[ppi] [ppiindia] IMF dan Pertumbuhan Ekonomi 2006

** Mailing List|Milis Nasional Indonesia PPI-India **
** Situs resmi: http://www.ppi-india.org **
** Situs milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia **
** Informasi Beasiswa Scholarship: http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
<br><br><a href="http://informasi-beasiswa.blogspot.com";><img 
src="http://feeds.feedburner.com/Info_Beasiswa.gif"; height="67" width="200" 
style="border:0" alt="Info Beasiswa Scholarship "/></a><br><br>
http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/032006/07/0902.htm


IMF dan Pertumbuhan Ekonomi 2006
Oleh H. EDDY JUSUF 


PENILAIAN pesimis dari IMF (International Monetary Fund) tentang perekonomian 
Indonesia pada 2006 merupakan sinyelemen penting. IMF memperkirakan pertumbuhan 
ekonomi 2006 hanya sekira 4,5 hingga 5 persen. Sedangkan Bappenas memperkirakan 
antara 5,9 sampai 6,2 persen. Konsumsi masyarakat hanya 2,5 persen, padahal 
diproyeksikan sekira 3 hingga 4 persen. IMF juga menyinggung bahwa defisit 
akibat adanya luncuran carry over pada 2005 mencapai Rp. 12 triliun atau sekira 
4,2 persen. Kemudian soal investasi, IMF memperkirakan 6,2 persen, sedangkan 
Bappenas 10,9 persen.

Apa pun alasannya, rekomendasi IMF tersebut memiliki dasar yang kuat. Ada 
potensi besar bahwa bank sentral AS, -The Fed- akan menaikkan lagi suku bunga. 
Hingga pertengahan tahun ini suku bunga utama Fed akan naik 50 basis poin atau 
naik 5 persen dari sebelumnya 4,5 persen. Bank Indonesia (BI) tak harus 
mengikuti rekomendasi IMF untuk menaikkan suku bunga menghadapi tekanan inflasi 
yang diperkirakan makin besar beberapa waktu mendatang. Yang perlu 
digarisbawahi BI adalah kemampuan rupiah untuk menahan guncangan dari suku 
bunga Fed. 

Melihat kondisi rupiah yang masih stabil pada angka Rp. 9.300,00 per dolar AS, 
BI tidak perlu untuk menaikkan suku bunga. Sebaliknya, jika keadaan berbalik di 
mana dana-dana masuk baik dari investasi langsung (foreign direct investment) 
ataupun dana-dana jangka pendek (hot money) itu berbalik karena berinvestasi di 
dolar lebih menarik, maka BI harus berani segera menaikkan suku bunganya.

Masalah lain yang tak kalah penting yakni akan naiknya tarif dasar listrik, 
yang oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) diakui bahwa industri tak punya 
lagi ruang untuk menghadapi tekanan termasuk dari kenaikan tarif dasar listrik 
(TDL). Dan dipastikan akan ada multiplier effect yang signifikan bagi industri. 
Sektor perbankan juga tak luput dari perhatian IMF. Lembaga yang pernah mengaku 
salah memberi resep kepada Indonesia ini merekomendasikan tidak ada pemberian 
pemotongan utang (haircut) untuk kredit macet di bank-bank BUMN.

Patut diakui bahwa perekonomian pada kuartal terakhir pada 2005 menggambarkan 
pelemahan ekonomi nasional yang cukup besar. Ini berlanjut pada kuartal pertama 
pada 2006 juga cenderung lemah. Terutama, pada sektor-sektor yang selama ini 
menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Melihat kondisi tersebut, pemerintah harus 
bisa membuat iklim investasi yang nyaman dan stabilitas keamanan yang terjamin, 
sehingga investor asing aktif melakukan investasi baru di Indonesia untuk 
mendorong pertumbuhan.

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi ini pemerintah membutuhkan dana sebesar Rp 
708 triliun. Namun dana yang tersedia dari APBN hanya Rp 136 triliun dan dari 
perbankan Rp 130 triliun. Selain itu, pemerintah pun harus bisa memanfaatkan 
dan menggunakan baik itu dana asing maupun dana dalam negeri, sehingga 
pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen hingga 5,9 persen dapat dicapai.

Investor sering dipusingkan dengan rumitnya kebijakan birokrasi. Muncul keluhan 
pelayanan pengurusan izin usaha di loket one stop service mulai dari proses 
yang terkesan lambat hingga pungutan liar. Sebenarnya, permasalahan itu sudah 
disikapi pemerintahan terdahulu melalui Keppres No 29/2004 tentang pelayanan 
satu atap dalam hal perizinan untuk memudahkan investor. Ironisnya, meski 
pemerintah sudah menetapkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai 
institusi yang memberikan pelayanan satu pintu, aturan tersebut tidak dapat 
direalisasikan secara sama di seluruh daerah. Pasalnya, masih ada perbedaan 
pandangan di daerah dalam menyikapi kewenangan tersebut. 

Akibatnya kontribusi investasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) saat ini 
masih dalam kisaran 19 persen, padahal sebelum krisis moneter sudah mencapai 30 
persen. Ketidakjelasan mengenai level kewenangan mana yang menjadi kewenangan 
pusat, provinsi dan daerah dalam hal perizinan usaha ini menggambarkan masih 
buruknya regulasi, sekaligus mencerminkan rusaknya "suasana birokrasi" di 
Indonesia. 

Ketidaknyamanan tersebut menjadi bertambah kompleks dengan adanya pungutan liar 
serta perda yang terkesan dipaksakan, seperti Perda Ketenagakerjaan yang 
mengharuskan perusahaan menyerap tenaga lokal yang kerap kali mengabaikan sisi 
profesionalisme.

Pemerintah mengakui prosedur perizinan investasi di Indonesia terlalu panjang 
dan lama. Dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN, perizinan 
untuk memulai suatu usaha di Indonesia membutuhkan 12 prosedur yang harus 
dilalui, yang memakan waktu 151 hari (sekira 5 bulan), dan biaya sebesar 131 
persen dari pendapatan per kapita (sekitar 1.163 dolar AS). 

Di Malaysia, proses perizinan investasi hanya melalui sembilan prosedur, waktu 
30 hari, dan biaya sekira 25 persen dari pendapatan per kapita (sekitar 945 
dolar AS). Sedangkan Filipina dan Thailand hanya membutuhkan waktu 
masing-masing 50 hari dan 33 hari dengan biaya masing-masing 20 persen (sekira 
216 dolar AS) dan 7 persen (sekira 160 dolar AS) dari pendapatan per kapita. 
Memperbaiki iklim investasi Indonesia tentunya dengan melakukan deregulasi 
ekonomi, perdagangan dan investasi serta menyederhanakan pembenahan aparat 
pemerintah, hentikan suap, berantas calo, tangkap koruptor dan dalangnya serta 
jadikan segala sesuatunya transparan di era reformasi dan demokrasi ini. Dan 
menempatkan kembali secara proporsional BKPM sebagai lembaga pemerintah yang 
bertanggung jawab dalam memformulasikan, merencanakan, mempromosikan, 
menyetujui, mengontrol dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan investasi nasional. 

Tantangan ekonomi nasional pada 2006 ini cukup berat dan sulit untuk 
diperkirakan. Sebab terlalu banyak masalah yang akan dihadapi pada tahun depan. 
Akurasi proyeksi sangat tergantung pada seberapa tepat dalam memperhitungkan 
beberapa variabel kunci, baik eksternal maupun internal, yang secara signifikan 
akan mempengaruhi kinerja perekonomian nasional. 

Variabel itu adalah harga minyak dunia, suku bunga The Fed, laju pertumbuhan 
ekonomi dunia, format kebijakan anggaran, nilai tukar, dan kebijakan moneter. 

Bila diproyeksikan variabel tersebut dari sudut nilai tukar, inflasi, suku 
bunga, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran, sebagai berikut : Pertama, nilai 
tukar selama setahun terakhir ini hampir sulit dikendalikan. Bank Indonesia 
selalu lamban dalam melakukan penyesuaian suku bunga, sehingga berbagai 
instrumen rupiah kehilangan daya tariknya. Selain itu, terlalu banyak statement 
para menteri justru memperburuk kondisi. 

Kedua inflasi pada 2006 akan kembali menembus single digit. Mungkin perkiraan 
tersebut benar. Namun, ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan inflasi 
kembali menembus double digit yakni naiknya harga gas (LPG) yang mengikuti 
naiknya harga minyak mentah dunia. TDL juga mungkin terpaksa akan dinaikkan, 
menyusul kenaikan harga BBM domestik. 

Faktor yang paling krusial dalam menentukan inflasi adalah upah buruh dan harga 
BBM. Di awal tahun depan, upah buruh akan naik, menyusul kenaikan inflasi 2005. 
Hal ini tentu akan mendorong terjadinya cost push inflation. Walau pemerintah 
sempat menyangkal akan menaikkan harga BBM pada 2006, kenyataannya mungkin akan 
lain. Sebab, asumsi harga minyak dunia dalam APBN 2006 hanya 57 dolar per 
barel. Padahal, kecenderungan naiknya harga minyak mentah belum ada tanda-tanda 
akan berhenti. 

Ketiga suku bunga domestik yang pergerakannya sangat tergantung pada dua hal, 
yakni suku bunga The Fed dan expected inflation differential. Beberapa lembaga 
riset internasional memperkirakan suku bunga The Fed akan meningkat sebesar 150 
sampai 200 basis poin selama setahun mendatang, sehingga tampaknya agak sulit 
untuk mengharapkan suku bunga SBI akan turun. Selain itu, tekanan inflasi masih 
akan berlanjut. 

Di sini, BI akan dihadapkan pada sebuah dilema. Kalau suku bunga SBI tidak 
dinaikkan, nilai tukar akan sangat sulit dikendalikan, sehingga, pada 
gilirannya, akan menciptakan instabilitas moneter. Kalau suku bunga dinaikkan, 
sektor riil akan terpukul, sehingga non-performing loan (NPL) akan membengkak. 
Dua hal tersebut, terlepas mana yang dipilih, akan berdampak negatif terhadap 
pertumbuhan ekonomi. Pada prinsipnya, BI akan dengan terpaksa menaikkan suku 
bunga. Tahun depan, suku bunga SBI akan berkisar 14%-15,5%.

Keempat, perlambatan pertumbuhan ekonomi tampaknya akan terjadi dalam semester 
I 2006. Hal tersebut merupakan akibat dari kenaikan harga BBM pada Oktober 
lalu. Pelaku bisnis masih akan menunda keputusan untuk investasi sampai 
semester II guna melihat apakah berbagai tantangan dan masalah akan mampu 
diatasi oleh tim ekonomi baru. Kelima, masalah pengangguran merupakan hal yang 
tidak terpecahkan selama empat tahun terakhir ini. Masalahnya, kebijakan 
pemerintah masih bertumpu pada upaya stabilisasi makro. Paradigma ini 
diperkirakan tidak akan ditinggalkan, sehingga, akibatnya, angka pengangguran 
mungkin akan terus bertambah mencapai 12,5 juta orang pada 2006. ***  

Penulis, Pembantu Rektor I Unpas Bandung, Ketua Bidang Ekonomi Paguyuban 
Pasundan, dan Wakil Ketua LP3E Kadin Jabar


[Non-text portions of this message have been removed]



***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. 
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


--------------------------------------------------------------------------
Situs resmi: http://www.ppi-india.org ; 
Situs milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia ; 
Informasi Beasiswa Scholarship: http://informasi-beasiswa.blogspot.com
--------------------------------------------------------------------------
<br>
<a href="http://informasi-beasiswa.blogspot.com";><img 
src="http://feeds.feedburner.com/Info_Beasiswa.gif"; height="67" width="200" 
style="border:0" alt="Info Beasiswa Scholarship "/></a><br>

Other related posts: