[ppi] [ppiindia] HARI BERKABUNG NASIONAL

** ppi-india **
Ini saya forward kan 'jeritan' kawan saya Farid Gaban (mantan wartawan Tempo, 
Republika, dan UMMAT). Disertai tambahan info kawan lainnya yang juga alumni 
majalah UMMAT Abdul Rochim Ghozali (kini penulis di Kompas). 

Abd. Rochim Ghozali wrote:

Saya terprovokasi juga neh, baca ulasan singkat Pak
FG.

Ketika BPPN mau dibubarin, di kantor saya ada diskusi
soal itu, salah satu pembicaranya Mas Gatot, matan
pegawai BPPN, ia keluar dari BPPN karena gak tahan
liat perampokan tiap hari di depan matanya. Sambil
marah, si Mas ini teriak-teriak. "Si ini rampok, si
itu rampok," sambil menyebut petinggi2 BPPN.

Sudah gitu, Pak Laks (yang dulu pernah kita undang di
UMMAT, dan sebagian awak UMMAT terkagum-kagum),
ngusulin agar mantan pegawai BPPN gak cuma terima
pesangon, tapi juga diberi kekebalan hukum atas
tindakannya di BPPN. 

Soal Laks. Minggu kemarin saya ketemu Faisal Basri di
Ciputat. Dia bilang, sekarang ini, ada tim sukses Mega
yang tengah menghitung berapa dana yang dibutuhkan
jika satu orang pemilih (dalam Pemilihan Presiden)
dikasih uang 100.000,-

Setelah dihitung, ada yang nyletuk, "lantas dari mana
kita dapat uang sebanyak itu."

Yang menghitung itupun bilang, "kita kan punya kapal
keruk."

Yang dimaksud kapal keruk, kata Faisal, ya si Laks
itu.

Upaya money politics seperti ini sedang menjadi
pertimbangan yang serius di kubu Mega, karena
Simbaknya pengin terpilih langsung di putaran pertama.

Memang, kata, Faisal, kalau Mega gak kepilih di
putaran pertama dan masuk di putaran kedua, kansnya
sangat kecil. Saking kecilnya, masih kata Faisal,
bersaing dengan kucing kurap pun ia akan kalah (di
putaran kedua).

Sori, kalau ada pendukung Mega di milis ini,
he..he..he..

Salam hangat buat Pak FG
Ketika baca email sampean saya terasa tengah baca
solilokui Republika zaman dulu...

ARG

=============


HARI BERKABUNG NASIONAL
 
Tanggal 27 Februari ini semestinya dinobatkan menjadi hari berkabung nasional. 

Kita semestinya mengerek bendera setengah tiang.

Hari ini Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dibubarkan. Kita tak 
berkabung karena lembaga itu mati. Kita berkabung karena pada hari kematiannya, 
dia membukakan mata kita: ada Rp 425 trilyun uang negara hilang percuma.

Kita tak hanya berkabung, tapi semestinya juga marah semarah-marahnya.

BPPN dibentuk menyusul krisis keuangan 1997-98 dengan mandat lima tahun untuk 
mengembalikan uang pemerintah yang disumbangkan kepada para konglomerat. Namun, 
sampai hari kematiannya, kita tahu lembaga itu hanya bisa mengembalikan 28% 
saja dana tadi. Selebihnya hilang 
percuma dalam kabut istilah teknis keuangan.

Atas nasehat IMF, pada 1998 Pemerintah Indonesia membeli (bail-out) sejumlah 
bank yang kolaps. Pemerintah mengeluarkan surat utang (obligasi) ke pasar uang 
dunia senilai Rp 650 trilyun. Uang itu dipakai untuk membayari nasabah yang 
banknya ditutup dan, sebagian besar lainnya, Rp 425 trilyun, dipakai 
menggemukkan kapital sejumlah bank yang dibiarkan hidup, antara lain bekas 
milik para konglomerat besar seperti Salim Group, Gajah Tunggal Group, Danamon 
Group, dan Ongko Group.

Uang pemerintah adalah uang rakyat. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah 
Indonesia harus menyisihkan porsi besar dari anggaran belanja negara untuk 
membayar obligasi itu (bisa 30-40%!). Dana itu berasal dari uang yang 
dikumpulkan lewat pajak dan penjualan sumber daya alam kita. 

Itu jumlah yang gila-gilaan di tengah kemiskinan sebagian besar rakyat 
Indonesia. Anggaran pendidikan sebesar 20% yang pernah diusulkan parlemen 
menjadi hanya omong kosong belaka. Demikian pula dengan anggaran sosial-ekonomi 
masyarakat.

Kerugian masyarakat tak hanya berhenti di situ. Lewat mantra Structural 
Adjusment Program (SAP) yang sudah gagal di mana-mana, IMF menyarankan 
Indonesia menghapus sejumlah subsidi antara lain agar negeri ini bisa membayar 
obligasi tadi. 

Pemerintah, lewat BPPN, memang kemudian diperbolehkan menguasai aset bank-bank 
konglomerat tadi. Tapi, kini kita tahu, aset itu sudah di-markup sedemikian 
rupa sehingga nilai sebenarnya hanya sekitar 30%.

Di sini kita menyaksikan perampokan kolosal yang dilegitimasi oleh IMF atas 
nama liberalisasi dan globalisasi. 

Rakyat Indonesia dikutuk dua kali: uangnya dirampok, subsidi dihapus. Bencana 
sosial yang menyertainya tidak bisa diremehkan dan akan menghantui kita 
bergenerasi. 

Sekarang ini, akibat minimnya dana sosial-ekonomi khususnya bagi orang miskin, 
sejumlah kalangan telah menyebut "generasi yang hilang" (anak keluarga miskin 
yang tewas karena kecilnya subsidi kesehatan dan yang terperangkap dalam 
kebodohan karena kecilnya subsidi 
pendidikan).

Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti meminta kita untuk 
tidak marah kepada IMF (Kompas 27 Februari). Oke, mungkin ini bukan salah IMF. 
Lembaga itu diundang masuk ke sini dan Soeharto telah sukarela "menyerahkan 
bulat-bulat kedaulatan negeri" lewat 
Letter of Intent yang ditandatangani di depan Michael Camdessus pada 1998 
(Malaysia menolak kehadirannya). 

Jadi siapakah yang bisa dipersalahkan kecuali kebodohan para ekonom kita yang 
menyembah dan terpana pada fatamorgana bikinan IMF/World Bank yang belakangan 
dikenal dengan nama "The Washington Consensus" itu?

Fakta ini menyodokkan pertanyaan besar ke mata para intelektual kita, khususnya 
yang merenungkan aspek ekonomi dan keuangan. Ini juga pertanyaan penting bagi 
para wartawan, khususnya yang berkecimpung dalam jurnalisme ekonomi.

Sebagian orang membenarkan praktek bail-out kepada sejumlah bank (termasuk bank 
swasta) sebagai prasyarat bagi kita untuk masuk ke alam pergaulan globalisasi 
yang "beradab": 

--liberalisasi modal dan perdagangan
--privatisasi (minimalisasi peran negara)
--penghapusan subsidi bagi orang miskin

Tapi, bahkan jika logika itu bisa diterima, bail-out tadi telah menyalahi 
konsep paling dasar dari privatisasi: dana publik dipakai untuk mensubsidi 
konglomerat swasta!

Jika para ekonom dan wartawan ekonomi mengurangi banyak istilah teknis ekonomi 
yang sulit dipahami rakyat banyak dan mengurangi kebiasaan membuat eufemisme 
(para konglomerat itu bukan "obligor kakap", tapi "rampok besar"), rakyat 
banyak mungkin bisa dibuat marah jauh lebih dini sehingga kebijakan ala dajjal 
semacam itu bisa dicegah lebih awal.

salam,
Farid Gaban
katulistivani <faridgaban@xxxxxxxxx> 




[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor ---------------------~-->
Buy Ink Cartridges or Refill Kits for your HP, Epson, Canon or Lexmark
Printer at MyInks.com. Free s/h on orders $50 or more to the US & Canada.
http://www.c1tracking.com/l.asp?cid=5511
http://us.click.yahoo.com/mOAaAA/3exGAA/qnsNAA/BRUplB/TM
---------------------------------------------------------------------~->

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Posting: ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx
5. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
6. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
7. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
     http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
     ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
     http://docs.yahoo.com/info/terms/

Other related posts: