[ppi] [ppiindia] Evaluasi Kabinet di Tengah Kenaikan BBM
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Wed, 28 Sep 2005 23:30:13 +0200
** Mailing List|Milis Nasional Indonesia PPI-India **
** Situs resmi: http://www.ppi-india.org **
** Situs milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia **
** Informasi Beasiswa Scholarship: http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**SUARA KARYA
Evaluasi Kabinet di Tengah Kenaikan BBM
Oleh Aldan Fakry
Kamis, 29 September 2005
Di tengah rencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) awal Oktober,
pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendapat tekanan dari berbagai
kalangan untuk segera melakukan reshuffle kabinet. Presiden SBY sendiri sudah
bernjanji akan mengevaluasi kinerja kabinet setelah setahun perjalanan
pemerintahannya. Tidak tertutup kemungkinan reshuffle akan dilakukan terhadap
personalia kabinet yang performanya jeblok.
Arus yang mendukung reshuffle kabinet, kini makin meluas. Partai Golkar,
misalnya, sangat menghendaki adanya reshuffle kabinet pada ulang tahun pertama
pemerintahan Yudhoyono-Kalla, 20 Oktober mendatang. Sementara ada yang
memandang bahwa pergantian kabinet belum perlu dilakukan. Kesempatan masih
perlu diberikan kepada anggota kabinet yang kurang greget kinerjanya. Di
sinilah muncul pendapat pro dan kontra.
Pihak yang pro mendesak agar presiden segera melakukan reshuffle kabinet,
karena para pembantunya dinilai sudah tidak mampu dan lalai menggerakkan siklus
ekonomi dalam negeri. Ini berdampak semakin terpuruknya indikator ekonomi yang
tentunya juga berdampak melemahnya daya beli masyarakat.
Sedangkan kubu yang kontra berpendapat bahwa untuk memacu pertumbuhan ekonomi
suatu negara, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Siapa pun yang duduk
sebagai pembantu presiden tidak akan mampu mengendalikan dan memompa
pertumbuhan ekonomi hanya dalam waktu setahun. Oleh sebab itu, reshuffle tidak
diperlukan karena yang terpenting adalah perbaikan kinerja anggota kabinet.
Reshuffle dan evaluasi kabinet memang merupakan hak prerogatif Presiden SBY.
Namun masalahnya, cara mengukur bahwa seorang anggota kabinet mampu bekerja
secara profesional atau tidak, bukan perkara mudah. Bisa saja seorang menteri
yang ditunjuk menjadi anggota kabinet sebenarnya cukup profesional, tetapi
karena birokrasi di kementerian yang dipimpinnya tidak mendukung, ia sulit
bekerja dan gagal. Sebaliknya, mungkin ada anggota kabinet yang kurang
profesional, tapi karena didukung birokrasi yang sudah mapan, ia bisa sukses
bekerja.
Kerumitan lain dalam menilai anggota kabinet, selain karena faktor birokrasi,
juga menyangkut dukungan politik dari parlemen. Bisa saja, seorang menteri yang
profesional gagal di bidangnya karena dalam menjalankan program-programnya
dihambat oleh parlemen. Sebaliknya, ada menteri yang bukan dari kalangan
profesional tapi karena mendapat dukungan dari parlemen, ia relatif sukses
menjalankan program kementerian yang dipimpinnya.
Untuk keluar dari kerumitan ini, ada baiknya Presiden SBY perlu melakukan
penilaian terhadap anggota kabinetnya berdasarkan ukuran-ukuran yang objektif,
baik secara politis maupun fungsional. Secara politis, keberhasilan seorang
menteri bisa dilihat dari faktor dukungan parlemen dan opini publik. Sedangkan
secara fungsional, ukuran didasarkan pada langkah-langkah berikut
pencapaian-pencapaiannya yang berdampak langsung bagi kemajuan masyarakat,
terutama jika dibandingkan dengan periode kementerian sebelumnya. Jika terpaksa
memilih antara ukuran politis dan fungsional, maka ukuran fungsional harus
lebih dikedepankan.
Dengan tolok ukur yang objektif, Presiden SBY tentu akan bisa menilik secara
jelas siapa saja di antara anggota kabinetnya yang tergolong sukses, dan
sebaliknya siapa-siapa yang memiliki rapor merah alias gagal. Terhadap yang
sukses, Presiden SBY harus mendorongnya agar terus bekerja keras, meningkatkan
kinerja untuk kepentingan rakyat. Bagi yang gagal, SBY bisa menyodorkan dua
opsi. Pertama, mengundurkan diri secara terhormat; kedua, bila yang
bersangkutan tidak mau mundur, SBY harus berani mengambil keputusan untuk
menggantinya dengan yang baru, yang lebih profesional.
Hal semacam ini perlu ditekankan karena selama ini SBY dinilai banyak kalangan
kurang tegas dalam mengambil keputusan. Cap ketidaktegasan tersebut harus
dibuang jauh-jauh dari sosok seorang presiden, apalagi presiden dalam suatu
negara "abnormal" seperti Indonesia. Negara semrawut seperti Indonesia
membutuhkan kepemimpinan yang tegas dan tidak ragu-ragu. Termasuk ketegasan
dalam memecat bawahannya yang dinilai gagal. Bercermin dari pendahulunya,
kegagalan bawahan yang dimaafkan sang leader akan menjadi kegagalan bagi sang
pimpinan dimaksud. Untuk memimpin negara sebesar Indonesia, tak bisa didasarkan
pada sikap menjalin kebersamaan untuk menanggung kegagalan.
Ada dua pertimbangan mengapa reshuffle kabinet harus dilakukan. Pertama, SBY
mengemban tugas yang berat, terutama berkait dengan masalah kenaikan harga BBM,
pencurian dan penyelundupan BBM. Dalam kondisi demikian, kiranya tak mungkin
bagi SBY menggantungkan pelaksanaan tugas-tugas pada anggota kabinet yang tidak
becus. Sementara yang profesional saja belum tentu mampu mengembannya.
Kedua, tugas pokok SBY adalah bagaimana memerintah (how to govern), bukan how
to campaign. SBY harus berkonsentrasi pada tugas dan tanggung jawabnya yang
begitu kompleks. Apalagi, mengingat tantangan yang dihadapi semakin berat.
Bukan waktunya lagi bagi SBY untuk memikirkan popularitas.
Bagaimana pun reshuffle kabinet bukan langkah yang populer. Apalagi jika yang
terkena reshuffle adalah anggota kabinet dari partai politik (parpol) yang
sejak awal memberikan dukungan kepadanya. Bisa saja parpol yang kadernya
digeser akan menarik dukungan.
Namun, demi ke arah perbaikan, hal itu tak dikhawatirkan karena dari sisi
legitimasi tak ada masalah. Selain telah mendapat mandat rakyat melalui pemilu
secara langsung, dukungan pada pasangan ini di parlemen juga sangat besar
terutama dengan tampilnya Jusuf Kalla sebagai ketua umum parpol terbesar.
Menggeser satu atau dua anggota kabinet dari partai-partai kecil atau sedang,
tak akan berpengaruh bagi tingkat dukungan parlemen terhadap kabinet SBY.
Sementara jika yang di-reshuffle berasal dari partai besar, tentu justru akan
lebih menguntungkan apalagi jika penggantinya juga berasal dari partai yang
besar. Dengan begitu, reshuffle tidak berpengaruh bagi kemungkinan berkurangnya
tingkat dukungan politik di parlemen.
Yang tidak kalah penting, setelah melakukan reshuffle, anggota kabinet baru
perlu menandatangani kontrak politik siap mundur, jika gagal. Ini penting
sebagai pelecut agar mereka bekerja sungguh-sungguh. ***
Penulis pemerharti kebijakan publik,
alumnus Universitas Airlangga Surabaya.
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Give at-risk students the materials they need to succeed at DonorsChoose.org!
http://us.click.yahoo.com/Ryu7JD/LpQLAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
--------------------------------------------------------------------------
Situs resmi: http://www.ppi-india.org ;
Situs milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia ;
Informasi Beasiswa Scholarship: http://informasi-beasiswa.blogspot.com
--------------------------------------------------------------------------
Other related posts:
- » [ppi] [ppiindia] Evaluasi Kabinet di Tengah Kenaikan BBM