[ppi] [ppiindia] Ekonomi 2004: Bergerak Dalam Lumpur

** ppi-india **
Republika
Selasa, 06 Januari 2004

Ekonomi 2004: Bergerak Dalam Lumpur 
Bagian Pertama dari Dua Tulisan 
Oleh : Khudori 


Khudori
Peminat masalah sosial-ekonomi dan agribisnis

Tahun 2003 sudah berlalu. Suka-duka, sedih-gembira sama-sama kita rasakan. Ada 
banyak peristiwa yang mewarnai perjalanan ekonomi bangsa ini. Salah satu 
"prestasi" yang patut dicatat dan diacungi jempol dari kinerja Kabinet Gotong 
Royong adalah keberhasilannya menjaga stabilitas ekonomi makro sepanjang tahun 
2003. Hingga menjelang akhir triwulan keempat tahun 2003, kinerja stabilitas 
makroekonomi tampak semakin menjanjikan. Hingga pertengahan September 2003, 
rupiah menguat 5 persen, sementara sepanjang tahun 2002 menguat sekitar 20 
persen. Penguatan ini antara lain disebabkan oleh pelemahan dolar AS. Tingkat 
inflasi sampai September tercatat sebesar 6,20 persen. Diperkirakan, inflasi 
sepanjang tahun 2003 tidak akan melebihi nilai 8 persen, lebih kecil dari 
inflasi tahun 2002 (10 persen) dan tahun 2001 (12,55 persen).

Hingga September 2003, uang primer naik hanya 8,6 persen atau kurang dari dua 
persen secara riil. Bersama disinflasi, tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia 
(SBI) turun ke 8,7 persen dalam minggu ketiga September 2003 dari 13,5 persen 
tahun sebelumnya. Dilihat dari tingkat bunga riil, ini membuat Indonesia bisa 
bergabung dengan kelompok negara berbunga rendah. Gabungan surplus transaksi 
berjalan dan meredanya badai ekspor modal, cadangan devisa dalam tempo yang 
sama naik 11 persen jadi 33,6 miliar dolar AS atau hampir mencukupi untuk 13 
kali impor 2003. Ekspor dan impor total selama tujuh bulan pertama 2003 naik 
masing-masing 10 persen dan 12 persen, walaupun Agustus (dibandingkan Juli) 
ekspor turun 5,35 persen dan impor naik 6,93 persen.

Inilah yang antara lain membuat tim kabinet Presiden Megawati Soekarnoputri 
mengampanyekan keberhasilannya dalam memperbaiki kondisi ekonomi. Menko 
Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti misalnya, menyatakan bahwa perekonomian 
Indonesia telah mengalami pemulihan. Tanda-tanda awal pulihnya kepercayaan 
terhadap perekonomian Indonesia ini antara lain ditunjukkan dengan tingginya 
investasi jangka pendek yang masuk ke portofolio, seperti yang pernah 
dibeberkan oleh BPS. 

Sejumlah tanya
Tidak ada yang menyangkal semua "prestasi" itu. Semua indikator makro tersebut 
memang benar adanya. Keberhasilan itu pula yang mendasari pemerintah mematok 
asumsi-asumsi dalam APBN 2004. Tapi menilai perbaikan ekonomi hanya dari 
indikator makro sangat menyesatkan. Dengan mudah kita bisa mematahkan semua 
"prestasi" itu dengan fakta-fakta konkret. Jika memang ekonomi mengalami 
perbaikan, mengapa mencari kerja semakin susah, mengapa biaya sekolah kian 
tidak terjangkau kantong orang kebanyakan, mengapa harga-harga kebutuhan pokok 
melambung tinggi, dan sejuta pertanyaan lain. Bukti lain, jika memang hidup 
tidak semakin susah, mengapa 4 orang perempuan harus rela antre bahkan 
terinjak-injak sampai meninggal hanya untuk berebut sedekah sarung dan uang Rp 
20 ribu (Republika, 8/11/2003). Jika memang hidup makin makmur, mengapa 
Heriyanto sampai nekat gantung diri gara-gara tidak punya duit Rp 2.500? 
Mengapa pula orang kini terjangkit sindrom SARS (sindrom amat rindu Soeharto)?

Situasi yang paradoksal itu menunjukkan terjadinya kesenjangan struktural dalam 
perekonomian Indonesia. Dalam kondisi seperti itu, manfaat penciptaan 
stabilitas moneter secara makro hanya akan menguntungkan mereka yang berada di 
lapisan atas. Sebaliknya, rakyat banyak yang berada di lapisan bawah justru 
semakin berat beban hidupnya. Bahkan, pengorbanan rakyat banyak inilah 
sesungguhnya yang memungkinkan tercapainya stabilitas moneter secara makro itu. 
Keberhasilan pengelolaan perekonomian secara makro tidak dapat hanya dilihat 
berdasarkan kinerja sektor moneter. Keberhasilan secara makro harus dilihat 
pula pada kemampuan menciptakan peluang kerja, menanggulangi kemiskinan, dan 
memperbaiki distribusi pendapatan. Tanpa melihat ketiga hal itu, berarti 
kebijakan pengelolaan ekonomi memang telah secara sengaja diarahkan hanya untuk 
keuntungan mereka yang berada di puncak piramida lapisan atas.

Adalah terlalu pagi menyimpulkan perekonomian telah mengalami pemulihan. 
Indikator-indikator di sektor riil justru sangat merisaukan, seperti tingginya 
tingkat pengangguran dan warga miskin, melorotnya kapasitas industri dan 
semakin banyak perusahaan yang bangkrut, dan tingkat kesejahteraan para pelaku 
ekonomi yang semakin jatuh. Betapa gentingnya situasi ketenagakerjaan bisa 
disimak dari membludaknya animo peminat pada Pameran Bursa Kerja Career 2003 di 
Hotel Kartika Chandra tempo hari hingga banyak peserta yang jatuh pingsan. 
Menurut estimasi Bappenas, jumlah angkatan kerja baru pada 2003 mencapai 2,3 
juta orang. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 4 persen, jumlah angkatan kerja 
baru yang tertampung oleh lapangan kerja cuma 1,4 juta orang. Sisanya (700 
ribu) jadi penganggur. Tambahan ini membuat angka pengangguran terbuka pada 
2003 menjadi 9,66 juta jiwa (9,38 persen), lebih tinggi dibandingkan dengan 
2002 (8,96 juta atau 8,88 persen). Di negara maju, angka ini sudah masuk lampu 
merah. 

Rentang tahun 1970-1996, proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan 
turun dari 60 persen menjadi 11 persen, yaitu berkurang sekitar 28 juta jiwa. 
Ketika krisis (1999), tingkat kemiskinan mencapai 27 persen. Saat ini, tingkat 
kemiskinan memang sudah menurun dibandingkan saat krisis, yaitu 16 persen (36 
juta jiwa). Bahkan jika kita menggunakan tingkat kemiskinan dengan indikator 
mereka yang berpendapatan di bahwa 2 dolar AS per hari, maka tingkat kemiskinan 
mencapai sekitar 53 persen. Jadi, tingkat kemiskinan kita masih jauh, bahkan 
lebih besar, dibandingkan sebelum krisis.

Anomali ekonomi Indonesia juga tampak dari merosotnya indeks kapasitas industri 
terpakai (IKIT). Pada Oktober 2002, IKIT masih sebesar 51 persen, namun Januari 
2003 tinggal 41 persen. Indeks jumlah produksi industri besar dan sedang pun 
gawat karena merosot dari 109,2 tahun 2000 menjadi 100,3 di tahun 2002. Ini 
gejala aneh karena konsumsi terus meningkat. Tapi ini indikator paling jelas 
bahwa pasar domestik telah diserbu produk impor. Ditambah barisan industri 
tekstil dan produk tekstil yang bangkrut serta terpuruknya kesejahteraan jutaan 
rumah tangga petani, ini menandakan ekonomi Indonesia masih bergerak dalam 
lumpur. Bahkan, di Tahun Investasi 2003 telah terjadi gejala deindustrialisasi, 
dan stagnasi penanaman modal (asing dan dalam negeri).

Tak berubah
Dari kacamata distribusi pendapatan, sesungguhnya sepanjang enam tahun krisis, 
bangun piramida ekonomi Indonesia tidak berubah. Di puncak piramida yang 
menguasai mayoritas kue ekonomi nasional dihuni segelintir manusia. Sebaliknya, 
di dasar piramida yang kuenya kecil diperebutkan puluhan jutaan orang. Bangun 
piramida yang njomplang selama tiga dekade era Orde Baru itu kini justru 
semakin dalam. Pada tahun 1998 jumlah seluruh perusahaan di Indonesia mencapai 
36.816.409 buah. Yang berskala besar berjumlah 1.831 atau 0,01 persen. Tetapi 
andilnya dalam pembentukkan PDB sebesar 40 persen. Sementara yang 99,99 persen 
memberi andil PDB hanya sebesar 60 persen. 

Ketimpangan serupa juga mewujud dalam andil keduanya dalam memberikan lapangan 
kerja. Perusahaan kecil menengah itu menyerap sebanyak 99,44 persen dari 
seluruh jumlah orang yang bekerja. Artinya, andil perusahaan besar dalam 
penyerapan tenaga kerja nyaris tidak berarti. Padahal, setiap perusahaan besar 
menyumbang Rp 238 miliar PDB setiap tahunnya. Perusahaan kecil menengah 
rata-rata menyumbang sebesar Rp 17 juta per tahunnya. Dengan kata lain, 
sumbangan rata-rata dari setiap perusahaan besar terhadap PDB sebesar 14.000 
kali lipat dari sumbangan rata-rata perusahaan kecil menengah. Karena 
pembentukkan PDB kurang lebih juga mencerminkan peran atau pendapatan 
rata-rata, maka ketimpangan pendapatan rata-rata antara perusahaan besar dan 
perusahaan skala kecil menengah kira-kira seperti itu (Kwik Kian Gie, 2003).

Indikator lain juga mendukung ketimpangan distribusi pendapatan itu. Saat ini, 
volume deposito dengan nilai terkecil Rp 5 miliar meliputi 95 persen dari total 
deposito yang tersimpan di sektor perbankan di Indonesia. Artinya, jika nilai 
terkecil deposito diturunkan menjadi Rp 1 miliar, maka volumenya secara 
keseluruhan bisa mencapai 99 persen dari total deposito (Baswir, 2003). 
Pertanyaannya, berapa banyak rakyat Indonesia yang punya deposito di atas Rp 5 
miliar atau Rp 1 miliar. Jangankan di atas Rp 5 miliar atau Rp 1 miliar, 
mayoritas rakyat Indonesia rasanya kesulitan sekadar untuk memiliki tabungan.

Secara agregat, ketimpangan juga terjadi antarwilayah, antara pusat dan daerah. 
Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang dimaksudkan untuk mengoreksi 
sentralisasi ekonomi dan pemerintahan praktis tidak mengubah sedikit pun 
perimbangan distribusi penerimaan negara di Indonesia. Pusat tetap memungut 95 
persen. Sedangkan PAD seluruh daerah di Indonesia tetap hanya 5 persen. Otonomi 
hanya mengubah sedikit wajah sisi belanja. Sebelum otonomi, pusat membelanjakan 
78 persen, kini pusat mebelanjakan 70 persen. Jakarta baru berganti nama, 
kelakuannya masih seperti Batavia. 



[Non-text portions of this message have been removed]


***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Posting: ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx
5. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
6. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
7. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 

Yahoo! Groups Links

To visit your group on the web, go to:
 http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

To unsubscribe from this group, send an email to:
 ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

Your use of Yahoo! Groups is subject to:
 http://docs.yahoo.com/info/terms/

Other related posts: