demokrasi,
terutama di negara sedang berkembang.
Mereka berasumsi seperti itu, karena menggunakan pendekatan tekstual
(qauliyyah) dalam metodologi tafsir teks suci. Secara tekstual, istilah
demokrasi memang tidak ada di dalam teks suci, baik Alquran mupun hadis.
Representasi umat Islam ini diwakili antara lain Taliban pimpinan Mullah
Muhammad Omar, Al Qaedah-nya Usamah bin Ladin, Anshar Al-Islami, Hizbut
Tahrir, serta sejumlah jaringan Islam radikal lain berskala global.
Akibat pemahaman seperti itu, mereka menjadi sangat resisten terhadap setiap
wacana, budaya dan tradisi yang dianggap tidak menjadi representasi simbol
Islam, termasuk demokrasi.
Sikap demikaian diimbangai semangat anti AS dan dunia Barat. Perilaku inilah
yang selanjutnya secara tak langsung ikut menciptakan anggapan negatif
tentang Islam di negara-negara Barat. Image negatif tersebut semakin
menggejala di Barat karena terprovokasi tesis clash of civilization antara
Timur (Islam) dan Barat pasca ambruknya blok komunis pimpinan Uni Soviet
(Rusia) sebagaimana dikemukakan Samuel P Huntington.
Oleh sebab itu, umat Islam, bahkan umat beragama mana pun, akan menjadi
pihak "tertuduh" manakala tidak mengalami reaktualisasi dan reinterpretasi
nilai-nilai religinya secara mendasar. Reformulasi tafsir teks suci bagi
setiap umat beragama dalam rangka kontekstualisasi agama dengan fenomena
sosial, merupakan keniscayaan supaya agama tidak difahami secara radikal
dengan argumentasi sepihak. Reinterpretasi ini dimaksudkan agar semua umat
beragama lebih mengedepakankan aspek toleransi antar sesama dan humanisme
universal.
Islam Moderat
Sementara pada sisi lain, dalam perspektif yang berbeda, anggapan atau
tuduhan bahwa umat Islam ekuivalen dengan teroris bisa menyakitkan dan
memojokkan kelompok Islam berhaluan moderat khususnya, yang selalu mencoba
memadukan antara ajaran agama Islam secara substantif dengan demokrasi.
Mereka berpendapat, demokrasi merupakan sebuah keniscayaan (sunnatullah)
bagi setiap manusia di muka bumi, dan secara substantif tidak berlawanan -
bahkan selaras - dengan ajaran kitab suci Alquran dan hadis. Semangat dan
pilar demokrasi, seperti kebebasan (liberation), persamaan (equality), dan
pengakuan hak asasi manusia (human right) bukanlah paradoks di dalam ajaran
Islam, namun sejalan dengan tuntunan Islam, seperti al-hurriyyah
(kebebasan), musawah (persamaan) dan al-basyariyah (pengakuan kemanusiaan).
Representasi kelompok ini dimotori banyak cendekiawan muslim, seperti Abid
Al-jabiri, Abdullah Ahmad Na'im dan Hasan Hanafi. Pemikiran semacam itu kini
juga menjadi primadona di kalangan cendekiawan muslim di Indonesia, terutama
dari kalanga NU dan Muhammadiyah. Beberapa tokohnya, antara lain Nurcholish
Madjid (Cak Nur) dan mantan presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Karena persepsi itu, klaim bahwa Islam sebgai ancaman bagi Barat, dan
sebaliknya Barat merupakan ancaman bagi Islam, hanyalah mitos atau ketakutan
di angan - angan belaka (Esposito, 1995). Karena itu pula, antara Islam dan
Barat haruslah bekerja sama dalam rangka menyampaikan pesan - pesan suci
kepada segenap umat manusia secara bersama-sama, terutama dalam perjuangan
kemerdekaan kemanusiaan yang menjadi esensi dari ajaran agama dan teks suci
seara universal.
Dewasa ini, salah satu wacana yang sedang dikembangkan di kalangan
cendekiawan muslim Indonesia, sebagai titik temu (konvergensi) antara Islam
dan Barat, adalah konsep liberalisasi Islam. Pengertian liberalisasi Islam
bukan berarti agama Islam membuka keran kebebasan sebebas - bebasnya
sebgaimana konsep liberalisme yang cenderung vulgar. Pemahaman liberalisasi
Islam di sini lebih banyak terkait dengan desaklarisasi atau profanisasi
agama (Islam) supaya lebih membumi dan adaptif dengan konsep sosial yang
berkembang di dunia.
Dengan demikian, konsep liberalisasi Islam akan menjadikan agama kompatibel
dengan nilai - nilai demokrasi. Islam kemudaian tak lagi vis a vis dengan
demokrasi.
Sebagai ajaran, Islam sudah menemukan formulasi tafsir baru yang lebih
profan.
Agama lalu tidak semata-mata identik dengan urusan ukhrawi (transenden),
namun agama justru menjadi titik sentral kehidupan publik umat manusia.
Penghayatan dan pengamalan agama tidak semata - mata disandarkan pada
pendekatan qauliyah, tetapi lebih pada aspek pendekatan tafsir sosial
(kauniyyah), sebagai bagian dari sunnatullah umat beragama.
Bilamana gagasan tersebut diterima dan membumi di kalangan umat manusia,
maka umat Islam tidak akan lagi dikatakan ekuivalen dengan terorisme,
pedang, pembajakan, pengeboman, peperangan, maupun beragam stigma negatif
lainnya.
Islam akan tampil dalam image yang "sesungguhnya Islam sebagai rahmatan
lil'alamin" (rahmat bagi seluruh umat manusia bersama segenap ciptaan Tuhan
yang lain di jagad raya ini).
Semoga Konferensi Ulama dan Cendekiawan Muslim Se-dunia di Jakarta sekarang
ini mampu memberi kontribusi besar bagi tegaknya pilar - pilar demokrasi
dalam Islam dan terbangunnya image positif Islam serta pemahaman Islam
sebagai rahmatan lil'alamin, terutama di kalangan umat non-muslim. (29)
-Chusnan Maghribi, peneliti CIIS di Yogyakarta.



***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Posting: ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx
5. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
6. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
7. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
     http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
     ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
     http://docs.yahoo.com/info/terms/

Other related posts: