[ppi] [ppiindia] Ekses Kekerasan Dalam Pendidikan Perwira

** Mailing List|Milis Nasional Indonesia PPI-India **
** Situs resmi: http://www.ppi-india.org **
** Situs milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia **
** Informasi Beasiswa Scholarship: http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
<br><br><a href="http://informasi-beasiswa.blogspot.com";><img 
src="http://feeds.feedburner.com/Info_Beasiswa.gif"; height="67" width="200" 
style="border:0" alt="Info Beasiswa Scholarship "/></a><br><br>
REFLEKSI: Kekerasan  sepupuh korupsi,
                  makanya sulit ada solusi  
                  Prajurit  tidak merakyat,
                  rakyat selalu melarat
              .

http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/082006/11/0902.htm


Ekses Kekerasan Dalam Pendidikan Perwira 
Oleh BARTAIN SIMATUPANG  




PRESIDEN SBY sempat menyoal masalah tradisi kekerasan dalam lembaga pendidikan 
pembentukan kader pemimpin sipil dan militer/Polri. Pertama, pada saat 
pelantikan Pamong Praja Muda IPDN Angkatan XIII/2005 tanggal 8 Agustus 2005 di 
Kampus IPDN Jatinangor Jawa Barat, Presiden SBY menegaskan, "agar budaya 
kekerasan dihentikan saat ini juga". Pernyataan presiden ini diungkapkan 
sebagai suatu keprihatinan, karena beberapa waktu yang lalu kasus insiden 
"kekerasan" sempat terjadi di kampus tersebut. 

Kedua, pada saat pengarahan kepada taruna Akademi Militer (Akmil) di Magelang 
tanggal 6 Desember 2005, Presiden SBY kembali menegaskan keinginannya agar 
lembaga pendidikan militer/polisi "menjauhi gaya kepemimpinan dengan tradisi 
kekerasan". Presiden juga menekankan bahwa gaya kepemimpinan yang harus 
dijadikan teladan adalah tradisi kepemimpinan yang persuasif. Kalaupun terpaksa 
harus menerapkan hukuman, hendaknya dilakukan secara tepat, efektif, dan 
edukatif. Pada prinsipnya penulis sepakat dengan imbauan presiden tersebut. 
Pembentukan budaya (karakter) kepemimpinan seorang kader perwira harus dimulai 
pembinaannya sejak dini dari lembaga pendidikan.

Pertanyaannya adalah apakah selama ini imbauan presiden tersebut tidak pernah 
diindahkan oleh pimpinan Polri dan pembina Akpol? Kalau sudah terjadi demikian, 
bagaimana kita sebaiknya memandang duduk persoalannya. Dalam hal ini pertanyaan 
selanjutnya adalah apakah yang "salah" dengan model pendidikan militer/Polri di 
Indonesia? Tulisan berikut mencoba mengulas kembali kaitan antara budaya 
"kekerasan" tersebut dengan masalah kepemimpinan perwira militer/Polri. Tulisan 
ini bertendensi untuk meluruskan isu krusial tersebut, agar opini sebagian 
masyarakat tidak "bias" terhadap iktikad pemulihan citra TNI/Polri saat ini.

Masalah kepemimpinan adalah salah satu hal yang penting dalam pembinaan 
organisasi baik di kalangan organisasi militer maupun organisasi nonmiliter 
(sipil). Dalam konteks ini antara lain mencakup gaya kepemimpinan yang dapat 
dipengaruhi oleh faktor budaya (tradisi). Permasalahannya adalah sejauh mana 
faktor budaya tersebut dapat memengaruhi gaya kepemimpinan seseorang calon 
pemimpin. Penjelasannya dapat kita lihat pada penerapan sistem dan metode 
pendidikan yang diterima oleh para calon pemimpin tersebut di masing-masing 
organisasi. 

Khusus di lingkungan organisasi militer (TNI)/Polri, pembentukan kepemimpinan 
para calon perwiranya biasanya diawali secara formal pada proses pendidikan 
yang diterima pertama kali di lembaga pendidikan, yaitu di Akademi 
TNI/Kepolisian RI, sekolah perwira atau sekolah calon perwiranya. Kekhasan 
pendidikan militer/kepolisian di manapun di dunia ini terletak pada faktor 
kedisiplinan dan keketatan dalam menerapkan sistem pendidikan. Tujuan 
pendidikan (khususnya pembentukan perwira militer/Polri) pada prinsipnya untuk 
membentuk seorang pemimpin militer /polisi profesional dalam pelaksanaan tugas 
pertempuran/memelihara keamanan masyarakat. 

Karena tugas pokok seorang perwira adalah memimpin pelaksanaan 
pertempuran/penjagaan keamanan masyarakat dengan menggunakan "senjata", suasana 
pendidikan yang "keras" sengaja diciptakan. Tidak mengherankan jika setiap 
pendidikan militer/polisi akan berpotensi untuk terjadinya "kekerasan". Hal ini 
terjadi, apabila tidak ada norma-norma yang tegas dan pengawasan yang ketat 
terhadap penerapannya di lapangan. Persoalannya adalah dinamika di lapangan 
bisa terjadi di "luar kontrol" dari penentuan kurikulum formal. Padahal 
kurikulum tersebut sudah disusun sedemikian rupa, agar tidak terjadi ekses 
"kekerasan". Dengan kata lain, kemungkinan ekses "kekerasan" dapat terjadi di 
mana pun sebagai "risiko" dari setiap kegiatan pendidikan militer/polisi. 

Kaitannya dengan masalah kepemimpinan, dapat dijelaskan dari pembahasan 
berikut. Sejauh mana gaya kepemimpinan para perwira terbentuk dalam suatu 
"tradisi" pendidikan mendukung bagi timbulnya fenomena "kekerasan". Secara 
hipotesis bisa dikatakan bahwa semakin intensif dilaksanakan penonjolan materi 
pembinaan fisik, tanpa dilandasi secara proporsional oleh materi pembinaan 
mental kepribadian, dimungkinkan akan terjadi ekses "kekerasan". Penyajian 
materi pelajaran sesuai kurikulum pada pendidikan pembentukan perwira di setiap 
matra/Polri pada prinsipnya menempuh 3 (tiga) kegiatan, yaitu pembekalan, 
pelatihan, dan bimbingan pengasuhan. Semua program kegiatan ini direncanakan 
sedemikian rupa agar tujuan pendidikan pembentukan perwira dapat tercapai.

Ketiga kegiatan ini sebenarnya dilaksanakan secara terpadu dalam satu paket 
kurikulum yang meliputi materi pelajaran kepribadian, intelegensia, dan fisik. 
Bila dilihat dari kapasitas materinya, jelas tidak ada yang didesain sengaja 
untuk mengarah kepada terciptanya tindakan "kekerasan". Sebagaimana diketahui 
semua latihan fisik yang diberikan memang tersaji dalam metode dan proses 
kegiatan yang sangat "ketat", "berat", dan "keras". Meskipun demikian selalu 
diimbangi dengan penyajian materi pembinaan mental (rohani, ideologi, dan etika 
moral) yang berpedoman pada kode etik masing-masing. Khusus bagi perwira TNI 
sudah sejak awal pendidikan telah ditanamkam sikap perilaku yang sesuai dengan 
kode etiknya "Budhi Bhakti Wira Utama", yang jelas tidak menoleransi budaya 
"kekerasan". 

Tradisi senioritas

Di samping ketatnya penyajian kurikulum ini, ternyata tidak tertutup 
kemungkinan terjadi "kecolongan". Hal ini bisa terjadi melalui kegiatan tradisi 
di luar kurikulum, baik disengaja maupun tidak disengaja untuk mendukung proses 
bimbingan pengasuhan, antara taruna senior dan junior. Kalaupun kemudian ini 
terjadi (dan hal ini sangat disayangkan) di luar kontrol para pembina/pengasuh. 
Tetapi bagaimanapun tetap menjadi tanggung jawab pimpinan lembaga pendidikan 
masing-masing untuk selalu dapat mengontrol dan mengendalikannya.

Bisa dipahami di setiap akademi militer/polisi selalu sarat dengan penonjolan 
pembinaan materi fisik dan penyajian latihan dasar kepemimpinan yang 
berulang-ulang. Secara psikologis tidak menutup kemungkinan timbul kondisi 
"kejenuhan" yang dapat memunculkan ekses "kekerasan". Hal ini biasanya terjadi 
dalam perlakuan taruna senior kepada para juniornya, bila ada pelanggaran 
disiplin. Lagi pula hal ini bisa sering terjadi, karena ditoleransinya selama 
ini keikutsertaan para taruna senior untuk ikut "membantu" 
pembina/pengasuh/pelatih untuk membentuk mental dan fisik para juniornya. 
Tentunya yang dimaksudkan dalam hal ini adalah tindakan hukuman fisik sebatas 
yang bersifat mendidik. Misalnya dengan hukuman push-up, sit-up, lari, dan 
sebagainya. 

Sangat disayangkan yang terjadi malah tindakan yang kebablasan. Para senior 
adakalanya menghukum para junior dengan cara "kekerasan" (seperti memukul, 
menendang, malah menganiaya) sampai melewati kewajaran, apabila terdapat 
melakukan pelanggaran. Awalnya memang "tradisi" seperti ini dimaksudkan agar 
para taruna senior ikut mendukung bagi terbentuknya "karakter" yang diharapkan 
bagi seorang calon perwira. Sebaliknya kesempatan ini malah "disalahgunakan" 
untuk aksi "balas dendam" yang sudah mentradisi turun-temurun selama ini di 
luar kurikulum. Akibat dari tradisi yang mengkondisi dalam hubungan taruna 
senior dan junior tersebut, ternyata akhirnya ikut "mencederai" karakter 
kepemimpinan yang terbentuk di luar jalur formal. 

Hubungan yang demikian dapat memunculkan sikap arogansi yang seolah-olah senior 
never wrong. Akibatnya muncul sikap "loyalitas tegak lurus ke atas", dominannya 
sikap "komandan" yang otoriter, ingin diperlakukan sebagai "Raja" atau 
"Penguasa" dan sebagainya. Hal ini ditambah pula dengan pomeo di masyarakat 
yang mendukung sikap ini, bahwa "kalau tidak begitu bukan calon jenderal". 
Apalagi sikap pemerintahan Orde Baru saat itu tampak cenderung 
"menganakemaskan" calon pemimpin militer/Polri. Hal ini terbukti melalui 
pelantikan taruna Akabri secara khusus oleh Presiden Soeharto di Istana Negara 
pada setiap tahun. Sementara pelantikan Pamong Praja Muda APDN/STPDN cukup oleh 
Menteri Dalam Negeri ketika itu.

Dampak lebih jauh dari tradisi senioritas kepemimpinan (perwira) yang demikian 
adalah terhadap gaya kepemimpinan yang diterapkan selanjutnya saat bertugas di 
satuan-satuan operasional militer/kepolisian. Ternyata tradisi yang bergaya 
"neofeodal" dan "elitis" ini masih terus berlanjut. Hal ini tampak dengan 
dominannya gaya kepemimpinan sebagian perwira dalam penonjolan sikap dan 
perilaku "komandan" yang berlebihan. 

Pada prinsipnya aplikasi gaya kepemimpinan seperti ini jelas tidak kondusif dan 
efektif bagi pembinaan satuan militer/polisi. Khusus bagi kepolisian yang dalam 
pelaksanaan tugasnya berbeda dengan militer, dampaknya sangat luas bagi 
citranya sebagai pengayom masyarakat. Dampak negatif dapat dirasakan oleh 
setiap anggota bawahan (golongan bintara dan tamtama). Hal ini mengemuka dalam 
ekses "kekerasan" (represif) yang timbul dalam hubungan kepemimpinan antara 
atasan dan bawahan. Penegakan hukum dan disiplin terhadap anggota bawahan di 
satuan sarat dengan pendekatan represif tersebut. Lihat, misalnya kasus 
pemukulan seorang kapolwil terhadap anggotanya di Polda Jawa Barat pada tahun 
2005 yang lalu.

Secara sosio-psikologis kondisi yang demikian akhirnya berpengaruh terhadap 
timbulnya indikasi sikap dan perilaku prajurit militer/bhayangkara polisi yang 
cenderung "menyimpang". Hal ini dapat dilihat dalam berbagai kasus pelanggaran 
yang timbul baik di homebase maupun di daerah operasi/lingkungan masyarakat 
selama ini. Tentu dalam konteks ini setiap kasus "pelanggaran" prajurit 
militer/bhayangkara polisi "yang berekses kekerasan" pada prinsipnya bisa 
ditelusuri sebagai akibat dari hasil kepemimpinan lapangan para perwira di 
satuan-satuan militer/kepolisian.

Malahan sayangnya pada masa-masa Orde Baru (pada saat Polri masih bergabung 
dengan TNI) tampak fenomenal bahwa tradisi masyarakat dan kepentingan 
pemerintah yang berkuasa saat itu menjadi kondusif bagi pembetukan gaya 
kepemimpinan. Gaya kepemimpinan seperti ini diterapkan melalui pendidikan calon 
pemimpinnya. Termasuk dalam hal ini model pendidikan perwira militer/polisinya. 
Sadar atau tidak sadar, budaya masyarakat dan elite pemerintah yang cenderung 
paternalistis, elitis, dan neo-feodalistis pada kenyataannya secara masif 
memengaruhi "tradisi" kepemimpinan pada pendidikan pembentukan calon perwira 
militer/polisi selama Orde Baru.

Untuk itu, kembali kepada imbauan presiden, penulis yakin bahwa beliau paham 
benar bahwa secara formal pembinaan kepemimpinan perwira militer/polisi tidak 
ada yang salah. Hanya, sebagai mantan perwira yang berpandangan progresif 
demokratis, beliau secara terbuka mengakui bahwa ada "kesalahan" dalam tradisi 
kepemimpinan perwira militer/polisi di masa lalu. Artinya selama ini secara 
sadar atau tidak sadar sebagian "oknum" perwira telah pernah menerapkan tradisi 
kepemimpinan yang sarat dengan "kekerasan". 

Iktikad baik Presiden SBY pada hemat penulis hendaknya agar dapat 
ditindaklanjuti oleh pimpinan TNI/Polri. Dalam hal ini sebagai bagian dari 
kebijakan reformasi internal TNI/Polri, pertama-tama yang perlu dibenahi adalah 
kurikulum pendidikan perwira agar kondusif bagi pembinaan kader kepemimpinan. 
Penyajian materi kepemimpinan militer/Polri hendaknya diikuti secara konsisten 
dengan arahan aplikasinya di lapangan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi 
penyimpangan-penyimpangan sebagai ekses kekerasan dalam pendidikan perwira. 
Selanjutnya yang paling penting adalah komitmen para pemimpin 
/pembina/gumil/pelatih/pengasuh di lembaga-lembaga pendidikan masing-masing 
untuk melaksanakan sungguh-sungguh imbauan presiden tersebut. 

Dilihat dari filosofi yang mendasari sistem pendidikan TNI/Polri, pada salah 
satu prinsipnya ditekankan bahwa dalam setiap proses belajar- mengajar harus 
mengutamakan "Harkat Insani". Ini berarti secara edukatif jelas bahwa kurikulum 
pendidikan yang diajarkan di lingkungan TNI/Polri harus memerhatikan adanya 
penegakan HAM di kalangan prajurit militer/kepolisian. Kode Etik Kehormatan 
Perwira yang dimiliki TNI/Polri sebenarnya secara substansial juga sarat dengan 
penegakan Hukum/HAM. Hanya saja persoalannya bagaimana implementasinya 
dilaksanakan secara konsisten. 

Hubungan kepemimpinan senior-junior di lingkungan TNI/Polri niscaya memang 
tidak dapat dihindari. Hanya, bagaimana "tradisi" pembinaan kepemimpinan 
perwira dapat dikendalikan, melalui pendekatan persuasif dan kontekstual, agar 
tidak menimbulkan ekses "kekerasan" di kemudian hari. Semoga! *** 

Penulis, alumni FISIP UI dan pemerhati masalah Hankam, tinggal di Bandung


[Non-text portions of this message have been removed]



***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. 
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 



--------------------------------------------------------------------------
Situs resmi: http://www.ppi-india.org ; 
Situs milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia ; 
Informasi Beasiswa Scholarship: http://informasi-beasiswa.blogspot.com
--------------------------------------------------------------------------
<br>
<a href="http://informasi-beasiswa.blogspot.com";><img 
src="http://feeds.feedburner.com/Info_Beasiswa.gif"; height="67" width="200" 
style="border:0" alt="Info Beasiswa Scholarship "/></a><br>

Other related posts: