[ppi] [ppiindia] Demokrasi Para Malaikat?

** Milis Nasional Indonesia ppi-india **
      http://www.kompas.com/kompas-cetak/0404/01/opini/946553.htm
      Kamis, 01 April 2004  
     
     
     

      Demokrasi Para Malaikat? 


      Oleh Makmur Keliat

      If men were angels, no government would be necessary. (James Madison)

      HARUSKAH memberikan suara dalam pesta demokrasi 5 April nanti? Bukankah 
sebagian calon anggota legislatif telah dikategorikan sebagai "politisi busuk"? 
Bukankah wajar jika menjadi pesimis lalu tidak memberikan suara pada hari 
pemilihan?

      Rangkaian pertanyaan berupa gugatan ini kerap diungkapkan kelompok 
pemilih kritis yang terdidik dan umumnya ada di perkotaan.

      ADA tiga argumentasi untuk menyatakan kekecewaan pemilih kritis, jangan 
diterjemahkan dalam perilaku tidak memilih, mengecam demokrasi, atau memimpikan 
masa lalu kembali.

      Pertama, demokrasi tidak mengasumsikan calon anggota legislatif (caleg) 
atau politisi sebagai malaikat. Justru demokrasi berangkat dari asumsi hakikat 
manusia adalah haus kekuasaan serta mementingkan diri sendiri dan kelompoknya. 
Adalah dengan asumsi semacam ini, demokrasi yang dijalankan, salah satunya 
melalui instrumen pemilu, bukan ditujukan untuk memilih para malaikat, tetapi 
memilih manusia biasa dengan seluruh ketidaksempurnaannya. Karena itu, 
kontribusi terbesar dari demokrasi adalah memberikan kemerdekaan (liberty) bagi 
manusia untuk berbeda pendapat, menyatakan kepentingannya, membentuk 
kelompoknya, mengaspirasikan hasrat kekuasaannya dengan tujuan mencegah 
terjadinya dominasi satu kelompok terhadap kelompok lain.

      Dalam rumusan berbeda, demokrasi justru amat dibutuhkan untuk 
mengendalikan hasrat haus kekuasaan. Sebaliknya, bentuk pemerintahan di luar 
demokrasi, seperti autokrasi dan monarki, justru menciptakan ruang yang hampir 
tidak terbatas untuk memenuhi hasrat kekuasaan itu. Tepat apa yang dikatakan EM 
Foster, penulis Inggris, demokrasi disebutkan membawa dua kegembiraan bagi 
manusia karena dua alasan. Alasan pertama karena demokrasi mengakui keragaman. 
Alasan kedua karena demokrasi mengizinkan adanya kecaman.

      Kedua, mengingat demokrasi bukan untuk para malaikat, demokrasi sebagai 
hasil karya manusia tentu memiliki kelemahan. Satu di antara kelemahan utama 
muncul dari kemerdekaan untuk melakukan pengelompokan (factions), misalnya, 
terlihat dari banyaknya partai. Kehadiran berbagai fraksi menciptakan suasana 
permusuhan yang pada akhirnya membuat proses pembuatan keputusan menjadi amat 
lambat. Namun, meminjam pemikiran Madison, seorang pemikir politik Amerika 
Serikat, dalam Federalist Papers, kelemahan semacam ini jangan diatasi dengan 
menghilangkan sebab-musababnya (removing its causes).

      Alasan yang dikemukakan Madison sederhana. Menghilangkan sebab-musabab 
sama dengan memberi saran membunuh kemerdekaan sendiri atau pilihan lain 
mengharuskan semua orang untuk memiliki pendapat, hasrat, dan kepentingan yang 
sama. Membunuh kemerdekaan berarti membunuh demokrasi, sementara pilihan lain 
sama sekali tidak dapat diterapkan karena mengingkari hakikat keragaman 
manusia. Karena itu, pilihan realistis yang dilakukan adalah dengan 
mengendalikan akibatnya (controlling its effect). Banyak cara dapat dilakukan 
untuk mengendalikan akibatnya itu, misalnya, dengan membuat garis pemisah yang 
jelas antara ketiga cabang kekuasaan pemerintah, yaitu legislatif, eksekutif, 
dan yudikatif. Tujuannya agar tak ada satu pun cabang kekuasaan menjadi amat 
dominan terhadap yang lainnya, yang dikenal dengan istilah menerapkan mekanisme 
checks and balances.

      Ketiga, kekecewaan terhadap kualitas politisi dalam pemerintahan 
demokrasi adalah sesuatu yang wajar, bukan khas Indonesia. Anthony Giddens 
dalam Runaway World (1999) menyebutkan semakin sedikit para pemilih di negara 
maju memberikan suaranya dalam pemilu sebagai refleksi kekecewaan mereka 
terhadap politisi. Namun, ini tidak berarti mereka kehilangan kepercayaan 
terhadap proses demokrasi. Juga sebaiknya jangan diartikan politisi masa lalu 
lebih baik daripada politisi sekarang.

      Yang terjadi sebenarnya, menurut Giddens, arus informasi yang lebih besar 
dan terbuka mengakibatkan skandal dan korupsi para politisi kini menjadi lebih 
sukar ditutupi daripada periode waktu lima puluhan. Dengan logika semacam ini, 
ada satu catatan menarik yang pantas digarisbawahi sehubungan informasi tentang 
"politisi busuk". Terlalu gegabah dan terburu menafsirkan, politisi sebelum 
masa reformasi menjadi lebih baik daripada politisi sekarang. Atau dalam 
kalimat yang amat sarkastis, "politisi antek Orde Baru" menjadi lebih baik. 
Justru yang harus disimpulkan adalah informasi tentang "politisi busuk" itu 
dimungkinkan keluar karena proses demokrasi yang sedang dikembangkan. Informasi 
semacam ini pasti tak dapat dipaparkan secara luas kepada publik dalam masa 
Orde Baru. Ringkasnya, gagasan untuk tidak memilih karena informasi "politisi 
busuk" menjadi gagasan yang tidak tepat.

      DENGAN tiga argumentasi itu, proses politik demokratis yang dilakukan 
melalui pemilu sebaiknya tidak melulu dipahami dalam kerangka normatif, tetapi 
juga dalam kerangka realistis. Harapan pemilu dapat menyelesaikan seluruh 
persoalan negeri ini mungkin berangkat dari pemikiran normatif, yang jika tidak 
hati-hati akan membawa kita ke dalam jebakan pemikiran utopis.

      Seperti kalimat James Madison yang dikutip di awal tulisan, kita 
membutuhkan pemerintahan justru karena kita sebagai manusia, bukan malaikat. 
Dalam tataran amat praktis, ini berarti ada keharusan untuk melakukan proses 
deskaralisasi atas seluruh caleg partai.

      Tidak berlebihan untuk menyatakan, siapa pun tokoh pemimpin partai, 
mereka adalah manusia biasa. Apakah itu Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, 
Amien Rais, Abdurrahman Wahid, Yusril Ihza Mahendra, mereka pasti memiliki 
ketidaksempurnaan seperti layaknya manusia. Mereka pasti dan akan pernah 
melakukan kekeliruan dalam satu momen kehidupannya. Mereka juga pasti memiliki 
hasrat terhadap kekuasaan, yang setelah diperoleh selalu ada bujukan untuk 
menyalahgunakannya.

      Dengan pemikiran semacam ini, yang perlu menjadi agenda utama para 
pemilih kritis bukan pada isu memilih atau tidak memilih, tetapi bagaimana 
membuat demokrasi yang sedang kita jalani menjadi lebih relevan bagi kehidupan 
publik.

      Untuk itu, mungkin saran Giddens menarik direnungkan. Ia menyarankan 
kebutuhan untuk mendemokrasikan demokrasi (democratizing democracy). Hal ini, 
misalnya, dapat dilakukan dengan melanjutkan devolusi kekuasaan dari tataran 
nasional ke tataran lokal sehingga kekuasaan menjadi lebih dengan masyarakat. 
Cara lain dengan melanjutkan tindakan antikorupsi pada seluruh lapisan dan 
terus mendorong transparansi yang lebih besar dalam isu-isu politik yang 
mempengaruhi publik.

      Makmur Keliat Pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Indonesia
     


[Non-text portions of this message have been removed]



***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Posting: ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx
5. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
6. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
7. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
     http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
     ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
     http://docs.yahoo.com/info/terms/

Other related posts: