[ppi] [ppiindia] 'Clean Government' hanya Manis di Bibir?

** Mailing List|Milis Nasional Indonesia PPI-India **

http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/3/1/o2.htm

Harus ada analisis kebutuhan yang pasti dan deregulasi serta restrukturisasi 
tentang tugas dan fungsi PNS. Harus juga ada keberanian untuk mengurangi jumlah 
PNS. Konsekuensinya, pemerintah harus menyiapkan dana yang cukup banyak dan 
menghitung ulang kebutuhan PNS pada tiap-tiap instansi.   
------------------------- 

'Clean Government' hanya Manis di Bibir?
Oleh I Made Rai Ridartha 

KETIKA temuan Transparency International Indonesia (TII) tentang korupsi dimuat 
di sejumlah media massa , banyak pihak yang tersengat, jika tidak dikatakan 
kebakaran jenggot. Rata-rata tidak menerima dan mempertanyakan kesahihan, 
kevalidan dan keabsahan dari data tersebut. Jangankan pihak yang menduduki 
ranking atas, yang disebut pada urutan bawah pun ikut kelabakan. 

  

Fenomena masalah korupsi (KKN) adalah sesuatu yang sudah ada sejak dulu kala 
dan hampir ada di semua tempat. Bahkan tidak saja terjadi untuk urusan di dunia 
nyata (sekala), tetapi juga (sering) terjadi pada urusan yang berhubungan 
dengan yang tidak nyata (niskala). Misalnya ada berita tentang korupsi dana 
piodalan, dana pembangunan rumah ibadah dan lain-lain. Yang terbaru adalah 
adanya penyimpangan dana bantuan untuk korban bencana gempa dan tsunami di 
Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara yang tergolong dalam dana 
kemanusiaan. Artinya, urusan KKN ini sudah tidak pandang bulu, di mana pun jadi 
dan juga tidak ada rasa malu. Pelakunya pun bukan lagi oknum pemerintah saja, 
sekarang sudah ada juga oknum yang tugasnya mengawasi praktik KKN. Jadi siapa 
yang sebenarnya perlu diawasi atau dicurigai sehingga akhirnya dapat menjadi 
tersangka? 

Membaca hasil penelitian TII yang dipublikasikan di berbagai media massa 
setidaknya harus diberikan apresiasi dan diancungi jempol terlepas dari apakah 
hasilnya representatif atau tidak. Semua Presiden RI sejak pasca Presiden 
Soeharto menempatkan pemberantasan KKN pada prioritas pertama program kerjanya. 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun mencanangkannya dalam Gerakan 100 hari 
sejak dilantik menjadi presiden. Tetapi seberapa besar keberhasilannya tentu 
masih perlu dipertanyakan. Namun paling tidak pernyataan dari TII ini telah 
kembali membangunkan kita yang mulai hampir tertidur lagi dalam menangani KKN. 
Paling tidak ketidakpuasan mayoritas anggota Kimisi III DPR RI atas hasil kerja 
KPK bisa ditindaklanjuti lagi sesuai tugas yang diamanatkan dalam Pasal 6 UU 
No. 30 tahun 2002. Sebenarnya tidak perlu dipersoalkan apakah seseorang 
(instansi) tertentu ditempatkan pada urutan nomor bayi atau nomor sepatu, yang 
lebih penting adalah apakah di tempat kita itu banyak KKN atau tida
 k. 

  

Praktik Korupsi 

Praktik KKN yang paling sering ditemui adalah korupsi. Korupsi tidak saja dari 
segi materi tetapi banyak juga korupsi terjadi dengan waktu. Hasil penelitian 
TII berdasarkan nilai materi (uang) yang menjadi ukuran. Sementara itu belum 
ada yang berusaha untuk menghitung berapa besar korupsi yang didasarkan atas 
perhitungan waktu. Tanpa kita sadari hampir sebagian terbesar dari kita pernah 
korupsi dalam hal waktu. Bahkan PNS yang dikatakan paling sering korupsi dalam 
hal waktu ini. Ada dua hal pokok yang menjadi ukuran dalam korupsi waktu ini, 
yaitu ada yang sengaja dan ada yang karena terpaksa. Ada PNS yang sengaja 
korupsi waktu misalnya dengan tidak menaati jam kantor. Datang setelah waktu 
mulai dan pulang sebelum waktu berakhir. 

Celakanya ini dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi kebiasaan. Bayangkan 
jika jumlah yang berbuat seperti ini cukup besar. Kemudian ada yang korupsi 
waktu karena terpaksa. Dipaksa oleh keadaan dan situasi. Ada yang mengatakan 
BALI adalah akronim dari Banyak Libur. Memang jika kita melihat kalender Bali , 
banyak sekali hari di mana tanggalnya jika tidak merah (libur), dilingkari 
merah (fakultatif/libur). Artinya, jika dibandingkan dengan kalender nasional 
dan internasional, maka hari kerja di Bali relatif lebih sedikit dari hari 
kerja diluar Bali . Apalagi pada bulan Maret nanti hampir sebagian besar 
tanggalnya berwarna atau dilingkari merah (libur lagi). Belum lagi  ditambah 
dengan permintaan izin, karena ada kematian, odalan, rerainan, ngayah dan 
bentuk izin lainnya. Apakah ini salah? Ya, jika acuannya adalah hari kerja. 
Menjadi tidak salah (?) jika acuannya adalah bahwa inilah Bali , yang memang 
berbeda dengan daerah lainnya. 

Dengan adanya agama, budaya dan adat istiadat yang demikianlah maka Bali tetap 
ajeg. 

Hampir sebagian besar PNS di Bali adalah individu yang terlibat dalam pakraman 
yang sangat terikat dengan kehidupan sosial budaya dan adat istiadat yang erat. 
Dengan demikian apakah kategori korupsi seperti ini dapat dimaafkan atau 
ditolerir? Silakan kita menilainya.   

Ada Apa dengan PNS? 

Pernah terlontar pertanyaan kepada seseorang yang bertanggung jawab dalam 
urusan disiplin PNS. Pertanyaannya adalah, mana yang lebih baik, PNS mengisi 
lengkap daftar hadir tetapi tidak ada di tempat atau PNS tidak (lupa/belum) 
mengisi daftar hadir tetapi ada di tempat. Jawabannya semuanya tidak baik alias 
salah. Harusnya (yang baik) adalah PNS mengisi daftar hadir dan juga berada di 
tempat. Apakah ini sudah yang paling baik dan digolongkan sebagai yang tidak 
korupsi waktu? Pertanyaan berikutnya adalah, apakah sudah baik jika PNS telah 
mengisi daftar hadir dan juga ada di tempat tetapi selama waktu kerja tidak 
(belum) mengerjakan tugas-tugasnya? Jika ini terjadi maka mereka adalah 
termasuk golongan 'pengangguran tidak kentara yang digaji'. Lalu apakah 
sepenuhnya mereka yang salah? Tentu harus diteliti lebih lanjut. Mungkin saja 
memang oknum PNS tersebut yang malas atau tidak ada niat bekerja tapi sangat 
mau dengan gajinya. Atau bisa saja sistemnya salah, atau penempatan SDM-ny
 a yang keliru? Jangan sampai ada PNS yang biasanya ngurusi kendaraan 
ditugaskan untuk mengurusi adat dan budaya. Atau sebaliknya yang ahli urusan 
pertanian misalnya ditugaskan untuk mengurusi pelanggaran ketertiban atau ada 
kasus-kasus aneh lainnya. Bila ini terjadi tentu perlu ada pembenahan dan 
perhitungan ulang. Atau, apakah mungkin gajinya terlalu kecil sehingga PNS 
harus ngobjek ke sana kemari? 

Namun, gaji adalah relatif. Bila dibandingkan dengan yang lainnya, bekerja 
sebagai PNS cukup memberikan kesejahteraan dalam hidup walaupun tidak akan 
mungkin (jika benar-benar) hidup dalam kemewahan. Jangankan bisa menabung 
apalagi kaya, bisa hidup cukup dalam satu bulan saja sudah syukur. 

PNS adalah pelayan publik yang tugasnya adalah memberikan pelayanan kepada 
seluruh lapisan masyarakat tanpa memperhitungkan dibayar atau tidak. Sementara 
itu pegawai bank adalah tugasnya menjual jasa yang akan melakukan tugasnya jika 
mereka mendapatkan bayaran. Bayarannya adalah dari pelayanan jasa seperti 
transfer, kredit, deposit dan lain-lain. Kemudian untuk mencapai hal yang sama 
perlu adanya kondisi lain seperti rasionalisasi kuantitas dan kualitas PNS. 
Banyak pihak mengatakan bahwa jumlah PNS terlalu banyak, tetapi baru-baru ini 
kenapa masih dilakukan perekrutan CPNS. Harus ada analisis kebutuhan yang pasti 
dan deregulasi serta restrukturisasi tentang tugas dan fungsi PNS. Harus juga 
ada keberanian untuk mengurangi jumlah PNS. Pengurangan jumlah PNS secara alami 
(masa pensiun) akan memakan waktu yang lama. Harus ada upaya lain misalnya 
dengan menawarkan pensiun dini dengan memberikan kompensasi memadai yang 
didasari atas perhitungan yang wajar. 

Konsekuensinya adalah, pemerintah harus menyiapkan dana yang cukup banyak dan 
menghitung ulang kebutuhan PNS pada tiap-tiap instansi. Dengan demikian nanti 
akan terjadi peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan kesejahteraan (gaji 
bisa dinaikkan) dan pada akhirnya akan dapat dikurangi terjadinya korupsi 
waktu. 

Jadi untuk mewujudkan clean government yang tidak hanya manis di bibir saja 
sebenarnya tidak dapat dilakukan oleh pemerintah itu sendiri, tetapi harus ada 
peran serta masyarakat. Jika ingin menghilangkan korupsi (waktu/uang), 
masyarakat diharapkan jangan memberikan dan menciptakan peluang. Peluang yang 
paling sering diciptakan oleh masyarakat adalah 'masyarakat melakukan 
pelanggaran'. Jika dilakukan dan masyarakat mengharapkan belas kasihan, 
pengecualian, kebijaksanaan dan pengampunan atas kesalahan tersebut, maka akan 
ada kemungkinan KKN. Salam tempel, uang pelicin, uang tutup mulut, uang damai, 
uang semir dan istilah-istilah lainnya akan muncul kepermukaan. Bila ini 
terjadi jangan salahkan sipeminta tapi segera sadarlah sipemberi. 

  

Penulis, alumni ICHUD on Public Management and Urban Governance IHS-Rotterdam 
The Netherland, PNS pada Dishub Prop. Bali 




[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
DonorsChoose. A simple way to provide underprivileged children resources 
often lacking in public schools. Fund a student project in NYC/NC today!
http://us.click.yahoo.com/5F6XtA/.WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 



--------------------------------------------------------------------------
Bagi Anda yang ingin berdiskusi tentang apa saja dg akrab, santai tapi serius 
dan penuh persahabatan dg seluruh masyarakat/mahasiswa Indonesia di luar negeri 
serta tokoh-tokoh intelektual dan pejabat Tanah Air, silahkan bergabung dg 
milis ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxxx Kirim email kosong ke: 
ppiindia-subscribe@xxxxxxxxxxxxxxx atau kunjungi 
www.geocities.com/arsip_nasional/
--------------------------------------------------------------------------

Other related posts: