[ppi] [ppiindia] Ekonomi Kerakyatan yang Sulit Merakyat

** Mailing List|Milis Nasional Indonesia PPI-India **
** Situs resmi: http://www.ppi-india.org **
** Situs milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia **
** Situs Beasiswa: http://informasi-beasiswa.blogspot.com 
**http://www.kompas.com/kompas-cetak/0508/29/daerah/2005958.htm


 
Ekonomi Kerakyatan yang Sulit Merakyat 


Salah satu dari empat program pokok UU Otsus adalah pemberdayaan ekonomi 
kerakyatan. Selama UU Otsus diberlakukan, hanya lahir sejumlah elite politik 
asli Papua, tetapi belum menciptakan pelaku ekonomi asli yang tangguh dan 
sebagai lokomotif pembangunan Papua.

Tiga program pokok lain, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, telah 
mendapat bentuk yang cocok bagi masyarakat Papua meski perlu perjuangan yang 
kuat.

Ketua Konsorsium Masyarakat Pengusaha Asli Papua (KMPAP) Ir Adolf Asmuruf 
seusai mengikuti rapat teknis dengan Komisi B DPR Papua di Jayapura, Jumat 
(26/8), mengatakan, penolakan otsus oleh Dewan Adat Papua sangat beralasan 
karena hampir seluruh bidang pelaksanaan otsus gagal. Lima tahun otsus di Papua 
hanya melahirkan dan membesarkan para pengusaha tangguh dari Jakarta, Makassar, 
Surabaya, Medan, dan Tionghoa.

"Semua ini terjadi karena implementasi otsus di tingkat bawah sangat lemah. 
Para kepala bidang, kepala seksi, kepala biro, kepala dinas, dan bupati lebih 
berpihak dan bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha besar dari luar Papua 
dibandingkan membangun dan memberi kepercayaan kepada putra asli untuk 
mengelola proyek-proyek di daerah ini," ujar Asmuruf.

Kondisi kemiskinan, keterbelakangan, dan ketertinggalan di kalangan masyarakat 
Papua menurut salah satu pengusaha Papua ini sengaja diciptakan pemerintah 
sejak Orde Baru sehingga orang Papua tidak banyak berperan membangun masa depan 
yang lebih baik.

Kini lebih dari 200 pengusaha asli Papua terjun sebagai pelaku ekonomi. Meski 
dengan kemampuan modal dan skill yang terbatas, para pengusaha ini siap tampil 
membangun Papua baru, yang lebih bermartabat, humanis, dan manusiawi. Tahun 
2003 dibentuk sebuah konsorsium untuk memperjuangkan hak-hak pengusaha asli 
Papua. Namun, dalam kurun waktu dua tahun keberadaan konsorsium itu tak 
mendapat respons positif dari para pemegang kebijakan otsus.

Oleh karena itu, konsorsium menyusun draf khusus guna memberdayakan pengusaha 
asli Papua untuk disampaikan kepada pemerintah daerah (pemda) dan DPR Papua 
untuk disusun dalam bentuk peraturan daerah khusus (perdasus) yang disahkan 
Majelis Rakyat Papua. Dalam draf itu, pengusaha lokal harus diproteksi sehingga 
mendapat perhatian khusus oleh pemda.

Target dari draf ini adalah setelah 10-15 tahun ke depan, otsus dapat 
melahirkan 10-20 pengusaha tangguh, semacam konglomerat Papua. Mereka ini 
menjadi lokomotif pembangunan di Papua dan menarik para pengusaha kecil 
lainnya. Menurut putra Sorong ini, apabila tidak ada perdasus yang mengatur 
pengusaha asli Papua, sampai kapan pun orang Papua tetap miskin dan terbelakang.

Kolusi dan korupsi yang "dipupuk" antara oknum pejabat dan oknum pengusaha dari 
luar telah berlangsung bertahun-tahun, yang justru membesarkan pengusaha luar, 
tetapi meninggalkan pengusaha Papua.

Konsep dasar pembangunan yang dicanangkan tahun 2000 oleh Pemda Papua adalah 
meletakkan kerangka dasar pembangunan Papua sehingga lima tahun ke depan 
(2000-2005) orang Papua menjadi tuan di negeri sendiri. Konsep ini baru 
dirasakan di bidang penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) dan sejumlah jabatan 
strategis.

Di sisi lain, budaya mengembara (nomad) dan konsumtif yang ada di sejumlah 
kalangan orang Papua juga tak bisa dikesampingkan. Hal itu diakui Asmuruf. 
Namun, sejak masa reformasi, perilaku hidup seperti itu perlahan mulai diubah. 
"Kami telah belajar di Jawa, Sulawesi, dan Sumatera. Kami melihat betapa sesama 
anak bangsa di daerah itu begitu ulet dan tangguh membangun daerah mereka. Itu 
menggugah kami untuk bekerja lebih keras membangun Papua," katanya.

Ketua Kamar Dagang dan Industri Papua John Kabey mengatakan, pemahaman ekonomi 
kerakyatan di tingkat pejabat daerah berbeda-beda. Sebagian pejabat menilai, 
ekonomi kerakyatan adalah kaum pengusaha dari luar dengan modal kuat yang 
selama ini selalu bermitra dengan pemerintah.

Selama ini konsep ekonomi kerakyatan yang diseminarkan dan dilokakaryakan di 
Jayapura dengan melibatkan pakar-pakar tidak cocok diterapkan di Papua karena 
didasarkan pada perekonomian di Jawa.

Di Papua kondisinya berbeda. Bagaimana ekonomi kerakyatan itu seharusnya dapat 
melibatkan warga asli Papua yang selama ini hidup nomad, memiliki mental 
konsumtif, hidup subsistens, serta berusaha hanya untuk jangka pendek.

Pemda Papua telah memiliki draf tentang ekonomi kerakyatan dan sudah 
disampaikan ke DPR Papua. Saat ini DPR Papua meminta masukan dari dunia usaha, 
pengusaha lokal dan lembaga perekonomian di Papua.

Pemda Papua dalam tahun anggaran 2005 mengalokasikan dana Rp 10 miliar melalui 
Bank Papua untuk usaha kecil dan menengah, terutama bagi warga asli Papua.

Sejak UU Otsus diberlakukan, muncullah pengusaha lokal Papua. Awalnya, pemda 
memberi kepercayaan kepada putra Papua, tetapi kepercayaan itu disalahgunakan. 
Setelah menerima proyek, mereka menjual kepada pengusaha pendatang, atau 
sebelum proyek dikerjakan dana sudah habis, sehingga pemda hilang kepercayaan. 
Tony mengusulkan agar dibuat perda yang mengatur kerja sama antara pengusaha 
pendatang dan pengusaha lokal.

Akibat segala ketimpangan itu, kondisi ekonomi warga Papua tak secerah kaum 
pendatang. Mereka bekerja sebagai tenaga pinggiran. Donald Faidan, warga 
Kelurahan Tanjung Kasuari, Sorong Barat, dengan gaji kuli pelabuhan sebesar Rp 
400.000, mengungkapkan, "Sering kali uang sekolah baru dibayar 3-4 bulan secara 
bersamaan, setelah ada rezeki berlebih dari kebun." (kor/mzw)



[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
1.2 million kids a year are victims of human trafficking. Stop slavery.
http://us.click.yahoo.com/X3SVTD/izNLAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


--------------------------------------------------------------------------
Bagi Anda yang ingin berdiskusi tentang apa saja dg akrab, santai tapi serius 
dan penuh persahabatan dg seluruh masyarakat/mahasiswa Indonesia di luar negeri 
serta tokoh-tokoh intelektual dan pejabat Tanah Air, silahkan bergabung dg 
milis ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxxx Kirim email kosong ke: 
ppiindia-subscribe@xxxxxxxxxxxxxxx atau kunjungi 
Situs resmi: http://www.ppi-india.org ; 
Situs milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia ; 
Situs beasiswa/scholarship: http://informasi-beasiswa.blogspot.com
--------------------------------------------------------------------------

Other related posts: