[ppi] [ppiindia] Hendropriyono Dituntut Mundur
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Thu, 4 Mar 2004 21:31:25 +0100
** ppi-india **
http://www.suaramerdeka.com/harian/0403/05/nas1.htm
Hendropriyono Dituntut Mundur
a.. Jadi Jurkam PDI-P
DI BALIK TAMENG: Sejumlah polisi beristirahat di balik tameng, seusai
melakukan latihan pengamanan pemilu di Jakarta, Kamis kemarin. Latihan yang
juga melibatkan unsur TNI dari tiga angkatan itu dimaksudkan untuk
mengantisipasi kemungkinan buruk pada pemilu mendatang. (43)
JAKARTA -Pro dan kontra langsung mencuat begitu nama Kepala Badan Intelijen
Negara (BIN) Hendropriyono diajukan sebagai juru kampanye nasional dari
PDI-P. Banyak yang mengkhawatirkan Hendro akan menyalahgunakan jabatannya
dan membocorkan rahasia negara saat berkampanye. Karena itu, banyak pihak
yang mendesak dia mengundurkan diri.
Wakil Ketua DPR Bidang Polkam Soetardjo Soerjogoeritno yang tidak lain tokoh
PDI-P, kemarin, menyarankan sebaiknya Hendro bersikap netral dan tidak perlu
menjadi jurkam.
''Kita usulkan, Pak Hendro netral saja, nggak usah jadi jurkam. Karena
peranan BIN itu kan besar, masak ya jadi jurkam. Saya pikir, dia perlu
mempertimbangkan hal itu secara matang,'' ujarnya.
Menurutnya, kalau tugas sebagai jurkam memengaruhi atau mengganggu tugasnya
selaku Kepala BIN, jangan diteruskan. Karena itu, sebelum terjun ke sana,
Hendro perlu mempertimbangkan secara masak-masak. ''Tetapi, kalau seorang
menteri melakukan kampanye, mereka diperbolehkan mengambil cuti. Soal boleh
atau tidak Kepala BIN jadi jurkam, itu terserah Panwas Pemilu.''
Namun Ketua DPP Partai Golkar Agung Laksono menganggap tidak masalah Hendro
menjadi jurkam, asal harus cuti saat berkampanye sehingga tidak membawa
instansi yang dipimpinnya. Yang terpenting, jangan sampai dia menggunakan
fasilitas negara untuk kepentingan partai.
''Boleh-boleh saja jadi jurkam. Presiden, wapres, dan menteri dibolehkan
berkampanye, masak kepala BIN nggak boleh. Boleh, asal tidak menggunakan
fasilitas negara termasuk jangan menggunakan posisi dia selaku kepala BIN
yang tahu banyak soal informasi intelijen untuk kepentingan kampanye.''
Menurut Agung, yang melakukan kampanye adalah Hendro pribadi sehingga tidak
perlu ditakutkan.
Wakil Sekretaris Fraksi Reformasi DPR Alvin Lie mengatakan, BIN sebagai
lembaga intelijen yang strategis mempunyai rahasia negara yang sangat
sensitif. Karena itu, keterlibatan Hendro sebagai jurkam merupakan hal yang
buruk bagi kerahasiaan intelijen.
''Jadi, tidak ada pilihan lain bagi dia kecuali harus siap berhenti atau
diberhentikan.''
Dia mengingatkan, kalau sampai kepala BIN terlibat dalam salah satu partai
politik, maka akan terjadi kerawanan penyalahgunaan jabatan. ''Kalau sampai
informasi intelijen negara digunakan untuk kepentingan partai, itu bisa
menjadi alat represif politik yang sangat dahsyat, yang ujung-ujungnya akan
menghasilkan pemerintahan yang diktatoral.''
Di tempat terpisah, Wakil Ketua FKB DPR Andi Najmi Fuady mengatakan, secara
etika posisi Hendro dituntut netral sehingga tidak seharusnya menjadi
jurkam. Jabatan yang melekat padanya berbeda dari yang lain. ''Boleh
dikatakan jabatan dia itu merupakan nyawa masa depan negara ini,'' katanya.
Kendati demikian, secara hukum memang setiap warga negara mempunyai hak
untuk berpolitik. Tapi persoalannya apakah Hendro yang kebetulan anggota TNI
itu bisa menempatkan diri secara objektif.
''Jadi, sudah selayaknya Hendro menyampaikan penjelasan mengenai informasi
ini. Dan kalau benar menjadi jurkam, dia harus menyatakan bahwa keterlibatan
dirinya tidak akan mengganggu posisinya dalam mengamankan
informasi-informasi penting yang berkaitan dengan bangsa ini,'' tandas Andi
Najmi.
Kalau Hendro tidak bisa menggaransi ini, lanjutnya, akan sangat berbahaya
karena komunitas di partai politik tidak seperti komunitas tempat Hendro
sekarang berada. ''Komunitasnya itu beda,'' ujarnya.
UU Pemilu
''Idealnya dalam penyusunan UU Pemilu memperhatikan bahwa jabatan sangat
strategis harus bebas dari kepentingan parpol,'' kata anggota Panwas Pemilu
Pusat Topo Santoso.
Jabatan kepala intelijen, kata dia, sangat strategis. Sehingga kalau dia
berkampanye untuk parpol paling tidak akan menimbulkan iri dari pihak lain.
Menurutnya, intelijen bekerjanya sangat rahasia, sehingga ada pihak-pihak
yang merasa dirugikan dan diuntungkan. Karena itu, jika dengan struktur
intelijen yang dia miliki untuk kepentingan partai tertentu, jelas akan
menimbulkan kecurigaan.
Anggota KPU Anas Urbaningrum mengaku kaget kalau Hendro menjadi jurkam.
Namun KPU tidak berhak mencoret jurkam.
"Itu sah-sah saja, karena yang berhak menentukan jurkam adalah parpol
masing-masing. KPU hanya dalam posisi mendapat pemberitahuan."
Dia pun menyadari adanya kemungkinan penyimpangan rahasia negara itu. "Tapi
KPU tidak berhak mencoret jurkam. Karena tidak ada aturan yang melarang
pejabat dari institusi mana pun untuk menjadi jurkam. Itu sepenuhnya hak
parpol bersangkutan untuk menunjuk dia menjadi jurkam," kata Anas.
Sebagai komandan intel Hendro juga didesak menolak tawaran tersebut. Desakan
itu disampaikan pengamat politik Deny JA.
"Seharusnya ada inisiatif dari Hendro. Dia harus menentukan sikapnya berupa
langkah kenegaraan. Sebagai Kepala BIN dia harus menolak pengajuan dirinya
sebagai jurkam PDI-P," ujar Deny.
Di sisi lain, Deny melihat, hal ini terjadi akibat kesalahan Presiden
Megawati dalam menentukan posisi seseorang. Sejak awal, kata Deny, posisi
Kepala BIN seharusnya dijabat oleh orang yang berada di luar parpol. Wapres
Hamzah Haz menilai, Hendro tidak perlu mundur, tapi harus bersikap netral.
"Kepala BIN harus mampu menunjukkan sikap yang netral, jangan sampai saat
menjadi jurkam membuat citra BIN menjadi negatif."
Dia mengingatkan, hendaknya Hendro saat tampil sebagai jurkam jangan sampai
membawa-bawa posisinya di BIN, sehingga memengaruhi kinerja. Sebab, kalau
hal itu dilakukan, BIN akan terbengkalai dan memperburuk citra BIN itu
sendiri.
Hendro harus mundur untuk menghindari konflik kepentingan? "Ini karena
setingkat menteri, kepala BIN harus cuti, tapi tidak perlu mundur," jelas
Hamzah.
Mabes Polri sebagai rekanan BIN menyatakan, fungsi intelijen kedua lembaga
akan tetap jalan, meskipun Kepala BIN menjadi jurkam.
"Dalam jalur intelijen Polri-BIN, sampai sekarang kami melakukan koordinasi
dalam memberi dan menerima informasi yag diolah melalui kekuatan
fungsi-fungsi intelijen. Jadi, koordinasi terus berlangsung, tidak hanya
dengan BIN, tapi dengan institusi yang mempunyai fungsi intelijen lainnya
dalam mengamankan Pemilu 2004," urai Wakadivhumas Polri Brigjen Soenarko
Danu Ardanto.
Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan BIN untuk tidak
memberikan informasi yang dimilikinya kepada pihak-pihak yang tidak
berkaitan dengan penyelenggaraan negara.
"Informasi dan intelijen milik BIN untuk negara. Bukan untuk perseorangan,
apalagi partai politik tertentu." (di,nas,bn-88-33t)
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor ---------------------~-->
Buy Ink Cartridges or Refill Kits for your HP, Epson, Canon or Lexmark
Printer at MyInks.com. Free s/h on orders $50 or more to the US & Canada.
http://www.c1tracking.com/l.asp?cid=5511
http://us.click.yahoo.com/mOAaAA/3exGAA/qnsNAA/BRUplB/TM
---------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Posting: ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx
5. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
6. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
7. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
Other related posts:
- » [ppi] [ppiindia] Hendropriyono Dituntut Mundur