[ppi] [ppiindia] DPR Tetap Bahas Pemekaran Wilayah
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Sun, 27 Aug 2006 12:38:34 +0200
** Mailing List|Milis Nasional Indonesia PPI-India **
** Situs resmi: http://www.ppi-india.org **
** Situs milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia **
** Informasi Beasiswa Scholarship: http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
<br><br><a href="http://informasi-beasiswa.blogspot.com"><img
src="http://feeds.feedburner.com/Info_Beasiswa.gif" height="67" width="200"
style="border:0" alt="Info Beasiswa Scholarship "/></a><br><br>
http://www.suarapembaruan.com/News/2006/08/26/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY
DPR Tetap Bahas Pemekaran Wilayah
[JAKARTA] Proses pembahasan terhadap usul pemekaran 12 wilayah yang telah
ditetapkan oleh paripurna DPR tetap akan dilanjutkan. Pernyataan Presiden
Susilo Bambang Yu- dhoyono untuk menunda pengajuan rancangan undang-undang
(RUU) inisiatif pemekaran wilayah ditujukan kepada usulan baru.
"Untuk 12 daerah yang sudah diputuskan paripurna DPR, tetap akan dilanjutkan
pembahasannya. Sementara untuk 19 usulan pemekaran lainnya, masih akan
diverifikasi kembali," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Priyo Budi Santoso dari
Fraksi Partai Golkar kepada Pembaruan, Jumat (25/8), di Jakarta.
Ketua Komisi II DPR EE Mangindaan dari Fraksi Partai Demokrat menegaskan, 12
daerah yang telah diputuskan paripurna DPR menjadi paket I, dan 19 daerah
lainnya menjadi paket II yang telah diverifikasi kembali. "Paket I sudah
diusulkan untuk dikeluarkan Ampresnya (amanat presiden)," tuturnya.
RUU inisiatif pembentukan kabupaten/kota yang telah diputuskan paripurna DPR
itu, antara lain tiga kabupaten/kota di Sulawesi Utara (Sulut), yaitu Bolaang
Mongondow, Minahasa Tenggara dan Kepulauan Sitaro, serta dua kabupaten/kota di
Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu Pidie Jaya dan Subulussalam.
Lalu Kabupaten Bandung (Jawa Barat), Gorontalo (Gorontalo), Membrano Raya
(Papua), Kayong Utara (Kalimantan Barat), Sumba Barat Daya (Nusa Tenggara
Timur), serta 2 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, Buton dan Kayong Utara.
Sementara 19 daerah lain yang masih diverifikasi, antara lain Padang Lawas,
Angkola Sipirok, dan Batubara, yang berada di Sumatera Utara.
Di Papua ada enam daerah, yakni Nduga, Lanny Jaya, Yalimo, Memberano Tengah,
Dogiyai dan Puncak. Kemudian Kotamobagu (Sulut), Tual (Maluku), juga Kepulauan
Meranti dan Mandau di Riau. Manggarai Timur dan Sumba Tengah di Nusa Tenggara
Timur (NTT), Kubu Raya (Kalbar), Tana Tidung (Kaltim), Serang (Banten), serta
Pesawaran (Lampung).
Untuk 12 daerah yang telah diputuskan Paripurna DPR sendiri, menurut Priyo,
masih mungkin gagal dalam pembahasannya. "Kalau pada pembahasan ditemui tidak
memenuhi persyaratan, ya di- drop," jelasnya.
Kekacauan Pemerintah
Sementara itu, pemuka agama di Papua Pendeta Herman Saud, pagi tadi, di
Jayapura, berpendapat, pemekaran wilayah provinsi dan kabupaten di Tanah Papua
sebagai satu bentuk kekacauan pemerintahan yang berakibat pada termarjinalnya
orang Papua. Menurut dia, kekacauan itu terjadi karena proses pemekaran wilayah
terjadi tidak melalui mekanisme ketentuan hukum. Sesuai ketentuan, lanjutnya,
seharusnya pemekaran itu dilakukan atas usul pemerintah daerah yang sebelumnya
telah dibahas bersama DPRD dan hasilnya akan disampaikan oleh gubernur atau
bupati induk kepada pemerintah melalui menteri dalam negeri.
Tetapi yang terjadi, tuturnya, tokoh-tokoh adat yang pergi dan meminta kepada
pemerintah pusat, dan justru upaya itu dilakukan tanpa melalui mekanisme
perundang-undangan. ''Kalau itu yang terjadi maka kekacauan pemerintahan tetap
saja ada dan konflik terus berkepanjangan. Rakyat kecil akan menjadi korban,'
'tegas Saud.
Karena itu dia sangat mendukung keinginan Presiden Yudhoyono agar untuk
sementara pemekaran wilayah dihentikan.
Pemekaran wilayah di Indonesia, ungkapnya, bagaikan jamur di musim hujan.
Tetapi yang memprihatinkan pemekaran itu tidak berhasil mengatasi kemiskinan
seluruh rakyat Indonesia.
Dia meminta pemekaran wilayah di Tanah Papua harus dihentikan, dan pemerintah
pusat bersama pemerintah daerah mengevaluasi dan menata wilayah-wilayah
pemekaran yang sudah ada. [B-14/GAB/M-7]
Last modified: 26/8/06
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
--------------------------------------------------------------------------
Situs resmi: http://www.ppi-india.org ;
Situs milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia ;
Informasi Beasiswa Scholarship: http://informasi-beasiswa.blogspot.com
--------------------------------------------------------------------------
<br>
<a href="http://informasi-beasiswa.blogspot.com"><img
src="http://feeds.feedburner.com/Info_Beasiswa.gif" height="67" width="200"
style="border:0" alt="Info Beasiswa Scholarship "/></a><br>
Other related posts:
- » [ppi] [ppiindia] DPR Tetap Bahas Pemekaran Wilayah